Tag Archives: TKA

Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kewajiban dan Larangan bagi Pemberi Kerja Tanaga Kerja Asing (Pasal 2 – Pasal 11)
  3. BAB III Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 12 – Pasal 26)
  4. BAB IV Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing (Pasal 27)
  5. BAB V Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping dan Tenaga Kerja Asing (Pasal 28 – Pasal 31)
  6. BAB VI Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan (Pasal 32 – Pasal 35)
  7. BAB VII Sanksi Administratif (Pasal 36 – Pasal 42)
  8. BAB VIII Pendanaan (Pasal 43)
  9. BAB IX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 44)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 45)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 46 – Pasal 48)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44

Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perusahaan Swasta yang Berkedudukan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi berkenaan dengan penggunaan tenaga kerja asing, pemerintah mengaturnya lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang juga merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 42 – Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tenaga Kerja Asing

Tenaga kerja asing mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas mengenai tenaga kerja asing, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat menjadi tenaga kerja asing di Indonesia adalah memilki visa dengan maksud untuk bekerja.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja tertentu dan waktu tertentu, dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja bagi tenaga kerja asing sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organsasi internasional.
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.
  3. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia.
  4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang.
  5. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan.
  6. Perusahaan jasa impresariat.
  7. Badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.

Ketentuan bagi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Ketentuan bagi pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:

  1. Wajib mengutamakan peggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia, kecuali belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, maka jabatan tersebut dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.
  2. Untuk sektor tertentu dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja bagi tenaga kerja asing yang lain dalam jabatan yang sama, dengan jangka waktu pekerjaan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja tenaga kerja asing sesuai dengan kontrak kerja antara tenaga kerja asing dengan pemberi kerja tenaga kerja asing.
  3. Harus memiliki Rencana Penggungaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  4. Menyampaikan data calon tenaga kerja asing kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  5. Wajib membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi.

Baca juga: Kategori Jabatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Pembayaran dan kompensasi tersebut dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh menteri. Pembayaran ini masuk ke kas negara dan merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. (RenTo)(030520)

Kategori Jabatan Tenaga Kerja Asing yang Dapat Bekerja pada Perusahaan Swasta di Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kategori Jabatan Tenaga Kerja Asing

Adapun kategori jabatan tenaga kerja asing di Indonesia yang dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:

  1. Konstruksi.
  2. Real estate.
  3. Pendidikan.
  4. Industri pengolahan.
  5. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi.
  6. Pengangkutan dan pergudangan.
  7. Kesenian, hiburan, dan rekreasi.
  8. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.
  9. Pertanian, kehutanan dan perikanan.
  10. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya.
  11. Aktivitas keuangan dan asuransi.
  12. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.
  13. Informasi dan telekomunikasi.
  14. Pertambangan dan penggalian.
  15. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin.
  16. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
  17. Aktivitas jasa lainnya.
  18. Aktivitas professional, ilmiah, dan teknis.

Kategori jabatan tenaga kerja asing di Indonesia secara lebih rinci yang berisikan kode pekerjaan dan nama pekerjaan sebagaimana tersebut di atas juga disebutkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja asing yang dapat dapat dipekerjakan di Indonesia adalah pada tingkatan manager atau ahli pada bidang-bidang pekerjaan sebagaimana telah disebutkan di atas. (RenTo)(030520)

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 2 – 25)
  3. BAB III Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Pasal 26 – Pasal 29)
  4. BAB IV Pelaporan (Pasal 30 – Pasal 31)
  5. BAB V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 32 – Pasal 33)
  6. BAB VI Sanksi (Pasal 34)
  7. BAB VII Pembiyaan (Pasal 35)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 36)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 37)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 38 – Pasal 39)

Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39