Tag Archives: THR

Tunjangan Hari Raya

Aparatur, Ketenagakerjaan, Tata Pemerintahan

Tunjangan Hari Raya Bagi Penerima Tunjangan

Leave a comment

By: Rendra Topan

Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Tunjangan, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing subyek yang menjadi nomenklatur peraturan pemerintah tersebut di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempersingkat halaman dalam penyajiannya yang normatif.

Kriteria Penerima Tunjangan Hari Raya

Penerima Tunjangan menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 36 Tahun 2019 adalah:

  1. Penerima tunjangan veteran
  2. Penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.
  3. Penerima tunjangan penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
  4. Penerima tunjangan janda/duda dari veteran, Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
  5. Penerima penghargaan bekas tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine.
  6. Penerima tunjangan anak yatim/piatu parjurit TNI/Anggota POLRI.
  7. Penerima tunjangan Prajurit TNI/Anggota POLRI Bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 tahun sampai dengan kurang dari 15 tahun.
  8. Penerima tunjangan Prajurit TNI/Anggota POLRI Bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 tahun sampai dengan kurang dari 20 tahun.
  9. Penerima tunjangan orang tua bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI yang gugur.
  10. Penerima tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.

Berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Penerima Tunjangan diberikan tunjangan hari raya.

Besaran Tunjangan Hari Raya

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi Penerima Tunjangan diatur dalam Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  2. Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Penghasilan

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya bagi Penerima Tunjangan adalah sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 ayat (3)  huruf c PP No. 36 Tahun 2019)

Penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah (Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6)  PP No. 36 Tahun 2019).

Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya  adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Tunjangan bahaya.
  2. Tunjangan resiko.
  3. Tunjangan pengamanan.
  4. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  5. Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  6. Insentif khusus.
  7. Tunjangan selisih penghasilan.
  8. Tunjangan penghidupan luar negeri.
  9. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Tata cara pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut:(Pasal 4, Pasal 5 PP No. 36 Tahun2019) 

  1. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya.
  2. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya apabila belum dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Apabila menerima lebih dari satu pengasilan, maka jumlah penghasilan yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah penghasilan yang terbesar.
  4. Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka yang lainnya dianggap sebagai utang dan harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila berstatus  sebagai penerima tunjangan hari raya, dan juga berstatus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka berikan tunjangan hari raya sekaligus dengan tunjangan hari raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/duda.
  6. Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.

Penting untuk diingat bahwa yang dimaksud dengan  hari raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, adalah Hari Raya Idul Fitri, maksudnya adalah bagi Penerima Tunjangan nonmuslim juga menerima tunjangan hari raya yang dibayarkan pada saat hari raya Idul Fitri. (RenTo)(110519)

Aparatur, Ketenagakerjaan, Tata Pemerintahan

Tunjangan Hari Raya Bagi Penerima Pensiun

Leave a comment

By: Rendra Topan

Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Pensiun, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing subyek yang menjadi nomenklatur peraturan pemerintah tersebut di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempersingkat halaman dalam penyajiannya yang normatif.

Kriteria Penerima Tunjangan Hari Raya

Penerima Pensiun menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 36 Tahun 2019 adalah:

  1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
  2. Pensiunan Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia.
  3. Pensiunan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Pensiunan Pejabat Negara.
  5. Penerima pension janda, duda, atau anak dari penerima pensiun PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara.
  6. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.

Berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Penerima Pensiun diberikan tunjangan hari raya.

Besaran Tunjangan Hari Raya

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  2. Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Penghasilan

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya bagi Penerima Pensiun adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Pensiun pokok.
  2. Tunjangan keluarga, dan/atau 
  3. Tunjangan tambahan penghasilan.

Penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah (Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 36 Tahun 2019).

Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya  adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Tunjangan bahaya.
  2. Tunjangan resiko.
  3. Tunjangan pengamanan.
  4. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  5. Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  6. Insentif kusus.
  7. Tunjangan selisih penghasilan.
  8. Tunjangan penghidupan luar negeri.
  9. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Tata cara pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut:(Pasal 4, Pasal 5 PP No. 36 Tahun2019) 

  1. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya.
  2. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya apabila belum dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Apabila menerima lebih dari satu pengasilan, maka jumlah penghasilan yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah penghasilan yang terbesar.
  4. Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka yang lainnya dianggap sebagai utang dan harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila berstatus  sebagai penerima tunjangan hari raya, dan juga berstatus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka berikan tunjangan hari raya sekaligus dengan tunjangan hari raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/duda.
  6. Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara..

Penting untuk diingat bahwa yang dimaksud dengan  hari raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, adalah Hari Raya Idul Fitri, maksudnya adalah bagi Penerima Pensiun  nonmuslim juga menerima tunjangan hari raya yang dibayarkan pada saat hari raya Idul Fitri. (RenTo)(110519)

Aparatur, Kelembagaan, Tata Pemerintahan

Tunjangan Hari Raya Bagi Pejabat Negara

Leave a comment

By: Rendra Topan

Dalam rangka menjamin kesejahteraan Pejabat Negara, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing subyek yang menjadi nomenklatur peraturan pemerintah tersebut di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempersingkat halaman dalam penyajiannya yang normatif.

Kriteria Penerima Tunjangan Hari Raya

Pejabat Negara menurut Pasal 1 angka 4 PP No. 36 Tahun 2019 adalah: 

  1. Presiden dan Wakil Presiden.
  2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
  4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua peradilan kecuali Hakim Ad Hoc.
  6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi.
  7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
  8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial.
  9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
  10. Menteri dan Jabatan setingkat menteri.
  11. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
  12. Gubernur dan Wakil Gubernur.
  13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
  14. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Besaran Tunjangan Hari Raya

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  2. Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Penghasilan

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Gaji pokok.
  2. Tunjangan keluarga.
  3. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Jumlah pengasilan tersebut di atas merupakan jumlah paling sedikit yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari hari raya, sedangkan jumlah pembayaran tunjangan hari raya paling banyak selain gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum ditambahkan dengan tunjangan kinerja.

Penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah (Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 36 Tahun 2019).

Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya  adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Tunjangan bahaya.
  2. Tunjangan resiko.
  3. Tunjangan pengamanan.
  4. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  5. Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  6. Insentif kusus.
  7. Tunjangan selisih penghasilan.
  8. Tunjangan penghidupan luar negeri.
  9. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Tata cara pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut:(Pasal 4, Pasal 5 PP No. 36 Tahun2019) 

  1. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya.
  2. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya apabila belum dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Apabila menerima lebih dari satu pengasilan, maka jumlah penghasilan yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah penghasilan yang terbesar.
  4. Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka yang lainnya dianggap sebagai utang dan harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila berstatus  sebagai penerima tunjangan hari raya, dan juga berstatus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka berikan tunjangan hari raya sekaligus dengan tunjangan hari raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/duda.
  6. Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada instansi atau lembaga dimana  bekerja.

Secara lebih rinci pada Pasal 8 PP No.36 Tahun 2019 juga mengatur lebih lanjut mengenai siapa saja yang termasuk penerima tunjangan hari raya, yaitu:

  1. Pejabat lain yang hak keuangan dan hak administratifnya disetarakan atau setingkat menteri dan pejabat pimpinan tinggi.
  2. Wakil Menteri atau jabatan setingkat Wakil Menteri.
  3. Staf khusus di lingkungan kementerian.
  4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  5. Hakim Ad Hoc.
  6. Pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penting untuk diingat bahwa yang dimaksud dengan  hari raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, adalah Hari Raya Idul Fitri, maksudnya adalah bagi Pejabat Negara non muslim juga menerima tunjangan hari raya yang dibayarkan pada saat hari raya Idul Fitri. (RenTo)(110519)

Aparatur, Ketenagakerjaan, Tata Pemerintahan

Tunjangan Hari Raya Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Leave a comment

By: Rendra Topan

Dalam rangka menjamin kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing subyek yang menjadi nomenklatur peraturan pemerintah tersebut di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempersingkat halaman dalam penyajiannya yang normatif.

Kriteria Penerima Tunjangan Hari Raya

Berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2019 diyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan hari raya, termasuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

  1. Yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  2. Yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
  3. Yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
  4. Yang menerima uang tunggu.

Sedangkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menerima tunjangan hari raya adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang: 

  1. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
  2. Penugasannya di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi tempat penugasannya.

Besaran Tunjangan Hari Raya

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  2. Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Penghasilan

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Gaji pokok.
  2. Tunjangan keluarga.
  3. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Jumlah pengasilan tersebut di atas merupakan jumlah paling sedikit yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya, sedangkan jumlah pembayaran tunjangan hari raya paling banyak selain gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum ditambahkan dengan tunjangan kinerja.

Penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah (Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 36 Tahun 2019).

Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya  adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Tunjangan bahaya.
  2. Tunjangan resiko.
  3. Tunjangan pengamanan.
  4. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  5. Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  6. Insentif kusus.
  7. Tunjangan selisih penghasilan.
  8. Tunjangan penghidupan luar negeri.
  9. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Tata cara pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut:(Pasal 4, Pasal 5 PP No. 36 Tahun2019) 

  1. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya.
  2. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya apabila belum dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Apabila menerima lebih dari satu pengasilan, maka jumlah penghasilan yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah penghasilan yang terbesar.
  4. Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka yang lainnya dianggap sebagai utang dan harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila berstatus  sebagai penerima tunjangan hari raya, dan juga berstatus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka berikan tunjangan hari raya sekaligus dengan tunjangan hari raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/duda.
  6. Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada instansi atau lembaga dimana pegawai negeri sipil bekerja.

Penting untuk diingat bahwa yang dimaksud dengan  hari raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. adalah Hari Raya Idul Fitri, maksudnya adalah bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indoensia nonmuslim juga menerima tunjangan hari raya yang dibayarkan pada saat hari raya Idul Fitri. (RenTo)(110519)

Ketenagakerjaan, Perburuhan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja/Buruh

Leave a comment

By: Rendra Topan

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan bagian dari penghasilan yang layak yang diberikan dalam bentuk pendapatan non upah, demikian disebutkan dalam Pasal 4  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya (THR) yang dimaksud adalah tunjangan hari raya keagamaan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dalam Pasal 1 angka 1 Permen Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2016 adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Adapun hari keagamaan dimaksud adalah:

  1. Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam.
  2. Hari Raya Natal bagi pekerja/buruh yang beragama Katholik dan Protestan.
  3. Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu.
  4. Hari Raya Waisak bagi pekerja/buruh yang beragama Budha.
  5. Hari Raya Imlek bagi pekerja/buruh yang beragama Konghucu.

Tata Cara dan Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan

  1. Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih dengan didasarkan kepada hubungan kerja baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu. (Pasal 2 PP No. 78 Tahun 2015)
  2. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah.
  3. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus dan kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja, dengan perhitungan; masa kerja/12 x 1 bulan upah.
  4. Apabila besaran nilai Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang dilakukan lebih besar dari 1 bulan upah, maka pembayaran besaran THR berdasarkan kepada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan atau kebiasaan yang telah dilakukan tersebut.
  5. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dilakukan satu sekali dalam setahun, sesuai dengan pelaksanaan hari raya keagamaan, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan kerja yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
  6. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dengan menggunakan mata uang rupiah.
  7. Bagi buruh dengan perjanjian kerja tidak tertentu yang mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan berlaku selama tahun berjalan.
  8. Bagi perkerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak mendapatkan THR Keagamaan bila masa kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan.
  9. Bagi pekerja atau buruh yang pindah ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dengan ketentuan apabila pada perusahaan sebelumnya belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Komponen Upah

Komponen upah yang dimaksud dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan terdiri dari:

  1. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages), atau
  2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Pengusaha dalam memberikan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan dapat memilih salah satu dari komponen upah tersebut di atas. (RenTo)(130519)

Baca juga: Pengupahan dalam Kerangka Penetapan Upah Minimum oleh Pemerintah

Aparatur, Ketenagakerjaan, Tata Pemerintahan

Tunjangan Hari Raya Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Leave a comment

By: Rendra Topan

Dalam rangka menjamin kesejahteraan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing subyek yang menjadi nomenklatur peraturan pemerintah tersebut di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempersingkat halaman dalam penyajiannya yang normatif.

Kriteria Penerima Tunjangan Hari Raya

Berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2019 diyatakan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia diberikan tunjangan hari raya, termasuk Parjurit Tentara Nasional Indonesia:

  1. Yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  2. Yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
  3. Yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural.
  4. Yang menerima uang tunggu.

Sedangkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tidak menerima tunjangan hari raya adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang: 

  1. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
  2. Penugasannya di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi tempat penugasannya.

Besaran Tunjangan Hari Raya

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  2. Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Penghasilan

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Gaji pokok.
  2. Tunjangan keluarga.
  3. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Jumlah pengasilan tersebut di atas merupakan jumlah paling sedikit yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya, sedangkan jumlah pembayaran tunjangan hari raya paling banyak selain gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum ditambahkan dengan tunjangan kinerja.

Penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah (Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 36 Tahun 2019).

Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya  adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Tunjangan bahaya.
  2. Tunjangan resiko.
  3. Tunjangan pengamanan.
  4. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  5. Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  6. Insentif khusus.
  7. Tunjangan selisih penghasilan.
  8. Tunjangan penghidupan luar negeri.
  9. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Tata cara pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut:(Pasal 4, Pasal 5 PP No. 36 Tahun2019) 

  1. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya.
  2. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya apabila belum dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Apabila menerima lebih dari satu pengasilan, maka jumlah penghasilan yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah penghasilan yang terbesar.
  4. Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka yang lainnya dianggap sebagai utang dan harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila berstatus  sebagai penerima tunjangan hari raya, dan juga berstatus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka berikan tunjangan hari raya sekaligus dengan tunjangan hari raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/duda.
  6. Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada instansi atau lembaga dimana Prajurit Tentara Nasional Indonesia bekerja.

Penting untuk diingat bahwa yang dimaksud dengan  hari raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, adalah Hari Raya Idul Fitri, maksudnya adalah bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia nonmuslim juga menerima tunjangan hari raya yang dibayarkan pada saat hari raya Idul Fitri. (RenTo)(110519)

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2019 tentang THRDownload
Aparatur, Tata Pemerintahan

Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil

Leave a comment

By: Rendra Topan

Dalam rangka menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing subyek yang menjadi nomenklatur peraturan pemerintah tersebut di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempersingkat halaman dalam penyajiannya yang normatif.

Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Kriteria Penerima Tunjangan Hari Raya

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan hari raya, termasuk pegawai negeri sipil:

  1. Yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  2. Yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
  3. Yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural.
  4. Yang menerima uang tunggu.
  5. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan hari raya adalah pegawai negeri sipil yang: 

  1. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
  2. Penugasannya di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi tempat penugasannya.

Besaran Tunjangan Hari Raya

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai berikut:

  1. Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  2. Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Penghasilan

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Gaji pokok.
  2. Tunjangan keluarga.
  3. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Jumlah pengasilan tersebut di atas merupakan jumlah paling sedikit yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari hari raya, sedangkan jumlah pembayaran tunjangan hari raya paling banyak selain gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum ditambahkan dengan tunjangan kinerja.

Penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah (Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 36 Tahun 2019).

Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya  adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Tunjangan bahaya.
  2. Tunjangan resiko.
  3. Tunjangan pengamanan.
  4. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  5. Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  6. Insentif khusus.
  7. Tunjangan selisih penghasilan.
  8. Tunjangan penghidupan luar negeri.
  9. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Tata cara pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 4, Pasal 5 PP No. 36 Tahun2019) 

  1. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya.
  2. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya apabila belum dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Apabila menerima lebih dari satu penghasilan, maka jumlah penghasilan yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah penghasilan yang terbesar.
  4. Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka yang lainnya dianggap sebagai utang dan harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila berstatus  sebagai penerima tunjangan hari raya, dan juga berstatus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka berikan tunjangan hari raya sekaligus dengan tunjangan hari raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/duda.
  6. Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada instansi atau lembaga dimana pegawai negeri sipil bekerja.

Penting untuk diingat bahwa yang dimaksud dengan hari raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, adalah Hari Raya Idul Fitri, maksudnya adalah bagi Pegawai Negeri Sipil nonmuslim juga menerima tunjangan hari raya yang dibayarkan pada saat hari raya Idul Fitri. (RenTo)(110519)

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Leave a comment

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia →

Terdiri atas sebelas pasal.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019Download