Tag Archives: Rusun

Rumah Susun

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Ruang Lingkup (Pasal 3)
  3. BAB III Hak Pengelolaan (Pasal 4 – Pasal 18)
  4. BAB IV Hak Guna Usaha, Hak Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Pasal 19 – Pasal 66)
  5. BAB V Satuan Rumah Susun (Pasal 67 – Pasal 73)
  6. BAB VI Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah (Pasal 74 – Pasal 83)
  7. BAB VII Pendaftaran Tanah (Pasal 84 – Pasal 99)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 100 – 101)
  9. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 102 – Pasal 103)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Rumah Susun di Indonesia

Rumah Susunn-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 4 telah mengatur mengenai asas dan tujuan dari penyelenggaraan rumah susun.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Rumah Susun

Untuk memudahkan pemahaman, penulis terlebih dahulu menyampaikan pengertian penyelenggaraan rumah susun menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yaitu, “kegiataan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab”.

Asas Rumah Susun

Penyelenggaraan rumah susun berasaskan pada:

  1. Asas kesejahteraan; adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  2. Asas keadilan dan pemerataan; adalah memberikan hasil pembangunan di bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.
  3. Asas kenasionalan; adalah memberikan landasan agar kepemilikan satuan rumah susun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.
  4. Asas keterjangkauan dan kemudahan; adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong tercipanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  5. Asas keefisienan dan kemanfaatan; adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
  6. Asas kemandirian dan kebersamaan; adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja sama antarpemangku kepentingan.
  7. Asas kemitraan; adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung.
  8. Asas keserasian dan kesimbangan; adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian dan kesimbangan pola pemanfaatan ruang.
  9. Asas keterpaduan; adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan dan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
  10. Asas kesehatan; adalah memberikan landasan agar pembangunan rumah susun memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.
  11. Asas kelestarian dan keberlanjutan; adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.
  12. Asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; adalah memberikan landasan agar bangunan rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan bahaya kebakaran, dan bahaya petir.  Persyaratan kenyamanan ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan. Serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
  13. Asas keamanan, ketertiban dan keteraturan; adalah memberikan landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman keamanan, ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya, serta keteraturan dalam pemenuhan kebutuhan adminstratif.

Tujuan Rumah Susun

Tujuan penyelenggaraan rumah susun sebagaimana disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yaitu:

  1. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
  3. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh.
  4. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif.
  5. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamkan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
  6. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun.
  7. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola permuhan dan permukiman yang terpadu.
  8. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

Ruang Lingkup

Batasan mengenai penyelenggaraan rumah susun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun adalah sebagai berikut:

  1. Pembinaan.
  2. Perencanaan.
  3. Pembangunan.
  4. Penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan.
  5. Pengelolaan.
  6. Peningkatan kualitas.
  7. Pengendalian.
  8. Kelembagaan.
  9. Tugas dan wewenang.
  10. Hak dan kewajiban.
  11. Pendanaan dan sistem pembiayaan.
  12. Peran masyarakat.

Batasan yang tersebut di atas juga merupakan ruang lingkup tentang penyelenggaraan rumah susun yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(040919)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Mengenal Rumah Susun Sebagai Salah Satu Bentuk Perumahan di Indonesia

By: Rendra Topan

Seiring dengan populasi penduduk yang semakin meningkat, sementara luasan permukaan tanah tidak pernah bertambah, sehingga pembangunan perumahan dilakukan dengan menambah bentuk bangunan ke atas. Dengan kata lain pembangunan perumahan dilakukan bertingkat, guna menjamin kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sehubungan dengan tempat tinggal sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pengertian Rumah Susun

Pengertian rumah susun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun adalah bagunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Mencermati pengertian rumah susun sebagaimana tersebut di atas ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama mengenai pengertiannya, yaitu:

  1. Bagian bersama, adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
  2. Benda bersama, adalah benda yang bukan merupakan  bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian pemakaian bersama.
  3. Tanah bersama, adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan uraian mengenai beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah susun merupakan bangunan yang dibangun bertingkat di atas sebidang tanah, dimana pada setiap lantai terdiri dari beberapa rumah yang kepemilikannya secara terpisah, yang dilengkapi dengan fasiltas-fasilitas lainnya yang ditujukan untuk pemakaian bersama.

Jenis Rumah Susun

Berdasarkan tujuannya, rumah susun dibedakan menjadi:

  1. Rumah susun umum, adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  2. Rumah susun khusus, adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
  3. Rumah susun negara, adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
  4. Rumah susun komersial, adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

Kepemilikan Rumah Susun

Rumah susun dapat dimiliki berdasarkan bukti kepemilikan. Bukti kepemlikan satuan rumah susun adalah sebagai berikut:

  1. Sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHM), adalah tanda bukti kepemilikan atas satua rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak guna pakai di atas tanah hak pengelolaan.
  2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung satuan rumah susun (SKBG), adalah tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

Uraian singkat tentang rumah susun sebagaimana tersebut di atas merupakan informasi secara garis besar tentang rumah susun yang memang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. (RenTo)(030919)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

SistematikaUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Pembinaan (Pasal 5 – Pasal 12)
  4. BAB IV Perencanaan (Pasal 13 – Pasal 14)
  5. BAB V Pembangunan (Pasal 15 – Pasal 44)
  6. BAB VI Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan (Pasal 45 – Pasal 55)
  7. BAB VII Pengelolaan (Pasal 56 – Pasal 60)
  8. BAB VIII Peningkatan Kualitas (Pasal 61 – Pasal 69)
  9. BAB IX Pengendalian (Pasal 70 – Pasal 71)
  10. BAB X Kelembagaan (Pasal 72 – Pasal 78)
  11. BAB XI  Tugas dan Wewenang (Pasal 79 – Pasal 88)
  12. BAB XII Hak dan Kewajiban (Pasal 89 – Pasal 90)
  13. BAB XIII Pendanaan dan Sistem Pembiayaan (Pasal 91 – Pasal 95)
  14. BAB XIV Peran Masyarakat (Pasal 96)
  15. BAB XV Larangan (Pasal 97 – 104)
  16. BAB XVI Penyelesaian Sengketa (Pasal 105 – 106)
  17. BAB XVII Sanksi Adminisratif (Pasal 107 – Pasal 108)
  18. BAB XVIII Ketentuan Pidana (Pasal 109 – Pasal 117)
  19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 118 – Pasal 120)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi