Arsip – Laman 13 – Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau

inPerikatan

Pacta Sunt Servanda: Prinsip Hukum yang Harus Dipatuhi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung

inPemilihan Umum

Perubahan Terbaru Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah 2024

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

inPemilihan Umum

Reformasi Pendaftaran Calon Pemimpin Indonesia 2024

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara

inPemilihan Umum

Panduan Pemilihan 1 Pasangan Calon di Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara

inPeraturan Lain

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon