Tag Archives: SNI

Standar National Indonesia

Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia

Photo by Ricardo Esquivel on Pexels.com

By: Rendra Topan

Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI) di atur dalam Pasal 35 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia

Setelah melalui tahapan perencanaan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka selanjutnya dilakukan pemeliharaan terhadap SNI yang telah ada dengan tujuan untuk:

  1. Menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar.
  2. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi.
  3. Menilai kelayakan dan kekiniannya.
  4. Menjamin ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Jangka Waktu Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia

Tahapan pemeilharaan ini dilakukan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ada. Pengakajian ulang ini merupakan tanggung jawab Badan Standar Nasional (BSN) yang dilakukan oleh komite teknis  dengan periode pengkajian ulang dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

Hasil pengkajian ulang yang dilakukan oleh komite teknis dapat direkomendasikan kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk:

  1. Menetapkan kembali Standar Nasional Indonesia (SNI).
  2. Mengubah Standar Nasional Indonesia (SNI), atau;
  3. Mengabolisi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berkenaan dengan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI) ini diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala BSN. (RenTo)(150419)

Penerapan dan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

By: Rendra Topan

Penerapan dan pemberlakuan SNI diatur dalam Pasal 20 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penerapan dan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

SNI dapat diterapkan oleh para pelaku usaha, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan.

Penerapan SNI dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. Barang yang diperdagangkan atau diedarkan.
  2. Jasa yang diberikan.
  3. Proses atau sistem yang dijalankan.
  4. Personel yang terlibat dalam kegiatan tertentu.

Cara Penerapan Standar Nasional Indonesia

Penerapan SNI dapat dilakukan dengan cara:

  1. Secara sukarela berdasarkan kebutuhan.
  2. Diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala pemerintah nonkementerian.

Dalam rangka meberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat SNI, maka BSN menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara eletronik (online).

Penerapan SNI Secara Sukarela

Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian serta pemerintah daerah  yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Pengertian dari akreditasi itu sendiri adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki komptensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) selanjutnya memberikan sertifikat kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan SNI. Bagi pelau usaha yang telah mendapatkan sertifikat wajib untuk membutbuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label.

Pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian ini dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan tanda dimaksud yang diberikan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) kepada pelaku usaha. 

Sertifikat yang diberikan oleh LPK memiliki masa berlaku, sehingga apabila masa berlaku sertifikat tersebut telah berakhir pelaku usaha dilarang untuk membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang atau label  atau kemasan dan media lainnya. Demikian juga halnya dengan pencabutan dan pembekuan sertifikat SNI, pelaku usaha dilarang untuk membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian.

Pelaku usaha berkenaan dengan pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dilarang untuk membubuhkannya diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam sertifikat dan membubuhkan tanda SNI yang berbeda dengan nomor SNI yang tercantum dalam sertifikat.

Pemberlakukan SNI Secara Wajib

Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemenrintah nonkementerian dalam bentuk peraturan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:

  1. Keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  2. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat.
  3. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.
  4. Kesiapan infrastruktur LPK.
  5. Budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.
  6. Kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan SNI secara wajib ini harus didahului dengan mempertimbangkan hasil analisis  dampak regulasi, yang tata cara diatur dalam peraturan kepala BSN.Proses pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dalam hal pemberlakukan SNI secara wajib sama dengan proses pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada penerapan SNI secara sukarela mulai dari tahapan, lembaga yang menerbitkan sampai kepada pembubuhan tanda dimaksud. (RenTo)(140419)

Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia

Photo by Ksenia Chernaya on Pexels.com

By: Rendra Topan

Perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam Pasal 10 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perumusan Standar Nasional Indonesia

Setelah dilakukannya perencanaan Standar Nasional Indonesia (SNI), kemudian dirumuskan yang disusun dalam bentuk Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) oleh Badan Standarisasi Nasional masih berupa rancangan, yang kemudian PNPS tersebut ditetapkan oleh BSN untuk periode satu tahun.

Pembentukan Komite Standar Nasional Indonesia

Dalam melakukan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut di atas BSN membentuk sebuah komite teknis yang beranggotakan dari beberapa unsur, yaitu:

  1. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
  2. Pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait.
  3. Konsumen dan/atau asosiasi konsumen terkait.
  4. Pakar dan/atau akademisi.

Komite teknis dimaksud didukung dengan sekretariat komite teknis yang dikelola oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), dimana nantinya hal-hal yang mengatur tentang pengelolaan komite teknis dan sekretariatnya berdasarkan peraturan kepala BSN.

Tahapan Perumusan Standar Nasional Indonesia

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan pengalaman. Disamping Standar Nasional Indonesia (SNI) ada juga Standar Internasional, untuk itu perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus dilakukan selaras dengan standar internasional, melalui:

  1. Adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global.
  2. Modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lainnya.

Namun begitu tidak selamanya Standar Nasional Indonesia (SNI) harus selaras dengan standar internasional. Demi untuk kepentingan nasional Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat saja tidak selaras dengan standar internasional. Dalam arti tidak selaras dengan standar internasional adalah dalam hal perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak hanya mengacu kepada satu standar internasional yang relevan saja, namun mengacu pada beberapa standar atau referensi lainnya.

Melakukan Jajak Pendapat

Tahapan awal atas rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh BSN adalah melakukan jajak pendapat atau komunikasi dengan masyarakat. Hal ini dilakukan guna mendengar dan menampung masukan dari masyarakat, yang nantinya akan dibahas oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) bersama dengan komite teknis sebagai bahan pertimbangan.

Mekanisme jajak pendapat dengan masyarakat ini dilakukan dengan berpedoman kepada sistem informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian, atau dapat menggunakan metode lainnya untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Validasi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Setelah melalui tahapan jajak pendapat, rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) di validasi oleh BSN sehingga rancangan tersebut menjadi rancangan akhir.

Dalam keadaan luar biasa atau terjadinya bencana alam atau untuk kepentingan nasional, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tidak termasuk dalam Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dengan disertai penjelasan yang meliputi:

  1. Judul rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  2. Urgensi perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  3. Acuan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  4. Metode perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  5. Kerangka substansi Standar Nasional Indonesia (SNI).
  6. Pihak yang menerapkan.

Usulan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud di atas tetap dilakukan pembahasan oleh komite teknis dan kemudian divalidasi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) menjadi rancangan akhir. Secara lebih jelas mengenai tata cara dan tahapan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta jajak pendapat diatur dengan peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Penetapan Standar Nasional Indonesia

Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) setelah melalui tahapan sebagaimana yang diuraikan di atas, selanjutnya menjadi rancangan akhir, kemudian ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), untuk selanjutnya dipublikasikan melalui sistem informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian. (Rento)(140419)

Perencanaan Standar Nasional Indonesia

Photo by Anete Lusina on Pexels.com

By: Rendra Topan

Perencanaan diatur dalam Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perencanaan Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia (SNI) direncanakan dan dirumuskan untuk membakukan persyaratan teknis, kualifikasi, dan/atau kompetensi yang berkaitan dengan barang, jasa, proses dan personal. Dalam rangka proses membakukan tersebut, maka setidaknya Standar Nasional Indonesia (SNI) dimaksud memuat:

  1. Defenisi, istilah, dan simbol yang dipergunakan di sektor tertentu.
  2. Persyaratan karakteristik, batasan, dan/atau keragaman barang, jasa, sistem, proses, dan/atau personal untuk keperluan tertentu termasuk yang berkaitan dengan keyakinan beragama.
  3. Kesesuaian hubungan antar barang, jasa, sistem, dan/atau proses.
  4. Tata cara dan metode pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, audit dan inspeksi yang berkaitan dengan penilaian karakteristik serta spesifikasi barang, jasa, dan/atau proses.
  5. Persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi personal di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Nasional Perumusan Standar

Perencanaan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI) ini disusun dalam suatu program yang disebut dengan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS).

Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) merupakan usulan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) dari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Sistematika Program Nasional Standar

Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) ini menjadi prioritas dalam program perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang setidaknya meliputi:

  1. Judul rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  2. Latar belakang dan tujuan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  3. Acuan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  4. Metode Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  5. Kerangka substansi Standar Nasional Indonesia (SNI).
  6. Pihak yang akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemerintah daerah dapat mengajukan rencana perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan berpedoman kepada program perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) dari angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut di atas. 

Hal-Hal Penting Dalam Penyusunan Program Nasional Standar

Dalam rangka penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) yang harus diperhatikan adalah:

  1. Kebijakan nasional  standarisasi dan penilaian kesesuaian.
  2. Perlindungan konsumen.
  3. Kebutuhan pasar.
  4. Perkembangan standarisasi internasional.
  5. Kesepakatan regional dan internasional.
  6. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  7. Kondisi flora dan fauna, dan lingkungan hidup
  8. Kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri.
  9. Keyakinan beragama.
  10. Budaya dan kearifan lokal.

Penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Pemangku Kepentingan, dimana hasilnya ditetapkan oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk periode satu tahun. (RenTo)(130419)

Standarisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah

By: Rendra Topan

Standarisasi diatur dalam Pasal 3 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Standarisasi

Pengertian standarisasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Tahapan Standarisasi

Standarisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional meliputi kegiatan:

  1. Perencanaan, perumusan, dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  2. Penerapan dan pemberlakukan Stadar Nasional Indonesia (SNI).
  3. Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  4. Pengawasan penerapan dan pemberlakukan SNI.

Mekanisme dari kegiatan standarisasi sebagaimana tersebut di atas, akan diuraikan pada kesempatan berikutnya. (RenTo)(130419)

Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

By: Rendra Topan

Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi  dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Dalam uraian ini disampaikan secara garis besar mengenai:

Ruang lingkup dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 adalah:

  1. Standarisasi
  2. Kegiatan penilaian kesesuaian.
  3. Kelembagaan.
  4. Ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian.
  5. Penelitian dan pengembangan.
  6. Kerjasama
  7. Sistem informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian.
  8. Pembinaan dan pengawasan.
  9. Peran serta masyarakat.

Berbicara mengenai standarisasi dan penilaian kesesuaian terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari kedua istilah tersebut. 

Kata dasar dari standarisasi adalah standar, yaitu persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional).

Standarisasi

Pengertian standarisasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksankan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Standarisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional meliputi kegiatan:

  1. Perencanaan, perumusan, dan penetpan SNI.
  2. Penerapan dan pemberlakukan SNI.
  3. Pemeliharaan SNI.
  4. Pengawasan penerapan dan pemberlakukan SNI.

Penilaian Kesesuaian

Pengertian penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persayaratan acuan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional).

Skema penilaian kesesuaian merupakan pedoman dalam hal menentukan jenis kegiatan penilaian dan tata cara penilaian, Skema penilaian tersebut paling sedikit memuat (Pasal 41 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2018):

  1. Persayaratan acuan untuk barang, jasa, sistem, proses, ata personal.
  2. Prosedur administratif.
  3. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian yang diperlukan.
  4. Bukti kesesuaian.
  5. Pengawasan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Lebih lanjut untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional sebagaimana tersebut di atas akan diuraikan satu persatu pada kesempatan berikutnya. (RenTo)(130419)

Tindak Pidana Dalam Standar Nasional Indonesia

By: Rendra Topan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian mengatur tentang ketentuan pidana dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu Pasal 62 – Pasal 73.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pidana Pokok atas Tindak Pidana dalam Standar Nasional Indonesia

Perbuatan yang termasuk tindak pidana dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah:

  1. Orang/korporasi yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.
  2. Orang/korporasi yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan Badan Standarisasi Nasional (BSN), diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak empat miliar rupiah.
  3. Orang/korporasi yang membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label diluar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat, atau membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak empat miliar rupiah.
  4. Setiap orang/korporasi yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja meperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  5. Orang/korporasi yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan, memberikan jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem, yang tidak sesuai dengan SNI, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  6. Orang/korporasi yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan  barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  7. Orang/korporasi yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan tanda SNI dan atau tanda kesesuaian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  8. Orang/korporasi yang memalsukan tanda SNI dan/atau tanda Kesesuaian atau membuat tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.
  9. Setiap orang/korporasi yang dengan sengaja menerbitkan sertifikat berlogo Komite Akreditasi Nasional (KAN), menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang barang, jasa, sistem, proses, atau personalnya tidak sesuai dengan SNI, atau menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi, diancam dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  10. Orang/korporasi yang memalsukan sertifikat akreditasi atau membuat sertifikat akreditasi palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.

Pidana Tambahan atas Tindak Pidana dalam Standar Nasional Indonesia

Selain yang tersebut di atas, pelaku tindak  pidana yang berkenaan dengan SNI dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

  1. Kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar.
  2. Kewajiban mengumumkan bahwa barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Perampasan atau penyitaan barang dan dapat dimusnahkan.
  4. Pencabutan izin bagi korporasi.
  5. Pencabutan status badan hukum bagi korporasi.

Apabila pelaku tindak pidana SNI tersebut adalah korporasi maka yang bertanggungjawab adalah pemilik dan/atau pengurusnya, serta ancaman pidana menjadi tiga kali lebih besar dari ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (RenTo)(230319)

Standar Nasional Indonesia

By: Rendra Topan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan di Indonesia yang melindungi konsumen sesuai dengan asas-asas perdagangan yang diantaranya asas tersebut adalah kepastian hukum, adil dan sehat, dan akuntabel dan transparan, maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pengertian standarisasi menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuian adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan standar itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuian adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Sedangkan pengertian penilaian kesesuaian juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.

Jadi yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 20 Tahun 2014)

Asas Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pelaksanaan standarisasi dan penilaian kesesuaian dengan berdasarkan kepada asas:

  1. Manfaat; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
  2. Konsensus dan tidak memihak; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk menyampaikan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak tersebut secara mufakat dan tidak memihak kepada pihak tertentu.
  3. Tranparansi dan keterbukaan; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.
  4. Efektif dan relevan; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memperhatikan kebutuhan pasar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan waktu penyelesaian.
  5. Koheren; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian mengikuti perkembangan internasional agar hasilnya harmonis.
  6. Dimensi pembangunan nasional; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian mengutamakan kepentingan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
  7. Kompeten dan tertelusur; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki pemangku kepentingan dan menjamin ketelusuran standar nasional satuan ukuran dalam standar dan penilaian kesesuaian ke sistem satuan internasional.

Tujuan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang berasaskan sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan jaminan mutu, efesiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi.
  2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efesiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Semua barang, jasa, sistem, proses atau personal menurut peraturan perundang-undangan diberlakukan ketentuan standarisasi dan penilaian kesesuaian, yang dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional. (RenTo) (230319)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 7)
  2. BAB II Kelembagaan (Pasal 8 – Pasal 9)
  3. BAB III Standarisasi (Pasal 10 – Pasal 29)
  4. BAB IV Penilaian Kesesuaian (Pasal 30 – Pasal 49)
  5. BAB V Kerjasama (Pasal 50 – Pasal 51)
  6. BAB VI Peran Serta Masyarakat (Pasal 52)
  7. BAB VII Pembinaan (Pasal 53 – Pasal 57)
  8. BAB VIII Pengawasan (Pasal 58)
  9. BAB IX Sistem Informasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pasal 59 – Pasal 61)
  10. BAB X Ketentuan Pidana (Pasal 62 – Pasal 73)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 74 – Pasal 76)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Standarisasi (Pasal 2 – Pasal 38)
  3. BAB III Kegiatan Penilaian Kesesuaian (Pasal 39 – Pasal 52)
  4. BAB IV Lembaga Penilaian Kesesuaian (Pasal 53 – Pasal 62)
  5. BAB V Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (Pasal 63 – Pasal 74)
  6. BAB VI Ketertelursuran Hasil Penilaian Kesesuaian (Pasal 75 – Pasal 89)
  7. BAB VII Penelitian dan Pengembangan (Pasal 90 – Pasal 91)
  8. BAB VIII Kerjasama (Pasal 92 – Pasal 93)
  9. BAB IX Sistem Informasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pasal 94 – Pasal 98)
  10. BAB X Peran Serta Masyarakat (Pasal 99 )
  11. BAB XI Pembinaan (Pasal 100 – Pasal 102)
  12. BAB XII Pengawasan (Pasal 103 – 105)
  13. BAB XIII Sanksi Administratif (PAsal 106 – Pasal 111)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 112)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 113 – Pasal 115)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110