Hukum Positif Indonesia- Pendahuluan Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang […]
Secangkir Kopi: Kepemilikan Properti di Batam
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Hukum Positif Indoensia- Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan flora dan fauna dalam satu ekosistem, dimana hutan Indonesia juga merupakan salah satu yang menjadi paru-paru dunia. Berdasarkan data dari Wikipedia disebutkan […]
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III […]
Pancasila dalam Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan
Hukum Positif Indonesia- Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berasal dari bahasa sansekerta “panca” yang berarti lima dan “sila” yang bermakna dasar. Jadi Pancasila merupakan lima dasar yang menjadi pondasi keberadaan Negara […]
Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Hukum Positif Indonesia- Komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan […]
Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Hukum Positif Indonesia- Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam kententuan Pasal 6 – Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional […]
Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, telah diatur penerima dana Bantuan Operasiona Sekolah […]
Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Hukum Positif Indonesia- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada tanggal 6 Februari 2020 […]
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Penerima Dana (Pasal 4 […]
Pekerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hal ini berdampak terhadap banyaknya permasalahan hukum yang ditimbulkan dengan keberadaan tenaga kerja Indonesia di […]
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pekerja Migran Indonesia (Pasal 4 – Pasal 6) BAB III […]
Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan
Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta Benda Dalam Perkawinan Dalam perkawinan harta dibedakan menjadi: Harta […]
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan
Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 7 Penyisipan satu pasal diantara kententuan Pasal 65 dan Pasal 66. Pasal II […]
Pembagian Waris Menurut Islam
Hukum Positif Indonesia- Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi hukum waris menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran, hukum waris perdata menurut Burgelijk Wetbook (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat. […]
Dana Pensiun
Hukum Positif Indonesia- Melalui artikel ini diuraikan secara garis besar tentang dana pensiun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, untuk menambah wawasan kita semua. Pengertian Dana […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Dana Pensiun Pemberi Kerja (Pasal 5 – Pasal 39) BAB IV […]
Kriteria Kewenangan Urusan Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Urusan Pemerintahan sebagaimana diketahui terdiri dari urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Tentunya untuk mengelompokan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud didasarkan pada kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 […]
Syarat dan Ketentuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonsia- Mengenai syarat dan kententuan pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Secara umum pensiun dibedakan menjadi : Pensiun pegawai. Pensiun janda/duda […]
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai oleh Pemerintah Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Adapun ruang lingkup yang diatur […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Tentang Sifat Pensiun (Pasal 1) Tentang Pembiayaan Pensiun (Pasal 2) Arti Beberapa Istilah (Pasal 3 – Pasal 4) Tentang […]
Konsumen atau Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi
Hukum Positif Indonesia- Bahan bakar minyak solar (gas oil) merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak tertentu, yang diberi subsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun […]
19 Persyaratan Calon Kepala Daerah
Hukum Positif Indonesia- Persyaratan calon kepala daerah di Indonesia baik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengikuti pemilihan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor […]
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Pengawasan, Pengamatan, […]
Penyelenggaraan Impor Barang Kiriman di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Berdasarkan peraturan menteri keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat […]
