Dalam rangka perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi berkenaan dengan penggunaan tenaga kerja asing, pemerintah mengaturnya lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang juga merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 42 – Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Tenaga kerja asing mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas mengenai tenaga kerja asing, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat menjadi tenaga kerja asing di Indonesia adalah memilki visa dengan maksud untuk bekerja.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja tertentu dan waktu tertentu, dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.
Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pemberi kerja bagi tenaga kerja asing sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing meliputi:
Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organsasi internasional.
Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.
Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia.
Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang.
Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan.
Perusahaan jasa impresariat.
Badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.
Ketentuan bagi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
Ketentuan bagi pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:
Wajib mengutamakan peggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia, kecuali belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, maka jabatan tersebut dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.
Untuk sektor tertentu dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja bagi tenaga kerja asing yang lain dalam jabatan yang sama, dengan jangka waktu pekerjaan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja tenaga kerja asing sesuai dengan kontrak kerja antara tenaga kerja asing dengan pemberi kerja tenaga kerja asing.
Harus memiliki Rencana Penggungaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Menyampaikan data calon tenaga kerja asing kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Wajib membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi.
Pembayaran dan kompensasi tersebut dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh menteri. Pembayaran ini masuk ke kas negara dan merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. (RenTo)(030520)
Adapun kategori jabatan tenaga kerja asing di Indonesia yang dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:
Konstruksi.
Real estate.
Pendidikan.
Industri pengolahan.
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi.
Pengangkutan dan pergudangan.
Kesenian, hiburan, dan rekreasi.
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.
Pertanian, kehutanan dan perikanan.
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya.
Aktivitas keuangan dan asuransi.
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.
Informasi dan telekomunikasi.
Pertambangan dan penggalian.
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin.
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
Aktivitas jasa lainnya.
Aktivitas professional, ilmiah, dan teknis.
Kategori jabatan tenaga kerja asing di Indonesia secara lebih rinci yang berisikan kode pekerjaan dan nama pekerjaan sebagaimana tersebut di atas juga disebutkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.
Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja asing yang dapat dapat dipekerjakan di Indonesia adalah pada tingkatan manager atau ahli pada bidang-bidang pekerjaan sebagaimana telah disebutkan di atas. (RenTo)(030520)
Hukum Positif Indonesia 
You must be logged in to post a comment.