Tag Archives: Perlindungan Anak dan KDRT

Tindak Pidana Dalam Perlindungan Anak

Photo by JJ Jordan on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas mengenai ketentuan pidana dalam perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak anak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  1. Diskriminatif.
  2. Aborsi.
  3. Pembiaran dan penelantaran anak.
  4. Pengangkatan anak.
  5. Penganiayaan dan kekerasan terhadap anak.
  6. Eksploitasi anak.

Diskriminatif

Perbuatan diskriminatif atau perbedaan perlakuan terhadap anak, yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Aborsi

Perbuatan aborsi yang dilakukan terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah. Perbuatan ini merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77A jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembiaran dan Penelantaran Anak

Terdapat beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori pembiaran dan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Membiarkan anak dalam situasi darurat (yaitu situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

  1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
  3. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
  4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
  5. Dalam hal anak yang diangkat tidak diketahui identitasnya, maka dilakukan berdasarkan keterangan orang yang menemukannya dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian (Pasal 27 ayat (4)  UU No. 35/2014).

Pengangkatan anak yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penganiayaan dan Kekerasan Anak

Anak juga mendapatkan perlindungan dari tindakan penganiayaan dan kekerasan, untuk itu pelakunya dapat dipidana sebagaimana tersebut di bawah ini:

  1. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah); apabila mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); apabila mengakibatkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); dan pidana ditambahkan sepertiga, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,-  (lima miliar rupiah); apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82  jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); selain dengan kekerasan atau ancaman perbuatan tersebut dapat juga dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain; apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Eksploitasi Anak

Anak tidak boleh dieksploitasi, oleh karena itu pelakunya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

  1. Menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri , mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  86A jo. Pasal 76G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  5. Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  6. Secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  7. Merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 jo. Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  8. Menempatkan, membiarkan , melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual  terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  9. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana  denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 76J ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  10. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) jo. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Khusus pidana yang dijatuhkan terhadap korporasinya hanya berkenaan dengan pidana denda. (RenTo)(250320)

Hak dan Kewajiban Anak

perlindungan anak

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Mengenai hak anak penulis mengelompokan menjadi beberapa bidang, yaitu:

  1. Perorangan/pribadi.
  2. Kesehatan.
  3. Pendidikan.
  4. Sosial kemasyarakatan.
  5. Hukum.

Jadi setiap anak berhak atas:

Perorangan/Pribadi

  1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan perpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  2. Sebagai suatu nama atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
  3. Berhak untuk beribadah sesuai menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua ata wali.
  4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
  5. Dalam keadaan terlantar berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesehatan

  1. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pendidikan

  1. Memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
  2. Mendapat perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, dan/atau pihak lain.
  3. Memperoleh Pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan mendapatkan Pendidikan khusus bagi anak yang memilki unggulan.

Sosial Kemasyarakatan

  1. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
  2. Untuk beristirahat dan menfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
  3. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

Hukum

  1. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama dalam masa pengasuhan.
  2. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan sesksual.
  4. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
  5. Memperoleh kebebasan demi hukum.
  6. Pengkapan, penahanan, dan tindak pidana pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
  7. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  8. Memperoleh bantuan hukum ataubantuan lainnya seacra efektif, dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.
  9. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.
  10. Terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
  11. Untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya terhadap yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Kewajiban Anak

Setiap anak berkewajiban untuk:

  1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
  2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
  3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
  4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya.
  5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak dan kewajiban tentunya harus seimbang, walapun hak anak merupakan hak dasar, namun hak dasar tersebut tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hak dasar individu lainnya. (RenTo)(120319)

Anak Menurut Undang-Undang

Photo by Archie Binamira on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan yang di berikan oleh pemerintah adalah terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Klasifikasi Anak

Berdasarkaan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dapat dibedakan menjadi:

  1. Anak terlantar; adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
  2. Anak penyandang disabilitas; adalah anak yang memilki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
  3. Anak yang memiliki keunggulan; adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memilki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
  4. Anak angkat; adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/ wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
  5. Anak asuh; adalah yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk untuk diberikan bimbingan, pemeliharan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Macam-macam anak sebagimana tersebut di atas harus di berikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejatera (Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002). (RenTo)(120320)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 12, angka 13, dan angka 17; serta penyisipan satu angka di antara angka 15 dan angka 16, dan penambahan satu yaitu angka 18.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 6.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); dan penyisipan satu ayat di antara ayat (1) dan ayat (2).
  4. Perubahan ketentuan Pasal 12.
  5. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 14; dan perubahan penjelasan ketentuan Pasal 14.
  6. Penambahan satu huruf pada ketentuan Pasal 15.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 20.
  8. Perubahan judul pada pada Bagian Kedua BAB IV.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 21.
  10. Perubahan ketentuan Pasal 22 dan penjelasannya.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 23.
  12. Perubahan ketentuan Pasal 24.
  13. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 25.
  14. Perubahan judul pada Bagian Keempat BAB IV.
  15. Penambahan satu huruf pada ketentuan Pasal 26 ayat (1); dan perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (2).
  16. Perubahan ketentuan Pasal 27 ayat (4)
  17. Perubahan ketentuan Pasal 28.
  18. Perubahan ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5)
  19. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.
  20. Perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (5); penyisipan satu ayat di antara ayat (2) dan ayat (3); dan penyisipan satu pasal di antara ayat (4) dan ayat (5).
  21. Perubahan ketentuan Pasal 41.
  22. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42.
  23. Perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1).
  24. Perubahan ketentuan Pasal 44.
  25. Perubahan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3).
  26. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46.
  27. Perubahan ketentuan Pasal 46.
  28. Perubahan ketentuan Pasal 47.
  29. Perubahan ketentuan Pasal 48.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 49.
  31. Perubahan ketentuan Pasal 51.
  32. Perubahan ketentuan Pasal 53.
  33. Perubahan ketentuan Pasal 54 dan penambahan pada penjelasan ayat (1).
  34. Perubahan ketentuan Pasal 55.
  35. Perubahan ketentuan Pasal 56.
  36. Perubahan ketentuan Pasal 58 ayat (2).
  37. Perubahan ketentuan Pasal 59.
  38. Penambahan satu pasal di antara ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60.
  39. Perubahan ketentuan Pasal 60.
  40. Penghapusan ketentuan Pasal 63.
  41. Perubahan ketentuan Pasal 64.
  42. Perubahan ketentuan Pasal 65.
  43. Perubahan ketentuan Pasal 66 dan ditambah penjelasan.
  44. Perubahan ketentuan Pasal 67.
  45. Penyisipan tiga pasal di antara ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68.
  46. Perubahan ketentuan Pasal 68.
  47. Perubahan ketentuan Pasal 69.
  48. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70.
  49. Perubahan ketentuan Pasal 70 dan penbahan penjelasan pada huruf b.
  50. Perubahan ketentuan Pasal 71.
  51. Penyisipan empat pasal di antara ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72.
  52. Penyisipan satu bab di antara BAB IX dan BAB X.
  53. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 71D dan Pasal 72.
  54. Perubahan ketentuan Pasal 72.
  55. Perubahan ketentuan Pasal 73.
  56. Penyisipan sati bab di antara BAB X dan BAB XI.
  57. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74.
  58. Perubahan ketentuan Pasal 74.
  59. Perubahan ketentuan Pasal 75.
  60. Perubahan ketentuan Pasal 76.
  61. Penyisipan satu bab di antara BAB XI dan BAB XII.
  62. Penyisipan sepuluh pasal di antara kentuan Pasal 76 dan 77.
  63. Perubahan ketentuan Pasal 77.
  64. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78.
  65. Perubahan ketentuan Pasal 80.
  66. Perubahan ketentuan Pasal 81.
  67. Perubahan ketentuan Pasal 82.
  68. Perubahan ketentuan Pasal 83.
  69. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87.
  70. Perubahan ketentuan Pasal 87.
  71. Perubahan ketentuan Pasal 88.
  72. Perubahan ketentuan Pasal 89.
  73. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Keterangan: Mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sistematika Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Hak dan Kewajiban Anak (Pasal 4 – Pasal 19)
  4. BAB IV Kewajiban dan Tanggung Jawab (Pasal 20 – Pasal 26)
  5. BAB V Kedudukan Anak (Pasal 27 – Pasal 29)
  6. BAB VI Kuasa Asuh (Pasal 30 – Pasal 32)
  7. BAB VII Perwalian (Pasal 33 – Pasal 36)
  8. BAB VIII Pengasuhan dan Pengangkatan Anak (Pasal 37 – Pasal 41)
  9. BAB IX Penyelenggaraan Perlindungan (Pasal 42 – Pasal 71)
  10. BAB X Peran Masyarakat (Pasal 72 – Pasal 73)
  11. BAB XI Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pasal 74 – Pasal 76)
  12. BAB XII Ketentuan Pidana (Pasal 77 – Pasal 90)
  13. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 91)
  14. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 92 – Pasal 93)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT

By: Rendra Topan

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi judul yang pilih untuk menguraikan tentang isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan terutama dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyebutkan mengenai batasan atau lingkup rumah tangga, dimana lingkup rumah tangga yang dimaksud meliputi:

  1. Suami, isteri, dan anak.
  2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapdalam rumah tangga.
  3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang ini dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Merujuk pada pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yangmana perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada koraban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU No. 23/2004).

Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berupa:

  1. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
  2. Kekerasan phisikis; adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
  3. Kekerasan seksual; meliputi:
  • Pemaksaan hubugnan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  • Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
  1. Penelantaran rumah tangga; setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dan juga mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai batasan atau lingkup rumah tangga, maka yang mejadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

  1. Suami, isteri, dan anak.
  2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapdalam rumah tangga.
  3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang ini dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa yang dimaksud dengan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Hak Korban

Korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai hak-hak sebagai berikut:

  1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
  3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban.
  4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum padda setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pelayanan bimbingan rohani.

Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan perlindungan, dimana yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan Kepolisian

Bentuk perlindungan yang dilakukan pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

  1. Kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau merima laporan kekerasan dalam rumah tangga.
  2. Perlindungan sementara yang dilakukan pihak kepolisian diberikan paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani.
  3. Pihak kepolisian selama jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  4. Dalam meberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
  5. Kepolisian wajib memberikan keterangan pada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
  6. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Tenaga Kesehatan

Bentuk tindakan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban adalah sebagai berikut (Pasal 21 UU No. 23/2004):

  1. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standr profesinya.
  2. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan yang sebagaimana tersebut di atas dilakukan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pekerja Sosial

Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut (Pasal 22 UU No. 23/2004):

  1. Meberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
  2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian  dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  3. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternative.
  4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja sosial sebagaimana tersebut di atas dikukan di rumah milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Relawan Pendamping

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh relawan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagi berikut (Pasal 23 UU No. 23/2004):

  1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
  3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.
  4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pembimbing Rohani

Pembimbing rohani berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa.

Advokat

Adovokat dalam meberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban untuk (Pasal 25 UU No. 23/2004):

  1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
  3. Melakukan koordinasi dengan sesame penegak hukum, relawan pendaping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pengadilan

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak diterimanya permohonan untuk perlindungan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 UU No. 23/2004).

Permohonan  perlindungan dimaksud dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada pengadilan negeri setempat melalui panitra, permohonan perlindungan ini dapat disampaikan oleh:

  1. Korban atau keluarga korban.
  2. Teman korban.
  3. Kepolisian.
  4. Relawan pendamping.
  5. Pembimbing rohani.

Terhadap permohonan tersebut pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :

  1. Menetapkan suatu kondisi khusus.
  2. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Perintah perilindungan melalui penetapan pengadilan dapat diberikan dalam waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang serta dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan tersebut. (RenTo)(281119)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4)
  3. BAB III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 5 – Pasal 9)
  4. BAB IV Hak-Hak Korban (Pasal 10)
  5. BAB V Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat (Pasal 11 – Pasal 15)
  6. BAB VI Perlindungan (Pasal 16 – Pasal 38)
  7. BAB VII Pemulihan Korban (Pasal 39 – Pasal 43)
  8. BAB VIII Ketentuan Pidana (Pasal 44 – Pasal 53)
  9. BAB IX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 54 – Pasal 55)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 56)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perspektif Kegiatan Olahraga dan Hak Anak

Photo by Pixabay on Pexels.com

By: Rendra Topan

Membaca media online yang menampilkan tema Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan sebuah kegiatan olahraga, menjadi perhatian penulis mengingat hal ini cukup berlebihan dengan sikap penyelenggara yang menghentikan kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya.

Alasan pihak penyelenggara menghentikan kegiatan tersebut adalah karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap berlebihan dalam menyikapi kegiatan olahraga tersebut, dengan tidak diperbolehkannya menampilkan logo organisasi penyelenggara pada pernak-pernik kegiatan tersebut karena indentik dengan salah satu perusahaan rokok.

Mencermati hal tersebut penulis memberanikan diri menyampaikan pandangannya secara yuridis normatif berkenaan dengan polemik tersebut, mengingat olahraga merupakan bagian dari kehidupan penulis dan penegakan hukum juga merupakan sebagian lainnya.

Dasar Hukum

Terlebih dahulu penulis sampaikan mengenai dasar hukum yang menjadi dasar dalam artikel ini, yaitu tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hak anak dan tembakau.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Penulis akan mengawali dengan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai tugas:

  1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
  3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
  4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
  5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
  6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
  7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Hak Anak

Mengacu tugas KPAI berkenaan dengan undang-undang perlindungan anak, tentunya perlu disampaikan juga mengenai hak anak.

Hak anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.

Pengamanan Tembakau

Mengingat tembakau juga menjadi salah satu alasan, maka penulis juga menyampaian dasar hukum mengenai tembakau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurut penulis pasal-pasal yang harus diperhatikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan berkenaan dengan polemik tersebut adalah:

Pasal 36

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 37

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 47

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pembahasan

Berdasarkan uraian mengenai dasar hukum di atas, penulis akan menguraikan hubungan antara hak anak dengan kegiatan olahraga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang salah satu tugasnya adalah melindungi hak anak, tentunya hak anak yang dimaksud adalah hak anak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak anak yang dimaksud oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah hak anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.

Setelah dicermati kegiatan olahraga yang diselenggarakan, dalam hal ini penyelenggara tidak melanggar hak anak baik itu berkenaan dengan diskriminatif, eksploitasi, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya hubungan antara kegiatan olahraga dengan sponsor tembakau, menurut penulis terdapat kalimat kunci pada setiap pasal yang telah diuraikan diatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yaitu kalimat “tidak bertujuan untuk mempromosikan tembakau”. Dalam hal ini jelas kegiatan olahraga tersebut adalah merupakan salah satu sarana dalam rangka untuk mencari atlit-atlit muda yang berbakat.

Kemudian dalam hal logo dan merek dagang tentunya kita juga harus memperhatikan tentang hak kekayaan intelektual, dimana hak kekayaan intelektual juga diatur dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya pihak penyelenggara mengetahui tentang hal tersebut, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Kesimpulan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia seharusnya juga memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa, “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”, dalam hal ini olahraga merupakan salah satu dari pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan anak. (RenTo)(08092019)

Hubungan Antara Perlindungan Anak Dengan Sistem Peradilan Anak

Photo by Juan Pablo Serrano Arenas on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Pengertian dan Istilah

Berbicara tentang sistem peradilan anak tentunya tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak.

Terlebih dahulu disampaikan pengertian anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pengertian anak sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan anak adalah sejak dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 tahun yang tentunya juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu hak anak  yang merupakan perlindungan terhadap anak adalah perlindungan dalam bidang hukum. Sebagai seorang anak tentunya juga tidak terlepas dari perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Dalam hal perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sistem peradilan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan  sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Untuk lebih jelasnya diatur juga mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012).

Sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012). 

Proses penegakan hukum berdasarkan sistem peradilan anak dengan memperhatikan hak-hak anak lakukan dengan pendekatan yang disebut keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan dengan menggunakan keadilan restoratif diwajibkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang meliputi:

  1. Penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SIstem Peradilan Anak.
  2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.
  3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Keadilan restoratif sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas, wajib dilakukan dengan upaya diversi.

Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaikan perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, yang bertujuan:

  1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
  2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
  3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan.
  4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
  5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupkan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan memperhatikan:

  1. Kepentingan korban.
  2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
  3. Penghindaran stigma negatif.
  4. Penghindaran pembalasan.
  5. Keharmonisan masyarakat.
  6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagi aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Untuk kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

  1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
  2. Tindak pidana ringan.
  3. Tindak pidana tanpa korban.
  4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pengecualian persetujuan kesepakatan diversi sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh penyidik bersama palaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi ini dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

  1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
  2. Rehabilitasi medis dan psikososial.
  3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
  4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LKPS) paling lama tiga bulan.
  5. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun berkedudukan sebagai anak, saat anak melakukan dugaan tindak pidana tetap harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, hanya saja karena berkedudukan sebagai anak maka  proses penyelesaiannya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (RenTo) (110419)

Prostitusi Daring

Hukum Positif Indonesia-

Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, sedangkan daring merupakan akronim dari “dalam jaringan” dalam bahasa Inggeris biasa disebut online. 

Jadi prostitusi daring adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu bentuk transaksi perdagangan, dimana salah satu pihak memberikan layanan jasa seksual dengan mengharapkan imbalan dan pihak lainnya menerima jasa layananan seksual tersebut dengan mengeluarkan imbalan berupa uang atau barang, kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berupa alat komunikasi multi media.

Prostitusi merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak dahulu kala, hal ini dapat kita lihat dalam semua kitab suci dan agama yang ada di dunia ini melarang perbuatan tersebut. Sampai saat ini kegiatan tersebut tetap berlangsung, hanya saja perbedaannya terletak pada manajemen pemasarannya.

Pada jaman sekarang pemasarannya sudah menggunakan teknologi multi media seperti jaringan media sosial yang berbasis internet. Penyedia cukup menampilkan foto atau cuplikan video dari “barang dagangannya”, kemudian pembeli dapat memilih melalui media tersebut untuk kemudian mereka sepakat untuk ketemu di suatu tempat tertentu dengan nilai yang telah disepakati.

Kegiatan protitusi ini dapat dikatakan merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat karena melibatkan mulai anak dibawah umur sampai dengan orang dewasa, ada juga yang berperan sebagai mucikari dan perantara, sehingga tergolong ke dalam kelompok hukum pidana. Oleh karena itu para pelaku prostusi dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lainnya tentang perdagangan orang dan perlindungan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kegiatan yang berkenaan dengan prostitusi diatur dalam beberapa pasal, antara lain :

  1. Pasal 293 ayat (1) KUHP, barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.
  2. Pasal 295 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
  3. Pasal 295 ayat (2) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
  4. Pasal 296 KUHP, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
  5. Pasal 506 KUHP, barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah juga mengatur lebih lanjut terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Bunyi pasal ini dapat juga dipakai untuk menjerat para pelaku dan jaringan prostitusi daring.

Dengan semua peraturan tersebut di atas diharapkan dapat meminimalisir salah satu penyakit dalam masyarakat yang berkenaan dengan kesusilaan yaitu prostitusi daring, karena dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini secara sistematis dan berkelanjutan sangat merusak akhlak dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia. (RenTo)(160219)