Tag Archives: Tata Pemerintahan

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Photo by Max Vakhtbovych on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bagi masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah nama yang asing terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas agama Islam di Indonesia. Namun begitu Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi para ulama di Indonesia. Penggunaan kata “ulama” memberikan gambaran bagi kita bahwa organisasi ini berdasarkan pada agama Islam.

Organisasi Majelis Ulama Indonesia didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Untuk menyegarkan ingatan kita semua, melalui tulisan ini disampaikan mengenai peran dan tugas Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Peran, Tugas, dan Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tulisan ini diambil dari: Majelis Ulama Indonesia – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, yaitu:

  • Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
  • Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
  • Mempertahankan keharmonisan antarumat beragama di Indonesia.

Peran ini disampaikan oleh pemerintah pada saat pembentukan Majelis Ulama Indonesia. Untuk menjalankan perannya tersebut, kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan tugas organisasinya.

Tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Tugas yang dirumuskan untuk menjalankan perannya tersebut telah dirumuskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

  • Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
  • Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam.
  • Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
  • Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional.
  • Sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
  • Sebagai pengawal konten dalam media massa.
  • Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagai sebuah organisasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentunya mempunyai struktur organisasi sebgaiamana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Adapun struktur organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah sebagai berikut: (Sumber: Kepengurusan MUI – Majelis Ulama Indonesia)

  • Ketua Umum.
    • Wakil Ketua Umum (3 orang).
  • Ketua (14 orang).
  • Sekretaris Jenderal.
    • Wakil Sekretaris Jenderal (14 orang).
  • Bendahara Umum.
    • Bendahara (5 orang)
  • Dewan Pertimbangan.
    • Ketua.
      • Wakil Ketua (13 orang).
  • Sekretaris.
    • Wakil Sekretaris (4 orang).
  • Anggota.

Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hal-hal sebagai berikut:

  • Bentuk dan Kedaulatan.
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • Kekuasaan Pemerintahan Negara.
  • Kementerian Negara.
  • Pemerintahan Daerah.
  • Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Dewan Perwakilan Daerah.
  • Pemilihan Umum.
  • Hal Keuangan.
  • Kekuasaan Kehakiman.
  • Wilayah Negara.
  • Warga Negara dan Penduduk.
  • Hak Asasi Manusia.
  • Agama.
  • Pertahanan dan Keamanan Negara.
  • Pendidikan.
  • Perekenomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
  • Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dengan jelas dan tegas disampaikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang merupakan pedoman dalam pendirian dan pembentukan organisasi kemasyarakatan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
  • Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  • Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
  • Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  • Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
  • Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Mewujudkan tujuan negara.

Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana:

  • Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
  • Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
  • Penyalur aspirasi masyarakat.
  • Pemberdayaan masyarakat.
  • Pemenuhan pelayanan sosial;
  • Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian singkat mengenai majelis ulama Indonesia, ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan organisasi kemasyarakatan, maka dapat diuraikan mengenai beberapa pertanyaan mengenai Majelis Ulama Indonesia.

Permasalahan

Mencermati sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kadang terkesan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan yang seolah-olah merupakan lembaga pemerintah, apakah memang demikian?

Pembahasan

Maraknya sikap dan pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang berdampak terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan rakyat Indonesia, melalui tulisan ini disampaikan pandangan umum penulis yang berkenaan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana diuraikan secara singkat dalam BAB Pendahuluan, merupakan organisasi para ulama di Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk membantu pemerintah dalam hal-hal yang berkenaan dengan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa tujuan organisasi kemasyarakatan salah satunya adalah menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah organisasi yang keuangannya bersumber pada iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha Ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum, anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Meskipun terdapat sumber keuangan yang berasal dari APBN maupun APBD, bukan berarti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebuah lembaga negara yang dapat menentukan arah kebijakan jalannya pemerintahan dan perekonomian. Keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD itu biasanya dicairkan dalam bentuk “hibah” dai permerintah kepada organisasi kemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kementerian negara, tidak ada mengatur mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maksudnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk dengan berdasarkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perlu diketahui secara hierarki peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang merupakan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh para pembantunya yang disebut menteri, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara ketatanegaraan, negaralah yang mengatur semua urusan pemerintahan termasuk dalam urusan keagamaan yang dalam hal ini merupakan tugas dan wewenangnya kementerian agama.

Kesimpulan

Berdasarkan BAB Pembahasan, maka penulis berkesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya merupakan organsasi kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tujuan dan fungsinya tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terdapat dalam sebuah akta notaris. (RenTo)(281021)

Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai partai poltik, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Partai Politik

Partai Politik mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya nasional, yang dibentuk oleh warga negara Indoensia secara sukarela atas dasar kesamaan visi dan misi berkenaan dengan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara dengan memelihara persatuan dan kesatuan negara Repblik Indonesia.

Syarat Berdiri dan Pembentukan Partai Politik

Menguraikan lebih lanjut mengenai partai politik, maka syarat berdirinya sebuah partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penulis membedakan syarat berdiri dan pembentukan sebuah parati politik menjadi:

Syarat Materil

Syarat materil berdiri dan dibentuknya sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
  • Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
  • Mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dimuat dalam Akta notaris. Anggaran Dasar (AD) setidaknya berisikan hal-hal sebagai berikut:
    • Asas dan ciri partai politik.
    • Visi dan misi partai politik.
    • Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.
    • Tujuan dan fungsi partai politik.
    • Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keuptusan.
    • Kepengurusan partai politik.
    • Peraturan dan keputusan partai politik.
    • Pendidikan politik.
    • Keuangan partai politik.
  • Memiliki kepengurusan partai politik tingkat pusat yang juga dicantumkan dalam akta notaris bersama-sama dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan kaum perempuan.

Syarat Formil

Syarat formil berdiri dan dibentuknya partai poltik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum.
  • Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai:
    • Akta notaris pendirian Partai Politik.
    • Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Kantor tetap.
    • Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.
    • Memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang menerima pendaftaran selanjutnya melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap syarat materil dan syarat formil yang diajukan oleh calon partai politik dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Selanjutnya Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Asas dan Ciri Partai Politik

Partai politik dalam pendirian dan pembentukannya mempunyai asas dan ciri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana tersebut di atas merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Secara umum partai politik didirikan dan dibentuk tentunya mempunyai tujuan dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam kententuan Pasal 10 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tujuan Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi:

Tujuan Umum Partai Politik

Secara umum tujuan sebuah partai politik yaitu:

  • Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik

Selain tujuan umum, pendirian dan pembentukan sebuah partai politik juga mempunyai tujuan khusus, yaitu:

  • Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
  • Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baik tujuan umum maupun tujuan khusus pendirian dan pembentukan sebuah partai politik  diwujudkan secara konstitusional.

Fungsi Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
  • Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  • Partisipasi politik warga negara Indonesia.
  • Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana tujuan partai politik yang diwujudkan secara konstitusional, demikian juga halnya dengan fungsi partai politik juga diwujudkan secara konstitusional. (RenTo)(011021)

Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren

Hukum Positif Indonesia-

Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan judul di atas memperhatikan fenomena yang terjadi di daerah dalam penyelenggaraan sub-urusan minyak dan gas bumi, khususnya mengenai tata niaga minyak dan gas bumi di Indonesia.

Untuk itu penulis menyampaikan pandangannya melalui tulisan ini yang disajikan dengan metode yuridis normatif  

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah.

Dalam uraian ini terlebih dahulu disampaikan beberapa informasi umum  untuk kesamaan pemahaman dalam hal yang berkenaan dengan judul.

Apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan minyak dan gas?

Penyelenggaraan minyak dan gas bumi adalah serangkaian kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Kegiatan usaha hulu terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Siapa penyelenggara minyak dan gas bumi di Indonesia?

Penyelenggara minyak dan gas bumi adalah Pertamina yang ditunjuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam hal penyelenggaraan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Permasalahan

Apakah pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi di Indonesia?

Pembahasan

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, penulis menyampaikan mengenai beberapa pokok pikiran antara lain mengenai sejarah singkat Pertamina, urusan pemerintahan konkuren, dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pertamina.

Sejarah Singkat Pertamina

Pertamina mulai dibentuk sekitar tahun 1950-an sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia, yang kemudian pada tahun 1960 berstatus sebagai perusahaan negara, dan akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditunjuk sebagai penyelenggara Public Service Obligation (PSO) yang dilakukan melalui kegiatan usaha.

Pertamina ditetapkan menjadi holding company pada 12 Juni 2020 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara di sektor energi dan sumber daya mineral

Saat ini pertamina membawahi lima subholding yang bergerak di bidang energi, yaitu:

  • Upstream Sub-holding yang secara operasional dijalankan oleh PT. Pertamina Hulu Energi.
  • Gas Sub-Holding yang dijalankan oleh PT. Perusahaan Gas Negara.
  • Refinery & Petrochemical Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Kilang Pertamina Internasional.
  • Power & NRE Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Pertamina Power Indonesia, dan Commercial & Trading Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Patra Niaga.
  • Shipping Company yang dijalankan oleh PT. Pertamina International Shipping.

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan sebagaimana kita ketahui bersama terdiri atas urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Baca juga: Urusan Pemerintahan Konkuren

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai bidang-bidang urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu bidang dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan pilihan, yang  terdiri dari beberapa sub-urusan, yaitu: geologi, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan,

Hubungan Pertamina dengan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibedakan menjadi kegiatan usaha hulu yang terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi, dan kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Baca juga: Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Pertamina sebagai penyelenggara minyak dan gas bumi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara merupakan holding company yang membawahi beberapa perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Sebagai sebuah perusahaan, pertamina tentunya berorientasi pada visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan guna mendapatkan keuntungan melalui strategi bisnis yang sudah dirumuskan.

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahn konkuren sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hubungan antara pertamina dengan pemerintah daerah berkenaan dengan kewenangan urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral khususnya sub-urusan minyak dan gas bumi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dengan demikian pemerintah daerah tidak dapat turut serta dalam strategi bisnis yang telah dirumuskan pertamina dalam rangka mewujudkan visi dan misiya karena memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Kesimpulan

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Angka I huruf CC disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral dengan sub-urusan minyak dan gas bumi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral berkenaan dengan sub-urusan minyak dan gas bumi.

Demikian juga halnya dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren lainnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan konkuren dalam bidang energi dan sumber daya mineral dengan sub-urusan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan menunjuk Pertamina sebagai penyelenggara dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi. (RenTo)(210121)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sistematika Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Klasifikasi Penataan Ruang (Pasal 4 – Pasal 6)
  4. BAB IV Tugas dan Wewenang (Pasal 7 – Pasal 11)
  5. Bab V Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang (Pasal 12 – Pasal 13)
  6. BAB VI Pelaksanaan Penataan Ruang (Pasal 14 – 54)
  7. BAB VII Pengawasan Penataan Ruang (Pasal 55 – Pasal 59)
  8. BAB VIII Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat (Pasal 60 – Pasal 66)
  9. BAB IX Penyelesaian Sengketa (Pasal 67)
  10. BAB X Penyidikan (Pasal 68)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 69 – Pasal 75)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 76 – Pasal 77)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 78 – Pasal 80)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68

Secangkir Kopi: Kepemilikan Properti di Batam

Opini

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang ke Batam dengan berbagai macam argumen dan latar belakang guna mencari kehidupan yang lebih baik.

Batam merupakan salah satu pulau yang berkembang dengan cepat, terutama bidang industri. Konsekuensi dari perkembangan yang cepat tersebut salah satunya adalah pertambahan jumlah penduduk, yang juga berdampak terhadap kebutuhan akan tempat tinggal.

Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal tersebut merupakan kewajiban pemerintah, yang kemudian diejawantahkan dengan memberikan dukungan kepada pihak pengembang untuk melakukan pembangunan perumahan di Batam. Pihak pengembang diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan sebagai pengguna lahan kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku penyelenggara hak pengelolaan lahan di Batam untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan untuk membangun perumahan.

Hak pengelolaan lahan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam setelah melalui tata cara yang sudah ditetapkan diberikan kepada pemohon pengguna lahan untuk dilakukan pembangunan dengan kewajiban membayar Uang Wajib Tahunan (UWT).

Selanjutnya pengguna lahan dalam hal ini adalah pihak pengembang mendaftarkan tanah yang penyelenggaraan hak pengelolaannya berada pada Badan Pengusahaan Kawasan Batam kepada Badan Pertanahan Nasional, untuk kemudian diterbitkan sertifikat hak guna bangunan. Secara sederhana hak guna bangunan bermakna bahwa hanya bangunannya saja yang merupakan hak sepenuhnya dari pemilik properti, sedangkan status tanahnya adalah milik dari pihak yang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai hak atas tanah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada artikel “Hak-Hak Atas Tanah” .

Pihak pengembang sebagai pengguna lahan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan yang sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional kemudian mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan dukungan keuangan dalam rangka membangun perumahan. Dengan terbangunnya perumahan oleh pihak pengembang, maka masyarakat di Batam dapat memilkinya dengan cara pembelian tunai atau dengan cara angsuran.

Dengan adanya kepemilikan properti di Batam, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa hukum antara lain jual beli dan sewa menyewa. Sebagian para pembeli properti di Batam masih belum  mengerti mengenai yang dimaksud dengan hak guna bangunan dan kewajiban membayar uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Permasalahan

Dari uraian pendahuluan di Batam, penulis mempunyai banyak pertanyaan terhadap

  1. Bagaimana status peralihan hak di Batam khususnya hak atas tanah yang penyelenggara hak pengelolaannya berada pada Badan Pengusahaan Kawasan Batam?
  2. Apakah sertifikat Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan dalam melakukan kredit di lembaga keuangan?
  3. Bagaimana dengan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Banguan (PBB)?

Tiga buah pertanyaan  tersebut di atas hanya merupakan sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi ganjalan dalam pemikiran penulis tentang hukum positif di Indonesia.

Pembahasan

Penulis dengan segala keterbatasan mencoba untuk menguraikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tersebut dalam subjudul permasalahan secara singkat dengan metode yuridis normatif.

Peralihan Hak Atas Tanah di Batam

Pada prinsipnya peralihan hak dilakukan dengan cara jual beli, hibah, hadiah atau warisan dari pemegang hak sebelumnya yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama yang bersangkutan.

Hak atas tanah atau lahan di Batam diselenggarakan pengelolaannya oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Peralihan diberikan kepada pemohon alokasi lahan dengan kewajiban tertentu, salah satunya membayar uang wajib tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa pemohon alokasi lahan sebenarnya merupakan pengguna lahan yang apabila disetujui permohonannya, membayar uang sewa tanah kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan istilah uang wajib tahunan dalam periode waktu tertentu, dan setelah periode tersebut dapat dilakukan perpanjangan.

Dalam perkembangannya pengguna lahan kemudian mendirikan bangunan di atas lahan yang alokasinya sudah ditetapkan oleh Badan Pengusaha Kawasan Batam biasanya dalam bentuk perumahan, untuk kemudian perumahan tersebut dijual kepada konsumen yaitu masyarakat. Sebenarnya penjualan perumahan yang dilakukan oleh pengguna lahan dalam hal ini adalah pengembang hanyalah fisik bangunannya saja, tidak termasuk tanahnya.

Mengapa demikian? Karena tanahnya bukan merupakan milik dari pengembang, melainkan hak milik pemerintah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam, sehingga walaupun nanti terjadi peralihan hak dari pembeli/pemilik properti tetap saja hanya bangunannya saja, tidak berikut dengan tanahnya.  Tanahnya tetap saja sewa dengan kewajiban membayar uang wajib tahunan secara periodik. Untuk itu di Batam khususnya wilayah kerja Badan Pengusahaan Kawasan Batam, hanya diterbitkan hak guna bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Namun terjadi ketidakpastian hukum saat transaksi jual beli yang dilakukan di hadapan notaris dalam bentuk akta jual beli, yaitu tidak dibenarkannya jual beli dilakukan apabila objek yang dijual dalam status sewa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1559 KHUPer disebutkan bahwa “penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, dengan ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya,kerugian dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan”.  

Dari kutipan pasal tersebut di atas, peralihan hak atas sewa saja tidak dibolehkan jika tidak ada izin dari pemilik barang, apalagi dijual.

Pengembang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan mengenai peralihan hak tersebut kepada konsumen, agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Hak Guna Bangunan sebagai Jaminan Kredit

Ketidakpastian hukum sebagaimana tersebut di atas berlanjut ketahapan berikutnya, yaitu ketika pemilik properti menjadikan sertifikat hak guna bangunan sebagai agunan dalam pengajuan kredit pada Lembaga keuangan.

Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku penyelenggara hak pengelolaan atas lahan di Batam dapat memberikan lahan kepada pemohon alokasi lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna lahan hanya memperoleh hak guna bangunan apabila di atas tanah yang diberikan kepada pengguna lahan tersebut didirikan bangunan. Bangunan-bangunan tersebut dapat berupa pabrik, perumahan dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah yang hak pengelolaannya diberikan kepada pemohon alokasi lahan akan diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Secara umum sertifikat hak guna bangunan dapat dijadikan objek jaminan kredit yang diajukan oleh pemilik sertifikat kepada Lembaga keuangan. Khusus di Batam hal ini menjadi rancu mengingat status tanah di Batam hak pengelolaan lahannya berada Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang penggunaannya diberikan kepada pemohon alokasi lahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu persyaratannya adalah membayar uang wajib tahunan selama 30 tahun untuk periode pertama.  

Sesuai dengan ketentuan sewa menyewa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sudah seharusnya lembaga keuangan dalam menghitung perkiraan besaran kredit yang dapat diberikan terhadap sertifikat hak guna bangunan yang dijadikan sebagai agunan tersebut dilakukan berdasarkan perkiraan nilai bangunan saja. Hal ini merupakan idealnya terjadi, mengingat setifikat hak guna bangunan diterbitkan dengan memperhatikan hak pengelolaan lahan yang penyelenggaraan dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam.

Demikan juga halnya dengan lahan yang belum didirikan bangunan di atasnya oleh pengguna lahan, tentunya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk dasar perhitungan besaran pemberian kredit oleh Lembaga keuangan, mengingat pengguna lahan bukan merupakan pemilik dari lahan tersebut, pengguna lahan hanya menggunakan lahan tersebut sementara/jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain bukan merupakan hak milik.

Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan

Dampak berikutnya dari pembahasan mengenai peralihan hak atas tanah di Batam adalah mengenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan terdiri atas pajak bumi dan pajak bangunan di Batam juga menimbulkan kerancuan. Dalam hal hak guna bangunan khususnya di Batam, pembayaran pajak bumi dan bangunan dibayarkan oleh pemilik sertifikat hak guna bangunan.  Padahal mengingat status Batam yang khusus, sudah seharusnya pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan secara terpisah.

Pemisahan pembayaran pajak bumi dan pajak bangunan ini didasarkan pada status kepemilikan lahan yang hak peyelenggara pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam, dan bangunannya adalah milik subjek hukum yang namanya tercantum dalam sertifikat hak guna bangunan. Jelasnya, lahan sebagai objek pajak merupakan milik Badan Pengusahaan Kawasan, sedangkan bangunannya selaku objek pajak adalah milik subjek pajak perorangan/badan hukum. Kecuali ditentukan lain/disepakati dalam perjanjian sewa menyewa dalam menggunakan lahan yang menyebutkan bahwa mengenai kewajiban pembayaran pajak dilakukan oleh penyewa.

Namun begitu walaupun pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh penyewa, bagaimana dengan kewajiban penyewa yang harus membayar uang wajib tahunan kepada Badan Pengusahaan Kawasan. Dalam kondisi saat ini terjadi ketidakpastian hukum berkenaan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yaitu konsumen membayar pajak bumi dan bangunan, serta harus membayar uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Sudah seharusnya kewajiban membayar pajak buminya saja dilakukan oleh pihak Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku penyelenggara pengelolaan hak atas lahan, dan pemilik sertifikat hak guna bangunan berkewajiban membayar pajak bangunannya saja.

Kesimpulan

Membingungkan memang, tapi hal ini merupakan cermin tidak tertibnya administrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Akhirnya penulis menyimpulkan dari uraian tersebut di atas sebagai berikut:

  1. Terbitnya akta jual beli atas properti di Batam, padahal status kepemilikan tanah adalah sewa kepada penyelenggara hak pengelolaan atas tanah di Batam dengan membayar uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Kawasan Batam, dan terbitnya sertifikat hak guna bangunan berdasarkan akta jual beli tersebut.
  2. Lembaga keuangan untuk memberikan dukungan dana kepada pihak yang mengajukan kredit dengan agunan sertifikat hak guna bangunan sebagaimana tersebut pada kesimpulan angka 1 di atas, agar mengitung perkiraan besaran pemberian dukungan dana berdasarkan fisik bangunannya saja.
  3. Dipisahkan kewajiban pembayaran pajak bumi dengan pajak bangunan mengingat staus lahan bukan merupakan hak milik dari pemilik bangunan.

Saran

Diperlukan evaluasi kembali terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan berkenaan dengan kepemilikan properti di Batam, untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat. (RenTo)(200220)

Standar Nasional Pendidikan

By: Rendra Topan

Secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah mengaturnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pokok-Pokok Standar Nasional Pendidikan

Hal-hal pokok yang menjadi standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut:

  1. Isi; standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, komptensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  2. Proses.
  3. Kompentensi lulusan; merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
  4. Tenaga kependidikan; mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
  5. Sarana dan prasarana; mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustkaan, laboratrium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
  6. Pengelolaan.
  7. Pembiayaan.
  8. Penilaian pendidikan.

Semua hal yang menjadi pokok dalam standar nasional pendidikan sebagaimana tersebut di atas harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 

Standar nasional pendidikan juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kurikulum.
  2. Tenaga kependidikan.
  3. Sarana dan prasarana.
  4. Pengelolaan.
  5. Pembiayaan.

Dalam pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pealporan pencapaiannya dilaksanakan oleh suatu badang badan standarisasi, penjamin dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan provinsi.

Semua hal yang berkenaan dengan standar pendidikan nasional sebagaimana telah diuraikan di atas diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (RenTo)(110819)

Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum

Tinjauan Yuridis

By: Rendra Topan

Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai penataan ruang dan reklamasi terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang.

Penataan Ruang

Tata ruang menurut menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang. Dimana yang dimaksud dengan ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.26/2007.

Jadi penataan ruang adalah suatu sistem atau proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk:

  1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
  2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
  3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi atau pengelompokan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 207 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

  1. Berdasarkan sistem; terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
  2. Berdasarkan fungsi utama kawasan; terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  3. Berdasarkan wilayah administratif; terdiri atas penataan ruang nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
  4. Berdasarkan kegiatan kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan rang kawasan pedesaan.
  5. Berdasarkan nilai strategis kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pelaksanaan penataan ruang harus didasarkan pada perencanaan tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana umum tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
  2. Rencana rinci tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Masing-masing rencana tata ruang diatur dan ditetapkan dalam kententuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan pemerintah.
  2. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
  3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Reklamasi

Dasar hukum yang menjadi pedoman dilakukannya reklamasi adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diuraikan lebih detail lagi hal-hal yang berkenaan dengan reklamasi melalui  Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Reklamasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi yang dilakukan melalui kegiatan:

  1. Penentuan lokasi.
  2. Penyusunan rencana induk.
  3. Studi kelayakan.
  4. Penyusunan rancangan detail.

Persyaratan utama dari keempat kegiatan tersebut di atas terletak pada penentuan lokasi, dimana penentuan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) provinsi, kabupaten/kota dan/atau Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perpres No.122/2012.

Pelaku Reklamasi

Pelaku reklamasi terdiri dari:

  1. Pemerintah.
  2. Pemerintah daerah.
  3. Perorangan.

Pelaku reklamasi sebelum melakukan kegiatan wajib mengantongi perizinan terlebih dahulu.

Perizinan Reklamasi

Perizinan reklamasi terdiri dari dua izin, yaitu:

  1. Izin lokasi reklamasi
  2. Izin pelaksanaan reklamasi.

Kedua jenis perizinan tersebut di atas wajib dimiliki oleh pelaku atau subjek reklamasi, hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 15 Perpres 122/2012.

Tahapan Perizinan Reklamasi

Adapun tahapan dalam mengajukan perizinan reklamasi baik berupa izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi berdasar Pasal 16 Perpres No. 122/2012 adalah sebagi berikut:

  1. Pelaku reklamasi mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
  2. Menteri memberikan izin berkenaan dengan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah pusat.
  3. Pemberian izin dimaksud tentunya setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.
  4. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dalam kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Permohonan izin lokasi reklamasi juga harus dilengkapi dengan:

  1. Identitas pemohon.
  2. Proposal reklamasi.
  3. Peta lokasi dengan koordinat geografis.
  4. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.

Kelengkapan dokumen tersebut diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 122/2012

Sedangkan permohonan izin pelaksanaan reklamasi harus dilengkapi dengan:

  1. Izin lokasi.
  2. Rencana induk reklamasi.
  3. Izin lingkungan.
  4. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finasial.
  5. Dokumen rancangan detail reklamasi.
  6. Metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi.
  7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis berkesimpulan mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa reklamasi merupakan bagian dari penataan ruang.
  2. Bahwa tujuan dilakukan reklamasi adalah untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase. Hal ini sejalan dengan tujuan dari penataan ruang yaitu terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
  3. Bahwa masing-masing ruang wilayah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam melakukan reklamasi harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penataan ruang, yaitu; peraturan pemerintah untuk ruang wilayah nasional, peraturan daerah provinsi untuk ruang wilayah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal pemanfaatan ruang setiap orang wajib untuk :

  1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
  2. Meanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemnafataan.
  3. Memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam persyaratan izin pemanfaatan.
  4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelanggaran kewajiban terhadap pemanfaatanruang tersebut dpat dikenakan sanksi administratif, dan sanksi pidana penjara serta pidana denda.

Penutup

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan reklamasi, diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan. (RenTo)(120719)

Indonesia Negara Hukum

Photo by Nothing Ahead on Pexels.com

By: Rendra Topan

Nusantara adalah sebutan lain untuk negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi dasar penyebutan nusantara, dimana nusa berarti pulau dalam bahasa sansekerta.

Indonesia dengan ribuan pulaunya tentu mempunyai keanekaragaman suku, budaya, adat dan istiadat serta bahasa, sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia mengumumkan hasil kongres pemuda yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. 

Sumpah pemuda ini berisikan tiga butir pernyataan atau ikrar para pemuda Indonesia yaitu:

  1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
  2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan;
  3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dalam perkembangan sejarah kemudian Indonesia menggunakan moto Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh kaki Burung Garuda yang  merupakan lambang negara Indonesia, dimana pada dada Burung Garuda tersebut terdapat lambang dari lima sila Pancasila, sehingga disebutlah dengan sebutan Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna bahwa walaupun berbeda suku, agama, adat istiadat dan perbedaan lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tetap satu, sebagaimana bunyi ikrar sumpah pemuda.

Lima sila pancasila yang lambangnya terdapat pada dada Burung Garuda tersebut, isinya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yaitu:

  1. Ketuhanan yang maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal-pasalnya yang merupakan sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya, 

Maksud UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya adalah bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada urutan pertama adalah UUD 1945, baru kemudian disusul dengan Ketetapan MPR, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan yang lebih rendah urutannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya atau peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur dalam Pasal 1 UUD 1945 tentang:

  1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
  2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
  3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Penulis tertarik dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjadi menarik karena begitu rentannya keanekaragaman yang ada di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan konflik yang biasa disebut dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Negara hukum maksudnya adalah negara yang dalam mengatur pemerintahan berdasarkan konstitusi atau peraturan dasar dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Negara Indonesia.

Konstitusi inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan. Berkaitan dengan UUD 1945 sebagai penjabaran dari Pancasila, maka semua konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda seharusnya dapat diminimalisir atau bahkan dihindari, sehingga tidak terjadi perpecahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang majemuk, namun kemajemukan tersebut sudah diatur dan diakomodir oleh semua peraturan perundang-undangan yang ada, seyogyanya untuk menghindari konflik yang berunsur SARA kita hanya tinggal mempedomani kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sangat disayangkan Indonesia yang merupakan negara hukum, ternyata rakyatnya tidak mau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan membuat peraturannya sendiri tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia. Semua konflik yang ada juga dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat tanpa harus mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

Bersatu kita teguh, sehingga dapat mencapai dan wewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (RenTo)(280419)