Tag Archives: Perikatan

Akibat Kepailitan

Photo by vedanti on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitor pailit.

Akibat kepailitan antara lain:

  1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernytaan pailit diucapkan.
  2. Semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
  3. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
  4. Selama beralngsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan periktan dari harta pailit yang ditujukan untuk terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.
  5. Suatu tuntutan hukum yang diajukan debitor dan yang yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
  6. Suatu tuntutan hukum dipengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.
  7. Segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.
  8. Selama kepailitan debitor tidak kenakan uang paksa.
  9. Penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang dilakukan debitor, yang prosesnya sebelum putusan pailit diucapkan, atas izin hakim pengawas, kurator kuartor dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
  10. Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
  1. Terhahap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
  2. Terhadap penyerahan barang yang telah diperjanjikan oleh debitor yang waktu pelaksanaannya dilakukan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, maka perjanjian tersebut menjadi hapus, untuk kemudian pihak penerima barang dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendaptkan ganti rugi.
  3. Terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan debitor dapat dilakukan penghentian sewa, dengan syarat dilakukan pemberitahuan penghentian sewa sebelum masa sewa berakhir sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
  1. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, atau debitor melalui kurator dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan mengindahkan jangka waktu sesuai dengan persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling singkat empat puluh lima hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa upah terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.
  2. Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kuraotr tidak dapat diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
  3. Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang meruguikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
  4. Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditor.
  5. Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan persekongkokolan antara kreditor dan debitor dengan maksud menguntungkan kreditor dari kreditor lainnya.
  6. Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan harta tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas.
  7. Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, melakukan pembayaran kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
  8. Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak dengan adanya putusan pernyataan pailit.
  9. Terhadap suami atau isteri yang dinyatakan pailit maka isteri atau suami tidak berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harata bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
  10. Isteri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin kepada harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit.
  11. Kreditor suami atau isteri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada isteri atau suami yang dinyatakan pailit.
  12. Terhadap benda yang tidak termasuk persatuan harta suami atau isteri yang dinyatakan pailit termasuk ke dalam harta pailit, namun hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau isteri yang dinyatakan pailit.

Akibat kepailitan sebagaimana tersebut diatas disampaikan secara garis besarnya saja, sedangkan secara teknis dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (RenTo)(040320)

Syarat dan Putusan Pailit

Photo by Matthias Zomer on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Syarat dan putusan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, untuk itu dalam hal syarat dan putusan pailit adalah sebagai berikut:

  1. Debitor mempuyai dua atau lebih kreditor.
  2. Untuk satu keditor saja debitor tidak mampu membayar lunas utangnya yang sudah jatuh tempo.
  3. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pengajuan Permohonan Pailit

Permohonan pailit selain diajukan oleh debitor atau kreditor, dapat juga dilakukan oleh:

  1. Kejaksaan; untuk kepentingan umum permohonan pernyataan pailit dapat juga diajukan oleh kejaksaan atas dasar kepentingan umum.
  2. Bank Indonesia; dalam hal debitor merupakan bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  3. Badan Pengawas Pasar Modal; dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  4. Menteri Keuangan; dalam hal dibitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Putusan Permohonan Pernyataan Pailit

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor.

Baca juga: Pengantar tentang Kepailitan

Kedudukan Hukum Debitor

Kedudukan hukum debitur merupakan hal yang harus diperhatikan saat mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum debitor. Hal lainnya yang harus dicermati berkenaan dengan kedudukan hukum debitor adalah sebagai berikut:

  1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
  2. Dalam hal debitor adalah persero atau firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum persero atau firmas tersebut juga berwenang untuk memutuskan.
  3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indoensia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
  4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Status Hukum Debitor

Status hukum debitor yang dimaksud adalah status pernikahan debitor, yang mana pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang masih terikat pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari suami atau isteri, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, dan permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh advokat. (RenTo)(030320)

Pengantar tentang Kepailitan

Photo by energepic.com on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan satu kesatuan, namun untuk keperluan pendidikan dan memudahkan pemahaman, maka diuraikan secara terpisah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kepailitan

Pengertian Kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Terdapat beberapa pengertian terhadap istilah yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

  • Kreditor; adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
  • Debitor; adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
  • Debitor pailit; adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.
  • Kurator; adalah balai harta penginggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
  • Hakim pengawas; adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hal-Hal yang Diatur Berkenaan dengan Kepailitan

Hal-hal yang berkenaan dengan kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Syarat dan putusan pailit.
  2. Akibat kepailitan.
  3. Pengurusan harta pailit.
  4. Tindakan setelah pernyataan pailit dan tugas curator.
  5. Pencocokan piutang.
  6. Perdamaian.
  7. Pemberesan harta pailit.
  8. Keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan.
  9. Kepailitan harta peninggalan.
  10. Ketentuan-ketentuan hukum internasional.
  11. Rehabilitasi.

Uraian lebih lanjut mengenai hal-hal tentang kepailitan sebagaimana tersebut di atas disampaikan sesuai dengan masing-masing pokok pikirannya. (RenTo)(030320)

Jaminan Fidusia

agunan fidusia, kredit
Photo by Yurii Hlei on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kita sering mendengar kata fidusia  atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Jaminan Fidusia?

Sebelum menguraikan pengertian jaminan fidusia, terlebih dahulu disampaikan pengertian fidusia menurut undang-undang.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, demikian pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi jaminan fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan pemberi fidusia, sebagai agunan atas pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Baca juga

Dalam hal jaminan fidusia para pihak disebut dengan pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang oerseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang (hak untuk menerima pembayaran) yang pembarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

  1. Benda bergerak yang berwujud.
  2. Benda bergerak yang tidak berwujud.
  3. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Benda-benda yang dikecualikan dari objek jaminan fidusia dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
  2. Hipotek atas kapal yang terdaftar denga nisi kotor berukuran 20 M3 atau lebih.
  3. Hipotek atas pesawat terbang.
  4. Gadai.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dengan biaya tertentu.

Hal-hal pokok berkenaan dengan jaminan fidusia yang merupakan pedoman dasar adalah:

  1. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.
  2. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
  3. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
  4. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).
  5. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda benda yang benjadi objek fidusia diasuransikan (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda-benda yang dibebani jaminan fidusia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri wajib di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia berisikan tentang:

  1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
  2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
  4. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Nilai penjamina.
  6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum, dengan tujuan agar pemberi fidusia tidak melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, karena  melakukan fidusia ulang tersebut dilarang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dala ketentuan Pasal 19 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, dan untuk selanjutnya didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal ini menjadi tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji/wanprestasi oleh debitor dan atas pemberi fidusia pihak ketiga, jika tetap terjadi maka pemberi fidusia berkewajiban untuk mengganti dengan objek yang setara.

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 25 – Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
  2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
  3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan kalim asuransi benda tersebut sebagai jaminan fidusia.

Penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan demikian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Penerima fidusia mempunyai hak mendahulu, maksudnya bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan utangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak mendahulu ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. Jika penerima fidusia lebih dari satu orang terhadap objek yang sama sama, maka hak fidusia diahulukan terhadap kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya pada kantor pendafatran fidusia. (RenTo)(240220)

Hak Tanggungan

jaminan kredit
Photo by Dimitry Anikin on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berakitan dengan tanah, selanjutnya disebut hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Masih terdapat pengertian istilah lainnya disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, antara lain; kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, sedangkan debitor merupakan pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.

Sifat Hak Tanggungan

Sifat dari hak tanggungan adalah tidak dapat dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan lain dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam hal ini merupakan yang yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisikan pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Objek Hak Tanggungan

Objek hak tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Hak milik.
  2. Hak guna bangunan.
  3. Hak guna usaha.

Baca juga: Hak-Hak Atas Tanah

Selain hak-hak atas tanah tersebut di atas, yang dapat dijadikan objek hak tanggungan lainnya adalah hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Sesuai dengan hak-hak atas tanah yang merupakan objek hak tanggungan dapat juga dibebankan hak tanggungan terhadap bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau aka nada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembenannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (4) UU No.4/1996).

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana disebutkan bahwa:

  1. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan, dimana kewenangan tersebut harus ada pada saat pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.
  2. Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berdudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Tahapan Hak Tanggungan

Tahapan hak tanggungan terdiri dari proses atau tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Pemberian hak tanggungan; pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang, dimana pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dihadapan pejabat pembuat akta tanah diserta dengan pembuatan surat kuasa pembebanan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pendaftaran hak tanggungan; pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan  paling lambat 7 hari setelah penandatangan akta pemberian hak tanggungan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.
  3. Peralihan hak tanggungan; piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dapat beralih karena cassie, subrogasi, pewarisan, atau sebab lainnya, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor baru. Peralihan tersebut juga harus didaftarkan pada Badan Pertanahan.
  4. Hapusnya hak tanggungan; hak tanggungan hapus dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  • Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
  • Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
  • Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri.
  • Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Terhadap hak tanggungan juga dapat dilakukan eksekusi apabila debitor cidera janji/wanprestasi yang tata caranya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. (RenTo)(230220)

Secangkir Kopi: Kepemilikan Properti di Batam

Opini

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang ke Batam dengan berbagai macam argumen dan latar belakang guna mencari kehidupan yang lebih baik.

Batam merupakan salah satu pulau yang berkembang dengan cepat, terutama bidang industri. Konsekuensi dari perkembangan yang cepat tersebut salah satunya adalah pertambahan jumlah penduduk, yang juga berdampak terhadap kebutuhan akan tempat tinggal.

Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal tersebut merupakan kewajiban pemerintah, yang kemudian diejawantahkan dengan memberikan dukungan kepada pihak pengembang untuk melakukan pembangunan perumahan di Batam. Pihak pengembang diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan sebagai pengguna lahan kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku penyelenggara hak pengelolaan lahan di Batam untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan untuk membangun perumahan.

Hak pengelolaan lahan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam setelah melalui tata cara yang sudah ditetapkan diberikan kepada pemohon pengguna lahan untuk dilakukan pembangunan dengan kewajiban membayar Uang Wajib Tahunan (UWT).

Selanjutnya pengguna lahan dalam hal ini adalah pihak pengembang mendaftarkan tanah yang penyelenggaraan hak pengelolaannya berada pada Badan Pengusahaan Kawasan Batam kepada Badan Pertanahan Nasional, untuk kemudian diterbitkan sertifikat hak guna bangunan. Secara sederhana hak guna bangunan bermakna bahwa hanya bangunannya saja yang merupakan hak sepenuhnya dari pemilik properti, sedangkan status tanahnya adalah milik dari pihak yang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai hak atas tanah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada artikel “Hak-Hak Atas Tanah” .

Pihak pengembang sebagai pengguna lahan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan yang sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional kemudian mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan dukungan keuangan dalam rangka membangun perumahan. Dengan terbangunnya perumahan oleh pihak pengembang, maka masyarakat di Batam dapat memilkinya dengan cara pembelian tunai atau dengan cara angsuran.

Dengan adanya kepemilikan properti di Batam, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa hukum antara lain jual beli dan sewa menyewa. Sebagian para pembeli properti di Batam masih belum  mengerti mengenai yang dimaksud dengan hak guna bangunan dan kewajiban membayar uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Permasalahan

Dari uraian pendahuluan di Batam, penulis mempunyai banyak pertanyaan terhadap

  1. Bagaimana status peralihan hak di Batam khususnya hak atas tanah yang penyelenggara hak pengelolaannya berada pada Badan Pengusahaan Kawasan Batam?
  2. Apakah sertifikat Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan dalam melakukan kredit di lembaga keuangan?
  3. Bagaimana dengan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Banguan (PBB)?

Tiga buah pertanyaan  tersebut di atas hanya merupakan sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi ganjalan dalam pemikiran penulis tentang hukum positif di Indonesia.

Pembahasan

Penulis dengan segala keterbatasan mencoba untuk menguraikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tersebut dalam subjudul permasalahan secara singkat dengan metode yuridis normatif.

Peralihan Hak Atas Tanah di Batam

Pada prinsipnya peralihan hak dilakukan dengan cara jual beli, hibah, hadiah atau warisan dari pemegang hak sebelumnya yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama yang bersangkutan.

Hak atas tanah atau lahan di Batam diselenggarakan pengelolaannya oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Peralihan diberikan kepada pemohon alokasi lahan dengan kewajiban tertentu, salah satunya membayar uang wajib tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa pemohon alokasi lahan sebenarnya merupakan pengguna lahan yang apabila disetujui permohonannya, membayar uang sewa tanah kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan istilah uang wajib tahunan dalam periode waktu tertentu, dan setelah periode tersebut dapat dilakukan perpanjangan.

Dalam perkembangannya pengguna lahan kemudian mendirikan bangunan di atas lahan yang alokasinya sudah ditetapkan oleh Badan Pengusaha Kawasan Batam biasanya dalam bentuk perumahan, untuk kemudian perumahan tersebut dijual kepada konsumen yaitu masyarakat. Sebenarnya penjualan perumahan yang dilakukan oleh pengguna lahan dalam hal ini adalah pengembang hanyalah fisik bangunannya saja, tidak termasuk tanahnya.

Mengapa demikian? Karena tanahnya bukan merupakan milik dari pengembang, melainkan hak milik pemerintah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam, sehingga walaupun nanti terjadi peralihan hak dari pembeli/pemilik properti tetap saja hanya bangunannya saja, tidak berikut dengan tanahnya.  Tanahnya tetap saja sewa dengan kewajiban membayar uang wajib tahunan secara periodik. Untuk itu di Batam khususnya wilayah kerja Badan Pengusahaan Kawasan Batam, hanya diterbitkan hak guna bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Namun terjadi ketidakpastian hukum saat transaksi jual beli yang dilakukan di hadapan notaris dalam bentuk akta jual beli, yaitu tidak dibenarkannya jual beli dilakukan apabila objek yang dijual dalam status sewa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1559 KHUPer disebutkan bahwa “penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, dengan ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya,kerugian dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan”.  

Dari kutipan pasal tersebut di atas, peralihan hak atas sewa saja tidak dibolehkan jika tidak ada izin dari pemilik barang, apalagi dijual.

Pengembang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan mengenai peralihan hak tersebut kepada konsumen, agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Hak Guna Bangunan sebagai Jaminan Kredit

Ketidakpastian hukum sebagaimana tersebut di atas berlanjut ketahapan berikutnya, yaitu ketika pemilik properti menjadikan sertifikat hak guna bangunan sebagai agunan dalam pengajuan kredit pada Lembaga keuangan.

Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku penyelenggara hak pengelolaan atas lahan di Batam dapat memberikan lahan kepada pemohon alokasi lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna lahan hanya memperoleh hak guna bangunan apabila di atas tanah yang diberikan kepada pengguna lahan tersebut didirikan bangunan. Bangunan-bangunan tersebut dapat berupa pabrik, perumahan dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah yang hak pengelolaannya diberikan kepada pemohon alokasi lahan akan diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Secara umum sertifikat hak guna bangunan dapat dijadikan objek jaminan kredit yang diajukan oleh pemilik sertifikat kepada Lembaga keuangan. Khusus di Batam hal ini menjadi rancu mengingat status tanah di Batam hak pengelolaan lahannya berada Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang penggunaannya diberikan kepada pemohon alokasi lahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu persyaratannya adalah membayar uang wajib tahunan selama 30 tahun untuk periode pertama.  

Sesuai dengan ketentuan sewa menyewa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sudah seharusnya lembaga keuangan dalam menghitung perkiraan besaran kredit yang dapat diberikan terhadap sertifikat hak guna bangunan yang dijadikan sebagai agunan tersebut dilakukan berdasarkan perkiraan nilai bangunan saja. Hal ini merupakan idealnya terjadi, mengingat setifikat hak guna bangunan diterbitkan dengan memperhatikan hak pengelolaan lahan yang penyelenggaraan dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam.

Demikan juga halnya dengan lahan yang belum didirikan bangunan di atasnya oleh pengguna lahan, tentunya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk dasar perhitungan besaran pemberian kredit oleh Lembaga keuangan, mengingat pengguna lahan bukan merupakan pemilik dari lahan tersebut, pengguna lahan hanya menggunakan lahan tersebut sementara/jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain bukan merupakan hak milik.

Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan

Dampak berikutnya dari pembahasan mengenai peralihan hak atas tanah di Batam adalah mengenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan terdiri atas pajak bumi dan pajak bangunan di Batam juga menimbulkan kerancuan. Dalam hal hak guna bangunan khususnya di Batam, pembayaran pajak bumi dan bangunan dibayarkan oleh pemilik sertifikat hak guna bangunan.  Padahal mengingat status Batam yang khusus, sudah seharusnya pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan secara terpisah.

Pemisahan pembayaran pajak bumi dan pajak bangunan ini didasarkan pada status kepemilikan lahan yang hak peyelenggara pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam, dan bangunannya adalah milik subjek hukum yang namanya tercantum dalam sertifikat hak guna bangunan. Jelasnya, lahan sebagai objek pajak merupakan milik Badan Pengusahaan Kawasan, sedangkan bangunannya selaku objek pajak adalah milik subjek pajak perorangan/badan hukum. Kecuali ditentukan lain/disepakati dalam perjanjian sewa menyewa dalam menggunakan lahan yang menyebutkan bahwa mengenai kewajiban pembayaran pajak dilakukan oleh penyewa.

Namun begitu walaupun pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh penyewa, bagaimana dengan kewajiban penyewa yang harus membayar uang wajib tahunan kepada Badan Pengusahaan Kawasan. Dalam kondisi saat ini terjadi ketidakpastian hukum berkenaan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yaitu konsumen membayar pajak bumi dan bangunan, serta harus membayar uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Sudah seharusnya kewajiban membayar pajak buminya saja dilakukan oleh pihak Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku penyelenggara pengelolaan hak atas lahan, dan pemilik sertifikat hak guna bangunan berkewajiban membayar pajak bangunannya saja.

Kesimpulan

Membingungkan memang, tapi hal ini merupakan cermin tidak tertibnya administrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Akhirnya penulis menyimpulkan dari uraian tersebut di atas sebagai berikut:

  1. Terbitnya akta jual beli atas properti di Batam, padahal status kepemilikan tanah adalah sewa kepada penyelenggara hak pengelolaan atas tanah di Batam dengan membayar uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Kawasan Batam, dan terbitnya sertifikat hak guna bangunan berdasarkan akta jual beli tersebut.
  2. Lembaga keuangan untuk memberikan dukungan dana kepada pihak yang mengajukan kredit dengan agunan sertifikat hak guna bangunan sebagaimana tersebut pada kesimpulan angka 1 di atas, agar mengitung perkiraan besaran pemberian dukungan dana berdasarkan fisik bangunannya saja.
  3. Dipisahkan kewajiban pembayaran pajak bumi dengan pajak bangunan mengingat staus lahan bukan merupakan hak milik dari pemilik bangunan.

Saran

Diperlukan evaluasi kembali terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan berkenaan dengan kepemilikan properti di Batam, untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat. (RenTo)(200220)

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Photo by Maria Orlova on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Harta Benda dalam Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi:

  1. Harta bersama. 
  2. Harta  bawaan. 

Harta Bersama

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta bersama ini biasa disebut dengan istilah harta gono-goni.

Kedudukan Harta Bersama

Terhadap harta bersama, suami-isteri dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum atas persetujuan kedua belah pihak.

Menjadi catatan khusus berkenaan dengan harta bersama adalah apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksudnya hukum masing-masing  dalam hal ini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Harta Bawaan

Harta bawaan yaitu yang peroleh oleh masing-masing pihak, baik suami ataupun isteri sebelum terjadi perkawinan, dimana harta tersebut dapat berasal dari hadiah/hibah atau warisan yang dibawa ke dalam ikatan perkawinan.

Kedudukan Harta Bawaan

Terhadap harta bawaan, masing-masing pihak (suami/isteri) berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa ada adanya persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak ada kesepakatan lain antara keduanya. (RenTo)(110220)

Pembagian Waris Menurut Islam

Hukum Islam, warisan

Hukum Positif Indonesia-

Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi hukum waris menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran, hukum waris perdata menurut Burgelijk Wetbook (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai hukum waris dalam Islam

Hukum waris menurut Wikipedia adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran yaitu Surat An-Nisa (4) ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.

Terbukanya waris setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan harta, yang dimaksud dengan yang bersangkutan adalah:

  1. Suami.
  2. Isteri.
  3. Bujangan (duda/janda).

Suami

Dengan meninggal dunianya suami maka terbukalah waris bagi ahli waris sebagai berikut:

  1. Anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan.
  2. Anak perempuan saja dan jumlahlah lebih dari dua orang, maka anak-anak perempuan tersebut mendapatkan 2/3 bagian.
  3. Anak perempuan tunggal mendapatkan ½ bagian.
  4. Ibu mendapatkan 1/6 bagian harta, jika almarhum mempunyai anak.
  5. Bapak mendapatkan 1/6 bagian harta, jika almarhum memiliki anak.
  6. Ibu mendapatkan ½ bagian harta, jika almarhum tidak memiliki anak.
  7. Ibu mendapatkan 1/6 bagian harta, jika almarhum mempunyai saudara kandung.
  8. Isteri mendapatkan ¼ bagian harta, jika almarhum tidak memilki anak.
  9. Isteri mendapatkan 1/8, jika almarhum memilki anak.

Surat An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Isteri

Dengan meninggal dunianya isteri maka terbukalah waris bagi ahli waris sebagai berikut: 

  1. Suami mendapatkan ½ bagian harta, jika almarhumah tidak mempunyai anak.
  2. Suami mendapatkan ¼ bagian harta, jika almarhumah mempunyai anak.

Surat An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Bujangan (duda/janda)

Dengan meninggal dunianya seorang bujangan baik laki-laki maupun perempuan maka terbukalah waris bagi ahli waris sebagai berikut:

  1. Seorang saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/6 bagian harta, jika yang meninggal dunia tidak memiliki ayah dan tidak memilki anak.
  2. Seorang saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6 bagian harta, jika yang meninggal dunia tidak memilki ayah dan tidak memilki anak.
  3. Beberapa orang saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/3 bagian harta, jika yang meninggal dunia tidak memilki ayah dan tidak memilki anak. 
  4. Beberapa orang saudara perempuan seibu mendapatkan 1/3 bagian harta, jika yang meninggal dunia tidak memilki ayah dan tidak memilki anak.
  5. Saudara perempuan mendapatkan ½ bagian, jika tidak mempunyai anak.
  6. Saudara laki-laki mendapatkan seluruh bagian, jika tidak mempunyai anak.
  7. Dua saudara perempuan  mendapatkan 2/3, jika tidak mempunyai anak.
  8. Seorang saudara laki-laki mendapatkan sebanyak bagian dua orang saudara perempuan (2/3), jika tidak mempunyai anak.

Surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pengelompokan Ahli Waris

Berdasarkan uraian di atas, maka ahli waris dikelompokan menjadi:

  1. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, adalah ahli waris yang bagiannya sudah disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 11, ayat, 12, dan ayat 176, adapun bagian dimaksud adalah 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. 
  2. Ahli waris yang mendapat bagian sisa/tidak ditentukan, adalah ahli waris yang mendapat bagian seluruh atau sisa harta, setelah dilakukan perhitungan waris sesuai dengan ketentuan.

Tata Cara Perhitungan Waris

Dalam perhtiungan waris islam dikenal beberapa istilah yang harus diketahui sebelu melakukan perhitungan waris, yaitu:

  1. Asal masalah; yang dimaksud dengan asal masalah adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan (islam.nu.or.id). Asal masalah ini adalah angka yang ditentukan berdasarkan kelipatan terkecil harus dapat dibagi dengan “penyebut” (istilah matematika) yang sudah ditentukan bagiannya sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
  2. Adadur Ru’us; adalah bilangan yang dihitung berdasarkan jumlah kepala (Quantity) karena jumlah bagian tidak disebutkan dengan pasti, dan hal ini yang dijadikan sebagai pedoman dalam menetukan asal masalah.
  3. Siham; adalah nilai yang diperoleh dari hasil kali antara asal masalah dengan bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran.
  4. Majmu’ Siham; adalah jumlah keseluruhan siham.

Selanjutnya hal-hal yang harus ditentukan dalam perhitungan waris adalah:

  1. Menentukan ahli waris.
  2. Menentukan bagiannya berdasarkan bagian yang sudah pasti dan diatur dalam Al-Quran.
  3. Menentukan asal masalah.
  4. Menentukan siham.

Sebagai ilustrasi untuk memahami perhintungan waris, berikut ini disampaikan contoh soal tentang perhitungan waris:

Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu dan seorang anak laik-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp120.000.000,- maka perhitungan warisnya adalah:

  1. Ahli waris: suami mendapat 1/4, ibu mendapat 1/6, dan anak laki-laki mendapatkan sisa (ashabah).
  2. Asal masalah: adalah 12, karena habis dibagi penyebut 4 dan penyebut 6.
  3. Anak laki-laki mendapatkan sisanya.

Jadi jika dituliskan adalah sebagai berikut:

Suami             : ¼ x  12 = 3 (siham)

Ibu                  : 1/6 x 12 = 2 (siham)

Anak laki        : 12 (asal masalah) – 3 (siham) – 2 (siham) = 7 (siham)

Kemudian harta sebesar Rp120.000.000,-  : 12 (majmu’ siham) = Rp10.000.000,-

Sehingga hasil perhitungan warisnya adalah:

Suami             : 3 (siham) x Rp10.000.000,- = Rp30.000.000,-

Ibu                  : 2 (siham) x Rp10.000.000,- = Rp20.000.000,-

Anak laki        : 7 (siham) x Rp10.000.000,- = Rp70.000.000,-

Dengan demikian harta warisan sebesar Rp120.000.000,- habis terbagi kepada ahli waris.

Sebagai catatan, perhitungan pembagian waris dapat dilaksanakan setelah dijalankan wasiat dan dibayarkan hutang-hutang almarhum/almarhumah. (RenTo)(090220)

Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam

By: Rendra Topan

Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kewajiban Uang Wajib Tahunan (UWT)

Pengguna lahan mempunyai kewajiban untuk membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam, dengan tarif berdasarkan pada:

  1. Lokasi/wilayah.
  2. Jangka waktu penggunaan.
  3. Luas.
  4. Peruntukan lahan.

Dasar besaran tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) sebagaimana tersebut di atas disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan.

Kategori Penetapan Uang Wajib Tahunan (UWT)

Penetapan uang wajib tahunan alokasi lahan terbagi atas:

  1. Uang Wajib Tahunan (UWT) alokasi lahan berdasarkan nilai penawaran pemohon alokasi lahan dalam permohonan alokasi lahan.
  2. Uang Wajib Tahunan (UWT) perpanjangan alokasi lahan atau pembaruan alokasi yang ditetapkan berdasarkan tarif UWT yang berlaku.

Pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atas Alokasi Lahan dengan peruntukan Apartemen/Perkantoran/Rumah Susun

Lebih lanjut diatur juga mengenai pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atas alokasi lahan dengan peruntukan apartemen/perkantoran/rumah susun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan, bahwa pembayaran UWT atas alokasi lahan dengan peruntukan apartemen/perkantoran/rumah susun dikenakan secara bertahap, yaitu:

  1. Pada saat pemberian alokasi lahan, UWT dihitung berdasarkan luas lahan.
  2. Pada saat dijual, UWT dihitung berdasarkan koefisien luas ruang per unit atau NFA yang dijual secara strata title bagi apartemen/perkantoran/rumah susun.

Khusus untuk pembayaran UWT perpanjangan alokasi lahan dengan peruntukan apartemen/perkantoran/rumah susun, dimana ruang terbuka yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal menjadi tanggung jawab pengguna lahan atau penghuni melalui pengelola/perhimpunan penghuni sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. (RenTo)(051219)

Hak Cipta

By: Rendra Topan

Perkembangan pranata dan tata kehidupan serta kemajuan teknologi yang demikian cepat dengan arus globalisasi, mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum disemua sektor, khususnya sektor hukum berkenaan dengan hak cipta sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hak Cipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Hasil karya pencipta dalam bentuk khas dan menunjukan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra inilah yang disebut dengan ciptaan, dimana setiap ciptaan mendapatkan perlindungan yang disebut dengan hak cipta.

Hak cipta menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang disebut sebagai pencipta adalah (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta):

  1. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
  2. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan diumumkan sebagai pencipta pada sebuah ciptaan.
  3. Ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka yang berceramah dianggap sebagai penciptanya.

Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan dapat dipindahtangankan atau dapat dialihkan disebabkan beberapa hal, yaitu :

  1. Pewarisan.
  2. Hibah.
  3. Wasiat.
  4. Dijadikan milik negara.
  5. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan perjanjian itu hanya mengenai kewenangan yang disebutkan dalam akta tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita. Sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum oleh pemerintah, apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan, maka hak ciptanya dipegang oleh negara atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, namun apabila sudah diterbitkan maka hak ciptanya dipegang oleh penerbit untuk kepentingan penciptanya.

Bentuk Ciptaan

Bentuk ciptaan yang dilindungi adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi:

  1. Buku, program computer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
  2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
  3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  4. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara.
  5. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim.
  6. Karya pertunjukan.
  7. Karya siaran.
  8. Seni rupa dalam segala bentuknya.
  9. Arsitektur.
  10. Peta.
  11. Seni batik.
  12. Fotografi.
  13. Sinematografi.
  14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengaliwujudan.

Pelanggaran Hak Cipta

Hal-hal yang tidak dianggap pelanggaran terhadap hak cipta adalah sebagai berikut:

  1. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli.
  2. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan  peraturan perundang-undangan.
  3. Pengambilan baik sebagian maupun seluruhnya berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar.

Bagi karya cipta yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan selama penggunaan dan penggandaannya menyebutkan dan mencantumkan sumber ciptaannya dianggap tidak melanggar hak cipta. Adapun karya cipta dimaksud adalah:

  1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
  2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya untuk keperluan pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan.
  3. Pengambilan ciptaan pihak lain untuk seluruhnya maupun sebagian guna keperluan; ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya.
  4. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk kepentingan aktivitasnya.
  5. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
  6. Pembuatan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Jangka Waktu Hak Cipta

Untuk setiap hak cipta masing-masing mempunyai jangka waktu dengan masa berlaku 25 – 50 tahun, dan seumur hidup penciptanya yang dilanjutkan 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

Pemegang hak cipta dibenarkan atau berhak untuk memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian yang  disepakati oleh para pihak. Perjanjian lisensi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Dilarang memuat ketentuan yang langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.
  2. Dicatatkan di kantor hak cipta.

Perbuatan yang melanggar hal-hal yang diatur dalam undang-undang hak cipta merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan, sedangkan untuk hak dan kewajiban antara pencipta, pemegang hak cipta dan ahli warisnya dapat dilakukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Selanjutnya masih dalam rangka perlindungan dan kepastiaan hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan mencabut peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur secara lebih rinci dan jelas sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari pengertian hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya dengan pengertian ciptaan, yaitu setiap hasil karya bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Begitu juga dengan penjelasan lebih lanjut mengenai hak cipta yang terdiri dari hak moral, hak ekonomi, hak ekonomi atas potret, pengalihan hak ekonomi, dan masih ada hak terkait lainnya yaitu hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hal ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi, lembaga penyiaran. Tidak ketinggalan diatur mengenai konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi  informasi dan komunikasi dalam BAB tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta inilah yang disebut dengan hak kekayaan intelektual, yang kemudian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum hak kekayaan intelektual.(RenTo)(120319)