Tag Archives: Transportasi

Lalu lintas dan angkutan jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang (Pasal 4)
  4. BAB IV Kedaulatan atas Wilayah Udara (Pasal 5 – Pasal 9)
  5. BAB V Pembinaan (Pasal 10 – Pasal 12)
  6. BAB VI Rancang Bangun dan Produksi Pesawat Udara (Pasal 13 – Pasal 23)
  7. BAB VII Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara (Pasal 24 – Pasal 33)
  8. BAB VIII Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (Pasal 34 – Pasal 70)
  9. BAB IX Kepentingan Internasional atas Objek Pesawat Udara (Pasal 71 – Pasal 82)
  10. BAB X Angkutan Udara ( Pasal 83 – Pasal 191)
  11. BAB XI Kebandarudaraan (Pasal 192 – Pasal 260)
  12. BAB XII Navigasi Penerbangan (Pasal 261 – Pasal 307)
  13. BAB XIII Keselamatan Penerbangan (Pasal 308 – Pasal 322)
  14. BAB XIV Keamanan Penerbangan (Pasal 323 – Pasal 351)
  15. BAB XV Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara (Pasal 352 – Pasal 356)
  16. BAB XVI Investigasi dan Penyelidikan Lanjutan Kecelakaan Pesawat Udara (Pasal 357 – Pasal 369)
  17. BAB XVII Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Penerbangan (Pasal 370 – Pasal 374)
  18. BAB XVIII Sistem Informasi Penerbangan (Pasal 375 – Pasal 380)
  19. BAB XIX Sumber Daya Manusia (Pasal 381 – Pasal 395)
  20. BAB XX Peran Serta Masyarakat (Pasal 396 – Pasal 398)
  21. BAB XXI Penyidikan (Pasal 399 – Pasal 400)
  22. BAB XXII Ketentuan Pidana (Pasal 401 – Pasal 443)
  23. BAB XXIII Ketentuan Peralihan (Pasal 444 – Pasal 451)
  24. BAB XXIV Ketentuan Penutup (Pasal 452 – Pasal 466)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Tatanan Perkeretaapian (Pasal 4 – Pasal 12)
  4. BAB IV Pembinaan (Pasal 13 – Pasal 16)
  5. BAB V Penyelenggaraan (Pasal 17 – Pasal 34)
  6. BAB VI Prasarana Perkeretaapian (Pasal 35 – Pasal 90)
  7. BAB VII Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain (Pasal 91 – Pasal 95)
  8. BAB VIII Sarana Perkeretaapian (Pasal 96 – Pasal 117)
  9. BAB IX Rancang Bangun dan Rekayasa Perkeretaapian (Pasal 118 – Pasal 119)
  10. BAB X Lalu Lintas Kereta Api (Pasal 120 – Pasal 126)
  11. BAB XI Angkutan (Pasal 127 – Pasal 165)
  12. BAB XII Asuransi dan Ganti Kerugian (Pasal 166 – Pasal 171)
  13. BAB XIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 172 – Pasal 174)
  14. BAB XIV Pemeriksaan dan Penelitian Kecelakaan Kereta Api (Pasal 175 – Pasal 177)
  15. BAB XV Larangan (Pasal 178 – Pasal 185)
  16. BAB XVI Penyidikan (Pasal 186)
  17. BAB XVII Ketentuan Pidana (Pasal 187 – Pasal 213)
  18. BAB XVIII Ketentuan Peralihan (Pasal 214)
  19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 215 – Pasal 218)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Angkutan Jalan

Photo by Andre Furtado on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Artikel ini menguraikan secara ringkas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dengan sistematika sebagai berikut:

Pengertian Angkutan Jalan

Pengertian dari isitilah yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, antara lain:

  1. Angkutan; adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
  2. Kendaraan; adalah adalah saran angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
  3. Kendaraan bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan di atas rel.
  4. Kendaraan tidak bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
  5. Kendaraan bermotor umum; adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
  6. Mobil penumpang; adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak melebihi 3,500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
  7. Mobil bus; adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
  8. Mobil barang; adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

Masih terdapat pengertian dari istilah-istilah lainnya yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan berkenaan dengan artikel ini, dan akan diuraikan sesuai dengan subjudul sebagaimana sistematika tersebut di atas.

Baca juga: Kendaraan Menurut Undang-Undang

Jenis Angkutan Jalan

Jenis angkutan orang dan/atau barang diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Jenis kendaraan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dibedakan menjadi:

  1. Kendaraan bermotor: termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.
  2. Kendaraan tidak bermotor;  termasuk ke dalam jenis kendaraan tidak bermotor yaitu: kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, dan kendaraan yang ditarik oleh hewan.

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana tersebut di atas dibenarkan untuk mengangkut orang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Khusus untuk mobil barang dibenarkan untuk mengangkut orang dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan barang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/kota belum memadai.
  2. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  3. Kepentingan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rasio kendaraan bermotor, kondisi wilayah, dan prasarana jalan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh bupati atau walikota sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah diwajibkan dengan menggunakan mobil barang.

Mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor dibenarkan untuk mengangkut barang selama memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

  1. Tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus (mobil penumpang dan mobil bus).
  2. Barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan (mobil penumpang dan mobil bus).
  3. Jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraan (mobil penumpang dan mobil bus).
  4. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi (sepeda motor).
  5. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari tempat duduk pengemudi (sepeda motor).
  6. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor disesuaikan dengan  karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Angkutan orang dan/atau barang yang wilayah operasinya dalam satu daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan kabupaten/kota, dan yang wilayah operasinya melampaui batas kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi.

Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Kewajiban penyediaan angkutan umum diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum, baik untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum, untuk menjamin terselenggaranya keselamatan, keamanan, kenyamanan masyarakat pengguna angkutan umum, dan keterjangkauan biaya oleh masyarakat, sesuai dengan wilayah administratifnya.

Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Kewajiban penyediaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan wilayah administratifnya dibedakan menjadi:

  1. Pemerintah pusat.
  2. Pemerintah daerah provinsi.
  3. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang  antarkota, antar provinsi, dan lintas negara, yang meliputi:

  1. Penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek.
  2. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum.
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum.
  4. Penyediaan kendaraan bermotor umum.
  5. Penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang.
  6. Penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum.
  7. Pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah daerah provinsi menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang antarkota dalam provinsi, yang meliputi:

  1. Penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek.
  2. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum.
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum.
  4. Penyediaan kendaraan bermotor umum.
  5. Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan.
  6. Penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum.
  7. Pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

Pemerintah daerah kabupaten/kota menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah kabupaten/kota , yang meliputi:

  1. Penetapan rencana umum jaringan trayek  dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek.
  2. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum.
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum.
  4. Penyediaan kendaraan angkutan umum.
  5. Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan.
  6. Penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum.
  7. Pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.

Rencana umum jaringan trakyek sebagaimana tersebut di atas adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam kesatuan jaringan, sedangkan trayek mempunyai pengertian adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal, yang kemudian trayek-trayek ada tersebut dihimpun disebut dengan jaringan trakyek.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibenarkan untuk bekerja atau mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dalam hal:

  1. Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum.
  2. Penyediaan kendaraan angkutan umum.
  3. Pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.

Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib untuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk barang, jaminan tersebut dilakukan dalam hal:

  1. Menjaga ketersedian dan kelangsungan pelayanan angkutan barang
  2. Penanganan kondisi darurat.
  3. Tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Baca juga: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus fokus dalam penyelenggaraan angkutan jalan terutama berkenaan dengan kewajibannya dalam hal penyediaan angkutan umum, tentunya dengan memperhatian ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(260320)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Angkutan Orang dan/atau Barang (Pasal 3 – Pasal 13)
  3. BAB III Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum (Pasal 14 – Pasal 20)
  4. BAB IV Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum (Pasal 21 – Pasal 50)
  5. BAB V Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (Pasal 51 – Pasal 54)
  6. BAB VI Dokumen Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (Pasal 55 – Pasal 59)
  7. BAB VII Pengawasan Muatan Angkutan Barang (Pasal 60 – Pasal 77)
  8. BAB VIII Pengusahaan Angkutan  (Pasal 78 – Pasal 98)
  9. BAB IX Tarif Angkutan (Pasal 99 – Pasal 106)
  10. BAB X Subsidi Angkutan Penumpang Umum (Pasal 107 – Pasal 111)
  11. BAB XI Industri Jasa Angkutan Umum (Pasal 112 – Pasal 118)
  12. BAB XII Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan (Pasal 119)
  13. BAB XIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 120)
  14. BAB XIV Sanksi Administratif (Pasal 121 – Pasal 124)
  15. BAB XV Ketentuan Peralihan (Pasal 125)
  16. BAB XVI Ketentuan Penutup (Pasal 126 – Pasal 128)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260

Kendaraan Menurut Undang-Undang

taxi online, gocar, grabcar, lalu lintas batam indonesia
Photo by NEOSiAM 2020 on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kendaraan

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kendaraan dibedakan menjadi:

  1. Kendaraan bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
  2. Kendaraan tidak bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan bermotor dibedakan menjadi kendaraan bermotor pribadi/perseorangan dan Kendaraan bermotor umum, maksud kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pokok-pokok pikiran dalam uraian mengenai kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

  1. Jenis dan fungsi kendaraan.
  2. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
  3. Pengujian kendaraan bermotor.
  4. Perlengkapan kendaraan bermotor.
  5. Bengkel umum kendaraan bermotor.
  6. Kendaraan tidak bermotor.
  7. Registrasi dan idenfikasi kendaraan bermotor.
  8. Sanksi administratif.

Pokok-pokok pikiran tersebut diuraikan secara garis besar pada kesempatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis dan Fungsi Kendaraan

Jenis kendaraan dibedakan menjadi:

  1. Kendaraan bermotor.
  2. Kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan Bermotor

Termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor yaitu:

  1. Sepeda motor.
  2. Mobil penumpang.
  3. Mobil bus.
  4. Mobil barang.
  5. Kendaraan khusus.

Berdasarkan fungsinya kendaraan bermotor  yaitu mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dibedakan menjadi:

  1. Kendaraan bermotor perseorangan.
  2. Kendaraan bermotor umum.

Kendaraan Tidak Bermotor

Termasuk ke dalam jenis kendaraan tidak bermotor yaitu:

  1. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia.
  2. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Sama halnya dengan kendaraan bermotor, setiap kendaraan tidak bermotor yang operasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan yang meliputi:

  1. Persayaratan teknis; meliputi konstruksi, sistem kemudi, sistem roda, sistem rem, lampu dan pemantul cahaya, dan alat peringatan dengan bunyi.
  2. Persyaratan tata  cara memuat barang; meliputi sekuang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis bagi kendaraan bermotor tersebut terdiri atas:

  1. Susunan.
  2. Perlengkapan.
  3. Ukuran.
  4. Karoseri.
  5. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukan.
  6. Pemuatan.
  7. Penggunaan.
  8. Penggandengan kendaraan bermotor.
  9. Penempelan kendaraan bermotor.

Persyaratan Laik Jalan

Untuk laik jalannya kendaraan bermotor, kendaraan bermotor tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor tersebut yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

  1. Emisi gas buang.
  2. Kebisingan suara.
  3. Efisiensi sistem rem utama.
  4. Efisiensi sistem rem parkir.
  5. Kincup roda depan.
  6. Suara klakson.
  7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama.
  8. Radius putar.
  9. Akurasi alat penunjuk kecepatan.
  10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban.
  11. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pengujian Kendaraan Bermotor

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandingan, dan kereta tempelan, baik yang diimpor, dibuat/dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

Pengujian terhadap kendaraan bermotor tersebut meliputi:

  1. Uji tipe; pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis  dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
  2. Uji berkala; diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandngan, dan kereta tempelan yang diopersikan di jalan yang meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor.

Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor berupa:

  1. Sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
  2. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih berupa; sabuk pengaman, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi yang kendaraan berotornya tidak memilki rumah-rumah, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

Bagi kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Bengkel umum kendraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang pengawasannya dilaksankan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan, meliputi:

  1. Registrasi kendaraan bermotor baru.
  2. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik.
  3. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor.
  4. Registrsi pengesahan kendaraan bermotor.

Tujuan dari registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tersebut di atas adalah untuk:

  1. Tertib administrasi.
  2. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia.
  3. Mempermudah proses penyidikan terhadap pelanggaran atau kejahatan.
  4. Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.
  5. Perencanaan pembangunan nasional.

Sanksi Administratif

Pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, mobil gandingan, dan kertera tempelan yang tidak melakukan uji berkala dikenakan sanksi administratif berupa; peringatan tertulis, pembaran denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

Demikian juga halnya dengan bengkel umum yang tidak mempunyai izin dalam penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dikenakan sanksi administraif berupa; perinagtan tertulis, pembayaran denda, dan/atau penutupan bengkel umum.

Tidak kalah pentingnya petugas yang bertugas menjalankan pengujian dan pengesahan dapat dikenai sanksi administratif apabila tidak menjalankan proses pengujian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berupa; peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan sertifikat pengesah, pencabutan sertifikat pengesah.(RenTo)(090320)

Penataan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

jalan batam indonesia
Photo by mhtoori .com on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam membahas jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat pokok-pokok pikiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diuraikan secara garis besar terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
  2. Ruang lalu lintas.
  3. Dana preservasi jalan.
  4. Terminal.
  5. Fasilitas parkir.
  6. Fasilitas pendukung.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, pemerintah melakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan dengan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terdiri atas:

  1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
  2. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.

Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala provinsi, dengan memperhatikan:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota, dengan memperhatikan:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
  3. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  4. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ruang Lalu Lintas

Ruang lalu lintas merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguraikan mengenai:

  1. Kelas jalan.
  2. Penggunaan dan perlengkapan jalan.

Kelas Jalan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa jalan dikelompokan menjadi:

  1. Jalan kelas I; yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, Panjang tidak melebihi 18.000 mm, paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
  2. Jalan kelas II; yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 mm, ukuran Panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
  3. Jalan kelas III; yaitu jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran Panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
  4. Jalan kelas khusus; yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran Panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Baca juga: Jalan Menurut Undang-Undang

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan harus memenuhi persayaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif.

Jalan juga harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

  1. Rambu lalu lintas.
  2. Marka jalan.
  3. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
  4. Alat penerangan jalan.
  5. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.
  6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
  7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat.
  8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan badan jalan.

Terminal

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Fasilitas Parkir

Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan (Pasal 43 ayat (1) UU No. 22/2009).

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan tersebut dapat diselenggarakan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk:

  1. Usaha khusus perparkiran.
  2. Penunjang usaha pokok.

Mengenai fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan (Pasal 43 ayat (3) UU No. 22/2009).

Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

  1. Trotoar.
  2. Lajur sepeda.
  3. Tempat penyeberangan pejalan kaki.
  4. Halte.
  5. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Fasilitas pendukung tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (RenTo)(090320)

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Photo by Kehn Hermano on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/ atau masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan langsung kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing yang meliputi:

  1. Urusan pemerintahan di bidang jalan.
  2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan.
  4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan.
  5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Urusan Pemerintahan di Bidang Jalan

Urusan pemerintahan di bidang jalan dilaksankan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan, yang meliputi:

  1. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya.
  2. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan.
  3. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan.
  4. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan.
  5. Penetepan kelas jalan pada setiap ruas jalan.
  6. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
  7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

Baca juga:

Urusan Pemerintahan di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh kementerian negara yang yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi:

  1. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan.
  2. Manajemen dan rekayasa lalu lintas.
  3. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
  4. Perizinan angkutan umum.
  5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  6. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  7. Penyidikan pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Urusan Pemerintahan di Bidang Pengembangan Industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri, yang meliputi:

  1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor.
  2. Pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
  3. Pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Urusan Pemerintahan di Bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksankan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang teknologi, yang meliputi:

  1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor.
  2. Mengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
  3. Pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Urusan Pemerintahan di Bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan Berlalu Lintas

Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi:

  1. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
  2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
  3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
  4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
  5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas,
  6. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
  7. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinaytakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas unsur Pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyrakat, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi antaristansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Mengenai forum lalu lintas dan angkutan jalan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (RenTo)(080320)

Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

gojek grab online
Photo by Nachelle Nocom on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup Pembinaan

Berdasarkan kententuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Baca juga: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:

  1. Perencanaan.
  2. Pengaturan.
  3. Pengendalian.
  4. Pengawasan.

Bentuk Pembinaan

Pemerintah yang melakukan pembinaan dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan merupakan instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh instansi Pembina sebagaimana tersebut di atas meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Penetapan sasaran dan dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
  2. Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku secara nasional.
  3. Penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional.
  4. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.
  5. Pengawasan terhadap norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Instansi Pembina

Instansi Pembina dalam melaksanakan bentuk pembinaan sebagaimana tersebut di atas dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada:

  1. Pemerintah provinsi; dan/atau
  2. Pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Provinsi

Adapun yang menjadi urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

  1. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota.
  2. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi.
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi;

  1. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabuapten/kota.
  2. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota.
  3. Pegawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabuapten/kota.

Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (RenTo)(080320)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Penyelnggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 2 – Pasal 10)
  3. BAB III Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum (Pasal 11 – Pasal 15)
  4. BAB IV Kenaggotaan Forum (Pasal 16 – Pasal 22)
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 23)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73

Besaran Tarif Penggunaan Jasa Sepeda Motor Melalui Aplikasi Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019

By: Rendra Topan

Berkembangnya jasa ojek online melalui aplikasi menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatakan kesejahteraan bagi para pekerja jasa ojek online. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi tanggal 25 Maret 2019 yang efektif berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Besaran Tarif Sepeda Motor

Secara ringkas besaran tarif tersebut berdasarkan pada:

  1. Biaya jasa batas bawah; biaya jasa batas bawah merupakan biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi.
  2. Biaya jasa batas atas; biaya jasa batas atas merupakan biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. 
  3. Biaya jasa minimal; Biaya jasa minimal merupakan biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi, dan juga merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 (empat) kilometer.

Potongan biaya tidak langsung yang dimaksud adalah biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 20% (dua puluh persen).

Pembagian Zona Tarif Sepeda Motor

Besaran biaya-biaya sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan sistem zonasi sebagai berikut:

  • Zona I: meliputi wilayah 1) Sumatera dan sekitarnya; 2) Jawa dan sekitarnya selaian Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 3) Bali.

Biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850,-/km; biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300,-/km; biaya jasa minimal antara Rp7.000,- sampai dengan Rp10.000,-

  • Zona II: meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.000,-/km; biaya jasa batas atas sebesar Rp2.500/km; biaya jasa minimal antara Rp8.000,- sampai dengan Rp10.000,-

  • Zona III: meliputi wilayah 1) Kalimantan dan sekitarnya; 2) Sulawesi dan sekitarnya; 3) Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya; 4) Kepulauan Maluku dan sekitarnya; 5) Papua dan sekitarnya.

Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100,-/km; biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600,-/km; biaya jasa minimal antara Rp7.000,- sampai dengan Rp10.000,-.

Komponen Biaya

Dalam lampiran keputusan meneteri perhubungan tersebut juga disebutkan komponen biaya untuk besaran tarif ojek online yang dirumuskan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Komponen biaya langsung
  2. Komponen biaya tidak langsung

Komponen Biaya Langsung

  1. Penyusutan kendaraan.
  2. Bunga modal kendaraan.
  3. Biaya pengemudi; terdiri dari penghasilan pengemudi, jaket pengemudi, helm pengemudi dan penumpang, dan sepatu pengemudi.
  4. Asuransi; terdiri dari asuransi kendaraan, asuransi pengemudi, asuransi penumpang.
  5. Pajak kendaraan bermotor.
  6. Bahan bakar minyak.
  7. Ban.
  8. Pemerliharaan dan perbaikan; terdiri dari biaya accu, baiaya service kecil, biaya service besar, biaya pemeliharaan body, biaya penggantian suku cadang, biaya cuci kendaraan, biaya overhaul mesin.
  9. Biaya penyusutan telepon seluler.
  10. Biaya pulsa atau kuota internet.

Komponen Biaya Tidak Langsung

Komponen biaya tidak langsung adalah biaya sewa penggunaan aplikasi, paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

Semua besaran biaya jasa yang dimaksud di atas untuk kepentingan masyarakat, maka dapat dilakukan evaluasi paling lama setiap 3 (tiga) bulan.

Pengawasan dalam pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh mneteri, gubernur atau bupati/walikota. (RenTo)(300819)