Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia →

Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

Terdiri dari 2 pasal.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pasal I

1. Perubahan ketentuan Pasal 1 huruf a.
2. Penghapusan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf l.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57

Keterangan: mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II Lambang-Lambang (Pasal 2)
3. BAB III Pembagian Daerah (Pasal 3)
4. BAB IV Kewenangan Daerah (Pasal 4)
5. BAB V Bentuk dan Susunan Pemerintahan (Pasal 5 – Pasal 25)
6. BAB VI Perangkat dan Kepegawaian (Pasal 26 – Pasal 27)
7. BAB VII Partai Politik (Pasal 28)
8. BAB VIII Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, dan Keputusan Gubernur (Pasal 29 – Pasal 32)
9. BAB IX Keuangan (Pasal 33 – Pasal 37)
10. BAB X Perekonomian (Pasal 38 – Pasal 42)
11. BAB XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (Pasal 43 – Pasal 44)
12. BAB XII Hak Asasi Manusia (Pasal 45 – Pasal 47)
13. BAB XIII Kepolisian Daerah Provinsi Papua (Pasal 48 – Pasal 49)
14. BAB XIV Kekuasaan Peradilan (Pasal 50 – Pasal 52)
15. BAB XV Keagamaan (Pasal 53 – Pasal 55)
16. BAB XVI Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 56 – Pasal 58)
17. BAB XVII Kesehatan (Pasal 59 – Pasal 60)
18. BAB XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Pasal 61 – Pasal 62)
19. BAB XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup (Pasal 63 – Pasal 64)
20. BAB XX Sosial (Pasal 65 – Pasal 66)
21. BAB XXI Pengawasan (Pasal 67 – Pasal 68)
22. BAB XXII Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 69 – Pasal 70)
23. BAB XXIII Ketentuan Peralihan (Pasal 71 – Pasal 75)
24. BAB XXIV Ketentuan Penutup (Pasal 76 – Pasal 79)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135

Keterangan: diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008

Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
2. BAB II Urusan Rumah Tangga Daerah (Pasal 5 – Pasal 7)
3. BAB III Ketentuan Peralihan (Pasal 8 – Pasal 14)
4. BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 15 – Pasal 16)

Sistematika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II Dasar, Kedudukan, Fungsi, dan Peran (Pasal 2 – 5)
3. BAB III Batas dan Pembagian Wilayah (Pasal 6 – Pasal 8)
4. BAB IV Bentuk dan Susunan Pemerintahan (Pasal 9 – Pasal 25)
5. BAB V Kewenangan dan Urusan Pemerintah Provinsi (Pasal 26)
6. BAB VI Kerja Sama (Pasal 27 – Pasal 28)
7. BAB VII Tata Ruang dan Kawasan Khusus (Pasal 29 – Pasal 30)
8. BAB VIII Prokoler (Pasal 31)
9. BAB IX Pendanaan (Pasal 32 – Pasal 33)
10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 34)
11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 35 – Pasal 40)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93