Tag Archives: Perpajakan

pajak dan retribusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 4 – Pasal 105)
  3. BAB III Transfer ke Daerah (Pasal 106 – Pasal 139)
  4. BAB IV Pengelolaan Belanja Daerah (Pasal 140 – Pasal 153)
  5. BAB V Pembiayaan Utang Daerah (Pasal 154 – Pasal 163)
  6. BAB VI Pembentukan Dana Abadi (Pasal 164 – Pasal 166)
  7. BAB VII Sinergi Pendanaan (Pasal 167 – Pasal 168)
  8. BAB VIII Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (Pasal 169 – Pasal 180)
  9. BAB IX Ketentuan Pidana (Pasal 181 – Pasal 185)
  10. BAB X Ketentuan Lain-Lain (Pasal 186)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 187 – Pasal 188)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 189 – Pasal 193)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2)
  3. BAB III Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (Pasal 3)
  4. BAB IV Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan (Pasal 4 – Pasal 7)
  5. BAB V Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan (Pasal 8 – Pasal 11)
  6. BAB VI Kewajiban Investasi atas Harta yang DIungkapkan dan Pelaporan (Pasal 12 – Pasal 13)
  7. BAB VII Perlakuan Perpajakan (Pasal 14 – Pasal 17)
  8. BAB VIII Perlakuan atas Harta yang Belum atau Kurang Lengkap (Pasal 18)
  9. BAB IX Upaya Hukum (Pasal 19)
  10. BAB X Manajemen Data dan Informasi (Pasal 20 – Pasal 22)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 23)
  12. BAB XII Ketentuan Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Pasal 24)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 25)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

  • Terdiri dari dua pasal.
  • Lampiran

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

  1. BAB I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 1)
  2. BAB II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2)
  3. BAB III Pajak Penghasilan (Pasal 3)
  4. BAB IV Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4)
  5. BAB V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (Pasal 5 – Pasal 12)
  6. BAB VI Pajak Karbon (Pasal 13)
  7. BAB VII Cukai (Pasal 14)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 15)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 16 – Pasal 19)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246

Keterangan:

Mengubah:

  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5)
  2. BAB II Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 6 – Pasal 17)
  3. BAB III Tata Cara Penyelesaian Terhadap Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di Bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 18 – Pasal 32)
  4. BAB IV Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kegiatan Usaha di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 33 – Pasal 42)
  5. BAB V Tata Cara Perhitungan Denda Administratif (Pasal 43)
  6. BAB VI Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif (Pasal 44 – Pasal 45)
  7. BAB VII Paksaan Pemerintah (Pasal 46 – Pasal 60)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 61)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi (Pasal 3 – Pasal 7)
  3. BAB III Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Mengenai Pajak dan Retribusi (Pasal 8 – Pasal 17)
  4. BAB IV Pengawasan Perda Mengenai Pajak dan Retribusi (Pasal 18 – Pasal 20)
  5. BAB V Dukungan Insentif Pelaksanaan Kemudahan Berusaha (Pasal 21)
  6. BAB VI Sanksi Administratif (Pasal 22 – Pasal 25)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 26 – Pasal 27)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha di Bidang Pajak Penghasilan (Pasal 3)
  3. BAB III Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan untuk Kemudahan Berusaha Mengenai Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Pasal 4 )
  4. BAB IV Penyesuaian Pengaturan di BIdang Pajak Pertambahan Nilai untuk Kemudahan Berusaha (Pasal 5 )
  5. BAB V Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha (Pasal 6)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 7 – Pasal 9)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 10 – Pasal 11)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Sistematika Undang-Undang Nomor 10 tentang Bea Meterai

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Objek, Tarif dan Saat Terutang Bea Meterai (Pasal 3 – Pasal 8)
  3. BAB III Pihak yang Terutang dan Pemungut Bea Meterai (Pasal 9 – Pasal 11)
  4. BAB IV Pembayaran Bea Meterai yang Terutang (Pasal 12)
  5. BAB V Meterai Tempel, Meterai Elektronik, dan Meterai dalam Bentuk Lain (Pasal 13 – Pasal 16)
  6. BAB VI Pemeteraian Kemudian (Pasal 17 – Pasal 20)
  7. BAB VII Larangan bagi Pejabat yang Berwenang (Pasal 21)
  8. BAB VIII Fasilitas Pembebasan dari Pencegahan Bea Meterai (Pasal 22 – Pasal 23)
  9. BAB IX Ketentuan Pidana (Pasal 24 – Pasal 26)
  10. BAB X Ketentuan Lain-Lain (Pasal 27)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 28 – Pasal 29)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 30 – Pasal 32)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240

Keterangan: Mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

Hukum Positif Indonesia-

Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.

Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer melakukan penyederhanaan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hal yang menjadi objek peraturan menteri keuangan tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Informasi Umum Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Informasi umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyampaikan secara singkat mengenai dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah mengalami beberapa kali perubahan, terkahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

  1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor barang kena pajak.
  3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Pengertian dari Istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk diketahui bersama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, antara lain:

  1. Daerah pabean; adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
  2. Barang kena pajak; adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
  3. Penyerahan barang kena pajak; adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak.
  4. Jasa kena pajak; adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
  5. Penyerahan jasa kena pajak; adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak.
  6. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean; adalah setiap kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  7. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean; adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  8. Ekspor barang kena pajak berwujud; adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.
  9. Pengusaha kena pajak; adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
  10. Ekspor barang kena pajak tidak berwujudadalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dari daerah daerah pabean di luar daerah pabean.
  11. Ekspor jasa kena pajak;adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak ke luar daerah pabean. 

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Voucer

Berdasarkan uraian informasi umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai di atas, maka subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, adalah pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Voucer

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, dibedakan menjadi:

  • Barang.
  • Jasa.

Objek Pajak berupa Barang

Objek pajak berupa barang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, terdiri atas:

  • Pulsa dan Kartu Perdana.
  • Token yang merupakan listrik yang termasuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Pulsa dan Kartu Perdana

Penyerahan pulsa dan kartu perdana yang merupakan barang kena pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh:

  1. Pengusaha penyelenggara telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan/atau pelanggaran telekomunikasi, dipungut oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi.
  2. Penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan/atau pelanggan komunikasi, dipungut oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama.
  3. Penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan komunikasi secara langsung, dipungut oleh penyelenggara distribusi, dipungut oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua.

Token

Token yang merupakan listrik yang termasuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan token oleh penyedia tenaga listrik baik yang diserahkan secara langsung maupun melalui penyelenggara distribusi.

Objek Pajak berupa Jasa

Objek pajak berupa jasa sebagaimana disebutkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, terdiri atas:

  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distrbusi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh penyelenggara distribusi.
  • Jasa pemasaran dengan media voucer oleh penyelenggara voucer, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh penyelenggara voucer.
  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer penyelenggara voucer dan penyelenggara distrbusi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh Penyelenggara Voucer dan/atau penyelenggara distribusi.
  • Jasa penyelenggaraan program loyalis dan penghargaan pelanggaran (consumer loyalty/rewar program) oleh penyelenggara voucer, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh penyelenggara voucer.

Objek Pajak yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer juga mengatur objek pajak yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Objek pajak yang dibebaskan dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah sebagai berikut:

  1. Penyerahan jasa pemasaran dengan media voucher, terdiri dari:
    • Penyelenggara voucer kepada pembeli dan/atau penerima jasa.
    • Pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa.
  2. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, terdiri dari:
    • Penyelenggara voucer kepada penyelenggara distribusi, pembeli, dan/atau penerima jasa.
    • Penyelenggara distribusi kepada penyelenggara distribusi selanjutnya, pembeli, dan/atau penerima jasa.
    • Pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa dan/atau perdagangan melalui sistem eletronik.
  3. Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan berupa poin (point reward), terdiri dari:
    • Penyerahan penghargaan berupa poin (point reward) oleh Pemilik pelanggan (principal) kepada pembeli dan/atau penerima jasa sebagai pelanggan.
    • Penyerahan penghargaan berupa poin (point reward) oleh Pembeli dan/atau penerima jasa sebagai pelanggan kepada penyelenggara voucer.
    • Penyerahan voucer untuk ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara voucer kepada pembeli dan/atau penerima jasa.
    • Pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang dan jasa kena pajak adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak dalam hal penyerahan pulsa dan kartu perdana adalah merupakan harga jual yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi, demikian juga terhadap harga jual penyelenggara distribusi kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua sampai dengan pelanggan.

Sedangkan dasar pengenaan pajak atas penyerahan jasa kena pajak berupa penyelenggaran layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token berupa penggantian, yaitu sebesar komisi pendapatan administrasi, atau selisih antara nilai nominal token dan nilai yang diminta, tidak termasuk pajak daerah yang dikenakan atas penerangan jalan dan bea materai.

Selanjutnya yang menjadi dasar pengenaan pajak atas penyerahan jasa kena pajak berupa jasa pemasaran dengan media voucer, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, atau jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyality/reward programe) adalah berupa penggantian atau nilai lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih, dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemebrian komisi dan tidak terdapat selisih (margin). Subjek pajak dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan wajib membuat faktur pajakatas barang dan jasa yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. (RenTo)(010221)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 18 – Pasal 20)
  4. BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 21)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42