Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Setiap daerah kabupaten/kota dan provinsi sebagai perangkat organisasi pemerintahan tentunya mempunyai sumber dana sebagai pendapatan atau penerimaan daerah, […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah […]
Hukum Positif Indonesia- Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pemerintahan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan […]
Hukum Positif Indonesia- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan disebut dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan […]
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini diatur dalam Pasal 43 – Pasal 53 Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 54 – Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah […]
Hukum Positif Indonesia- Kepala daerah baik gubernur, dan bupati/walikota adalah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah […]