Tag Archives: Transaksi Elektronik

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

Hukum Positif Indonesia-

Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.

Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer melakukan penyederhanaan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hal yang menjadi objek peraturan menteri keuangan tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Informasi Umum Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Informasi umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyampaikan secara singkat mengenai dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah mengalami beberapa kali perubahan, terkahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

  1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor barang kena pajak.
  3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Pengertian dari Istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk diketahui bersama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, antara lain:

  1. Daerah pabean; adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
  2. Barang kena pajak; adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
  3. Penyerahan barang kena pajak; adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak.
  4. Jasa kena pajak; adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
  5. Penyerahan jasa kena pajak; adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak.
  6. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean; adalah setiap kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  7. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean; adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  8. Ekspor barang kena pajak berwujud; adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.
  9. Pengusaha kena pajak; adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
  10. Ekspor barang kena pajak tidak berwujudadalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dari daerah daerah pabean di luar daerah pabean.
  11. Ekspor jasa kena pajak;adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak ke luar daerah pabean. 

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Voucer

Berdasarkan uraian informasi umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai di atas, maka subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, adalah pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Voucer

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, dibedakan menjadi:

  • Barang.
  • Jasa.

Objek Pajak berupa Barang

Objek pajak berupa barang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, terdiri atas:

  • Pulsa dan Kartu Perdana.
  • Token yang merupakan listrik yang termasuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Pulsa dan Kartu Perdana

Penyerahan pulsa dan kartu perdana yang merupakan barang kena pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh:

  1. Pengusaha penyelenggara telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan/atau pelanggaran telekomunikasi, dipungut oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi.
  2. Penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan/atau pelanggan komunikasi, dipungut oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama.
  3. Penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan komunikasi secara langsung, dipungut oleh penyelenggara distribusi, dipungut oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua.

Token

Token yang merupakan listrik yang termasuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan token oleh penyedia tenaga listrik baik yang diserahkan secara langsung maupun melalui penyelenggara distribusi.

Objek Pajak berupa Jasa

Objek pajak berupa jasa sebagaimana disebutkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, terdiri atas:

  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distrbusi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh penyelenggara distribusi.
  • Jasa pemasaran dengan media voucer oleh penyelenggara voucer, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh penyelenggara voucer.
  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer penyelenggara voucer dan penyelenggara distrbusi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh Penyelenggara Voucer dan/atau penyelenggara distribusi.
  • Jasa penyelenggaraan program loyalis dan penghargaan pelanggaran (consumer loyalty/rewar program) oleh penyelenggara voucer, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh penyelenggara voucer.

Objek Pajak yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer juga mengatur objek pajak yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Objek pajak yang dibebaskan dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah sebagai berikut:

  1. Penyerahan jasa pemasaran dengan media voucher, terdiri dari:
    • Penyelenggara voucer kepada pembeli dan/atau penerima jasa.
    • Pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa.
  2. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, terdiri dari:
    • Penyelenggara voucer kepada penyelenggara distribusi, pembeli, dan/atau penerima jasa.
    • Penyelenggara distribusi kepada penyelenggara distribusi selanjutnya, pembeli, dan/atau penerima jasa.
    • Pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa dan/atau perdagangan melalui sistem eletronik.
  3. Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan berupa poin (point reward), terdiri dari:
    • Penyerahan penghargaan berupa poin (point reward) oleh Pemilik pelanggan (principal) kepada pembeli dan/atau penerima jasa sebagai pelanggan.
    • Penyerahan penghargaan berupa poin (point reward) oleh Pembeli dan/atau penerima jasa sebagai pelanggan kepada penyelenggara voucer.
    • Penyerahan voucer untuk ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara voucer kepada pembeli dan/atau penerima jasa.
    • Pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang dan jasa kena pajak adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak dalam hal penyerahan pulsa dan kartu perdana adalah merupakan harga jual yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi, demikian juga terhadap harga jual penyelenggara distribusi kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua sampai dengan pelanggan.

Sedangkan dasar pengenaan pajak atas penyerahan jasa kena pajak berupa penyelenggaran layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token berupa penggantian, yaitu sebesar komisi pendapatan administrasi, atau selisih antara nilai nominal token dan nilai yang diminta, tidak termasuk pajak daerah yang dikenakan atas penerangan jalan dan bea materai.

Selanjutnya yang menjadi dasar pengenaan pajak atas penyerahan jasa kena pajak berupa jasa pemasaran dengan media voucer, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, atau jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyality/reward programe) adalah berupa penggantian atau nilai lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih, dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemebrian komisi dan tidak terdapat selisih (margin). Subjek pajak dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan wajib membuat faktur pajakatas barang dan jasa yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. (RenTo)(010221)

Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

online shop

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik

Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah sebagai berikut:

  1. Pelaku usaha; adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. 
  2. Konsumen; adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hiudp lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  3. Pribadi; adalah orang perseorangan yang menjual barang dan/atau jasa secara temporal dan tidak bertujuan komersial.
  4. Instansi penyelenggara negara;

Hubungan hukum antara para pihak sebagaimana tersebut di atas merupakan hubungan hukum privat, dimana hubungan tersebut dapat terjadi antara (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik):

  1. Pelaku usaha dengan pelaku usaha.
  2. Pelaku usaha dengan konsumen.
  3. Pribadi dengan pribadi.
  4. Instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.

Berdasarkan defenisi pelaku usaha sebagaimana tersebut diatas, maka pelaku usaha dibedakan bedakan menjadi:

  1. Pelaku usaha dalam negeri.
  2. Pelaku usaha luar negeri.

Pelaku Usaha Dalam Negeri

Pelaku usaha dalam negeri adalah warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. 

Pelaku usaha dalam negeri meliputi:

  1. Pedagang dalam negeri.
  2. Penyelenggara perdangangan melalui sistem elektronik.
  3. Penyelenggara sarana perantara dalam negeri.

Pelaku Usaha Luar Negeri

Pelaku usaha luar negeri adalah warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdangangan melalui sistem elektronik di wilayah negara Republik Indonesia.

Pelaku usaha luar negeri meliputi:

  1. Pedagang luar negeri.
  2. Penyelenggaran perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri.
  3. Penyelenggara sarana perantara luar negeri.

Terhadap pelaku usaha luar negeri sebagaimana tersebut di atas harus memenuhi kriteria tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu:

  1. Jumlah transaksi.
  2. Nilai transaksi.
  3. Jumlah paket pengiriman.
  4. Jumlah traffic atau pengakses.

Selanjutnya setelah kriteria sebagaimana tersebut di atas terpenuhi, maka pelaku usaha luar negeri diwajibkan untuk menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak dan atas nama pelaku usaha luar negeri tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (RenTo)(101219)

Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

online jualan peraturan pedoman

Hukum Positif Indonesia-

Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah dalam sektor perdagangan, yangmana banyak toko “online” bermunculan menawarkan berbagai macam barang dan jasa. 

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal transaksi perdagangan melalui toko “online”, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Terlebih dahulu diuraikan mengenai dari pengertian dari perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam  Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pengertian Perdagangan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hal atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan , mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 3 PP No. 80/2019).

Jadi yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Ruang Lingkup Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, meliputi:

  1. Pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.
  2. Persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  3. Penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.
  4. Kewajiban pelaku usaha.
  5. Bukti transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
  6. Iklan elektronik.
  7. Penawaran secara elektronik, penerimaan secara elektronik,dan konfirmasi elektronik.
  8. Kontrak elektronik.
  9. Perlindungan terhadap data pribadi.
  10. Pembayaran dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  11. Penukaran barang atau jasa dan pembatalan pembelian dalam dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  12. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  13. Pembinaan dan pengawasan.

Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berdasar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Itikad baik; yaitu pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib memiliki itikad baik, dimana pelanggaran atas asas ini berakibat batalnya kesepakatan diantara para pihak, dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak dari pihak yang memiliki itikad baik dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.
  2. Kehati-hatian; yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib bersikap hati-hati dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, dimana segala informasi elektronik sehubungan dengan pelaku usaha, konsumen, barang dan/jasa yang menjadi objek perdagangan serta syarat dan kondisi dari perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik wajib dipahami dengan baik.
  3. Transparansi; yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib secara transparan menyampaikan segala informasi elektronik sehubungan dengan pelaku usaha, konsumen, barang atau jasa yang menjadi objek perdagangan serta persyaratan dan ketentuan dari perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik wajib dipahami dengan baik.
  4. Keterpercayaan; yaitu pelaku usaha wajib membangun sistem elektronik dengan baik yang layak dipercaya demi menjaga kepercayaan pengguna sistem elektronik yang diselenggarakannya.
  5. Akuntabilitas; yaitu perdagangan melalui sistem elektronik wajib dilakukan oleh para pelaku usaha dan konsumen secara akuntabel dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku umum.
  6. Keseimbangan; yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh semangat untuk saling menguntungkan sesuai dengan harapan dan pengorbanan yang diberikan oleh masing-masing pihak.
  7. Adil dan sehat; yaitu adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antar pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Uraian selanjutnya mengenai  para pihak yang menjadi subjek perdagangan melalui sistem elektronik dapat dibaca dengan judul tersendiri. (RenTo)(101219)

Penghapusan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

informasi transaksi elektronik data pribadi

By: Rendra Topan

Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen tersebut tidak relevan, dimana informasi dan dokumen tersebut memperoses data pribadi yang berada di bawah kendalinya.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penghapusan terhadap informasi dan dokumen elektronik dibedakan menjadi:

  1. Penghapusan (right to erasure).
  2. Pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to delisting).

Pengapusan (right to erasure)

Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilakukan pengapusan (right to erasure) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terdiri dari:

  1. Diperoleh dan diproses dan persetujuan pemilik data pribadi.
  2. Telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi.
  3. Diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum.
  4. Tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi.

Kewajiban penghapusan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku atau dikecualikan bagi informasi  dan dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk disimpan (Pasal 16 ayat (2) PP No. 71/2019).

Pengeluaran dari Daftar Mesin Pencari (right to delisting)

Penghapusan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan mengeluarkan dari daftar mesin pencari (right to delisting) dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, demikan disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa permohonan penetapan penghapusan tersebut dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebagai pemilik data pribadi kepada pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan informasi dan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebagai pemilik data pribadi tersebut harus memuat:

  1. Identitas pemohon.
  2. Identitas penyelenggara sistem elektronik dan/atau alamat sistem elektronik.
  3. Data pribadi yang tidak relevan di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik.
  4. Alasan permintaan penghapusan.

Oleh karena itu setiap penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan data elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 PP No. 71/2019). (RenTo)(121119)

Proses Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

informasi teknologi transaksi elektronik

By: Rendra Topan

Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana salah satunya adalah mengenai pengelolaan data pribadi pengguna sistem elektronik.

Telah kita ketahui juga bahwa data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh penyelenggara sistem elektronik dalam hal pemrosesan data pribadi tersebut. Selanjutnya melalui artikel ini diuraikan mengenai pemrosesan data pribadi.

Pemrosesan Data Pribadi

Kegiatan yang termasuk dalam pemrosesan data pribadi disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, adalah:

  1. Perolehan dan pengumpulan.
  2. Pengolahan dan penganalisisan.
  3. Penyimpanan.
  4. Perbaikan dan pembaruan.
  5. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan.
  6. Penghapusan atau pemusnahan.

Dalam hal pemrosesan data pribadi sebagaimana tersebut di atas, pihak penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi ketentuan bahwa adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan sebelumnya, ketentuan ini dsebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan lainnya dalam pemrosesan data pribadi diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian.
  2. Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (vital interest) pemilik data pribadi.
  4. Pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan public untuk kepentingan umum.
  6. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali data pribadi dan/atau pemilik data pribadi.

Penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, jika terjadi kegagalan dalam dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (RenTo)(111119)

Tata Kelola Sistem Elektronik

informasi sistem transaksi elektronik

By: Rendra Topan

Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna sistem tersebut. Untuk itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Mengenai tata kelola sistem elektronik ini diatur dalam Pasal 11 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Tata kelola sistem elektronik meliputi:

Layanan

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menjamin:

  1. Tersedianya perjanjian tingkat layanan.
  2. Tersedianya perjanjian tingkat keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan.

Di samping keharusan untuk melakukan penjaminan terhadap hal-hal  tersebut di atas, penyelenggara sistem elektronik juga harus menajamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya, demikian disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik juga harus menerapkan manjemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan sistem elektronik dimaksud, dan juga harus memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan secara berkala terhadap sistem elektronik tersebut, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan Terhadap Pengguna Sistem Elektronik dalam Hal Data Pribadi

Penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi.
  2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
  3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi.
  4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi.
  5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akes dan pengungkapan yang tidak sah, serat pengubahan atau pengrusakan data pribadi.
  6. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi.
  7. Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus, kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan apa saja yang termasuk dalam pemerosesan data pribadi dan bagaimana pemrosesan data pribadi diuraikan khusus dengan judul tersendiri. 

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Berikutnya yang termasuk dalam tata kelola sistem elektronik adalah mengenai informasi elektronik dan data eletronik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memilki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dokumen elektronik merupakan salah satu bagian informasi elektronik, dimana pengertian dokumen elektronik itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapa dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengapusan Data Elektronik

Berkenaan dengan informasi elektronik dan data elektronik, penyelenggara berkewajiban untuk menghapus informasi dan data elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Mengenai penjabaran dari data relevan sebagaimana tersebut di atas dalam hal penghapusan informasi dan dokumen erlektronik diuraikan secara terpisah untuk memudahkan dalam pemahaman. (RenTo)(111119)

Pendaftaran Sistem Elektronik, Penggunaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunaknya serta Tenaga Ahli oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

Pendaftaran Sistem Elektronik dan Penggunaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunaknya serta Tenaga Ahli

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendaftaran Sistem Elektronik

Penyelenggara sistem elektronik baik itu publik maupun privat berkewajiban untuk mendaftarkan sistem eletronik dimaksud sebelum sistem elektronik tersebut digunakan oleh pengguna sistem elektronik. 

Pendaftaran sistem elektronik diajukan kepada menteri melalui pelayanan perizinan yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan Perangkat Keras

Perangkat keras sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dengan sistem elektronik.

Berkenaan dengan perangkat keras sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah disebutkan bahwa perangkat keras yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Memenuhi aspek keamanan, interkonektivitas dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan.
  2. Mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau purnajual dari penjual atau penyedia.
  3. Memiliki jaminan keberlanjutan layanan.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan dengan sertifikasi atau bukti-bukti sejenis lainnya.

Penggunaan Perangkat Lunak

Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program computer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik (Pasal 1 angka 13 PP No.71/2019).

Perangkat lunak yang dibunakan oleh penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagimana mestinya.
  2. Memastikan keberlanjutan layanan.

Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Pengembang yang menyediakan perangkat lunak yang dikembangan untuk penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada instansi atau institusi yang bersangkutan, dan instansi atau institusi tersebut berkewajiban untuk menyimpan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak dimaksud pada sarana, sesuai ketentuan dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Instansi atau institusi yang belum mempunyai sarana dimaksud, dapat menunjuk pihak ketiga untuk menyimpan kode sumber dan dokumentasi perangkat lunak tersebut, dengan jaminan dari pihak pengembang bahwa perolehan dan/atau akses terhadap kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada pihak ketiga terpercaya.
  3. Penyelenggara kegiatan sistem elektronik lingkup publik wajib menjaga kerahasian kode sumber perangkat lunak yang digunakan, dan hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggara sistem elektronik lingkup publik.

Penggunaan Tenaga Ahli

Penggunaan tenaga ahli oleh penyelenggara sistem elektronik haruslah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang sistem elektronik atau teknologi informasi, dimana tenaga ahli dimaksud harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 PP No. 71/2019). (RenTo)(091119)

Penyelenggara Sistem Elektronik

penyelenggara sistem elektronik

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara sistem elekronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elteronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem eletronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Penyelenggara sistem elektronik dibedakan menjadi:

  1. Penyelenggara sistem eletronik lingkup publik, adalah penyelenggaraan sistem elektronik  oleh instnasi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara, meliputi; instansi, dan institusi yang ditunjuk oleh instansi, tidak termasuk penyelenggara sistem eletronik lingkup publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas keuangan.
  2. Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, adalah penyelenggaraan sistem elektornik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat, meliputi:
    • penyelenggara sistem elektronik yang diatur dan diawasi oleh kementerian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Penyelenggara sistem elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk  ke dalam kelompok penyelenggara sistem elektronik yang memliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet meliputi:

  1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa.
  2. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.
  3. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.
  4. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring, dan media sosial.
  5. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.
  6. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. 

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

Setiap penyelenggara sistem elektronik mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
  2. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik miliknya, kecuali dapat dibuktikan bahwa kejadian dimaksud karena keadaan yang memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pengguna sistem elektronik.
  3. Memastikan sistem eletroniknya tidak memuat informasi elekktronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesusai dengan ketentuan perundang-undangan.
  4. Memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Persyaratan Minimum Pengoperasian Sistem Elektronik

Dalam mengoperasikan sistem elektronik terdapat persayaratan minimum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik sebagaimana yang disbutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Dapat melindungi ketersedian, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sitem elektronik tersebut.
  3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
  4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh puhak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
  5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban  prosedur atau petunjuk.

Diawali dengan informasi umum mengenai penyelenggara sistem elektronik, selanjutnya akan diuraikan mengenai pendaftaran sistem elektronik pada artikel berikutnya. (RenTo)(071119)

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

sistem informasi dan transaksi elektronik

By: Rendra Topan

Pada artikel “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” telah disebutkan mengenai pengertian dari sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sistem elektronik ini dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara sistem elekronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elteronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem eletronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. 

Untuk penyelenggaraan sistem elektronik ini diatur dalam Pasal 2 – Pasal 35  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adapun hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:

  1. Penyelenggara sistem elektronik.
  2. Pendaftaran sistem elektronik.
  3. Perangkat keras.
  4. Perangkat lunak.
  5. Tenaga ahli.
  6. Tata kelola sistem elektronik.
  7. Pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik.
  8. Uji kelaikan sistem elektronik
  9. Pengawasan 

Hal-hal sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat lebih lanjut pada artikel selanjutnya. (RenTo)(061019)

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

sistem informasi dan transakasi elektronik

By: Rendra Topan

Perkembangan teknologi informasi dan digital yang begitu cepat menjadi fokus pemerintah dalam melindungi masyarakatnya  berkenaan dengan  perekonomian, dan yang paling utama adalah kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan  Republik Indonesia melalui perlindungan serta kepastian hukum terhadap para pihak yang berkepentingan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdiri atas sepuluh pokok bahasan yaitu:

  1. Ketentuan Umum.
  2. Penyelenggaraan Sistem Elektronik
  3. Penyelenggara Agen Elektronik.
  4. Penyelenggaraan Transasksi Elektronik.
  5. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
  6. Lembaga Sertifikasi Keandalan. 
  7. Pengelolaan Nama Domain. 
  8. Peran Pemerintah. 
  9. Sanksi Administratif. 
  10. Ketentuan Penutup. 

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Selanjutnya disebutkan juga pengertian dari transaksi elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Artikel selanjutnya akan menampilkan uraian setiap BAB-nya berdasarkan sistematika yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (RenTo)(061019)