Tag Archives: Profesi

Advokat, Wartawan, Dokter, Notaris, dan Profesi lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Standar Kinerja Arsitek (Pasal 2 – Pasal 29)
  3. BAB III Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek (Pasal 30 – Pasal 38)
  4. BAB IV Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi (Pasal 39 – Pasal 40)
  5. BAB V Tata Cara Alih Keahlian dan Alih Pengetahuan Arsitek Asing (Pasal 51 – Pasal 55)
  6. BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif (Pasal 56 – Pasal 68)
  7. BAB VII Pembinaan Arsitek (Pasal 69 – Pasal 73)
  8. BAB VIII Pengabdian Masyarakat (Pasal 74)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 75)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 76)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Layanan Praktik Arsitek (Pasal 4 – Pasal 5)
  4. BAB IV Persyaratan Arsitek (Pasal 6 – Pasal 17)
  5. BAB V Arsitek Asing (Pasal 18 – Pasal 20)
  6. BAB VI Hak dan Kewajiban (Pasal 21 – Pasal 25)
  7. BAB VII Organisasi Profesi (Pasal 26 – Pasal 34)
  8. BAB VIII Pembinaan Arsitek (Pasal 35 – Pasal 37)
  9. BAB IX Sanksi Administratif (Pasal 38 – Pasal 42)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 43)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 45)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179

Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Guru

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang—undangan.
  7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
  9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
  10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
  11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Kewajiban Guru

Guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional mempunyai kewajiban untuk:

  1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  2. Meningkatkan dan mengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajran.
  4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agamadan etika.
  5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Komponen Penghasilan Guru

Salah satu hak guru sebgaimana tersebut di atas salah satunya adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu mengenai komponen penghasilan guru diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Komponen Penghasilan Guru

Penghasilan guru meliputi:

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan yang melekat pada gaji.
  • Penghasilan lainnya berupa:
    • tunjangan profesi.
    • tunjangan fungsional.
    • tunjangan khusus, dan
    • kesejahteraan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Demikian juga halnya bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru yang bersangkutan dengan satuan pendidikan tersebut.

Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru yang telah memilki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Besaran tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Tunjangan profesi guru dialokasi oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD). Mengnai tunjangan profesi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Tunjangan Fungsional Guru

Tunjangan fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan funggsional bagi guru diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselengggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD).

Tunjangan Khusus Guru

Tunjangan khusus bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan khusus guru diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus, yang besaran tunjangan khusus tersebut setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Kesejahteraan Tambahan Guru

Kesejahteraan tambahan bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kesejahteraan tambahan dimaksud diperoleh dalam bentuk :

  • Tunjangan pendidikan.
  • Asuransi pendidikan.
  • Beasiswa dan penghargaan bagi guru.
  • Kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru.
  • Pelayanan kesehatan.
  • Bentuk kesejahteraan lainnya.

Untuk kesejahteraan tambahan sebagaimana tersebut di atas, merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang sangat besar pada bidang  pendidikan, dalam hal ini adalah guru sebagai pendidik para generasi penerus bangsa. (RenTo)(150820)

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru

Hukum Positif Indonesia-

Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada murid, siswa, atau peserta didik. Peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar dan tak ternilai, karena dengan pengetahuan yang dimiliki dan disampaikan oleh para guru dapat memajukan peradaban suatu bangsa.

Mengingat pentingnya peran guru tersebut, maka pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari peran guru, untuk itu para guru harus mempunyai kualitas yang baik. Kualitas sebagaimana dimaksud terdiri dari kualifikasi, komptensi, dan sertifikasi guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini berisikan tentang:

Pengertian Guru

Guru menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tugas Utama Guru

Berdasarkan pengertian guru sebagaimana tersebut di atas disebutkan bahwa tugas utama guru adalah:

  1. Mendidik.
  2. Mengajar.
  3. Membimbing.
  4. Mengarahkan.
  5. Melatih.
  6. Menilai.
  7. Melakukan evaluasi.

Tugas utama tersebut dilakukan terhadap peserta didik pada jenis dan jalur pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menegah.

Dengan memperhatikan tugas utama guru, maka seorang guru harus memenuhi syarat untuk menjadi guru.

Syarat Umum Guru

Syarat guru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki kualifikasi akademik.
  2. Memilki kualifikasi kompetensi.
  3. Memilki sertifikat pendidik.
  4. Sehat jasmani dan rohani.
  5. Memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kualifikasi Kompetensi

Kualifikasi komptensi untuk memenuhi syarat menjadi guru sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terdiri atas:

  1. Kompetensi pedagogik; adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
  2. Kompetensi kepribadian; adalah kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
  3. Kompetensi sosial; adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
  4. Kompetensi profesioanl yang diperoleh dari pendidikan profesi; adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Sertifikat Pendidik

Mengenai sertifikat pendidik diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sehat Jasmani dan Rohani

Seorang yang akan diangkat menjadi seorang guru haruslah sehat, baik secara rohani dan jasmani.

Memiliki Kemampuan untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Seorang guru harus memilki kemampuan dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, melalui metode-metode pembelajaran yang diprogramkan oleh pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.

Pengangkatan Guru

Pengangkatan guru diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkan sertifikat pendidikan, maka setiap orang memliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Kewajiban Pemerintah Terhadap Guru

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(060820)

Kamus Hukum Berkenaan dengan Akta Notaris

Hukum Positif Indonesia-

Bagi masyarakat awam pastinya sering mendengar dan mengucapkan istilah akta atau akta notaris dalam komunikasi keseharian yang berkenaan dengan legalitas.

Berikut ini disampaikan beberapa istilah berkenaan dengan sebutan akta notaris, yang dapat menambah pemahaman tentang akta notaris.

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang tentang jabatan notaris.

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.

Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan akta”.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Demikian kamus hukum berkenaan dengan istilah yang biasa digunakan dalam keseharian pembuatan akta notaris. (RenTo)(110720)

Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Hukum Positif Indonesia-

Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya  meliputi meliputi bidang kenotariatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengangkatan Notaris

Pengangkatan notaris diatur dalam ketentuan Pasal 3Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan syarat pengangkatan sebagai berikut:

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Berumur paling sedikit dua puluh tujuh tahun.
  4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
  5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
  6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
  7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap sebagai jabatan notaris.
  8. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pemberhentian Notaris

Pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pemberhentian notaris dapat dibedakan menjadi:

  • Pemberhentian dengan hormat.
  • Pemberhentian sementara.

Pemberhentian dengan Hormat

Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat disebabkan hal-hal sebgai berikut:

  1. Meninggal dunia.
  2. Telah berumur enam puluh lima tahun.
  3. Permintaan sendiri.
  4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun.
  5. Merangkap jabatan baik itu sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabtan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.

Pemberhentian notaris dengan alasan telah berumur enam puluh lima tahun, dapat diperpanjang sampai enam puluh tujuh tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan, demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara notaris diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Alasan pemberhentian sementara notaris dari jabatannya adalah sebagai berikut:

  1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
  2. Berada di bawah pengampuan.
  3. Melakukan perbuatan tercela.
  4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.
  5. Sedang menjalani masa penahanan.

Sebelum dilakukan pemberhentian sementara terhadap notaris oleh menteri melalui majelis pengawas pusat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan majelis pengawas secara berjenjang.

Notaris yang telah diberhentikan sementara dikarenakan dalam proses pailit dan berada dalam pengampuan dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah dipuluhkan haknya. Demikian juga notaris yang alasan pemberhentian sementaranya berdasarkan melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran kewajiban, larangan, dan kode etik dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara untuk alasan tersebut berakhir, yaitu paling lama enam bulan.

Sumpah/Janji Notaris

Sumpah/janji notaris sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

“saya bersumpah/berjanji:

  • Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang tentang jabatan notaris serta peraturan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
  • Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.
  • Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
  • Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabtan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan meberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. (RenTo)(110720)

Jabatan Notaris Sebagai Profesi

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan kebutuhannya, masih terdapat istilah lainnya bagi notaris selain pengertian sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

  1. Pejabat sementara notaris; adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia.
  2. Notaris pengganti; adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris yang menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

  1. membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
  2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta.
  3. Menyimpan akta.
  4. Memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta.

Kewenangan sebagaimana tersebut diatas menjadi kewenangan notaris sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Notaris Lainnya

Di samping kewenangan sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat kewenangan notaris lainnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

  1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  2. Membuktikan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  3. Membuat kopi dari surat asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian, sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
  7. Membuat akta risalah lelang.

Masih terdapat kewenangan notaris lainnya selain yang telah disebutkan di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

  1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
  3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
  4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
  5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
  6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
  7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih lebih dari lima puluh akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
  8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
  9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
  10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
  11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
  12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarnya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
  13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
  14. Menerima magang calon notaris.

Salah satu kewajiban notaris yaitu menyimpan minuta kata menjadi tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali.

Kewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuata hukum, serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, berlaku juga terhadap calon notaris yang sedang melakukan kegiatan magang pada kantor notaris, sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi notaris diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

  1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
  2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
  3. Merangkap sebagai pegawai negri.
  4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
  5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
  6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
  7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
  8. Menjadi notaris pengganti.
  9. Melakukan pekerjaan laian yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut di atas oleh notaris dapat dikenai sanksi berupa:

  1. Peringatan tertulis.
  2. Pemberhentian sementara.
  3. Pemberhentian dengan hormat.
  4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi terhadap notaris sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh menteri melalui majelis pengawas sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(110720)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14, serta penghapusan angka 4.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f, serta penambahan satu huruf.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 7.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d, dan penambahan satu huruf.
  5. Perubahan ketentuan Pasal 11.
  6. Perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
  7. Perubahan ketentuan Pasal 16.
  8. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 17.
  10. Perubahan ketentuan Pasal 19.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), serta penghapusan ayat (3).
  12. Perubahan ketentuan Pasal 22.
  13. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 32.
  14. Perubahan judul BAB V BAgian Kedua menjadi “Notaris Pengganti dan PEjabat Sementara Notaris”.
  15. Perubahan ketentuan Pasal 33.
  16. Penghapusan ketentuan Pasal 34.
  17. Perubahan ketentuan Pasal 35 ayat (1).
  18. Perubahan ketentuan Pasal 37.
  19. Perubahan ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5).
  20. Perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).
  21. Perubahan ketentuan Pasal 40 ayat (2).
  22. Perubahan ketentuan Pasal 41.
  23. Perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat(3), ayat (4), dan ayat (5), serta penambahan satu ayat.
  24. Perubahan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4), serta penambahan satu ayat.
  25. Perubahan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), serta penambahan satu ayat.
  26. Perubahan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), serta penambahan satu ayat.
  27. Perubahan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta penambahan satu ayat.
  28. Perubahan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan penambahan satu ayat.
  29. Perubahan ketentuan Pasal 54.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 60 ayat (1).
  31. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 63.
  32. Perubahan ketentuan Pasal 65.
  33. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66.
  34. Perubahan Judul BAB VIII menjadi “Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris”.
  35. Perubahan ketentuan Pasal 66 ayat (1), dan penambahan dua ayat.
  36. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67.
  37. Perubahan ketentuan Pasal 67 ayat (3) dan ayat (6).
  38. Perubahan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), serta penyisipan satu ayat di antara  ayat (2) dan ayat (3).
  39. Perubahan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf e.
  40. Perubahan ketentuan Pasal 81.
  41. Perubahan ketentuan Pasal 82 ayat (2), dan penambahan tiga ayat.
  42. Penghapusan ketentuan BAB IX.
  43. Perubahan ketentuan Pasal 88.
  44. Penyisipan dua Pasal di antara ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris (Pasal 2 – Pasal 14)
  3. BAB III Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan (Pasal 15 – Pasal 17)
  4. BAB IV Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris (Pasal 18 – Pasal 24)
  5. BAB V Cuti Notaris dan Notaris Pengganti (Pasal 25 – Pasal 35)
  6. BAB VI Honorarium (Pasal 36 – Pasal 37)
  7. BAB VII Akta Notaris (Pasal 38 – Pasal 65)
  8. BAB VIII Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Pasal 66)
  9. BAB IX Pengawasan (Pasal 67 – Pasal 81)
  10. BAB X Organisasi Notaris (Pasal 82 – Pasal 83)
  11. BAB XI Ketentuan Sanksi (Pasal 84 – Pasal 85)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 86 – Pasal Pasal 90)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 91 – Pasal 92)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117

Keterangan: diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Pers dan Wartawan

By: Rendra Topan

Membicarakan pers dan wartawan ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, akan mempunyai nilai kalau kedua sisi tersebut menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pers

Pengertian Pers

Pers menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah, lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Lembaga sosial yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pengertian tersebut di atas  haruslah berbadan hukum Indonesia, yang kemudian disebut dengan perusahaan pers, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Fungsi Pers

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi (Pasal 3 UU No.40 Tahun 1999).

Terhadap pers nasional dijamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dengan tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran, sejauh bertanggung jawab dengan berpedoman pada hak dan kewajiban pers itu sendiri.

Hak Pers

Hak pers meliputi, hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Hak pers ini disertai dengan kewajiban pers untuk memberikan peristiwa dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, pers juga wajib untuk melayani hak jawab dan hak koreksi.

Peranan Pers

Pers nasional mempunyai peranan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebagai berikut:

  1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
  2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
  3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
  4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
  5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Perusahaan pers dapat didirikan oleh setiap Warga Negara Indonesia, dengan keharusan berbadan hukum Indonesia. Sebuah perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambahkan dengan nama dan alamat percetakan.

Larangan Pers

Perusahaan pers dilarang untuk memuat iklan yang:

  • Merendahkan martabat suatu agama atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
  • Minuman keras, narkotika, psikotripika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Wartawan

Wartawan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Wartawan mempunyai kebebasan untuk memilih organisasi wartawan dan harus memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik, yang dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Dewan Pers

Untuk menjamin hubungan yang harmonis, serasi, dan seimbang antara perusahaan pers, wartawan, dan masyarakat, maka diperlukan sebuah organisasi atau wadah dengan istilah dewan pers.

Tujuan Dewan Pers

Dewan pers betujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut (Pasal 15 UU No. 49 Tahun 1999):

  1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
  2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
  3. Menetapkan dan mengawasi pengawasan kode etik jurnalistik.
  4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
  5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.
  6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
  7. Mendata perusahaan pers.

Keanggotaan Dewan Pers

Dewan pers beranggotakan dari beberapa elemen masyarakat yang terdiri dari:

  1. Wartawan yang dipilih dari organisasi wartawan.
  2. Pimpinan perusahaan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers.
  3. Tokok masyarakat, ahli di bidang pers dan/atau komunikasi wartawan, dan organisasi perusahaan pers.

Keanggotaan dewan pers ini ditetapkan dengan keputusan presiden, dengan masa keanggotan selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Sumber Dana Dewan Pers

Sumber pembiayaan dewan pers berasal dari:

  • organisasi pers, perusahaan pers, dan;
  • bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Demikian informasi secara garis besar mengenai organisasi pers dan profesi wartawan. (RenTo)(070319)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sistematika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Wartawan (Pasal 7 – Pasal 8)
  4. BAB IV Peranan Pers (Pasal 9 – Pasal Pasal 14)
  5. BAB V Dewan Pers (Pasal 15)
  6. BAB VI Pers Asing (Pasal 16)
  7. BAB VII Peran Serta Masyarakat (Pasal 17)
  8. BAB VIII Ketentuan Pidana (Pasal 18)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 19)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 20 – Pasal 21)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166