Hukum Positif IndonesiaHukum Positif Indonesia- Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor […]
By : Rendra Topan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara penahanan mulai dari proses penyidikan sampai dengan upaya hukum tingkat kasasi. Namun demikian pada beberapa kasus perkara pidana, sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yangmana terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan terdakwa masih melakukan upaya hukum baik tingkat banding ataupun tingkat kasasi […]
By : Rendra Topan Pembahasan ini merupakan dari kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada kesempatan ini akan dibahas tentang penetapan penahanan berdasarkan data yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam. Info SIPP Pada SIPP diinformasikan […]
Hukum Positif Indonesia- Sesuai dengan motto situs Hukum Positif Indonesia yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berdasarkan Pancasila”, penulis akan membahas salah satu kasus Perkara Pidana Nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm secara Yuridis Normatif, yang mana datanya diambil dari Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negari Batam dengan berpedoman kepada ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Berdasarkan SIPP PN […]