Rendra Topan
-
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke, terdiri dari ribuan pulau, bermacam-macam suku bangsa dan bahasa daerah. Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam…
-
Mengenal Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam tujuannya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan turut memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi diantaranya adalah sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan mampu mewujudkan sitem keuangan yang melindungi seluruh kepentingan masyarakat, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara…
-
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
Hukum Positif Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Untuk lebih jelasnya kewenangan OJK diuraikan secara rinci dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa…
-
Mengenal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah membentuk suatu badan untuk penyelenggaraan jaminan sosial dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Undang-Undang Nomor 24 Tahun…
-
Badan Pengusahaan Kawasan Batam
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Badan Pengusahaan Kawasan Batam Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam merupakan metafora dari Otorita Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan pertimbangan bahwa Batam telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan…
-
Hukum Kementerian Negara di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: Untuk memenuhi amanat dari Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai peraturan pelaksananya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kementerian Negara…
-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hukum Positif Indonesia- Salah satu peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Fungsi Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak…
-
Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Hukum Positif Indonesia- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab kepada menteri. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan…
-
Mengenal Badan Usaha Milik Negara
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik…
-
Peran Strategis Perum Bulog dalam Ketahanan Pangan
Hukum Positif Indonesia- Dalam menunjang kebijakan program pemerintah di bidang logistik pangan dan pembangunan nasional, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Perum Bulog Perusahaan Umum (Perum) Bulog adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang…
-
Daftar Nama Provinsi di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 38 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia berserta jumlah kabupaten/kota dan dasar hukum pembentukannya. Daftar Provinsi di Indonesia Beserta Dasar Hukumnya No Nama Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah Kota Dasar Hukum 1 Aceh 18 5 UU No. 11/2006 2 Sumatera Utara 25 8…
-
Mengenal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi peraturan pelaksananya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014…
-
Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama…
-
Susunan dan Kedudukan, serta Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Hukum Positif Indonesia- Susunan, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdiri atas partai politik peserta…
-
Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Hukum Positif Indonesia- Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 71 – Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam…
-
Syarat Pembentukan Desa
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembentukan Desa Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat…
-
Panduan Lengkap Penataan Desa di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang Melakukan Penataan Desa? Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah: Penataan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada hasil evaluasi…
-
Badan Pertanahan Nasional: Tugas dan Fungsi Utama
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden, demikia…
-
Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Lembaga Negara
Hukum Positif Indonesia- Sebagai sebuah lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempunyai hak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu: Mengenai hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas hal-hal…
-
Kerja Sama Daerah di Indonesia: Konsep dan Implementasi
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memperbolehkan masing-masing daerah untuk melakukan kerja sama baik kerja sama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperjelas mengenai pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Dalam uraian ini disampaikan…
