Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Tatanan Perkeretaapian (Pasal 4 […]
Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang […]
Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 […]
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Angkutan Orang dan/atau Barang (Pasal 3 – Pasal 13) […]
Kendaraan Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian […]
Penataan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian […]
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam […]
Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian […]
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penyelnggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 2 […]
Besaran Tarif Penggunaan Jasa Sepeda Motor Melalui Aplikasi Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019
By: Rendra Topan Berkembangnya jasa ojek online melalui aplikasi menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatakan kesejahteraan bagi para pekerja jasa ojek online. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan […]
You must be logged in to post a comment.