Hukum Positif Indonesia- Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawarat Rakyat (MPR), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Prsyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga Negara […]
Hukum Positif Indonesia- Tidak hanya presiden yang mempunyai staf khusus, wakil presiden juga memiliki staf khusus untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Staf khusus presiden diatur dalam ketentuan Pasal 17 – Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden […]
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden Pasal I Mengubah […]
Hukum Positif Indonesia- Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya selain dibantu oleh para Menteri, juga dibantu oleh utusan khusus presiden guna memperlancar tugas presiden, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 17 […]
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden Pasal I Perubahan […]
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden Pasal I Perubahan ketentuan […]
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden BAB I Utusan Khusus Presiden (Pasal 1 – Pasal 16) BAB II Staf […]
By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 […]
Hukum Positif Indonoesia- Kamis ini (31/10), Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas dengan topik “Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”, di Kantor Presiden, Jakarta. Berikut butir-butir Pengantar Presiden dalam rapat tersebut yang disadur […]
Hukum Positif Indonesia- Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas kedua, dengan topik “Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore. Berikut pengantar yang disampaikan Presiden Jokowi […]
Pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Presiden Terpilih Joko Widodo menyampaikan pidatonya bersempena dengan pelantikan tersebut. Berikut ini pidato Presiden Joko Widodo yang disadur dari akun twitter Sekretariat […]
Cerita Si Birong
