Rendra Topan
-
Perubahan Pasal KPK: Apa yang Baru di UU 19/2019?
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 13, pengahpusan Pasal 14, dan perubahan kententuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi UU No. 30 Tahun 2002 UU…
-
Perubahan UU KPK: Analisis Pasal 19 dan 21
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan penghapusan Pasal 19 ayat (2), perubahan Pasal 21, penghapusan Pasal 22, dan pengapusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi Komisi…
-
Perubahan UU KPK: Fokus pada Pasal 24, 29, dan 32
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Susunan Organisasi Perubahan Pasal 24 UU No. 30 Tahun…
-
Perubahan Pasal 33 dan 37 UU KPK 2019
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 33, dan perubahan Pasal 37 UU No.19/2019 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2002 UU No.19 Tahun 2019…
-
Pengawasan Hukum: Struktur Dewan Pengawas KPK
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan BAB VA tentang Dewan Pengawas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi, dimana pada undang-undang sebelumnya tidak ada. BAB VA DEWAN PENGAWAS Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A,…
-
Perubahan Undang-Undang KPK: Pasal 43A dan Implikasinya
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada undang-undang sebelumnya tidak ada berkenaan dengan ketentuan peralihan. Adapun ketentuan peralihan tersebut sebagai berikut: Pasal 69A Pasal 69B Pasal 69C Pada saat Undang-Undang ini…
-
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam dalam Penyelenggaraan Hak Pengelolaan atas Lahan di Batam
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kota Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, khususnya dalam sektor kepemilikan lahan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan, dimana Badan Pengusahaan Batam merupakan institusi yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan,…
-
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)
Hukum Positif Indonesia- Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdikasi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai:…
-
Batas dan Pembagian Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Hukum Positif Indonesia- Batas dan Pembagian wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dan ditetapkan ketentuan Pasal 6 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan ketentuan…
-
Memahami FORKOPIMDA: Fungsi dan Peran dalam Pemerintah Daerah
Hukum Positif Indonesia- Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah atau biasa sebut dengan FORKOPIMDA sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Mengenai FORKOPIMDA di atur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. FORKOPIMDA…
-
Kewenangan Daerah Provinsi Terhadap Wilayah Laut
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut tersebut meliputi: Batasan Wilayah Laut Kewenangan…
-
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembinaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan…
-
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah usaha,…
-
Badan dan Tim yang Dibubarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan terbentuknya komite yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sekaligus membubarkan beberapa lembaga negara. Lembaga negara yang dibubarkan adalah sebagai berikut: Tim Transparansi Industri Kreatif yang dibentuk berdasarkan…
-
Pengaturan Hukum Tentara Nasional Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jati Diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jadi diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun…
-
Tugas dan Kewenangan Kepolisian Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun…
-
Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas…
-
Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diselenggarakan oleh: Dewan Kawasan Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan…
-
Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah lembaga keuangan yang biasa di sebut dengan bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Dalam uraian ini disampaikan…
-
Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Untuk menjamin…
