Categories
Acara Pidana

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Hukum Positif Indonesia- Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor […]

Categories
Kelembagaan

Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pelaporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pemeriksaan Laporan/Aduan oleh Komisi […]

Categories
Kelembagaan

Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas […]

Categories
Kependudukan

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)

Hukum Positif Indonesia- Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Warga Negara Indonesia […]

Categories
Umum

Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945

By: Rendra Topan Hak asasi merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Kemudian untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersebut pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa yang termasuk kepada […]

Categories
Ilmiah Tinjauan Yuridis

Kekosongan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka/Terdakwa Sebelum Inkracht

By : Rendra Topan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara penahanan mulai dari proses penyidikan sampai dengan upaya hukum tingkat kasasi. Namun demikian pada beberapa kasus perkara pidana, sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yangmana terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan terdakwa masih melakukan upaya hukum baik tingkat banding ataupun tingkat kasasi […]

Categories
Kelembagaan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

By: Rendra Topan Salah satu peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 […]

Categories
Opini

Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan segela kewenangan yang melekat padanya mempunyai wacana untuk menghukum mati para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya saja akan menimbulkan pendapat pro dan kontra akan pelaksanaan hukuman mati tersebut, mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi […]