Tag Archives: PNS

Pegawai Negeri Sipil

Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Photo by Antonio Batiniu0107 on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kategori, Jenjang, Kategori, dan Akuntabilitas Jabatan Fungsional

Kedudukan dan Tanggung Jawab Jabatan Fungsional

Kedudukan jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Bertanggung jawab secara langsung dalam paragraph di atas maksudnya adalah disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.

Tugas Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional

Kategori dan jenjang jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

jenjang dari kategori jabatan fungsional tersebut diuraikan sebagai berikut:

Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian

Jenjang jabatan fungsional keahlian, terdiri atas:

  1. Ahli Utama; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
  2. Ahli madya; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
  3. Ahli muda; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
  4. Ahli pertama; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan

Jenjang jabatan Fungsional Keterampilan, terdiri atas:

  1. Penyelia; melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan.
  2. Mahir; melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan.
  3. Terampil; melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan.
  4. Pemula; melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam jabatan fungsional keteramilan.

Kriteria Jabatan Fungsional

Dalam hal pengelompokan jabatan pegawai negeri sipil, untuk jabatan fungsional mempunyai kriteria sebagai berikut:

  1. Fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas instansi pemerintah.
  2. Mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu.
  3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan komptensi.
  4. Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya.
  5. Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Akuntabilitas Jabatan Fungsional

Setiap pejabat fugnsional harus menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi terlaksananya:

  1. Pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi jabatan fungsional ahli.
  2. Pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi jabatan fungsional keterampilan.

Klasifikasi dan Penetapan Jabatan Fungsional

Klasifikasi jabatan fungsional didasarkan pada kesamaan:

  • Karakteristik.
  • Mekanisme.
  • Pola kerja.

Mengenai klasifikasi tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Setelah dilakukannya pengklasifikasian jabatan fungsional oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya usulan klasifikasi jabatan fungsional dari instansi pemerintah tersebut disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan.

Tata cara pengusulan dan penetapan jabatan fungsional untuk lebih jelasnya diatur dengan peraturan menteri.

Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan dilakukan melalui beberapa cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yaitu:

  • Pengangkatan pertama.
  • Perpindahan dari jabatan lain.
  • Penyesuaian.
  • Promosi

Selain cara pengangkatan yang tersebut di atas, pengangkatan ke dalam jabatan fungsional tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam hal ini diatur dengan peraturan presiden, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Persyaratan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian

Persyaratan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keahlian

Pengangkatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
  5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
  6. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Persyaratan tersebut di atas diperuntukan bagi pegawai negeri sipil untuk mengisi lowongan kebutuhan yang telah ditetapkan melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persyaratan Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keahlian

Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
  5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
  6. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang dua tahun.
  7. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  8. Berusia paling tinggi:
    • Lima puluh tiga tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda.
    • Lima puluh lima tahun untuk jabatan fungsional ahli madya.
    • Enam puluh tahun untuk jabatan fungsional ahli utama bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
  9. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian juga harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki.

Persyaratan Pengangkatan melalui Penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Keahlian

Pengangkatan melalui penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memilki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV.
  5. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang dua tahun.
  6. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  7. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian dilakukan apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan pada saat penetapan jabatan fungsional oleh menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Penyesuain hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu dua tahun sejak penetapan jabatan fungsional dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Persyaratan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Keterampilan

Persyaratan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan

Pengangkatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
  5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
  6. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui jalur ini merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang telah ditetapkan melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persyaratan Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
  5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
  6. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kuran dua tahun.
  7. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  8. Usia paling tinggi lima puluh tiga tahun.
  9. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui jalur ini harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki.

Persyaratan Pengangkatan melalui Penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan

Pengangkatan melalui penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara.
  5. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling singkat dua tahun.
  6. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  7. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui jalur ini dapat dilakukan apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pada saat penetapan jabatan fungsional oleh menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Penyesuaian hanya dapat dilaksanakan satu kali untuk paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal penetapan jabatan fungsional dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Promosi dalam Jabatan Fungsional Keahlian maupun Jabatan Fungsional Keterampilan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Promosi dalam Jabatan Fungsional Keahlian maupun Jabatan Fungsional Keterampilan harus memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

  1. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
  2. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  3. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui jalur ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki.

Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Tata Cara Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional

Tata cara pengakatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional dimulai pengusulan pengangkatan pertama tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, jabatan fungsional pemula, dan jabatan fungsional terampil.

Pengangkatan pertama ini ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Tata Cara Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional

Tata cara pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional ahli utama atau diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Untuk selanjutnya usulan pengangkatan tersebut ditetapkan oleh presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional ahli utama atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Tata Cara Pengangkatan melalui Penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional

Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional diawali dengan pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Tata Cara Pengangkatan melalui Promosi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional

Tata cara pengangkatan melalui promosi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri SIpil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional ahli utama atau diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Untuk selanjutnya usulan pengangkatan tersebut ditetapkan oleh presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional ahli utama, atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Selain itu, pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat didelegasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada pejabat yang ditunjuk dalam hal penetapan pengangkatan jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli madya.

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menutur agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh pejabat yang melantik dengan disaksikan oleh seorang rohaniwan dan dua orang saksi dalam suatu upacara khidmat.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Jabatan Fungsional

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

  1. Mengundurkan diri dari jabatan.
  2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
  4. Menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.
  5. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional.
  6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Jabatan Fungsional

Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan fungsional diuslkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan funsional ahli utama atau disulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Untuk selanjutnya usulan pemberhentian tersebut ditetapkan oleh presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dari jabatan fungsional ahli utama, atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dari jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Dalam hal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli madya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), penetapan pemberhentiannya dapat dikuasakan kepada pejabat lain dilingkungannya. (RenTo)(150122)

Jabatan Administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil

Photo by Anna Tarazevich on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Jabatan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenjang, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas Jabatan Administrasi

Jenjang dan Tanggung Jawab Jabatan Adminstrasi

Jenjang dan tanggung jawab jabatan administrasi terdiri atas:

  1. Jabatan administrator; Pejabat administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  2. Jabatan Pengawas; Pejabat pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana.
  3. Jabatan Pelaksana; Pejabat pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Akuntabilitas Jabatan Administrasi

Setiap jenjang jabatan administrasi sebagaimana tersebut di atas, pejabat yang bersangkutan harus menjamin akuntabilitas jabatan.

Akuntabilitas jabatan tersebut meliputi:

  1. Seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi jabatan administrator.
  2. Pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur, bagi jabatan pengawas.
  3. Kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi jabatan pelaksana.

Hal yang harus menjadi perhatian khusus adalah bahwa pejabat adminsitrasi dilarang rangkap jabatan dengan jabatan fungsional, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Persyaratan Pengangkatan Jabatan Administrasi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa jenjang jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Masing-masing jenjang mempunyai persyaratan dalam pengangkatannya. Persayaratan tersebut adalah sebagai berikut:

Persayaratan Pengangkatan Jabatan Administrator

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat dalam lingkup jabatan adminstrator adalah sebagai berikut:

  1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV (dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasl dari daerah tertinggal, perbatasan dan/atau terpencil, namun wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama lima tahun sejak diangkat dalam jabatan).
  3. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  4. Memliki pengalaman pada jabatan pengawas paling sedikit tiga tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
  5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  6. Memiliki komptensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja Pegawai Negeri SIpil di Instansinya.
  7. Sehat jasmani dan rohani.

Persayaratan tersebut di atas dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.

Persyaratan Pengangkatan Jabatan Pengawas

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat dalam lingkup jabatan pengawas adalah sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma II atau yang setara.
  3. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  4. Memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana palingkat empat tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
  5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  6. Memiliki kompetensi teknis, komptensi manajerial, dan komptensi sosial jultural sesuai standar komptensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansinya.
  7. Sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan Pengangkatan Jabatan Pelaksana

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat dalam lingkup jabatan pelaksana adalah sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah menengah lanjutan tingkat atas ata yang setara.
  3. Telah mengkuti dan lulu pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan pelatihan terintegrasi.
  4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  5. Memiliki komptensi teknis, komptensi manajerial, dan komptensi sosial kultural sesuai dengan standar komptensi yang ditetapkan.
  6. Sehat jasmani dan rohani.

Kompetensi sebagaimana yang tersebut dalam persyaratan untuk menjadi pejabat administrasi pada semua jenjang yang meliputi kompetensi teknis, kompetentsi manajerail, dan kompotensi sosial kultural dimaksudkan adalah sebagai berikut:

  1. Komptensi teknis; kompetensi ini diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
  2. Kompetensi manajerial; kompetensi ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
  3. Komptensi sosial kultural; kompetensi ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Tata Cara Pengangkatan Jabatan Adiministrasi pada Semua Jenjang bagi Pegawai Negeri Sipil

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat untuk jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan administrator yang lowong, dengan tata cara sebagai berikut:

  • Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrator kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah.
  • Pertimbangan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
    • Kompetensi.
    • Kualifikasi.
    • Syarat jabatan.
    • Penilaian atas prestasi kerja.
    • Kepemimpinan.
    • Kerja sama.
    • Kreativitas.
    • Tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan administrator.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal penetapan pengangkatan dalam jabatan administrasi dapat memberikuasa kepada pejabat di lingkungannya. Mengenai pemberian kuasa ini diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, jika Pengeri Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka diwajibkan untuk mengucapkan janji jabatan.

Mengenai bunyi sumpah dan janji jabatan tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan

Tata cara pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Pengambilan sumpah/janji jabatan dialkukan dalam suatu upacara khidmat.
  2. Pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk dilingkungannya masing-masing.
  3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sumpah/janji jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan dua orang saksi. Saksi yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jabatannya paling rendah sama dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengangkat sumpah/janji jabatan.
  4. Pengambilan sumpah/janji jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/pejabat yang ditunjuk mengucapakan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji jabatan yang dikuti oleh Pegawai Ngeri Sipil (PNS) yang mengangkat sumpah/janji jabatan.
  5. Pengambilan sumpah/janji jabatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengmabil sumpah/janji jabatan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengangkat sumpah/janji jabatan, dan saksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sumpah/janji jabatan administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pemberhentian dari Jabatan Administrasi

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan dari jabatan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengundurkan diri dari jabatan.
  2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
  4. Menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.
  5. Ditugaskan secara penuh di luar jalur jabatan administrasi.
  6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Administrasi

Pejabat dalam lingkup jabatan administrasi diberhentikan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dari jabatan administrasi diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau kuasanya (tata cara pemberian kuasa diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri) menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan administrasi.

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pengusulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk masuk ke dalam jabatan jabatan administrasi sesuai dengan jenjang yang ada terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diusulkan untuk dimasukan ke dalam jabatan administrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). (RenTo)(120122)

Rumpun Jabatan Fungsional Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Jabatan gunsional yang disampaikan dalam uraian ini dimaksudkan adalah jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Rumpun Jabatan Fungsional

Sebelum menyampaikan pengertian rumpun jabatan fungsional, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian jabatan fungsional.

Jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 87 Tauhn 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional adalah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Rumpun jabatan fungsional sendiri mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional

Rumpun jabatan fungsional perlu ditetapakn dengan tujuan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang diperlukan oleh penierintah dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.

Jenis Rumpun Jabatan Fungsional

Jenis rumpun jabatan fungsional diatur dalam  ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun tentang Rumpun Jabtan Fungsional.

Jenis rumpun jabatan fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk meiaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan jenis rumpun jabatan fungsional dilakukan dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jenis rumpun jabatan fungsional dibedakan menjadi:

  1. Rumpun Fisika, Kimia dan yang berkaitan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu fisika, astronomi, meteorologi, kimia, geologi dan geofisika.
  2. Rumpun Matematika, Statistika dan yang berkaitan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep teori matematika aktuaria atau konsep statistika dan mengaplikasikannya pada bidang teknik, ilmu pengetahuan alam dan sosial serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional ilmu matematika, statistika dan aktuaria.
  3. Rumpun Kekomputeran ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan, pengembangan dan peningkatan sistem yang berbasis komputer, pengembangan perangkat lunak, prinsip dan metode operasional, pemeliharaan kamus data dan sistem manajemen database untuk menjamin integritas dan keamanan data; serta membantu pengguna komputer dan perangkat lunak standar, mengontrol dan mengoperasikan komputer dan peralatannya; melaksanakan tugas-tugas pemrograman yang berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak.
  4. Rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan penelitian, meningkatkan dan mengembangkan konsep, teori dan metode operasional, menerapkan pengetahuan dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional di bidang arsitektur, dan teknologi serta efisiensi dalam proses produksi.
  5. Rumpun Penelitian dan Perekayasaan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional yang berhubungan dengan bidang penelitian dan perekayasaan dan melakukan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan perekayasaan.
  6. Rumpun Ilmu Hayat; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteorologi, biokimia, fisiologi, citologi, genetika, agronomi, fatologi atau farmakologi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi dan kehutanan.
  7. Rumpun Kesehatan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
  8. Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional disiplin ilmu khusus di bidang pendidikan tinggi, melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan tinggi disamping penyiapan buku dan tulisan ilmiah.
  9. Rumpun Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran pada Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus serta mengajar anak-anak atau orang dewasa yang cacat fisik dan cacat mental atau mempunyai kesulitan belajar pada tingkat pendidikan tertentu.
  10. Rumpun Pendidikan Lainnya; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan dan pelatihan yang tidak berhubungan dengan pengajaran sekolah formal, memberikan saran tentang metode dan bantuan pengajaran, menelaah serta memeriksa hasil kerja yang telah dicapai oleh guru dalam penerapan kurikulum, memberikan pelatihan penggunaan teknologi tinggi.
  11. Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan pemotretan; mengontrol gambar yang bergerak dan video kamera dan peralatan lain untuk merekam dan menyempurnakan citra dan suara, mengontrol penyiaran dan sistim alat telekomunikasi; mengontrol penggunaan alat untuk keperluan diagnosa medis dan perawatan.
  12. Rumpun Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas memberi komando dan menavigasi kapal serta pesawat, melaksanakan fungsi teknis untuk menjamin efisiensi dan keselamatan pelayaran serta penerbangan.
  13. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan, keselamatan proses produksi, barang dan jasa yang dihasilkan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik.
  14. Rumpun Akuntan dan Anggaran adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, penyeliaan atau melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan akuntansi, anggaran dan manajemen keuangan.
  15. Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam analisis kecenderungan pasar di bidang keuangan dan devisa, menaksir nilai komoditi, real estate atau properti lain atau menjual lewat lelang atas nama Pemerintah.
  16. Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas memberlakukan dan menerapkan peraturan perundangan pemerintah yang berhubungan dengan batas negara, pajak-pajak, jaminan sosial, ekspor dan impor barang, pembentukan usaha, pendirian gedung serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah.
  17. Rumpun Manajemen; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang peningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya manajemen.
  18. Rumpun Hukum dan Peradilan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian saran dan konsultasi pada para klien tentang aspek hukum, penyelidikan kasus, pelaksanaan peradilan.
  19. Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, pengadministrasian, penyeliaan, serta pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengatalogan, registrasi dari hak cipta, penetapan hak paten, pendaftaran merek dagang sesuai dengan aturan yang berlaku.
  20. Rumpun Penyidik dan Detektif; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas menyelidiki fakta yang berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan pihak yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang diduga berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yang mencurigakan di perusahaan, toko ataupun di tempat umum.
  21. Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan benda yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan.
  22. Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan filosofi, sosiologi, psikologi dan ilmu sosial lainnya; memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan keluarga dalam masyarakat.
  23. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi, dan arkeologi serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhuhungan dengan pekerjaan penerangan kepada masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda bersejarah (museum).
  24. Rumpun Keagamaan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya.
  25. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perumusan, pengevaluasian, penganalisisan serta penerapan kebijaksanaan di bidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional.

Uraian di atas merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam menentukan nomenklatur jabatan fungsional pada tahapan berikutnya. (RenTo)(100122)

Anggaran Dasar Koprs Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Nama, Sifat, Waktu, dan Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Dasar, Fungsi, dan Kedaulatan Organisasi (Pasal 5 – Pasal 7)
  4. BAB IV Visi, Misi, dan Program (Pasal 8 – Pasal 10)
  5. BAB V Jati Diri, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut (Pasal 11)
  6. BAB VI Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban (Pasal 12 – Pasal  14)
  7. BAB VII Kepengurusan (Pasal 15 – Pasal 16)
  8. BAB VII Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan, dan Penasehat Nasional (Pasal 17 – Pasal 21)
  9. BAB IX Dewan Pengurus dan Penasehat Provinsi (Pasal 22 – Pasal Pasal 23)
  10. BAB X Dewan Pengurus dan Penasehat Kabupaten/Kota/Kotamadya (Pasal 24 – Pasal 25)
  11. BAB XI Pengurus dan Penasehat Kecamatan/Distrik (Pasal 26 – Pasal 27)
  12. BAB XII Pengurus dan Penasehat Desa/Kelurahan (Pasal 28 – Pasal 29)
  13. BAB XIII Pengurus dan Penasehat Unit dan Sub Unit Nasional (Pasal 30 – Pasal Pasal 34)
  14. BAB XIV Pengurus dan Penasehat Unit Provinsi (Pasal 35 – Pasal 36)
  15. BAB V Pengurus dan Penasehat Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya (Pasal 37 – Pasal 38)
  16. BAB XVI Musyawarah dan Rapat Kerja (Pasal 39 – Pasal 50)
  17. BAB XVIII Keuangan (Pasal 51)
  18. BAB XVIII Laporan dan Pertanggungjawaban (Pasal 52 – Pasal 53)
  19. BAB XIX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 54)
  20. BAB XX Penutp (Pasal 55)

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Terdiri dari tiga pasal, ditetapkan di Jakarta, 4 Nopember 2010.

Terdiri dari tiga pasal, ditetapkan di Jakarta, 4 Nopember 2010.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Penyelenggaraan Gerakan PKK (Pasal 2 – Pasal 16)
  3. BAB III Peran Serta Masyarakat (Pasal 17)
  4. BAB IV Pendanaan (Pasal 18)
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 19)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal I

  1. Mengubah ketentuan Pasal 3.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 4.
  3. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2).
  4. Mengubah ketentuan Pasal 8.
  5. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (1).
  6. Menghapus ketentuan Pasal 11.
  7. Mengubah ketentuan Pasal 12 lama menjadi ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ayat (3).
  8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama menjadi ketentuan Pasal 12 baru.
  9. Mengubah ketentuan Pasal 14 lama menjadi ketentuan Pasal 13 baru.
  10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama menjadi ketentuan Pasal 14 baru.
  11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama menjadi ketentuan Pasal 15 baru.
  12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama menjadi ketentuan Pasal 16 baru.
  13. Penambahan satu pasal yang dijadikan ketentuan Pasal 17 baru.

Pasal II

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Terdiri dari 23 pasal.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Upaya Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara

Photo by Nicola Barts on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelanggaran hak dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan upaya administratif. Untuk itu pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Mengenai pengertian upaya administratif dan hal lainnya berkenaan dengan upaya administratif disampaikan dalam uraian ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap keputusan Pajabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau keputusan pejabat.

Kategori Upaya Administratif

Upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara upaya administrative dibedakan menjadi:

  • Keberatan.
  • Banding Administratif

Keberatan

Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selain pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

Objek Keberatan

Hal-hal yang mnejadi objek keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Adapun hal yang menjadi objek keberatan tersebut adalah:

  • Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), keberatan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Keputusan Pejabat, keberatan diajukan kepada atasan pejabat.

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Mengenai tata cara penyelesaian keberatan atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Tata cara penyelesaian keberatan tersebut dibedakan menjadi:

  • Penyelesaian keberatan atas putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Penyelesaian keberatan atas putusan pejabat.

Penyelesaian Keberatan atas Putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagai  berikut:

  • diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
  • Keberatan sebagaimana diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
  • Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud (jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja), maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menerima keberatan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
  • Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak mengambil keputusan, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
  • Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian Keberatan atas Putusan Pejabat

Tata cara penyelesaian keberatan atas putusan pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  • Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada pejabat.
  • Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu dimakasud, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan keberatan.
  • Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud wajib dibuat oleh pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
  • Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
  • Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
  • Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Pejabat tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
  • Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
  • Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
  • Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
  • Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat.
  • Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Banding Administratif

Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengenai pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terhadap banding administratif ditindaklanjuti oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) selaku badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

Objek Banding Administratif

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan banding administratif atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) merupakan objek banding administratif. Bentuk keputusan dimaksud berupa:

  • Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  • Pemutusan kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tata Cara Penyelesaian Banding Administraitf

Tata cara penyelesaian banding administratif atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

  • Banding administratif diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Surat penetapan sebagaimana dimaksud, ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
  • Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.
  • Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain.
  • Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.
  • Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).

Persidangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Tata cara persidangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Adapun tata cara persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), didahului dengan pra-sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Pra-sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Dalam hal anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana dimaksud berhalangan, anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  • Berdasarkan pelaksanaan pra-sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) merumuskan saran putusan pra-sidang untuk dibawa dalam sidang BPASN.
  • Sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana dimaksud, dinyatakan sah jika dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Dalam hal anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana dimaksud berhalangan, anggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  • Sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Berkenaan dengan keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) terdapat hal-hal  yang harus diperhatikan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 18, yaitu:

  • Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) ditetapkan oleh Ketua, dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
  • Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan BPASN disampaikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas atas keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara berlaku secara mutatis mutandis terhadap Upaya Administratif bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaduan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat yang tidak melaksanakan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (RenTo)(101121)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Upaya Administratif (Pasal 2 – 20)
  3. BAB III Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Pasal 21 – Pasal 27)
  4. BAB IV Hak Kepegawaian Pegawai Apartur Sipil Negara yang Mengajukan Banding Administratif (Pasal 28 – Pasal 29)
  5. BAB V Pendanaan (Pasal 30)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 31 – Pasal 34)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175