Tag Archives: PILKADA

Pemiilihan Kepala Daerah

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PERPPU NO. 1/2014PERPPU NO. 2/2020
Pasal 120  

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.
Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120
 
(1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.  

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.  

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal l22A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 122A  

(1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.  

Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 201A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 201A  

(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

(3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.
rendratopan.com

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193

Keterangan: Mengubah;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 120.
  2. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123.
  3. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202.

Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2 (dua) Pasal Penyebab Pembatalan Petahana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Petahana sebagai pasangan kepala daerah terpilih dapat dibatalkan pencalonannya sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota untuk periode berikutnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pembatalan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat 3 dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Hal-Hal yang Menyebabkan Pembatalan

Mengenai hal yang menyebabkan pembatalan petahana sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
  2. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pergantian pejabat tetap dapat dilakukan oleh petahana walaupun kurang batas waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan setelah mendapat izin tertulis dari menteri.

Berikut ini disampaikan isi Pasal dimaksud:

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu  6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Sanksi

Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Sanksi Lainnya

Selain dapat dibatalkan pencalonannya, petahana juga dapat dipidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa, “setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar Pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. (RenTo)(080620)

Dasar Hukum Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Hukum Positif Indonesia-

Penundaan tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dasar Hukum Penundaan

Berdasarkan perubahan ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa alasan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak adalah sebagai berikut:

  1. Terjadinya kerusuhan pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.
  2. Terjadinya gangguan keamanan pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.
  3. Terjadinya bencana alam pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.
  4. Terjadinya bencana nonalam pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.
  5. Gangguan lainnya pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.

Tata Cara Penundaan

Tata cara penundaan pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 122A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

  1. Dilakukan atas persetujuan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  2. Berdasarkan persetujuan bersama, kemudian pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan.

Secara teknis mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak diatur lebih lanjut dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Setelah dilakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah pada waktu yang telah yang telah disepakati bersama, apabila masih belum dapat dilaksanakan maka dilakukan penundaan kembali terhadap tahapan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(060520)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 120.
  2. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123.
  3. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128

Keterangan: mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Pemilihan Kepala Daerah: 19 (Sembilan Belas) Persyaratan Calon Kepala Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dasar Hukum Persyaratan Calon Kepala Daerah

Persyaratan calon kepala daerah di Indonesia baik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengikuti pemilihan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2016 menyebutkan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota”.

Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2016 dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengikuti atau menjadi peserta pemilihan kepala daerah selama memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Calon Kepala Daerah

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2016 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
  4. Berusia paling rendah 30 Tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota.
  5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
  6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
  7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
  9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
  10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
  11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  12. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
  13. Belum pernah menjadi sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.
  14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.
  15. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
  16. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota.
  17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
  18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
  19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Hal-hal sebagaimana tersebut di atas merupakan  syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana persyaratan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (RenTo)(250120)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 7.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b.
  3. Penyisipan satu hutuf ketentuan Pasal 10 di antara huruf b dan c.
  4. Penyisipan satu ayat kentenutan Pasal 16 di antara ayat (1) dan Ayat (2).
  5. Perubahan ketentuan Pasal 19.
  6. Perubahan penjelasan Pasal 20 huruf c.
  7. Penyisipan satu ayat  ketentuan Pasal 21 di antara ayat (1) dan ayat (2).
  8. Perubahan ketentuan Pasal 22B.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 30.
  10. Perubahan ketentuan Pasal 33 huruf b.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 40.
  12. Penyisipan pasal di antara kentuan Pasal 40 dan Pasal 41.
  13. Perubahan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).
  14. Penyisipan satu ayat ketentuan Pasal 42 di antara ayat (4) dan ayat (5), dan satu ayat di antara ayat (5) dan ayat (6).
  15. Perubahan ketentuan Pasal 45.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 48.
  17. Perubahan ketentuan Pasal 54.
  18. Penyisipan empat pasal di antara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55.
  19. Perubahan ketentuan Pasal 57 ayat (2).
  20. Perubahan ketentuan Pasal 58.
  21. Perubahan ketentuan Pasal 59.
  22. Perubahan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).
  23. Perubahan ketentuan Pasal 63 ayat (2).
  24. Penyisipan dua ayat ketentuan Pasal 65 di antara ayat (2) dan ayat (3).
  25. Perubahan ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (4).
  26. Perubahan ketentuan Pasal 70.
  27. Perubahan ketentuan Pasal 71.
  28. Perubahan ketentuan Pasal 73.
  29. Perubahan ketentuan Pasal 74.
  30. Penyisipan dua ayat ketentuan Pasal 85 di antara ayat (2) dan ayat (3).
  31. Penambahan satu ayat ketentuan Pasal 107.
  32. Penambahan satu ayat ketentuan Pasal 109.
  33. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134.
  34. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 135 dan Pasal 136.
  35. Perubahan ketentuan Pasal 144.
  36. Perubahan ketentuan Pasal 146.
  37. Perubahan ketentuan Pasal 152.
  38. Perubahan ketentuan Pasal 153.
  39. Perubahan ketentuan Pasal 154.
  40. Perubahan ketentuan Pasal 156.
  41. Perubahan ketentuan Pasal 157.
  42. Perubahan ketentuan Pasal 158.
  43. Perubahan ketentuan Pasal 160A.
  44. Perubahan ketentuan Pasal 162 ayat (3).
  45. Perubahan ketentuan Pasal 163.
  46. Perubahan ketentuan Pasal 164.
  47. Penyisipan dua pasal di antara Pasal 164 dan 165.
  48. Perubahan ketentuan Pasal 165.
  49. Penghapusan ketentuan Pasal 166 ayat (2).
  50. Perubahan ketentuan Pasal 173.
  51. Perubahan ketentuan Pasal 174.
  52. Perubahan ketentuan Pasal 176.
  53. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 177 dan Pasal 178.
  54. Penyisipan delapan pasal di antara Ketentuan Pasal 178 dan Pasal 179.
  55. Perubahan ketentuan Pasal 180.
  56. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 182 dan Pasal 183.
  57. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 185 dan Pasal 186.
  58. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 186 dan Pasal 187.
  59. Penyisipan empat pasal di antara ketentuan Pasal 187 dan Pasal 188.
  60. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 190 dan Pasal 191.
  61. Perubahan ketentuan Pasal 193.
  62. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 193 dan Pasal 194.
  63. Penghapusan ketentuan Pasal 196.
  64. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 198 dan Pasal 199.
  65. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 200 dan Pasal 201.
  66. Perubahan ketentuan Pasal 201.
  67. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 205A dan Pasal 206.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130

Keterangan:Mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

By: Rendra Topan

Telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan, yaitu:

  1. Tahapan Persiapan
  2. Tahapan Penyelenggaraan
  3. Tugas Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, meliputi:

  1. Perencanaan program dan anggaran.
  2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
  3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
  4. Pembentukan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS)
  5. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
  6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
  7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
  8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaran pemilihan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, meliputi:

  1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
  2. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
  3. Penelitian persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
  4. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
  5. Pelaksanaan kampanye.
  6. Pelaksanaan pemungutan suara.
  7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
  8. Penetapan calon terpilih.
  9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.
  10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Kedua tahapan tersebut di atas baik tahapan persiapan maupun tahapan penyelenggaraan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Tugas Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain:

  1. KPU provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada DPRD provinsi dan KPU dengan tembusan kepada presiden melalui menteri.
  2. KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota kepada DPRD kabupaten/kota  dengan tembusan kepada KPU provinsi dan gubernur, yang nantinya oleh KPU provinsi akan diteruskan kepada KPU dan oleh gubernur akan diteruskan kepada menteri.

Tugas dari KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (RenTo)(210719)

Asas dan Prinsip Pemilihan Kepala Daerah

By: Rendra Topan

Pembagian wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur untuk provinsi, dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengantar

Kepala daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dipilih berdasarkan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah provinsi terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, sedangkan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa yang dimaksud dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Asas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Asas pelaksanan pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah :

  1. Langsung
  2. Umum
  3. Bebas
  4. Rahasia
  5. Jujur
  6. Adil

Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemilihan diselenggarankan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Baca juga: Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Pasal 2 – Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (RenTo)(210719)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Prinsip Prinsip Pelaksanaan (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Persyaratan Calon (Pasal 7)
  4. BAB IV Penyelenggara Pemilihan (Pasal 8 – Pasal 36)
  5. BAB V Pendaftaran Bakal Calon (Pasal 37)
  6. BAB VI Uji Publik (Pasal 38)
  7. BAB VII Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota (Pasal 39 – Pasal 47)
  8. BAB VIII Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon (Pasal 48 – Pasal 50)
  9. BAB IX Penetapan Calon (Pasal 51 – Pasal 55)
  10. BAB X Hak Memilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (Pasal 56 – Pasal 62)
  11. BAB XI Kampanye (Pasal 63 – Pasal 76)
  12. BAB XII Perlengkapan Pemilihan (Pasal 77 – Pasal 83)
  13. BAB XIII Pemungutan Suara (Pasal 84 – Pasal 97)
  14. BAB XIV Penghitungan Suara (Pasal 98 – Pasal 111)
  15. BAB XV Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang (Pasal 112 – Pasal 119)
  16. BAB XVI Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan (Pasal 120 – Pasal 122)
  17. BAB XVII Pemantau (Pasal 123 – Pasal 131)
  18. BAB XVIII Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 131 – Pasal 133)
  19. BAB XIX Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan (Pasal 134 – Pasal 135)
  20. BAB XX Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan (Pasal 136 – Pasal 159)
  21. BAB XXI Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan (Pasal 160 – Pasal 165)
  22. BAB XXII Pendanaan (Pasal 166)
  23. BAB XXIII Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota (Pasal 167 – Pasal 176)
  24. BAB XXIV Ketentuan Pidana (Pasal 177 – Pasal 198)
  25. BAB XXV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 199)
  26. BAB XXVI Ketentuan Peralihan (Pasal 200 – Pasal 204)
  27. BAB XXVIII Ketentuan Penutup (Pasal 205 – Pasal 206)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345

Keterangan:Ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015