Tag Archives: TNI

Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 7)
  2. BAB II Susunan dan Kekuasaan Pengadilan (Pasal 8 – Pasal 46)
  3. BAB III Susunan Kekuasaan Oditurat (Pasal 47 – Pasal 68)
  4. BAB IV Hukum Acara Pidana Militer (Pasal 69 – Pasal 264)
  5. BAB V Hukum Acara Tata Usaha Militer (Pasal 265 – Pasal 343)
  6. BAB VI Ketentuan Lain (Pasal 344 – Pasal 349)
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 350 – Pasal 351)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 352 – Pasal 353)

Mengenal Hukum Disiplin Militer

Hukum Positif Indonesia-

Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hukum Disiplin Militer

Untuk memahami pengertian hukum disiplin  militer, terlebihi dahulu disampaikan pengertian dari milter dan disiplin militer.

Pengertian mililter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Jadi pengertian hukum disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer

Hukum disiplin militer mempunyai fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Tujuan Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Fungsi Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:

  • Menciptakan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankum; dan
  • Menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Asas Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer

Dalam penyelenggaraan hukum disiplin militer menganut asas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu:

  • Keadilan; adalahbahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.
  • Pembinaan; adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan.
  • Persamaan dihadapan hukum; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Praduga tak bersalah; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Hierarki; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Ankum.
  • Kesatuan komando; adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer.
  • Kepentingan militer; adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.
  • Tanggung jawab; adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya.
  • Efektif dan efisien; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.
  • Manfaat; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer

Pengertian pelanggaran hukum disiplin milter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2014).

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun jenis pelanggaran tersebut terdiri atas:

  • Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer.
  • Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Perbuatan ini meliputi:
    • Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
    • Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
    • Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.
    • Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Jenis Hukuman Disiplin Militer

Pelanggaran terhadapa hukum disiplin militer apabila terbukti tentunya akan dijatuhi hukuman disiplin.

Hukuman disiplin militer atas pelanggaran disiplin disiplin militer terdiri atas beberapa jenis sebagaiman diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

  • Teguran.
  • Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
  • Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut di atas diikuti dengan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Terdapat beberapa ketentuan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer berkenaan denagn penahanan disiplin ringan dan penahanan disiplin berat sebagaimana tersebut dalam jenis hukuman disiplin militer,  dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
  • Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keadaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah:

  • Negara dalam keadaan bahaya; adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kegiatan operasi militer; adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pada dasarnya penjatuhan hukuman disiplin militer merupakan bentuk pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum disiplin militer. (RenTo)(181021)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Tujuan dan Fungsi (Pasal 4 – Pasal 5)
  3. BAB III Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Disiplin Militer (Pasal 6)
  4. BAB IV Disiplin Militer (Pasal 7)
  5. BAB V Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer (Pasal 8 – Pasal 13)
  6. BAB VI Atasan dan Bawahan (Pasal 13 – Pasal 19)
  7. BAB VII Ankum dan Kewenangannya (Pasal 20 – Pasal 24)
  8. BAB VIII Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 25 – Pasal 45)
  9. BAB IX Pengajuan Keberatan (Pasal 46 – Pasal 52)
  10. BAB X Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (Pasal 53)
  11. BAB XI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 54 – Pasal 57)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 58 – Pasal 60)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 61 – Pasal 62)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

  1. Buku Pertama
    • BAB Pendahuluan Penerapan Hukum Pidana Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
    • BAB I Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan (Pasal 4 – Pasal 5)
    • BAB II Pidana (Pasal 6 – Pasal 31)
    • BAB III Peniadaan, Pengurangan dan Penambahan Pidana (Pasal 32 – Pasal 38)
    • BAB IV Gabungan Tindak PIdana (Pasal 39)
    • BAB V Tindak Pidana Aduan dalam Hukum Pidana Umum (Pasal 40)
    • BAB VI Hapusnya Hak Penuntutan dan Pidana (Pasal 41 – Pasal 44)
    • BAB VII Pengertian-Pengertian dan Perluasan Pengertian Beberapa Ketentuan (Pasal 45 – Pasal 63)
  2. Buku Kedua; Kejahatan-Kejahatan
    • BAB I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Pasal 64 – Pasal 72)
    • BAB II Kejahatan dalam Melaksanakan Kewajiban Perang, tanpa Bermaksud untuk memberi Bantuan Kepada Musuh atau Merugikan Negara untuk Kepentingan Musuh (Pasal 73 – Pasal 84)
    • BAB III Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara bagi Seseorang Militer untuk Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas (Pasal 85 – Pasal 96)
    • BAB IV Kejahatan terhadap Pengabdian (Pasal 97 – Pasal 117)
    • BAB  V Kejahatan-Kejahatan terhadap Pelbagai Keharusan Dinas (Pasal 118 – Pasal 139)
    • BAB VI Pencurian dan Penadahan (Pasal 140 – Pasal 146)
    • BAB VII Merusakkan, Membinasakan atau Menghilangkan Barang-Barang Keperluan Angkatan Perang (Pasal 147 – Pasal 149)
  1. Ketentuan Penutup (Pasal 150)

Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini.

Latar Belakang

Mengikuti pemberitaan pada beberapa media online yang bertemakan “petisi” penolakan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan pemangkasan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021 yang dianggap cukup besar oleh sekelompok orang tertentu karena pembayaran THR besarannya tidak termasuk nominal tunjangan kinerja. Hal ini berbeda dengan pembayaran THR yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 lalu, dimana pembayaran THR besarannya termasuk nominal tunjangan.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Petisi ini menarik perhatian penulis untuk menyampaikan pandangan hukum melalui artikel ini yang disampaikan secara yuridis normatif.

Tinjauan Pustaka

  • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Permasalahan

Memperhatian hal-hal tersebut di atas, menimbulkan beberapa pertanyaan dalam diri penulis, yaitu:

  1. Apakah isi petisi tersebut?
  2. Apakah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) besarannya termasuk nominal tunjangan kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis membahasnya secara yuridis normatif dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

Isi Petisi “THR”

Petisi mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah (surat) permohonan resmi kepada pemerintah

Untuk menjaga keakuratan informasi mengenai petisi yang dimaksud, maka penulis menampilkan kutipan tentang isi petisi melalui link change.org, dengan kutipan sebagai berikut:

Menteri Keuangan SMI telah memberikan statement bahwa THR dan Gaji-13 ASN Tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja.

(sumber:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210429094045-532-636278/thr-pns-2021-tanpa-tunjangan-kinerja-dan-insentif 

Hal ini berbeda dengan penyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan Gaji 13 ASN Tahun 2021 akan dibayar full dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana telah dilakukan di Tahun 2019

(sumber https://tirto.id/fXWf 

Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan. 

Melalui petisi ini, untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021, kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan Gaji-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja (atau tunjangan dengan nama lain yg berlaku di setiap K/L) sebagaimana yang sudah diterapkan di Tahun 2019.

Selain itu, petisi ini juga mendorong agar Anggota DPR meminta penjelasan & pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan Gaji-13 Tahun 2021 tersebut. 

Mari dukung dan sebarkan, agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa covid-19 dengan konsumsi dari ASN. 

Merdeka! 

Sumber: Petisi · THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019 · Change.org

Petisi ini pada intinya berisikan dukungan terhadap program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru, untuk itu meminta presiden melakukan peninjauan kembali terhadap besaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 agar memasukan unsur tunjangan kinerja dalam pembayarannya.

Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Negara

Penulis membandingakan isi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, dalam hal besaran pembayaran tunjangan hari raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai berikut:

  • Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  • Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan keluarga.
  • Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Penghasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019) Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  • Tunjangan bahaya.
  • Tunjangan resiko.
  • Tunjangan pengamanan.
  • Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  • Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  • Insentif khusus.
  • Tunjangan selisih penghasilan.
  • Tunjangan penghidupan luar negeri.
  • Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021

Dasar hukum pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, yang menyatakan:

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:

  • a. gaji pokok;
  • b. tunjangan keluarga;
  • c. tunjangan pangan; dan
  • d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

Komponen yang tidak termasuk dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

  • a. tunjangan kinerja;
  • b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
  • c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
  • d. insentif kinerja; e. insentif kerja;
  • f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
  • g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; h. tunjangan pengamanan;
  • i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  • j. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  • k. insentif khusus;
  • l. tunjangan khusus;
  • m. tunjangan pengabdian;
  • n. tunjangan operasi pengamanan;
  • o. tunjangan selisih penghasilan;
  • p. tunjangan penghidupan luar negeri;
  • q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
  • r. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Dengan membandingkan duah buah peraturan pemerintah sebagaimana tersebut di atas memang tidak disebutkan bahwa tunjangan kinerja termasuk dalam komponen besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara yang salah satunya adalah Pegawai Negeri SIpil (PNS).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

  • Petisi merupakan permohonan kepada pemerintah, dengan petisi yang menjadi judul artikel ini berarti penandatangan petisi berharap/bermohonan kepada pemerintah agar peninjauan kembali terhadap besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) memasukan komponen tunjangan kinerja.
  • Sesuai dengan dasar hukum yang menjadi dasar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 ini yaitu tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, disebutkan bahwa tunjangan kinerja tidak termasuk dalam komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Saran

Kepada para aparatur negara dalam hal ini khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Semoga aritkel singkat ini bermanfaat bagi yang membacanya, dan bisa dibagikan kepada yang memerlukan informasi mengenai hal ini. (RenTo)(040521)

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

Terdiri dari dua puluh pasal.

Diundangkan di Jakarta Tanggal 28 April 2021

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup (Pasal 3 – Pasal 5)
  3. BAB III Kelembagaan (Pasal 6 – Pasal 14)
  4. BAB IV Penyelenggaraan (Pasal 15 – Pasal 17)
  5. BAB V KKIP (Pasal 18 – Pasal 23)
  6. BAB VI Pengelolaan (Pasal 24 – Pasal 65)
  7. BAB VII Larangan (Pasal 66 – Pasal 69)
  8. BAB VIII Ketentuan Pidana (Pasal 70 – Pasal 75)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 76)
  10. BAB X Ketetnuan Penutup (Pasal 77 – Pasal 79)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Peran, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Positif Indonesia-

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jati Diri Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Jadi diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
  2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
  3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
  4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai kedudukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah:

  • Berkedudukan di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.
  • Berkoordinasi dengan Departemen Pertahanan (Kementerian Pertahanan) dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi.

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas:

  • Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat.
  • Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut.
  • Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara.

Semua Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, yang dalam melaksankan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan panglima.

Peran, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Kebijakan dan keputusan politik negara dalam hal ini adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

  • Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  • Penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; dan
  • Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan:

  • Operasi militer untuk perang; yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
  • Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    • Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    • Mengatasi pemberontakan bersenjata;
    • Mengatasi aksi terorisme;
    • Mengamankan wilayah perbatasan;
    • Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
    • Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    • Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
    • Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
    • Membantu tugas pemerintahan di daerah;
    • Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
    • Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
    • Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
    • Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
    • Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik dalam hal operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. (RenTo)(241120)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Jati Diri (Pasal 2)
  3. BAB III Kedudukan (Pasal 3 – Pasal 4)
  4. BAB IV Peran, FUngsi, dan Tugas (Pasal 5 – Pasal 10)
  5. BAB V Postur dan Organisasi (Pasal 11 – Pasal 16)
  6. BAB VI Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI (Pasal 17 – Pasal 20)
  7. BAB VII Prajurit (Pasal 21 – Pasal 65)
  8. BAB VIII Pembiayaan (Pasal 66 – Pasal 69)
  9. BAB IX Hubungan Kelembagaan (Pasal 70)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 71 – Pasal 76)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 77 – Pasal 78)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127

Tabungan Perumahan Rakyat Sebagai Bentuk dan Tanggung Jawab Sosial Pemerintah

tapera, jaminan sosial

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai bentuk perwujudan dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tabungan Perumahan Rakyat

Tabungan perumahan rakyat mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Asas Tabungan Perumahan Rakyat

Adapun pelaksanaan tabungan perumahan rakyat didasarkan pada asas:

  1. Kegotongroyongan; bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka Panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta.
  2. Kemanfaatan; pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta untuk pembiayaan perumahan.
  3. Nirlaba; pengelolaan tabungan perumahan rakyat tidak untuk mencari keuntungan, tetapi mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana tabungan perumahan rakyat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta.
  4. Kehati-hatian; pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
  5. Keterjangkauan dan kemudahan; pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus dapat dijangkau dan mudah diakses oleh peserta.
  6. Kemandirian; hasil pemanfaatan tabungan perumahan rakyat dapat membentuk masyarakat yang mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni.
  7. Keadilan; hasil pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus dapat dinikmati secara proporsional oleh peserta.
  8. Keberlanjutan; kegiatan tabungan perumahan rakyat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan tabungan perumahan rakyat.
  9. Akuntabilitas; penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  10. Keterbukaan; akses informasi penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat diberikan secara lengkap, benar, dan jelas bagi peserta.
  11. Portabilitas; tabungan perumahan rakyat dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun pesserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  12. Dana amanat; dana yang terkumpul dari simpanan peserta dan hasil pemupukannya merupakan dana titipan kepada Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka pembiayaan perumahan bagi peserta.

Tujuan Tabungan Perumahan Rakyat

Tujuan tabungan perumahan rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

Peserta tabungan perumahan rakyat adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Peserta tabungan perumahan rakyat terdiri dari:

  1. Pekerja; adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pekerja mandiri; adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

Ketentuan Kepesertaan

Ketentuan kepesertaan tabungan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.
  2. Pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta.
  3. Baik pekerja maupun pekerja mandiri paling rendah berusia dua puluh tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar.

Berakhirnya Kepesertaan

Berakhirnya kepesertaan tabungan perumhan perumahan rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Telah pensiun bagi pekerja.
  2. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri.
  3. Peserta meninggal dunia.
  4. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

Dengan berakhirnya kepesertaan tabungan perumahan rakyat, maka peserta berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya, yangmana untuk hasil pemupukan diperoleh setelah dilakukannya pembagian secara prorata.

Pengembalian simpanan dan hasil pemupukan dilakukan paling lama tiga bulan setelah kepesertaan dinyatakan berakhir.

Pemanfaatan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Pemanfaatan tabungan perumahan rakyat diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yaitu; untuk pembiayaan perumahan bagi peserta, kecuali bagi peserta warga negara asing. Pembiayaan perumahan dimaksud adalah pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah yang besarannya ditentukan.

Pembiayaan perumahan bagi peserta tabungan perumahan rakyat dilaksanakan oleh bank atau perusahaan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan tabungan perumahan perumahan rakyat dibentuk organisasi Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai penanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan pengelolaan tabungan perumahan rakyat. (RenTo)(060620)