Tag Archives: Perkawinan

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Photo by Maria Orlova on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Harta Benda dalam Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi:

  1. Harta bersama. 
  2. Harta  bawaan. 

Harta Bersama

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta bersama ini biasa disebut dengan istilah harta gono-goni.

Kedudukan Harta Bersama

Terhadap harta bersama, suami-isteri dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum atas persetujuan kedua belah pihak.

Menjadi catatan khusus berkenaan dengan harta bersama adalah apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksudnya hukum masing-masing  dalam hal ini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Harta Bawaan

Harta bawaan yaitu yang peroleh oleh masing-masing pihak, baik suami ataupun isteri sebelum terjadi perkawinan, dimana harta tersebut dapat berasal dari hadiah/hibah atau warisan yang dibawa ke dalam ikatan perkawinan.

Kedudukan Harta Bawaan

Terhadap harta bawaan, masing-masing pihak (suami/isteri) berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa ada adanya persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak ada kesepakatan lain antara keduanya. (RenTo)(110220)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 7
  2. Penyisipan satu pasal diantara kententuan Pasal 65 dan Pasal 66.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186

Keterangan:Mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pembagian Waris Menurut Islam

Hukum Islam, warisan

Hukum Positif Indonesia-

Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi hukum waris menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran, hukum waris perdata menurut Burgelijk Wetbook (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai hukum waris dalam Islam

Hukum waris menurut Wikipedia adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran yaitu Surat An-Nisa (4) ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.

Terbukanya waris setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan harta, yang dimaksud dengan yang bersangkutan adalah:

  1. Suami.
  2. Isteri.
  3. Bujangan (duda/janda).

Suami

Dengan meninggal dunianya suami maka terbukalah waris bagi ahli waris sebagai berikut:

  1. Anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan.
  2. Anak perempuan saja dan jumlahlah lebih dari dua orang, maka anak-anak perempuan tersebut mendapatkan 2/3 bagian.
  3. Anak perempuan tunggal mendapatkan ½ bagian.
  4. Ibu mendapatkan 1/6 bagian harta, jika almarhum mempunyai anak.
  5. Bapak mendapatkan 1/6 bagian harta, jika almarhum memiliki anak.
  6. Ibu mendapatkan ½ bagian harta, jika almarhum tidak memiliki anak.
  7. Ibu mendapatkan 1/6 bagian harta, jika almarhum mempunyai saudara kandung.
  8. Isteri mendapatkan ¼ bagian harta, jika almarhum tidak memilki anak.
  9. Isteri mendapatkan 1/8, jika almarhum memilki anak.

Surat An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Isteri

Dengan meninggal dunianya isteri maka terbukalah waris bagi ahli waris sebagai berikut: 

  1. Suami mendapatkan ½ bagian harta, jika almarhumah tidak mempunyai anak.
  2. Suami mendapatkan ¼ bagian harta, jika almarhumah mempunyai anak.

Surat An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Bujangan (duda/janda)

Dengan meninggal dunianya seorang bujangan baik laki-laki maupun perempuan maka terbukalah waris bagi ahli waris sebagai berikut:

  1. Seorang saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/6 bagian harta, jika yang meninggal dunia tidak memiliki ayah dan tidak memilki anak.
  2. Seorang saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6 bagian harta, jika yang meninggal dunia tidak memilki ayah dan tidak memilki anak.
  3. Beberapa orang saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/3 bagian harta, jika yang meninggal dunia tidak memilki ayah dan tidak memilki anak. 
  4. Beberapa orang saudara perempuan seibu mendapatkan 1/3 bagian harta, jika yang meninggal dunia tidak memilki ayah dan tidak memilki anak.
  5. Saudara perempuan mendapatkan ½ bagian, jika tidak mempunyai anak.
  6. Saudara laki-laki mendapatkan seluruh bagian, jika tidak mempunyai anak.
  7. Dua saudara perempuan  mendapatkan 2/3, jika tidak mempunyai anak.
  8. Seorang saudara laki-laki mendapatkan sebanyak bagian dua orang saudara perempuan (2/3), jika tidak mempunyai anak.

Surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pengelompokan Ahli Waris

Berdasarkan uraian di atas, maka ahli waris dikelompokan menjadi:

  1. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, adalah ahli waris yang bagiannya sudah disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 11, ayat, 12, dan ayat 176, adapun bagian dimaksud adalah 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. 
  2. Ahli waris yang mendapat bagian sisa/tidak ditentukan, adalah ahli waris yang mendapat bagian seluruh atau sisa harta, setelah dilakukan perhitungan waris sesuai dengan ketentuan.

Tata Cara Perhitungan Waris

Dalam perhtiungan waris islam dikenal beberapa istilah yang harus diketahui sebelu melakukan perhitungan waris, yaitu:

  1. Asal masalah; yang dimaksud dengan asal masalah adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan (islam.nu.or.id). Asal masalah ini adalah angka yang ditentukan berdasarkan kelipatan terkecil harus dapat dibagi dengan “penyebut” (istilah matematika) yang sudah ditentukan bagiannya sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
  2. Adadur Ru’us; adalah bilangan yang dihitung berdasarkan jumlah kepala (Quantity) karena jumlah bagian tidak disebutkan dengan pasti, dan hal ini yang dijadikan sebagai pedoman dalam menetukan asal masalah.
  3. Siham; adalah nilai yang diperoleh dari hasil kali antara asal masalah dengan bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran.
  4. Majmu’ Siham; adalah jumlah keseluruhan siham.

Selanjutnya hal-hal yang harus ditentukan dalam perhitungan waris adalah:

  1. Menentukan ahli waris.
  2. Menentukan bagiannya berdasarkan bagian yang sudah pasti dan diatur dalam Al-Quran.
  3. Menentukan asal masalah.
  4. Menentukan siham.

Sebagai ilustrasi untuk memahami perhintungan waris, berikut ini disampaikan contoh soal tentang perhitungan waris:

Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu dan seorang anak laik-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp120.000.000,- maka perhitungan warisnya adalah:

  1. Ahli waris: suami mendapat 1/4, ibu mendapat 1/6, dan anak laki-laki mendapatkan sisa (ashabah).
  2. Asal masalah: adalah 12, karena habis dibagi penyebut 4 dan penyebut 6.
  3. Anak laki-laki mendapatkan sisanya.

Jadi jika dituliskan adalah sebagai berikut:

Suami             : ¼ x  12 = 3 (siham)

Ibu                  : 1/6 x 12 = 2 (siham)

Anak laki        : 12 (asal masalah) – 3 (siham) – 2 (siham) = 7 (siham)

Kemudian harta sebesar Rp120.000.000,-  : 12 (majmu’ siham) = Rp10.000.000,-

Sehingga hasil perhitungan warisnya adalah:

Suami             : 3 (siham) x Rp10.000.000,- = Rp30.000.000,-

Ibu                  : 2 (siham) x Rp10.000.000,- = Rp20.000.000,-

Anak laki        : 7 (siham) x Rp10.000.000,- = Rp70.000.000,-

Dengan demikian harta warisan sebesar Rp120.000.000,- habis terbagi kepada ahli waris.

Sebagai catatan, perhitungan pembagian waris dapat dilaksanakan setelah dijalankan wasiat dan dibayarkan hutang-hutang almarhum/almarhumah. (RenTo)(090220)

Pedoman Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan

Photo by Anastasia Shuraeva on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 – Pasal 28  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dimintakan pembatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai syarat perkawinan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Alasan Pembatalan Perkawinan

Sebab-sebab yang membatalkan perkawinan yaitu:

  1. Salah satu pihak masih terikat perkawinan.
  2. Tanpa ada wali nikah atau bukan oleh wali nikah yang sah.
  3. Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
  4. Perkawinan dilangsungkan karena adanya ancaman yang melanggar hukum.
  5. Perkawinan berlangsung karena adanya salah sangka terhadap salah satu pihak baik suami atau isteri.  Jangka waktu terhadap pembatalan perkawinan karena salah sangka ini adalah enam bulan terhitung sejak tanggal perkawinan berlangsung, setelah waktu tersebut suami atau isteri tidak mengajukan pembatalan maka hak untuk mengajukan pembatal perkawinan menjadi gugur.

Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Adapun para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
  2. Suami atau isteri.
  3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
  4. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya perkawinan terhitung sejak adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Perbedaan mendasar antara pencegahan perkawinan dengan pembatalan perkawinan adalah; pencegahan dilakukan pada saat perkawinan belum dilangsungkan, sedangan pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung. (RenTo)(201218)

Artikel Terkait

Pedoman Dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan

Photo by burak kostak on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Syarat Pencegahan Perkawinan

Perkawinan dapat dicegah oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang pasangan calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab-sebab pencegahan perkawinan adalah sebagai berikut :

  1. Salah satu pasangan calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon pasangan yang lain.
  2. Salah satu dari pasangan calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain, maka pasangan yang terikat dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan keberatan.

Tata Cara Pencegahan Perkawinan

Tata cara melakukan pencegahan perkawinan adalah sebagi berikut:

  1. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dimana perkawinan akan dilangsungkan.
  2. Mengenai permohonan pencegahan perkawinan disampaikan kepada para calon mempelai oleh pegawai pencata perkawinan.
  3. Permohonan pencegahan perkawinan dapat dicabut kembali melalui Putusan Pengadilan, atau oleh pihak yang mengajukan permohonan.

Perkawinan tidak dapat diselenggarakan selama permohonan pencegahan perkawinan belum dicabut dan sejauh syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi. Penolakan untuk diselenggarannya perkawinan disampaikan secara tertulis kepada para pihak oleh pegawai pencatat perkawinan.

Kedua calon mempelai dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan setempat agar menetapkan perkawinan tersebut dapat dilangsungkan atau tidak dilangsungkan. (RenTo)(061018)

Artikel Terkait

Syarat Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Photo by Jasmine Carter on Pexels.com

By : Rendra Topan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai syarat-syarat perkawinan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

  1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
  2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
  3. Apabila salah satu dari kedua orang tua sudah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka pemberian izin cukup oleh orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
  4. Apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
  5. Apabila terdapat perbedaan antara orang-orang yang berhak memberikan izin baik satu orang atau lebih, maka pengadilan dimana wilayah yang akan melangsungkan pernikahan tinggal atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar dari para orang tua atau walinya.
  6. Ketentuan tersebut di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Syarat Perkawinan Lainnya

Selain syarat tersebut di atas, perkawinan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Kedua calon pengantin tidak mempunyai hubungan darah baik ke atas atau ke bawah.
  • Tidak mempunyai hubungan darah ke samping yaitu antara yang seorang dengan saudara orang tuanya atau saudara neneknya.
  • Tidak ada hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
  • Tidak saudara persesusuan.
  • Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri (bagi suami yang menikah lebih dari satu).
  • Menurut hukum agamanya atau peraturan lain dilarang untuk menikah. (RenTo)(290918)

Batas Usia Perkawinan

Batas usia minimal bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Batasan usia tersebut dikecualikan sepanjang ada permintaan dari kedua orang tua calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan kepada pengadilan agama.

Mengenai batas usia perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengalami perubahan, yaitu baik calon pengantian pria maupun calon pengantin wanita harus berusia paling sedikit 19 (sembilan belas) tahun.

Namun begitu masih terdapat pengecualian bagi calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan mendapatkan dari pihak pengadilan.

Cara Mendapatkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Batas Usia Minimum

adapun cara mendapatkan dispensasi bagi calon pengantin pria dan pengantin wanita yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

  • Orang tua calon pengantin pria dan/atau calon pengantin perempuan meminta dispensasi dengan alasan yang mendesak diserta dengan alasan dan bukti-bukti pendukung yang cukup.
  • Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

Perubahan ketentuan mengenai batasan usia perkawinan diantaranya disebabkan karena perkawinan pada usia dini menimbulkan dampak negatif bagi anak terutama di bidang kesehatan. (RenTo)(edited 230720)

Artikel Terkait

Poligami dalam Sistem Perkawinan di Indonesia

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

By : Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa yang dimaksud dengan istilah poligami?

Poligami merupakan salah satu kata yang maknanya tidak disukai oleh banyak orang baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal ini dikarenakan makna poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Jenis Poligami

Membaca makna poligami tersebut di atas, maka poligami  dibedakan menjadi :

  1. Poligini, adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isterinya diwaktu yang bersamaan, 
  2. Poliandri, sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang di waktu yang bersamaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, untuk itu negara telah mengatur mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia Menganut Asas Monogami

Azas yang yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sistem monogami, yaitu sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.

Pengecualian Asas Monogami

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada pengecualian apabila suami ingin beristeri lebih dari satu orang, selama memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan tersebut di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. adanya persetujuan dari pihak isteri atau isteri-isteri.
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para isteri dan anak-anak mereka.
  3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anak mereka.

Baca juga: tentang Perkawinan

Menurut hemat penulis bahwa syarat dan ketentuan tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat bahwa perkawinan bukan hanya terbatas pada fisik semata, tetapi juga masalah hati yang indikatornya sangat luas maknanya dari tujuan dan maksud perkawinan itu sendiri.

Jadi kalaupun ada yang melakukan poligini, dapat dipastikan sebagian besar tidak melakukan pernikahan secara resmi atau kalaupun menikah secara resmi ada syarat dan ketentuan yang tersebut di atas tidak terpenuhi/tidak lengkap, sehingga kemungkinan besar untuk melakukan manipulasi terhadap syarat dan ketentuan tersebut dapat terjadi.

Menikah secara resmi di sini maksudnya adalah menikah sesuai dengan ketentuan agama dan tercatat dalam adminstrasi pemerintahan. Pada dasarnya menikah secara resmi ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada kaum perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung apabila terjadi permasalah rumah tangga nantinya. 

Salah satu bentuk mengenai kepastian hukum dan perlindungan kepada kaum perempuan dengan melakukan pernikahan yang sah/resmi adalah berkenaan dengan waris dan harta gono-gini, dimana perempuan yang dinikahi secara resmi/sah mempunyai hak terhadap harta warisan dan harta gono-gini.

Baca juga: Kedudukan Harta dalam Perkawinan

Sudah sedemikan perhatiannya negara terhadap perlindungan bagi kaum perempuan, namun pratiknya masih saja ada penyimpangan. Hal ini mungkin karena perbedaan pandangan masing-masing kita dalam mengisi hidup dan kehidupan. (RenTo)(181218)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

  1. BAB I Dasar Perkawinan (Pasal 1 – Pasal 5)
  2. BAB II Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6 – Pasal 12)
  3. BAB III Pencegahan Perkawinan (Pasal 13 – Pasal 21)
  4. BAB IV Batalnya Perkawinan (Pasal 22 – Pasal 28)
  5. BAB V Perjanjian Perkawinan (Pasal 29)
  6. BAB VI Hak dan Kewajiban Suami-Isteri (Pasal 30 – Pasal 34)
  7. BAB VII Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 35 – Pasal 37)
  8. BAB VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya (Pasal 38 – Pasal 41)
  9. BAB IX Kedudukan Anak (Pasal 42 – Pasal 44)
  10. BAB X Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak (Pasal 45 – Pasal 49)
  11. BAB XI Perwakilan (Pasal 50 – Pasal 54)
  12. BAB XII Ketentuan-Ketentuan Lain (Pasal 55 – Pasal 63)
  13. BAB XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 64 – Pasal 65)
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 66 – Pasal 67)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

By : Rendra Topan

Sebelum tahun 1974 di Indonesia perkawinan diatur dalam Burgerlijk Wetbook (BW) atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Buku I tentang Perseorangan (van Personen).

Kemudian setelah tahun 1974 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Perkawinan

Dalam BAB I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur mengenai dasar perkawinan dari Pasal 1 – Pasal 5. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Asas Perkawinan

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami.

Asas monogami maksudnya adalah seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan demikian juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974.

Pengecualian Asas Perkawinan

Pengecualian dari asas monogami tersebut di atas dapat diberlakukan apabila seorang suami ingin beristeri lebih dari satu orang, maka pengadilan dapat memberikan izin selama yang bersangkutan mengajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan ketentuan:

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat Pengecualian Terhadap Asas Perkawinan

Pengecualian terhadap asas monogami sebagaimana tersebut di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Adanya persertujuan dari pihak isteri/isteri-isteri.
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka satu mengenai syarat pengecualian sebagaimana tersebut di atas, tidak dperlukan lagi apabila isteri tidak mungkin untuk diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila isteri tidak ada kabar berita paling sedikit untuk kurun waktu 2 (dua) tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim. (RenTo)(290918)

Artikel Terkait