Tag Archives: Pertanian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, IKan, dan Tumbuhan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Penyelenggaraan Karantina (Pasal 5 – Pasal 26)
  3. BAB III Penetapan Jeinis HPK, HPIK, OPTK, dan Media Pembawa (Pasal 27)
  4. BAB IV Pelaksanaan Tindakan Karantina (Pasal 28 – Pasal 71)
  5. BAB V Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbeuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka (Pasal 72)
  6. BAB VI Kawasan Karantina (Pasal 73 – Pasal 76)
  7. BAB VII Ketertelusuran (Pasal 77)
  8. BAB VIII Sistem Informasi Karantina (Pasal 78 – Pasal 79)
  9. BAB IX Jasa Karantina HEwan, Ikan, dan Tumbuhan (Pasal 80)
  10. BAB X Fungsi Intelejen, Kepolisian Khusus, dan Penyidikan (Pasal 81 – Pasal 83)
  11. BAB XI Kerja Sama Perkarantinaan (Pasal 84)
  12. BAB XII Pendanaan (Pasal 85)
  13. BAB XIII Ketentuan Pidana (Pasal 86 – Pasal 91)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 92 – Pasal 93)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 94 – Pasal 96)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Subsektor Perkebunan (Pasal 2 – Pasal 71)
  3. BAB III Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 72 – Pasal 102)
  4. BAB IV Subsektor Tanaman Pangan (Pasal 103 – Pasal 111)
  5. BAB V Subsektor Hortikultura (Pasal 112 – Pasal 146)
  6. BAB VI Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pasal 147 – Pasal 222)
  7. BAB VII Sistem Informasi (Pasal 223 – Pasal 231)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 232 – Pasal 233)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 234)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 235 – Pasal 237)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Perencanaan Hortikultura (Pasal 5 – Pasal 10)
  4. BAB IV Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya (Pasal 11 – Pasal 39)
  5. BAB V Pengembangan Hortikultura (Pasal 40 – Pasal 77)
  6. BAB VI Distribusi, Perdagangan, Pemasaran, dan Konsumsi (Pasal 78 – Pasal 95)
  7. BAB VII Pembiayaan, Penjaminan, dan Penanaman Modal (Pasal 96 – Pasal 101)
  8. BAB VIII Sistem Informasi (Pasal 102 – Pasal 103)
  9. BAB IX Penelitian dan Pengembangan (Pasal 104 – Pasal 111)
  10. BAB X Pemberdayaan (Pasal 112 – Pasal 113)
  11. BAB XI Kelembagaan (Pasal 114 – Pasal 116)
  12. BAB XII Pengawasan (Pasal 117 – Pasal 118)
  13. BAB XIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 119 – Pasal 121)
  14. BAB XIV Sanksi Administratif (Pasal 122)
  15. BAB XV Penyidikan (Pasal 123)
  16. BAB XVI Ketentuan Pidana (Pasal 124 – Pasal 129)
  17. BAB XVII Ketentuan Peralihan (Pasal 130 – Pasal 131)
  18. BAB XVIII Ketentuan Penutup (Pasal 132 – Pasal 133)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132

Keterangan: diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sistematika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Perencanaan (Pasal 5 – Pasal 11)
  4. BAB IV Perlindungan Petani (Pasal 12 – Pasal 39)
  5. BAB V Pemberdayaan Petani (Pasal 40 – Pasal 81)
  6. BAB VI Pembiayaan dan Pendanaan (Pasal 82 – Pasal 91)
  7. BAB VII Pengawasan (Pasal 92 – Pasal 94)
  8. BAB VIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 95 – Pasal 99)
  9. BAB IX Ketentuan Pidana (Pasal 100 – Pasal 104)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 105 – Pasal 108)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131

Keterangan: diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Sistematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Perencanaan Budi Daya Pertanian (Pasal 5 – Pasal 11)
  3. BAB III Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Budi Daya Pertanian (Pasal 12 – Pasal 17)
  4. BAB IV Penggunaan Lahan (Pasal 18 – Pasal 24)
  5. BAB V Perbenihan dan Perbibitan (Pasal 25 – Pasal 39)
  6. BAB VI Penanaman (Pasal 40 – Pasal 42)
  7. BAB VII Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit, dan Hewan (Pasal 43 – Pasal 46)
  8. BAB VIII Pemanfaatan Air (Pasal 47)
  9. BAB IX Perlindungan dan Pemeliharaan Pertanian (Pasal 48 – Pasal 55)
  10. BAB X Panen dan Pascapanen (Pasal 56 – Pasal 64)
  11. BAB XI Sarana Budi Daya PErtanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian (Pasal 65 – Pasal 83)
  12. BAB XII Usaha Budi Daya Pertanian (Pasal 84 – Pasal 90)
  13. BAB XIII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 91 – Pasal 97)
  14. BAB XIV Penelitian dan Pengembangan (Pasal 98 – Pasal 99)
  15. BAB XV Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pasal 100 – Pasal 101)
  16. BAB XVI Sistem Informasi (Pasal 102 – Pasal 103)
  17. BAB XVII Peran Serta Masyarakat (Pasal 104 – Pasal 106)
  18. BAB XVIII Penyidikan (Pasal 107)
  19. BAB XIX Sanksi Administratif (Pasal 108)
  20. BAB XX Ketentuan Pidana (Pasal 109 – Pasal 127)
  21. BAB XXI Ketentuan Peralihan (Pasal 128)
  22. BAB XXII Ketentuan Penutup (Pasal 129 -Pasal 132)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Sistematika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 2 – Pasal 10)
  3. BAB III Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 11 – Pasal 23)
  4. BAB IV Pemeriksaan (Pasal 24 – Pasal 39)
  5. BAB V Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 40 – Pasal 55)
  6. BAB VI Berakhirnya Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 56 – Pasal 62)
  7. BAB VII Biaya (Pasal 63)
  8. BAB VIII Pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 64 – Pasal 65)
  9. BAB IX Hak Menuntut (Pasal 66 – Pasal 69)
  10. BAB X Penyidikan (Pasal 70)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 71 – Pasal 75)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 76)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Sistematika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Perencanaan (Pasal 5 – Pasal 10)
  4. BAB IV Penggunaan Lahan (Pasal 11 – Pasal 18)
  5. BAB V Pembenihan (Pasal 19 – Pasal 31)
  6. BAB VI Budi Daya Tanaman Perkebunan (Pasal 32 – Pasal 38)
  7. BAB VII Usaha Perkebunan (Pasal 39 – Pasal 71)
  8. BAB VIII Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Pasal 72 – Pasal 80)
  9. BAB IX Penelitian dan Pengembangan (Pasal 81 – Pasal 85)
  10. BAB X Sistem Data dan Informasi (Pasal 86 – Pasal 87)
  11. BAB XI Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pasal 88 – Pasal 92)
  12. BAB XII Pembiayaan Usaha Perkebunan (Pasal 93 – Pasal 94)
  13. BAB XIII Penanaman Modal (Pasal 95)
  14. BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 96 – Pasal Pasal 99)
  15. BAB XV Peran Serta Masyarakat (Pasal 100 – Pasal 101)
  16. BAB XVI Penyidikan (Pasal 102)
  17. BAB XVII Ketentuan Pidana (Pasal 103 – Pasal 113)
  18. BAB XVIII Ketentuan Peralihan (Pasal 114)
  19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 115 – Pasal 118)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

  • 138/PUU-XIII/2015
    Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 107 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik

Hukum Positif Indonesia-

Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan penjajahan rakyat Indonesia (baca: https://www.gelora.co/2020/07/bertemu-pimpinan-dpr-massa-gebrak-kecewa.html).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Beberapa hal pokok disampaikan dalam tulisan ini mengenai isi rancangan undang-undang tersebut berdasarkan draft yang ada dengan judul BAB II Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan undang-undang cipta kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK-M) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strtegis nasional (Pasal 3 draft RUU Cipta Kerja).

Kebijakan Strategis Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu kebijakan strategis cipta kerja memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan dengan (Pasal 4 ayat (2) RUU Cipta Kerja):

  1. Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha.
  2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian.
  4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha

Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha memuat pengaturan mengenai:

  1. Penyederhanaan perizinan berusaha.
  2. Persyaratan investasi.
  3. Kemudahan berusaha.
  4. Riset dan inovasi.
  5. Pengadaan lahan.
  6. Kawasan ekonomi.

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai:

  1. Perlindungan pekerja untuk bekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
  2. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya.
  3. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum.
  4. Perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  5. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa.

Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M

Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai:

  1. Kriteria UMK-M.
  2. Basis data tunggal UMK-M.
  3. Pengelolaan terpadu UMK-M.
  4. Kemudahan perizinan berusaha UMK-M.
  5. Kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
  6. Kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi.

Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai:

  1. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
  2. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengawasan, pembinaan dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah dibaca lebih lanjut draft RUU Cipta Kerja, memang dilakukan beberapa perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkenaan dengan kebijakan strategis cipta kerja.

Perlu diketahui bahwa untuk membuat dan merumuskan rancangan undang-undang dalam rangka penetapan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai asas pembentukan undang-undang itu sendiri, dan juga diatur mengenai asas materi muatan atau isi dari undang-undang dimaksud, sehingga dalam pembahasannya dapat mengurangi hal-hal yang tendensius terhadap kepentingan kelompok atau golongangan tertentu. Apalagi mengingat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan fraksinya yang bermacam-macam, jadi masih terlalu dini untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai macam alasan yang tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah tentang sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian setelah dibaca draft RUU Cipta Kerja secara keseluruhan, penulis menyimpulkan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yang kemudian dimuat dalam draft RUU Cipta Kerja adalah untuk kebaikan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. (RenTo)(170720)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 5)
  3. BAB III Perencanaan (Pasal 6 – Pasal 11)
  4. BAB IV Ketersedian Pangan (Pasal 12 – Pasal 45)
  5. BAB V Keterjangkauan Pangan (Pasal 46 – Pasal 58)
  6. BAB VI Konsumsi Pangan dan Gizi (Pasal 59 – Pasal 66)
  7. BAB VII Keamanan Pangan (Pasal 67 – Pasal 95)
  8. BAB VIII Label dan Iklan Pangan (Pasal 96 – 107)
  9. BAB IX Pengawasan (Pasal 108 – Pasal 112)
  10. BAB X Sistem Informasi Pangan (Pasal 113 – Pasal 116)
  11. BAB XI Penelitian dan Pengembangan Pangan (Pasal 117 – Pasal 125)
  12. BAB XII Kelembagaan Pangan (Pasal 126 – Pasal 129)
  13. BAB XIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 130 – Pasal 131)
  14. BAB XIV Penyidikan (Pasal 132)
  15. BAB XV Ketentuan Pidana (Pasal 133 – Pasal 148)
  16. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 149)
  17. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 150 – Pasal 154)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227