Anggaran
Anggaran
Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah
Hukum Positif Indonesia- Setelah dilakukan pemusnahan barang milik negara/daerah, yang kemudian dlaporkan dalam bentuk berita acara pemusnahan kepada pengelola barang milik negara/daerah, langkah selanjutnya adalah melakukan penghapusan barang milik negara/daerah dari daftar barang. Mengenai penghapusan barang milik negara/daerah diatur dalam ketentuan Pasal 81 – Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang…
Keep reading
Langkah-Langkah Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah
Hukum Positif Indonesia- Barang milik negara/daerah dalam perjalanannya dapat dilakukan pemusnahan sesusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemusnahan barang milik…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Aparatur
Aparatur
Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan guna meningkatkan produktivitas kerja, serta menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hari kerja dan jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam uraian ini…
Keep reading
Kedudukan dan Tanggung Jawab, Tugas, dan Klasifikasi Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
Hukum Positif Indonesia- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Kelembagaan
Kelembagaan
17 Partai Politik dan 6 Partai Politk Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal…
Keep reading
Provinsi Kalimantan Timur
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Pemilihan Umum
Pemilihan Umum
Persyaratan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi mengejawantahkan hal tersebut salah satunya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden setiap lima tahun. Oleh karenanya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia diatur dalam konstisusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun…
Keep reading
Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Hukum Positif Indonesia- Persyaratan menjadi calon kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65
Keep reading
Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab, serta Kewenangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hukum Positif Inndonesia- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta kewenangan Presiden secara garis besar. Melalui uraian singkat ini disampaikan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban, tanggung jawab serta kewenangan Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): Demi…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Urusan Pemerintahan Absolut
Urusan Pemerintahan Absolut
Urusan Pemerintahan Absolut
Hukum Positif Indonesia- Urusan pemerintahan dapat dibedakan menjadi; urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Urusan Pemerintahan Absolut Pengertian urusan pemerintahan absolut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.…
Keep readingYustisi
Yustisi
Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang dibuat untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan secara menyeluruh oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk itu Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam uraian…
Keep reading
Bendera Merah Putih, Bendera Bangsa Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Bendera merah putih merupakan salah satu sarana permesatu bangsa, sekaligus merupakan identitas bangsa Indonesia, untuk pemerintah telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam uraian ini disampaikan…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Moneter dan Fiskal
Moneter dan Fiskal
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022
Hukum Positif Indonesia- Bersamaan dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan berkenaan dengan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah kertas tahun emisi 2022’ Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Uang Rupiah Kertas 1.000 Tahun Emisi 2022 Uang rupiah kertas Rp1.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank…
Keep reading
Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 Tahun Emisi 2022
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp100.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/8/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 Tahun…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan Pemerintah Konkuren
Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren dan Kewenangannya
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Telah diuraikan pada pokok bahasan mengenai urusan pemerintahan konkuren bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan berdasarkan pada prinsip: Prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut di atas, mempunyai pengertian sebagai berikut: Prinsip Akuntabilitas Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan…
Keep readingUrusan Pemerintahan Konkuren
Hukum Positif Indonesia- Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan konkuren diatur dalam Pasal 11 – Pasal 24 Undang-Undang…
Keep readingKependudukan
Kependudukan
Mengenal Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan data pribadi yang juga merupakan hak setiap warga negara, serta memberikan kepastian hukum, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengertian data pribadi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang…
Keep reading
Tata Cara dan Syarat Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
Hukum Positif Indonesia- Untuk memudahkan pelayanan publik berkenaan dengan administrasi kependudukan, salah satunya adalah dengan mengatur pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, guna menjamin kepastian hukum atas hak konstitusional masyarakat di Indonesia. Pengaturan pencatatan nama pada dokumen…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Kesehatan
Kesehatan
Penyelenggaraan Praktik Kedokteran di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan praktik kedokteran diatur dalam ketentuan Pasal 36 – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Praktik kedokteran merupakan istilah yang digunakan dalam uraian ini yang merujuk kepada kedokteran dan kedokteran gigi. Dalam uraian disampaikan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran yang meliputi hal-hal sebagai berikut: Surat Izin Praktik Kedokteran Surat…
Keep reading
Peranan Konsil Kedokteran
Hukum Positif Indonesia- Kesehatan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Para tenaga kesehatan khususnya profesi dokter dalam penyelenggaraan kesehatan harus memperhatikan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Seorang dokter ataupun dokter gigi setelah menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang dokter tentunya akan menerapkan ilmunya tersebut dalam bentuk praktik kedokteran. Untuk…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Gambaran Umum Mengenai Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Hukum Positif Indonesia- Untuk melindungi hak pekerja/buruh yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah membuat peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) memiliki pengertian…
Keep reading
Perubahan Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, maka mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Berikut ini disampaikan perubahan apa saja yang terjadi berkenaan dengan tata cara dan persyaratan…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Komunikasi dan Informasi
Komunikasi dan Informasi
Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023
Hukum Positif Indonesia- Libur Nasional Tahun 2023 Cuti Bersama Ketetapan mengenai libur nasional dan cuti bersama tertuang dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Keep reading
Mengenal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Dalam era keterbukaan informasi sekarang ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengatur tentang pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara terintegrasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pedoman dalam pengeloaan sistem tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Dalam…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Tanggung jawab sosial dan lingkungan mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka…
Keep reading
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Hukum Positif Indoensia- Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan flora dan fauna dalam satu ekosistem, dimana hutan Indonesia juga merupakan salah satu yang menjadi paru-paru dunia. Berdasarkan data dari Wikipedia disebutkan bahwa luas Kawasan hutan di Indonesia adalah 884.950 KM2 yang berarti 46,46% dari luas daratan berdasarkan hasil pendataan tahun 2011 (sumber1). Dalam laporan…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Reforma Agraria di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dalam uraian disampaikan mengenai: Pengertian Reforma Agraria Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria disebutkan bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali…
Keep reading
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hal-hal berkenaan dengan muatan pengaturan perairan pesisir dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi, dalam hal ini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Pendidikan
Pendidikan
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Surat Nomor 7302/B/GT.01.03/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN telah menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK tahun…
Keep reading
Persyaratan Sertifikasi Pendidik bagi Guru dalam Jabatan
Hukum Positif Indonesia- Guna memenuhi standar nasional pendidikan berkenaan dengan sertifikasi guru, khususnya sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang harus kita…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Perdagangan
Perdagangan
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pengguna Solar Subsidi dan Pertalite Roda 4 Melalui Aplikasi Mypertamina
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka memastikan penyaluran Bahan Bajar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, maka mulai tanggal 1 Juli 2022 konsumen solar subsidi dan pertalite roda 4 diminta untuk mendaftarkan kendaraan beserta data diri melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun…
Keep reading
Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Hukum Positif Indonesia- Kita sering membaca dan mendengar istilah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Berikut ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Perhubungan
Perhubungan
Angkutan Jalan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artikel ini menguraikan secara ringkas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dengan sistematika sebagai berikut:…
Keep reading
Kendaraan Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kendaraan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.