Tag Archives: Perumahan dan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung (Pasal 3 – Pasal 12)
  3. BAB III Standar Teknis Bangunan Gedung (Pasal 13 – Pasal 249)
  4. BAB IV Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Pasal 250 – Pasal 327)
  5. BAB V Peran Masyarakat (Pasal 328 – Pasal 335)
  6. BAB VI Pembinaan (Pasal 336 – Pasal 345)
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 346)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 347 – Pasal 349)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Standar Kinerja Arsitek (Pasal 2 – Pasal 29)
  3. BAB III Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek (Pasal 30 – Pasal 38)
  4. BAB IV Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi (Pasal 39 – Pasal 40)
  5. BAB V Tata Cara Alih Keahlian dan Alih Pengetahuan Arsitek Asing (Pasal 51 – Pasal 55)
  6. BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif (Pasal 56 – Pasal 68)
  7. BAB VII Pembinaan Arsitek (Pasal 69 – Pasal 73)
  8. BAB VIII Pengabdian Masyarakat (Pasal 74)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 75)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 76)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 6.
  3. Penyisipan dua puluh pasal di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 8.
  5. Perubahan ketentuan Pasal 9.
  6. Perubahan ketentuan Pasal 11.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 12.
  8. Perubahan ketentuan Pasal 20 ayat (1).
  9. Perubahan ketentuan Pasal 22.
  10. Penyisipan empat pasal di antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 28.
  12. Penyisipan sebelas pasal di antara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29.
  13. Penyisipan sepuluh pasal di antara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30.
  14. Perubahan ketentuan Pasal 30.
  15. Penyisipan tiga belas pasal di anatar ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 41.
  17. Penyisipan delapan belas pasal di antara ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42.
  18. Penambahan sebelas pasal di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43.
  19. Perubahan ketentuan Pasal 43.
  20. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52.
  21. Perubahan ketentuan Pasal 59.
  22. Perubahan ketentuan Pasal 61.
  23. Perubahan ketentuan PAsal 64.
  24. Penambahan delapan pasal di antara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71.
  25. Perubahan ketentuan Pasal 72 ayat (2).
  26. Penambahan satu pasal di antara ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75.
  27. Perubahan ketentuan Pasal 77.
  28. Perubahan ketentuan Pasal 84.
  29. Penambahan tiga puluh tujuh pasal di antara ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 85.
  31. Penyisipan delapan belas pasal di antara ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86.
  32. Perubahan ketentuan Pasal 97 ayat (2).
  33. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124.
  34. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 150 dan Pasal 151.
  35. Perubahan ketentuan Pasal 152.
  36. Perubahan ketentuan Pasal 153.
  37. Perubahan ketentuan Pasal 154.
  38. Penyisipan dua pasal di antara ketenuan Pasal 154 dan Pasal 155.
  39. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158.
  40. Perubahan ketentuan Pasal 161.
  41. Perubahan ketentuan Pasal 163.
  42. Perubahan ketentuan Pasal 164.
  43. Penyisipan satu pasal di antara ketenuan Pasal 168 dan Pasal 169.
  44. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 176 dan PAsal 177.
  45. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 178 dan Pasal 179.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Tanggung Jawab dan Kewenangan (Pasal 3 – Pasal 10)
  3. BAB III Struktur Usaha dan Segementasi Pasar Jasa Konstruksi (Pasal 11 – Pasal 43)
  4. BAB IV Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi (Pasal 44 – Pasal 96)
  5. BAB V Pembinaan (Pasal 97 – Pasal 137)
  6. BAB VI Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat (Pasal 138 – Pasal 150)
  7. BAB VII Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (Pasal 151 – Pasal 174)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 175 – Pasal 176)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 177 – Pasal 179)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Jenis dan Manfaat Rumah Susun (Pasal 3 – Pasal 5)
  3. BAB III Penyediaan Rumah Susun (Pasal 6 – Pasal 15)
  4. BAB IV Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun serta Pengubahannya (Pasal 16 – Pasal 18)
  5. BAB V Standar Pembangunan Rumah Susun (Pasal 19)
  6. BAB VI Pendayagunaan Tanah Wakaf untuk Rumah Susun Umum (Pasal 20 – Pasal 25)
  7. BAB VII Pemisahan RUmah Susun (Pasal 26 – Pasal 31)
  8. BAB VIII Stndar Pelayanan Minimal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Pasal 32 – Pasal 36)
  9. BAB IX Penguasaan Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Khusus (Pasal 37 – Pasal 40)
  10. BAB X Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (Pasal 41 – Pasal 49)
  11. BAB XI Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (Pasal 50 – Pasal 68)
  12. BAB XII Penyewaan Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara (Pasal 69 – Pasal 70)
  13. BAB XIII Pengalihan, Kriteria dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Kepemilikan Rumah Susun Umum (Pasal 71 – Pasal 73)
  14. BAB XIV Pengelolaan Rumah Susun, Masa Transisi, dan Tata Cara Penyerahan Pertama Kali (Pasal 74 – Pasal 84)
  15. BAB XV Perizinan Berusaha Badan Hukum Pengelolaan Rumah Susun (Pasal 85)
  16. BAB XVI Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Pasal 86 – Pasal 103)
  17. BAB XVII Peningkatan Kualitas Rumah Susun (Pasal 104 – Pasal 116)
  18. BAB XVIII Pengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun (Pasal 117 – Pasal 121)
  19. BAB XIX Bentuk dan Tata Cara Pemberian Isentif kepada Pelaku Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus serta Bantuan dan Kemudahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pasal 122 – Pasal 132)
  20. BAB XX Sanksi Administratif, Tata Cara, dan Besaran Denda Administratif (Pasal 133 – Pasal 147)
  21. BAB XXI Ketentuan Penutup (Pasal 148 – Pasal 149)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 14.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 15.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 17.
  5. Perubahan ketentuan Pasal 18.
  6. Perubahan ketentuan Pasal 21.
  7. Penyisipan sepuluh pasal di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22.
  8. Perubahan ketentuan Pasal 22.
  9. Penyisipan tiga belas pasal di antara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23.
  10. Penyisipan satu paragraf dan tiga pasal pada ketentuan Pasal 22 di antara paragraph 2 dan paragraf 3.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (2); penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 31.
  12. Penghapusan ketentuan Pasal 32.
  13. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 127 dan Pasal 128.
  14. Perubahan ketentuan Pasal 128.
  15. Perubahan ketentuan Pasal 129.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 130.
  17. Perubahan ketentuan Pasal 131.
  18. Perubahan ketentuan Pasal 132.
  19. Perubahan ketentuan Pasal 133.
  20. Perubahan ketentuan Pasal 134.
  21. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135.
  22. Perubahan ketentuan Pasal 135.
  23. Perubahan ketentuan Pasal 136.
  24. Perubahan ketentuan Pasal 137.
  25. Perubahan ketentuan Pasal 138.
  26. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139.
  27. Perubahan ketentuan Pasal 139.
  28. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 142 dan Pasal 143.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5)
  2. BAB II Penyelenggaraan Perumahan (Pasal 6 – Pasal 46)
  3. BAB III Penyelengaraan Kawasan Permukiman (Pasal 47 – Pasal 89)
  4. BAB IV Keterpaduan Prasarana, Sarna, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pasal 90 – Pasal 91)
  5. BAB V Pemeliharaan dan Perbaikan (Pasal 92 – Pasal 101)
  6. BAB VI Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Pasal 102 – Pasal 121)
  7. BAB VII  Konsolidasi Tanah (Pasal 122 – Pasal 127)
  8. BAB VIII Sanksi Administratif (Pasal 128 – Pasal 139)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 140)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 141 – Pasal 143)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Ruang Lingkup (Pasal 3)
  3. BAB III Hak Pengelolaan (Pasal 4 – Pasal 18)
  4. BAB IV Hak Guna Usaha, Hak Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Pasal 19 – Pasal 66)
  5. BAB V Satuan Rumah Susun (Pasal 67 – Pasal 73)
  6. BAB VI Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah (Pasal 74 – Pasal 83)
  7. BAB VII Pendaftaran Tanah (Pasal 84 – Pasal 99)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 100 – 101)
  9. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 102 – Pasal 103)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Tanggung Jawab dan Kewenangan (Pasal 4 – Pasal 10)
  4. BAB IV Usaha Jasa Konstruksi (Pasal 11 – Pasal 38)
  5. BAB V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Pasal 38 – Pasal 58)
  6. BAB VI Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi (Pasal 59 – Pasal 67)
  7. BAB VII Tenaga Kerja Konstruksi (Pasal 68 – Pasal 75)
  8. BAB VIII Pembinaan (Pasal 76 – Pasal 82)
  9. BAB IX Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Pasal 83)
  10. BAB X Partisipasi Masyarakat (Pasal 84 – Pasal 87)
  11. BAB XI Penyelesaian Sengketa (Pasal 88)
  12. BAB XII Sanksi Administratif (Pasal 89 – Pasal 102)
  13. BAB XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 103)
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 104 – Pasal 106)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Pembinaan (Pasal 5 – Pasal 11)
  4. BAB IV Tugas dan Wewenang (Pasal 12 – Pasal 18)
  5. BAB V Penyelenggaraan Perumahan (Pasal 19 – Pasal 55)
  6. BAB VI Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman (Pasal 56 – Pasal 85)
  7. BAB VII Pemeliharaan dan Perbaikan (Pasal 86 – Pasal 93)
  8. BAB VIII Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (Pasal 94 – Pasal 104)
  9. BAB IX Penyediaan Tanah (Pasal 105 – Pasal 117)
  10. BAB X Pendanaan dan Sistem Pembiayaan (Pasal 118 – Pasal 128)
  11. BAB XI Hak dan Kewajiban (Pasal 129 – Pasal 130)
  12. BAB XII Peran Masyarakat (Pasal 131 – Pasal 133)
  13. BAB XIII Larangan (Pasal 134 – Pasal 146)
  14. BAB XIV Penyelesaian Sengketa (Pasal 147 – Pasal 149)
  15. BAB XV Sanksi Administratif (Pasal 150)
  16. BAB XVI Ketentuan Pidana (Pasal 151 – Pasal 164)
  17. BAB XVIII Ketentuan Penutup (Pasal 165 – Pasal 167)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020