Tag Archives: POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Kampanye

By: Rendra Topan

Pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun tidak terlepas dari peranan semua pihak termasuk peran serta masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 66 – Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur secara khusus peranan pemerintah, TNI, dan POLRI dalam kampanye, dengan maksud agar pemilu terselenggara dengan baik sesuai dengan asas tertib, terbuka, proporsional dan efektif, serta asas kepastian hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Setiap peserta pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye yang dilaksanakan berdasarkan prinsip  jujur, terbuka dan dialogis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Adapun peranan pemerintah, TNI, dan POLRI adalah sebagai berikut:

Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam pemilu adalah sebagai berikut:

Termasuk dalam subjek pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan yang mempunyai peran, yaitu:

  1. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye,  dan tim kampanye  dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
  2. Dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Sedangkan peranan TNI dalam pemilu yaitu dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Peranan POLRI dalam pemilu adalah sebagi berikut:

  1. Dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
  2. Mengusulkan pembatalan atau penundaan kampanye kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pelaksana kampanye apabila tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan kampanye.
  3. Menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye yang tidak terdaftar di KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.
  4. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan tanpa persetujuan dari pelaksana kampanye, apabila pada saat keberangkatan atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas.

Peranan-peranan tersebut di atas agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana asas-asas pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan tahapan pemilu berlancar dengan tertib, aman dan damai. (RenTo)(240219)

SumberPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Secara lengkap pengertian kode etik profesi POLRI disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.

Jenis Etika Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk itu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, batasan atau ruang lingkup kode etik profesi POLRI meliputi :

  1. Etika Kenegaraan
  2. Etika Kelembagaan
  3. Etika Kemasyarakatan
  4. Etika Kepribadian

Etika Kenegaraan

Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan :

  1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pancasila.
  3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Kebhinekatunggalikaan.

Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Parsetya.

Etika Kelembagaan memuat pedoman perilaku anggota POLRI dalam hubungan :

  1. Tribrata sebagai pedoman hidup.
  2. Catur prasetya sebagai pedoman kerja.
  3. Sumpah janji anggota POLRI.
  4. Sumpah/janji jabatan.
  5. Sepuluh komitmen moral pada perubahan pola pikir.

Etika Kemasyarakatan

Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

Etika kemasyarakatan ini memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan :

  1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  2. Penegakkan Hukum.
  3. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
  4. Kearifan lokal, antara lain gotong-royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

Etika Kepribadian

Etika kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan anggota POLRI dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan :

  1. Kehidupan beragama.
  2. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum.
  3. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keempat etika yang tersebut di atas tentunya akan menimbulkan kewajiban dan larangan bagi anggota POLRI, dimana pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan itu akan menimbulkan sanksi atau hukuman setelah melalui tahapan proses penegakkan kode etik profesi POLRI.

Berkenaan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi POLRI yang diatur dalam BAB IV tentang Penegakkan Kode Etik Profesi POLRI Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentunya juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena kesemua aturan tersebut saling terkait satu sama lainnya. (RenTo)(100119)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Etika Profesi POLRI (Pasal 4 – Pasal 5)
  3. BAB III Kewajiban dan Larangan (Pasal 6 – Pasal 16)
  4. BAB IV Penegakkan Kode Etik Profesi Polri (Pasal 17 – Pasal 29)
  5. BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 30)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 31 – Pasal 32)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Kewajiban, Larangan dan Sanksi (Pasal 3 – Pasal 13)
  3. BAB III Penyelesaian Pelanggaran Disiplin (Pasal 14 – Pasal 32)
  4. BAB IV Pelaksanaan Penempatan dalam Tempat Khusus (Pasal 33)
  5. BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 34 –Pasal 35)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 36)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pemberhentian dengan Hormat (Pasal 2 – Pasal 10)
  3. BAB III Pemberhentian Tidak dengan Hormat (Pasal 11 – Pasal 14)
  4. BAB IV Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan dalam Dinas Aktif (Pasal 15 – Pasal 17)
  5. BAB V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 18)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 19)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 20)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5)
  2. BAB II Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 6 – Pasal 12)
  3. BAB III Tugas dan Wewenang (Pasal 13 – Pasal 19)
  4. BAB IV Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 20 – Pasal 30)
  5. BAB V Pembinaan Profesi (Pasal 31 – Pasal 36)
  6. BAB VI Lembaga Kepolisian Nasional (Pasal 37 – Pasal 40)
  7. BAB VII Bantuan, Hubungan, dan Kerjasama (Pasal 41 – Pasal 42)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 43)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 45)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2