Tag Archives: Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Pasal 5 – Pasal 16)
  3. BAB III Bahan dan Proses Produk Halal (Pasal 17 – Pasal 22)
  4. BAB IV Pelaku Usaha (Pasal 23 – Pasal 28)
  5. BAB V Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal (Pasal 29 – Pasal 48)
  6. BAB VI Pengawasan (Pasal 49 – Pasal 52)
  7. BAB VIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 53 – Pasal 55)
  8. BAB IX Ketentuan Pidana (Pasal 56 – Pasal 57)
  9. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 58 – Pasal 63)
  10. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 64 – Pasal 68)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Kegiatan yang Dilarang Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum Positif Indonesia-

Kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan Pasal 17 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bentuk Kegiatan yang Dilarang Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bentuk Kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Monopoli

  • Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
  2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Monopsoni

  • Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penguasaan Pasar

  • Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
  1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
  2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
  3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
  4. Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.
  • Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  • Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan

  • Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
  • Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
  • Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Bentuk-bentuk kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas dilarang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (RenTo)(290720)

Perjanjian yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Sehubungan dengan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum Positif Indonesia-

Perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha sehubungan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bentuk Perjanjian yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Sehubungan dengan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bentuk perjanjian yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Oligopoli.
  2. Penetapan harga.
  3. Pembagian wilayah.
  4. Pemboikotan.
  5. Kartel.
  6. Trust.
  7. Oligopsoni.
  8. Integrasi vertikal.
  9. Perjanjian tertutup.
  10. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

Oligopoli

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penetapan harga

  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi:

  1. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan.
  2. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pembagian Wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Pemboikotan

  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
  1. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain.
  2. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Oligopsoni

  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  • Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana tersebut di atas apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Integrasi vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Perjanjian Tertutup

  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
  • Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  1. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  2. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk pelarangan yang memang telah ditentukan oleh pemerintah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(270720)

Kewenangan Pemerintah dalam Penguasaan dan Pengusahaan Ketanagalistrikan

Hukum Posostif Indonesia-

Pemerintah Indoensia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, salah satunya adalah melalui tenaga listrik yang mempunyai potensi besar pada era digitalisasi saat ini.

Mengingat kebutuhan tenaga listrik saat ini sudah menjadi keharusan bagi masyarakat, yang berarti merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka pemerintah mengatur hal-hal yang diperlukan untuk mengantispasi perselisihan yang timbul dalam hal ketenagalistrikan dan guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan tenaga listrik, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik, pengertian ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan.

Untuk itu guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, pemerintah telah mengaturnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan pengertian tenaga listrik itu sendiri adalah suatu energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrikyang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Berdasarkan pengertian tenaga listrik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berkenaan dengan tenaga listrik adalah berupa:

  1. Sumber energi tenaga listrik.
  2. Pengolahan energi tenaga listrik.
  3. Pembagian tenaga listrik kepada konsumen atau pengguna.

Asas dan Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan

Asas dan tujuan ketenaga listrikan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Asas Pembangunan Ketenagalistrikan

Asas pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Asas manfaat.
  2. Asas efisiensi dan berkeadilan.
  3. Asas berkelanjutan.
  4. Asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi.
  5. Asas mengandalkan pada kemampuan sendiri.
  6. Asas kaidah usaha yang sehat.
  7. Asas keamanan dan keselamatan.
  8. Asas kelestarian fungsi lingkungan.
  9. Asas otonomi daerah.

Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk:

  1. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup.
  2. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan kualitas yang baik.
  3. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan harga yang wajar.
  4. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
  5. Memujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penguasaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Penguasaan dan Pengusahaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Penguasaan Ketenagalistrikan

Penyediaan ketenagalistrikan penguasaannya berada pada negara, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pengusahaan Ketenagalistrikan

Dalam pelaksanaannya pengusahaan dalam rangka penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh:

  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi pemerintah pusat.
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi pemerintah daerah.
  • Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyedeiaan tenaga listrik.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui BUMN dan BUMD dalam penyediaan tenaga listrik juga menyediakan dana untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Kelompok masyarakat tidak mampu.
  2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang.
  3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan.
  4. Pembangunan listrik pedesaan.

Di samping keweangan pengusaan dan pengusahaan ketenagalistrikan oleh pemerintah, masih terdapat juga kewenangan pemerintah di bidang ketenagalistrikan, yang akan diuraikan dengan judul tersendiri. (RenTo)(250720)

Simulasi Perhitungan Besaran Tagihan Listrik

Hukum Positif Indonesia-

Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini menggunakan tenaga listrik, bahkan saat ini kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak sudah mulai alih teknologi, dikembangkan untuk menggunakan tenaga listrik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Landasan Pemikiran

Bayangkan besarnya kebutuhan energi listrik yang digunakan untuk mendukung perkembangan teknolgi. Namun begitu pernahkan kita memikirkan besaran biaya tagihan listrik yang kita gunakan dalam keseharian dari setiap alat yang digunakan dengan memanfaatkan energi listrik?

Pertanyaan tersebutlah yang mendasari tulisan ini, melalui simulasi yang diuraikan secara tertulis diharapkan sudah dapat menjawabnya.

Diawali dengan besaran tagihan listrik yang di luar dari kebiasaan beberapa waktu lalu, membuat penulis untuk mencari tahu berapa sebenarnya besaran tagihan listrik yang harus dibayarkan pada setiap bulannya.

Melalui dasar ilmu fisika dan matematika, penulis mencoba membuat simulasi perhitungan besaran tagihan listrik berdasarkan alat-alat atau teknologi listrik yang kita gunakan dalam keseharian.

Simulasi Perhitungan Besaran Biaya Tagihan Listrik

Simulasi yang digunakan mengambil contoh pemakaian listrik dalam sebuah rumah tangga di Indonesia berdasarkan alat atau teknologi yang digunakan setiap harinya, yang nantinya akan dihitung besaran biaya listrik yang digunakan setiap bulannya.

Dasar Perhitungan

Dasar perhitungan yang digunakan adalah Kwh, merupakan singkatan dari Kilo watt hour yang digunakan sebagai satuan dalam perhitungan pemakaian listrik.

1 Kwh = 1000 watt

1 Kwh = Rp2.000,-

Jadi secara garis besar Kwh dapat diuraikan bahwa setiap pemakaian 1000 watt dalam waktu satu jam atau 60 menit dikenakan biaya sejumlah tertentu.

Contoh:

1 Kwh = 1000 watt = Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan contoh di atas dapat diuraikan bahwa pengguna atau pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp2.000,- untuk setiap 1 (satu) Kwh.

Cara Perhitungan

Diasumsikan sebuah rumah sebagai pengguna atau pelanggan tenaga listrik menggunakan alat atau teknologi listrik selama 24 jam secara terus menurus sebagai berikut:

Ruang Tamu

Ruang tamu menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 = 500 watt x 24 jam = 12.000 watt

Ruang Keluarga

Ruang keluarga menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 watt = 500 watt x 24 jam =12.000 watt
  • 1 unit home theatre 1.500 watt = 1.500 watt x 24 jam = 36.000 watt

Kamar Tidur

Tiga buat Kamar tidur menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam x 3 kamar = 7.200 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 watt = 500 watt x 24 jam x 3 kamar = 36.000 watt
  • 1 unit TV 500 watt = 500 watt x 24 jam x 3 kamar = 36.000 watt

Kamar Mandi

Dua buah kamar mandi menggunakan peraltana listrik sebagai berikut:

  • 2 kamar mandi, menggunakan alat listrik:
  • 1 buah lampu 50 watt = 50 watt x 24 jam x 2 kamar = 2.400 watt
  • 1 unit pemanas air 500 watt = 500 watt x 24 jam x 2 kamar = 24.000 watt

Dapur

Dapur menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit kompor listrik 1.500 watt = 1.500 watt x 24 jam = 36.000 watt

Mari kita hitung total pemakaian tenaga listrik per harinya:

  • Ruang tamu, total pemakaian = 14.400 watt = 14,4 Kwh
  • Ruang keluarga, total pemakaian = 50.400 watt = 50,4 Kwh
  • Kamar tidur, total pemakaian = 79.200 watt = 79,2 Kwh
  • Kamar mandi, total pemakaian =26.400 watt = 26,4 Kwh
  • Dapur, total pemakaian = 38.400 watt = 38,4 Kwh

Jadi secara keseluruhan untuk rumah dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas mengeluarkan biaya untuk listrik adalah:

  • Per hari

14,4 Kwh + 50,4 Kwh + 79,2 Kwh + 26,4 Kwh + 38,4 Kwh = 208,8 Kwh/perhari

Jika dihitung biaya per harinya adalah:

208,8 Kwh x Rp2.000,- = Rp417.600,-/hari

  • Per bulan

Biaya perbulannya adalah:

Rp417.600,- x 30 hari = Rp12.528.000,-/bulan

Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan atau pengguna total perbulannya adalah Rp12.528.000,- + biaya beban + pajak.

Catatan: Perhitungan tersebut  di atas menjadi besar, namun perlu diingat bahwa perhitungan tersebut dari setiap alat listrik yang digunakan beroperasi selama 24 secara terus menerus alias tidak pernah berhenti (nonstop) dan menggunakan asumsi biaya per Kwh = Rp2.000,-

Kesimpulan

Dari simulasi perhitungan besaran biaya tagihan listrik sebagaimana diuraikan di atas, anda dapat menghitung berapa besaran biaya listrik yang harus dikeluarkan setiapnya bulannya disesuaikan dengan kondisi pemakaian rumah anda disesuaikan dengan harga sebanarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(190720)

Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen

Hukum Positif Indonesia-

Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen.

Tagihan listrik yang melonjak tersebut terjadi tanpa didasari pada data pencatatan meteran yang akurat, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang merupakan konsumen dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kejadian ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan tentang hak konsumen, diantaranya:

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi hal tersebut para pimpinan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah berusaha untuk mencarikan jalan keluar atas kejadian tersebut, yang hasilnya  adalah, bahwa selisih pembayaran listrik tersebut dapat dicicil beberapa kali pada setiap tagihan bulan berikutnya.

Hak ini menurut penulis tetap saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa kelistrikan, disamping PT. PLN tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen juga tidak mendapatkan haknya.

Dasar Alasan Masyarakat Tetap Dirugikan

Penulis menyampaikan pendapat bahwa masyarakat tetap dirugikan dengan pembayaran selisih tagihan yang dapat dicicil berdasarkan pada sudut pandang ekonomi.

Untuk memudahkan pemahaman penulis sampaikan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi I

Tagihan pembayaran listrik untuk setiap meteran yang terpasang terdiri dari biaya beban dan biaya pemakaian dalam satuan KWh. Perhitungan tagihan listrik untuk setiap meteran yang terpasang atas biaya pemakaian per KWh setiap bulannya teridiri dari beberapa blok/kelompok, biasanya ada tiga blok dengan rincian;

  • blok I (pemakaian 0 – 20 KWh) dengan nominal per KWh Rp200,-
  • blok II (pemakian 20 – 40 KWh) dengan nominal  per KWh Rp350,-
  • Blok III (pemakaian 40 – 60 KWh) dengan nominal per KWh Rp500,-

Ilustrasi II

Berdasarkan ilustrasi singkat mengenai besaran perhitungan tagihan listrik di atas, maka apabila seorang pelanggan menggunakan daya listrik sebanyak 50 KWh setiap bulannya, dapat diuraikan besaran biaya pemakaian yang dibayarkan sebagai berikut:

  • Blok I adalah 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II adalah 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III adalah 10 KWh x Rp500,- = Rp5.000,-

Jadi besar biaya tagihan listrik tersebut adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp5.000,- = Rp16.000,- + biaya berlangganan (abonemen).

Dengan pencatatan yang tidak akurat, maka pencatatan pemakaian daya listrik yang tadinya 50 KWh menjadi 100 KWh, akan tetapi tagihannya bukan berarti Rp16.000,- x 2 = Rp32.000,- melainkan perhitungannya menjadi:

  • Blok I 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III 60 KWh x Rp500,- = Rp30.000,-

Sehingga besaran tagihan bulanan yang dibayarkan adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp30.000,- = Rp41.000,- + biaya berlangganan.

Dengan demikian jelas terdapat selisih Rp41.000,-  –  Rp32.000,- = Rp9.000,-

Kemudian karena pencatatan yang tidak akurat tersebut pelanggan atau konsumen tetap harus melakukan pelunasan pembayaran walaupun dengan cara dicicil.

Ilustrasi III

Angka Rp9000 itu baru untuk satu pelanggan, kalau dikalikan 1 juta pelanggan saja, maka akan bernilai Rp9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah). Bayangkan jika uang tersebut didepositokan di bank selama masa cicilan, maka jumlahnya akan berlibat ganda dan tetap saja untuk keuntungan bagi PT. PLN.

Kesimpulan

Jadi solusi dengan tetap membayar selesih tagihan listrik oleh pelanggan kepada PT. PLN bukanlah solusi yang tepat bagi konsumen atau masyarakat, karena data yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya biaya tagihan tidak akurat.

Sudah seharusnya PT.PLN menghitung ulang besaran biaya tagihan tersebut dengan menggunakan data yang akurat, karena biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat melalui tagihan sudah termasuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. PLN untuk melakukan pencatatan. (RenTo)(090620)

Penetapan dan Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Photo by icon0.com on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disampaikan mengenai porses penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Mengenai uraian mendasar apa yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting  dapat dibaca pada artikel dengan judul Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dasar Penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Dasar penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting adalah melalui mekanisme sebagai berikut:

  1. Dilakukan oleh pemerintah pusat.
  2. Berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi., dengan memperhatikan  pengaruhnya terhadap tingkat inflasi, dan/atau memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
  3. Dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.
  4. Mendukung program pemerintah.
  5. Disparitas harga antardaerah yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat diubah dengan peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kewajiban pemerintah pusat tersebut dilaksanakan melalui penetapan menteri berkenaan dengan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor terhadap jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian melalui rapat koordinasi dengan kententuan sebagai berikut:

  1. Merupakan bagian dari program strategis nasional.
  2. Dihadiri paling sedikit oleh satu orang menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
  3. Keputusan rapat dituangkan dalam risalah atau notulensi rapat koordinasi.
  4. Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dapat berkoordinasi dengan menteri korrdinator lainnya.

Kebijakan dan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting termasuk dalam hal ini mengenai jam kerja hypermarket, department store dan supermarket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan tokok modern. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (RenTo)(230420)

Baca juga: Sarana Perdagangan

Konsumen atau Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

pertamina bbm solar

Hukum Positif Indonesia-

Bahan bakar minyak solar (gas oil) merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak tertentu,  yang diberi subsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Konsumen atau Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

Pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah disebutkan pengguna atau konsumen dari bakar bakar minyak tertentu dalam hal ini minyak solar (gas oil) yang beri subsidi adalah sebagai berikut:

  1. Usaha mikro.
  2. Usaha perikanan.
  3. Usaha pertanian.
  4. Transportasi.
  5. Pelayanan umum.

Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan konsumen/pengguna bahan bakar minyak solar bertujuan agar pemberian subsidi berkenaan dengan penggunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi tepat sasaran.

Usaha Mikro

Konsumen atau pengguna bahan bakar minyak tertentu dala dalam hal ini minyak solar yang bersubsi dengan dasar pertimbangan bahwa minyak solar digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakan mesin-mesin dalam kegiatan usaha mikro tersebut.

Tata cara pembelian bahan bakar minyak solar tersebut dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang membidangi usaha mikro. 

Usaha Perikanan

Konsumen/pengguna bahan bakar minyak solar bersubsidi juga meliputi usaha perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan,  selanjutnya  SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan melakukan verifikasi untuk kemudian menerbitkan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
  2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir),  setelah dilakukan verifikasi dan kemudian diterbitkan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.

Usaha Pertanian

Masyarakat yang kegiatannya dalam bidang pertanian merupakan salah satu konsumen/pengguna bahan bakar minyak solar yang bersubsidi, dengan ketentuan bahwa bagi Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan yang menggunakan mesin pertanian berbahan bakar minyak solar, setelah  dilakukan verifikasi kemudian diberikan surat rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian.

Transportasi

Transportasi juga merupakan kegiatan yang dapat menggunakan bahan bakar minyak solar bersubsidi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
  2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlahnroda lebih dari 6 (enam) buah.
  3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
  4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.
  5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
  6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
  7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
  8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pelayanan Umum

Berikutnya bidang kegiatan yang dapat menggunakan bahan bakar minyak solar bersubsidi adalah pelayanan umum yang meliputi:

  1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya. 
  2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.
  3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.

Syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan berkenaan dengan penggunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi agar tepat sasaran. (RenTo)(010220)

Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

online jualan peraturan pedoman

Hukum Positif Indonesia-

Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah dalam sektor perdagangan, yangmana banyak toko “online” bermunculan menawarkan berbagai macam barang dan jasa. 

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal transaksi perdagangan melalui toko “online”, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Terlebih dahulu diuraikan mengenai dari pengertian dari perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam  Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pengertian Perdagangan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hal atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan , mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 3 PP No. 80/2019).

Jadi yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Ruang Lingkup Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, meliputi:

  1. Pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.
  2. Persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  3. Penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.
  4. Kewajiban pelaku usaha.
  5. Bukti transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
  6. Iklan elektronik.
  7. Penawaran secara elektronik, penerimaan secara elektronik,dan konfirmasi elektronik.
  8. Kontrak elektronik.
  9. Perlindungan terhadap data pribadi.
  10. Pembayaran dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  11. Penukaran barang atau jasa dan pembatalan pembelian dalam dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  12. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  13. Pembinaan dan pengawasan.

Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berdasar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Itikad baik; yaitu pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib memiliki itikad baik, dimana pelanggaran atas asas ini berakibat batalnya kesepakatan diantara para pihak, dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak dari pihak yang memiliki itikad baik dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.
  2. Kehati-hatian; yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib bersikap hati-hati dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, dimana segala informasi elektronik sehubungan dengan pelaku usaha, konsumen, barang dan/jasa yang menjadi objek perdagangan serta syarat dan kondisi dari perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik wajib dipahami dengan baik.
  3. Transparansi; yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib secara transparan menyampaikan segala informasi elektronik sehubungan dengan pelaku usaha, konsumen, barang atau jasa yang menjadi objek perdagangan serta persyaratan dan ketentuan dari perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik wajib dipahami dengan baik.
  4. Keterpercayaan; yaitu pelaku usaha wajib membangun sistem elektronik dengan baik yang layak dipercaya demi menjaga kepercayaan pengguna sistem elektronik yang diselenggarakannya.
  5. Akuntabilitas; yaitu perdagangan melalui sistem elektronik wajib dilakukan oleh para pelaku usaha dan konsumen secara akuntabel dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku umum.
  6. Keseimbangan; yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh semangat untuk saling menguntungkan sesuai dengan harapan dan pengorbanan yang diberikan oleh masing-masing pihak.
  7. Adil dan sehat; yaitu adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antar pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Uraian selanjutnya mengenai  para pihak yang menjadi subjek perdagangan melalui sistem elektronik dapat dibaca dengan judul tersendiri. (RenTo)(101219)

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram

pertamina subsidi

By: Rendra Topan

Untuk meringankan beban keuangan negara berkenaan dengan pengadaan bahan bakar minyak yaitu minyak tanah khusunya untuk pemakaian rumah tangga, pemerintah mengalihkan subsidi minyak tanah dengan mengganti penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar dengan Liquefield Petroleum Gas (LPG). Pengalihan penggunaan minyak tanah kepada LPG berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram disebutkan bahwa pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dalam peraturan presiden ini meliputi volume penjualan tahunan dari badan usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor impor dan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Pengertian Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane, atau campuran keduanya.

Selanjutnya untuk penggunaannya Liquefied Petroleum Gas (LPG) dikemas dalam tabung tiga kilogram, untuk kemudian dapat didistribusikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Siapa Pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg?

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram disebutkan bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro, dimana pelaksanaan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Jadi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg diperuntukkan bagi penggunaan rumah tangga dan usaha mikro.

Pengertian rumah tangga yang dimaksud adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

Selanjutnya pengertian dari usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung, Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro sebanyak satu kali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Perencanaan

Perencanaan volume penjualan tahunan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan:

  1. kebutuhan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk rumah tangga dan usaha mikro.
  2. Usulan dari badan usaha.

Perencanaan dimaksud  digunakan sebagai:

  1. Dasar penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.
  2. Dasar penyesuaian perencanaan volume minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Harga

Harga patokan dan harga penjualan eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg ditetapkan oleh menteri dalam rangka penyediaan dan pendistribusiannya untuk rumah tangga dan usaha mikro, setelah mendapatkan pertimbangan menteri keuangan dan dikoordinasikan dengan menteri koordinator bidang perekonomian (Pasal 7 Perpres No.104/2007).

Pelaku

Pelaku penyediaan dan pendistribusian atas pemenuhan kebutuhan tahunan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dilakukan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh menteri, dimana badan usaha tersebut wajib memiliki izin Usaha Niaga Umum Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan telah memenuhi persyaratan penugasan dari pemerintah, dimana persyaratan penugasan diatur dengan peraturan menteri (Pasal 8 Perpres No. 104/2007).

Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk PT Pertamina (Persero)

Penugasan Badan Usaha

Penugasan terhadap badan usaha dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang.

 Penunjukan langsung terhadap badan usaha wajib memenuhi ketentuan:

  1. Perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang.
  2. Jaminan ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dalam negeri.
  3. Hanya terdapat satu badan usaha pemegang izin usaha niaga umum Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.

Tata cara penugasan badan usaha baik melalui penunjukan langsung maupun lelang ditetapkan dengan peraturan menteri.

Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dapat melakukan impor LPG apabila bila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg, setelah mendapat rekomendasi menteri dan izin menteri perdagangan.

Tanggung Jawab Badan Usaha

Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas:

  1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.
  2. Menjamin ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.
  3. Dilarang mengekspor Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.
  4. Dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan melakukan ekspor, dan penimbunan/penyimpanan serta peruntukan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kementerian

Kementerian yang dimaksud adalah kementerian yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dimana kementerian tersebut bertugas untuk melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg. (RenTo)(241119)

Penghapusan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

informasi transaksi elektronik data pribadi

By: Rendra Topan

Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen tersebut tidak relevan, dimana informasi dan dokumen tersebut memperoses data pribadi yang berada di bawah kendalinya.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penghapusan terhadap informasi dan dokumen elektronik dibedakan menjadi:

  1. Penghapusan (right to erasure).
  2. Pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to delisting).

Pengapusan (right to erasure)

Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilakukan pengapusan (right to erasure) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terdiri dari:

  1. Diperoleh dan diproses dan persetujuan pemilik data pribadi.
  2. Telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi.
  3. Diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum.
  4. Tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi.

Kewajiban penghapusan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku atau dikecualikan bagi informasi  dan dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk disimpan (Pasal 16 ayat (2) PP No. 71/2019).

Pengeluaran dari Daftar Mesin Pencari (right to delisting)

Penghapusan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan mengeluarkan dari daftar mesin pencari (right to delisting) dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, demikan disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa permohonan penetapan penghapusan tersebut dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebagai pemilik data pribadi kepada pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan informasi dan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebagai pemilik data pribadi tersebut harus memuat:

  1. Identitas pemohon.
  2. Identitas penyelenggara sistem elektronik dan/atau alamat sistem elektronik.
  3. Data pribadi yang tidak relevan di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik.
  4. Alasan permintaan penghapusan.

Oleh karena itu setiap penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan data elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 PP No. 71/2019). (RenTo)(121119)