Kumpulan Artikel Badan Hukum

  • Ketentuan Permodalan dan Saham Perseroan Terbatas

    pexels-photo-269077.jpeg

    Hukum Positif Indonesia- Ketentuan permodalan dan saham perseroan diatur dalam Pasal 31 – Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 […]

    Read more

  • Mengenal Perseroan Terbatas

    architecture building buildings business

    Hukum Positif Indonesia- Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, sehingga dalam penyelenggaraan demokrasi ekonomi keberadaan diatur dengan […]

    Read more

  • Mengenal Perasuransian di Indonesia

    Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan kemajuan jaman dan kebutuhan masyarakat akan jaminan  kesehatan, dan barang-barang yang bernilai lainnya, maka mucul berbagai […]

    Read more

  • Jenis Perusahaan Perasuransian

    Hukum Positif Indonesia- Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya tentang Mengenal Perasuransian di Indonesia. Telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelenggaraan […]

    Read more

  • Ruang Lingkup Usaha Perasuransian di Indonesia

    person holding insurance policy contract

    Hukum Positif Indonesia- Dalam artikel Mengenal Perasuransian di Indoneisa telah diuraikan bahwa asuransi terdiri atas: Ruang lingkup usaha perasuransian secara […]

    Read more

  • Mengenal Perusahaan Pembiayaan di Indonesia

    Hukum Positif Indonesia- Semakin maraknya perusahaan pembiayaan di Indonesia mengharuskan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan peraturan mengenai perusahaan […]

    Read more

  • Badan Hukum Perusahaan Perasuransian

    Hukum Positif Indonesia- Perusahaan perasuransian di Indonesia haruslah berbadan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun […]

    Read more

  • Dana Pensiun

    Hukum Positif Indonesia- Melalui artikel ini diuraikan secara garis besar tentang dana pensiun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 […]

    Read more

  • Pengantar tentang Kepailitan

    Hukum Positif Indonesia- Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut […]

    Read more

  • Syarat dan Putusan Pailit

    Hukum Positif Indonesia- Syarat dan putusan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 […]

    Read more

  • Akibat Kepailitan

    Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan […]

    Read more

  • Mengenal Badan Hukum Berbentuk Koperasi

    Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penguatan perekonomian nasional melalui ekonomi kerakyatan, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang […]

    Read more

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.