BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Peran, Pengelompokan, dan Bagian-Bagian Jalan (Pasal 5 – Pasal 12) BAB IV Jalan […]
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan
By: Rendra Topan Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Untuk itu terhadap transaksi […]
Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang
By: Rendra Topan Transaksi keuangan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, […]
Jadwal Imsakiyah 1440 H / 2019 M
Jadwal Imsakiyah Seluruh Kota di Indonesia Kota Batam TANGGAL RAMADAN IMSAK SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 1 Ramadan 04:28 04:38 12:04 15:24 18:08 19:20 2 Ramadan 04:28 04:38 12:04 15:24 18:08 19:20 […]
Pemeliharaan SNI
By: Rendra Topan Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI) di atur dalam Pasal 35 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Setelah melalui tahapan […]
Penerapan dan Pemberlakuan SNI
By: Rendra Topan Penerapan dan pemberlakuan SNI diatur dalam Pasal 20 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. SNI dapat diterapakan oleh para […]
Hak dan Kewajiban Dalam Keterbukaan Informasi Publik
By: Rendra Topan Hak dan Kewajiban dalam hal keterbukaan informasi publik diatur dalam Pasal 4 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU No. 14 Tahun […]
Asas dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik
By: Rendra Topan Merujuk pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahawa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan untuk mengoptimalkan […]
Pengertian dan Istilah Keterbukaan Informasi Publik
By: Rendra Topan Pengertian dan istilah keterbukaan informasi publik diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun pengertian dan istilah tersebut adalah: Informasi, adalah keterangan, pernyataan, […]
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik […]
Statistik Menurut Peraturan Perundang-Undangan
By: Rendra Topan Mengingat arti pentingnya statistik bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan bermacam-macam kegiatan dalam banyak aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka pemerintah menetapkan […]
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Arah, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Jenis Statistik dan Cara Pengumpulan Data (Pasal 5 – Pasal 10) BAB IV […]
Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Presiden 2019
Perhitungan Suara PilPres-Pileg oleh KPU Lembaga Survey Terdaftar di KPU Jokowi – Ma’ruf Prabowo – Sandi 1. Poltracking Indonesia 55,08% 44,92% 2. Charta Politika Indonesia 54,46% 45,54% 3. Indo Barometer 54,33% 45.67% […]
Perumusan dan Penetapan SNI
By: Rendra Topan Perumusan dan penetapan SNI diatur dalam Pasal 10 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Setelah dilakukannya perencanaan SNI, kemudian […]
Perencanaan SNI
By: Rendra Topan Perencanaan diatur dalam Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Standar Nasional Indonesia (SNI) direncanakan dan dirumuskan untuk […]
