Tag Archives: POLRI

Lembaga Negara

Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini.

Latar Belakang

Mengikuti pemberitaan pada beberapa media online yang bertemakan “petisi” penolakan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan pemangkasan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021 yang dianggap cukup besar oleh sekelompok orang tertentu karena pembayaran THR besarannya tidak termasuk nominal tunjangan kinerja. Hal ini berbeda dengan pembayaran THR yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 lalu, dimana pembayaran THR besarannya termasuk nominal tunjangan.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Petisi ini menarik perhatian penulis untuk menyampaikan pandangan hukum melalui artikel ini yang disampaikan secara yuridis normatif.

Tinjauan Pustaka

  • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Permasalahan

Memperhatian hal-hal tersebut di atas, menimbulkan beberapa pertanyaan dalam diri penulis, yaitu:

  1. Apakah isi petisi tersebut?
  2. Apakah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) besarannya termasuk nominal tunjangan kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis membahasnya secara yuridis normatif dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

Isi Petisi “THR”

Petisi mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah (surat) permohonan resmi kepada pemerintah

Untuk menjaga keakuratan informasi mengenai petisi yang dimaksud, maka penulis menampilkan kutipan tentang isi petisi melalui link change.org, dengan kutipan sebagai berikut:

Menteri Keuangan SMI telah memberikan statement bahwa THR dan Gaji-13 ASN Tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja.

(sumber:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210429094045-532-636278/thr-pns-2021-tanpa-tunjangan-kinerja-dan-insentif 

Hal ini berbeda dengan penyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan Gaji 13 ASN Tahun 2021 akan dibayar full dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana telah dilakukan di Tahun 2019

(sumber https://tirto.id/fXWf 

Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan. 

Melalui petisi ini, untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021, kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan Gaji-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja (atau tunjangan dengan nama lain yg berlaku di setiap K/L) sebagaimana yang sudah diterapkan di Tahun 2019.

Selain itu, petisi ini juga mendorong agar Anggota DPR meminta penjelasan & pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan Gaji-13 Tahun 2021 tersebut. 

Mari dukung dan sebarkan, agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa covid-19 dengan konsumsi dari ASN. 

Merdeka! 

Sumber: Petisi · THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019 · Change.org

Petisi ini pada intinya berisikan dukungan terhadap program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru, untuk itu meminta presiden melakukan peninjauan kembali terhadap besaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 agar memasukan unsur tunjangan kinerja dalam pembayarannya.

Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Negara

Penulis membandingakan isi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, dalam hal besaran pembayaran tunjangan hari raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai berikut:

  • Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  • Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan keluarga.
  • Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Penghasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019) Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  • Tunjangan bahaya.
  • Tunjangan resiko.
  • Tunjangan pengamanan.
  • Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  • Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  • Insentif khusus.
  • Tunjangan selisih penghasilan.
  • Tunjangan penghidupan luar negeri.
  • Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021

Dasar hukum pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, yang menyatakan:

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:

  • a. gaji pokok;
  • b. tunjangan keluarga;
  • c. tunjangan pangan; dan
  • d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

Komponen yang tidak termasuk dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

  • a. tunjangan kinerja;
  • b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
  • c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
  • d. insentif kinerja; e. insentif kerja;
  • f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
  • g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; h. tunjangan pengamanan;
  • i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  • j. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  • k. insentif khusus;
  • l. tunjangan khusus;
  • m. tunjangan pengabdian;
  • n. tunjangan operasi pengamanan;
  • o. tunjangan selisih penghasilan;
  • p. tunjangan penghidupan luar negeri;
  • q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
  • r. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Dengan membandingkan duah buah peraturan pemerintah sebagaimana tersebut di atas memang tidak disebutkan bahwa tunjangan kinerja termasuk dalam komponen besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara yang salah satunya adalah Pegawai Negeri SIpil (PNS).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

  • Petisi merupakan permohonan kepada pemerintah, dengan petisi yang menjadi judul artikel ini berarti penandatangan petisi berharap/bermohonan kepada pemerintah agar peninjauan kembali terhadap besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) memasukan komponen tunjangan kinerja.
  • Sesuai dengan dasar hukum yang menjadi dasar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 ini yaitu tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, disebutkan bahwa tunjangan kinerja tidak termasuk dalam komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Saran

Kepada para aparatur negara dalam hal ini khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Semoga aritkel singkat ini bermanfaat bagi yang membacanya, dan bisa dibagikan kepada yang memerlukan informasi mengenai hal ini. (RenTo)(040521)

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

Terdiri dari dua puluh pasal.

Diundangkan di Jakarta Tanggal 28 April 2021

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI

Hukum Positif Indonesia-

Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Senjata Api Nonorganik

Senjata Api Nonorganik mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya adalah senjata api yang bukan milik satuan TNI/POLRI dan sifatnya tidak otomatis penuh.

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik

Dalam hal senjata api nonorganik dibutuhkan beberapa perizinan, yaitu:

  • Pembelian.
  • Pemasukan.
  • Pengeluaran.
  • Kepemilikan.
  • Penguasaan pinjam pakai.
  • Penggunaan.
  • Penghibahan.
  • Pemindahan/mutasi.
  • Pengangkutan.
  • Perubahan dan Perbaikan.
  • Pemusnahan.

Izin Pembelian Senjata Api Nonorganik

Pembelian senjata api nonorganik adalah pengadaan senjata api non organic TNI/POLRI melalui produsen dalam negeri, dalam hal ini diperlukan perizinan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh perizinan dalam hal pembelian senjata api nonorganik tersebut adalah pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelejen Keamanan dengan melampirkan sebagai berikut:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, amunisi, peralatan keamanan yang dimohon;
  3. Data anggota Polsus/PPNS/Satpam;
  4. Data lokasi proyek/objek yang dikelola dengan menjelaskan ancaman yang dihadapi;
  5. Data senjata api yang sudah dimiliki;
  6. Rencana pendistribusian/tempat/objek penggunaan;
  7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
  8. Surat keterangan catatan kepolisian penanggung jawab; dan
  9. Rekomendasi dari:
    • Instansi pusat setingkat Dirjen/Direktur Utama (Dirut), untuk Polsus/PPNS;
    • Dirut perusahaan, untuk Satpam;
    • Kepala daerah provinsi/kabupaten dan kota, untuk Satpol PP; atau
    • Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bagi Satpam yang bertugas di kedutaan.

Izin Pemasukan Senjata Api Nonorganik

Pemasukan senjata api nonorganik adalah kegiatan mendatangkan senjata api nonorganic TNI/POLRI, amunisi dan peralatan kemanan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia.

Untuk memasukan senjata api non organik diperlukan izin pemasukan senjata api nonoreganik dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin pemasukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas senjata api non organik, amunisi, peralatan keamanan yang dimohon dan asal negara;
  3. Data anggota Polsus, PPNS, atau Satpam;
  4. Data lokasi proyek/objek yang dikelola dengan menjelaskan ancaman yang dihadapi;
  5. Data senjata api yang sudah dimiliki;
  6. Rencana pendistribusian/tempat/objek penggunaan;
  7. Foto kopi KTP penanggung jawab;
  8. Surat keterangan catatan kepolisian penanggung jawab; dan
  9. Rekomendasi dari:
    • Instansi pusat setingkat Dirjen/Direktur Utama (Dirut), untuk Polsus/PPNS;
    • Dirut perusahaan, untuk Satpam;
    • Kepala daerah provinsi/kabupaten dan kota, untuk Satpol PP; atau
    • Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bagi Satpam yang bertugas di kedutaan.

Izin Pengeluaran Senjata Api Nonorganik

Pengeluaran senjata api nonorganik adalah kegiatan memindahkan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia.

Untuk mengeluarkan senjata api non organik diperlukan izin pengeluaran dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin pengeluaran kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau peralatan keamanan yang dimohonkan dan alamat pengeluaran; dan
  3. Surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan.

Izin Kepemilikan Senjata Api Nonorganik

Untuk memiliki senjata api nonorganik diperlukan Izin kepemilikan dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin kepemilikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Fotokopi surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik dan Amunisi yang dimiliki;
  3. Surat keterangan catatan kepolisian; dan
  4. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (dua kali enam) masingmasing 2 (dua) lembar.

Izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api Nonorganik

Untuk penguasaan pinjam pakai senjata api nonorganic diperlukan izin penguasaan dengan mengajukan permohonan izin penguasaan pinjam pakai kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Surat perintah tugas dari pimpinan Polsus/PPNS/ Satpol PP/Satpam;
  3. Fotokopi buku pas senjata Api atau kartu izin kepemilikan;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Polsus/Satpam atau keputusan pengangkatan sebagai PPNS/Satpol PP;
  5. Fotokopi surat keterangan mahir menggunakan senjata api atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dari Polri;
  6. Fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
  7. Fotokopi surat hasil tes psikologi dari Polri;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  9. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; dan
  10. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar;  

Izin Penggunaan Senjata Api Nonorganik

Untuk menggunakan senjata api nonorganik diperlukan izin penggunaan permohonan sebagai berikut:

  • Penggunaan di wilayah Kepolisian Daerah setempat, pemohon mengajukan permohonan izin penggunaan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:
    • Surat permohonan;
    • Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
    • Data senjata api yang digunakan;
    • Fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan
    • Fotokopi Buku Pas senjata api.
  • Penggunaan di luar wilayah Kepolisian Daerah, pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:
    • Surat permohonan;
    • Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
    • Data senjata api yang digunakan;
    • Fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan
    • Fotokopi Buku Pas Senjata Api.

Izin Penghibahan Senjata Api Nonorganik

Untuk menghibahan senjata api nonorganik diperlukan izin penghibahan dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin penghibahan kepada Kepala Kepolisian Daerah dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Surat pernyataan hibah;
  3. Data Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan yang dihibahkan;
  4. Surat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah/proyek/objek vital; dan
  5. Fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan.

Izin Pemindahan/Mutasi Senjata Api Nonorganik

Untuk memindahkan senjata api nonorganik diperukan izin pemindahan/mutasi dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Data Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi, dan/atau Peralatan Keamanan yang akan dimutasikan;
  3. Fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan;
  4. Fotokopi KTP;
  5. Surat keputusan jabatan penanggung jawab Polsus/Satpam;
  6. Surat keterangan catatan kepolisian; dan
  7. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar.

Izin Pengangkutan Senjata Api Nonorganik

Untuk mengangkut senjata api nonorganik diperlukan Izin pengangkutan dengan mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
  3. Data senjata api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan didistribusikan; dan
  4. Fotokopi Buku Pas senjata api.

Izin Perubahan dan Perbaikan Senjata Api Nonorganik

Untuk merubah dan memperbaiki senjata api nonorganik diperlukan izin perubahan dan perbaikan dengan mengajukan permohonan rekomendasi perubahan dan perbaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan alasan perubahan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki;
  3. Fotokopi buku pas dan/atau Kartu izin kepemilikan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki; dan
  4. Berita acara hasil cek pisik yang dibuat oleh Kepolisian Daerah setempat.

Izin Pemusnahan Senjata Api Nonorganik

Untuk memusnahkan senjata api nonorganik diperlukan izin pemusnahan dengan mengajukan permohonan rekomendasi pemusnahan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Data senjata api yang dimusnahkan dan alasan pemusnahan serta tempat lokasi pemusnahan;
  3. Surat izin pemasukan dan/atau pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan;
  4. Fotokopi buku Pas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan dimusnahkan;
  5. Rekomendasi dari:
    • Kementerian Keuangan, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang merupakan barang milik negara; atau
    • Instansi/kementerian/lembaga penanggung jawab, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang bukan merupakan barang milik negara.
  6. Surat pernyataan dari pemilik senjata api non organik TNI/Polri, amunisi dan peralatan keamanan.

Seluruh atas surat permohonan yang diajukan untuk mendapatkan perizinan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan verifikasi oleh institusi yang berwenang untuk diterbit izin dan rekomendasi terhadap senjata api nonorganik TNI/POLRI. (RenTo)(111220)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya

Terdiri dari 37 Pasal.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. Menegakkan hukum; dan
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjabaran Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kemudian diuraikan lagi sebagai berikut:

  1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  9. Mencari keterangan dan barang bukti;
  10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Lainnya

Kewenangan lainnya yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Proses Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani proses pidana juga mempunyai kewenangan sebagai berikut:

  1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. Mengadakan penghentian penyidikan;
  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Maksud dari “tindakan lain” sebagaimana tersebut dalam angka 12 di atas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oeh Kepolisian Negara Republik Indonesia jika memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  5. Menghormati hak asasi manusia.

Disamping tugas dan kewenangan yang telah diuraikan di atas, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Memperhatikan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wilayah kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya adalah wilayah hukum tempat dimana ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(081220)

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kedudukan (Pasal 2)
  3. BAB III Fungsi, Tugas, dan Wewenang (Pasal 2 – Pasal 13)
  4. BAB IV Organisasi (Pasal 14 – Pasal 21)
  5. BAB V Tata Kerja (Pasal 22 – Pasal 25)
  6. BAB VI Pengangkatan dan Pemberhentian (Pasal 26 – Pasal 35)
  7. BAB VII Pembiayaan dan Hak Keuangan (Pasal 36 – Pasal 37)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 38 – Pasal 43)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 45)

Tabungan Perumahan Rakyat Sebagai Bentuk dan Tanggung Jawab Sosial Pemerintah

tapera, jaminan sosial

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai bentuk perwujudan dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tabungan Perumahan Rakyat

Tabungan perumahan rakyat mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Asas Tabungan Perumahan Rakyat

Adapun pelaksanaan tabungan perumahan rakyat didasarkan pada asas:

  1. Kegotongroyongan; bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka Panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta.
  2. Kemanfaatan; pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta untuk pembiayaan perumahan.
  3. Nirlaba; pengelolaan tabungan perumahan rakyat tidak untuk mencari keuntungan, tetapi mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana tabungan perumahan rakyat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta.
  4. Kehati-hatian; pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
  5. Keterjangkauan dan kemudahan; pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus dapat dijangkau dan mudah diakses oleh peserta.
  6. Kemandirian; hasil pemanfaatan tabungan perumahan rakyat dapat membentuk masyarakat yang mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni.
  7. Keadilan; hasil pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus dapat dinikmati secara proporsional oleh peserta.
  8. Keberlanjutan; kegiatan tabungan perumahan rakyat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan tabungan perumahan rakyat.
  9. Akuntabilitas; penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  10. Keterbukaan; akses informasi penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat diberikan secara lengkap, benar, dan jelas bagi peserta.
  11. Portabilitas; tabungan perumahan rakyat dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun pesserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  12. Dana amanat; dana yang terkumpul dari simpanan peserta dan hasil pemupukannya merupakan dana titipan kepada Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka pembiayaan perumahan bagi peserta.

Tujuan Tabungan Perumahan Rakyat

Tujuan tabungan perumahan rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

Peserta tabungan perumahan rakyat adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Peserta tabungan perumahan rakyat terdiri dari:

  1. Pekerja; adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pekerja mandiri; adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

Ketentuan Kepesertaan

Ketentuan kepesertaan tabungan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.
  2. Pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta.
  3. Baik pekerja maupun pekerja mandiri paling rendah berusia dua puluh tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar.

Berakhirnya Kepesertaan

Berakhirnya kepesertaan tabungan perumhan perumahan rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Telah pensiun bagi pekerja.
  2. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri.
  3. Peserta meninggal dunia.
  4. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

Dengan berakhirnya kepesertaan tabungan perumahan rakyat, maka peserta berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya, yangmana untuk hasil pemupukan diperoleh setelah dilakukannya pembagian secara prorata.

Pengembalian simpanan dan hasil pemupukan dilakukan paling lama tiga bulan setelah kepesertaan dinyatakan berakhir.

Pemanfaatan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Pemanfaatan tabungan perumahan rakyat diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yaitu; untuk pembiayaan perumahan bagi peserta, kecuali bagi peserta warga negara asing. Pembiayaan perumahan dimaksud adalah pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah yang besarannya ditentukan.

Pembiayaan perumahan bagi peserta tabungan perumahan rakyat dilaksanakan oleh bank atau perusahaan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan tabungan perumahan perumahan rakyat dibentuk organisasi Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai penanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan pengelolaan tabungan perumahan rakyat. (RenTo)(060620)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Pasal 2 – Pasal 39)
  3. BAB III Pengelolaan Sumber Daya Operasional dan Aset Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Pasal 40 – Pasal 46)
  4. BAB IV Hak dan Kewajiban (Pasal 47 – Pasal 50)
  5. BAB V Pelaporan dan Akuntabilitas (Pasal 51 – Pasal 52)
  6. BAB VI Sanksi Administratif (Pasal 53 – Pasal 62)
  7. BAB VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 63 – Pasal 68)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 69 – Pasal 70)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Pengelolaan Tapera (Pasal 4 – Pasal 31)
  4. BAB IV BP Tapera (Pasal 32 – Pasal 51)
  5. BAB V Pembinaan Pengelolaan Tapera (Pasal 52 – Pasal 59)
  6. BAB VI Pengelolaa Aset Tapera (Pasal 60 – Pasal 62)
  7. BAB VII Hak dan Kewajiban (Pasal 63 – Pasal 66)
  8. BAB VIII Pelaporan dan Akuntabilitas (Pasal 67 – Pasal 68)
  9. BAB IX Pengawasan dan Pemeriksaan (Pasal 69 – Pasal 71)
  10. BAB X Sanksi Administratif (Pasal 72)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 73 – Pasal 80)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 81 – Pasal 82)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru

Hukum Positif Indonesia-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru sebagai pedoman/panduan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Salah satu klausul yang disadur dari Surat Edaran Nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru adalah mengenai penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara.

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara tersebut adalah sebagai berikut:

Umum

  1. Pegawai aparatur sipil negara wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
  2. Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja pegawai aparatur sipil negara.

Fleksibilitas Lokasi Bekerja

Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui flesibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi pegawai aparatur sipil negara, yang meliputi:

  1. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office); pegawai aparatur sipil negara melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
  2. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work form home); pegawai aparatur sipil negara melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dimana pegawai aparatur sipil negara di tempatkan/ditugaskan pada instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Tugas Pejabat Pembina Kepegawaian

  1. Terhadap fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, pejabat pembina kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah:
  • Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan/atau di rumah/tempat tinggal (work from home) dengan memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing.
  • Menentukan pegawai aparatur sipil negara yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home).
  1. Pejabat pembina kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang berlokasi di wilayah dengan penetapan sosial berskala besar agar:
  • Menugaskan pegawai aparatur sipil negara untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan.
  • Mengatur pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dengan jumlah minimum pejabat/pegawai dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
  1. Pejabat pembina kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian/Lembaga/Daerah agar:

  1. Melakukan penyederhanaan proses bisnis standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  2. Mengutamakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.
  3. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.
  4. Memastikan bahwa ouput dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  5. Memperhatikan jarak aman (physical distancing), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara offline sesuai dengan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Perjalanan Dinas

Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia.
  2. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (physical distancing) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protocol kesehatan.

Pertimbangan Bekerja dari Rumah

Pertimbangan dalam menentukan pegawai aparatur sipil negara yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) adalah sebagai berikut:

  1. Jenis pekerjaan pegawai.
  2. Hasil penilaian kinerja pegawai.
  3. Kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi.
  4. Laporan disiplin pegawai.
  5. Kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai.
  6. Tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan pembatasan sosial berskala besar.
  7. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status orang dalam pemantauan/orang dalam pengawasan/dikonfirmasi positif COVID-19).
  8. Riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 hari kalender terakhir.
  9. Riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi ppsitif COVID-19 dalam 14 hari kalender terakhir.
  10. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, mencabut beberapa surat edaran sebelumnya dan menyatakan tidak berlaku berkenaan dengan penyeseuain sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru berlaku mulai 5 Juni 2020. (RenTo)(010620)