Tag Archives: Perdagangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Lingkup Pelindungan Paten (Pasal 2 – Pasal 23)
  3. BAB III Permohonan Paten (Pasal 24 – Pasal 45)
  4. BAB IV Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif (Pasal 46 – Pasal 56)
  5. BAB V Persetujuan dan Penolakan Permohonan (Pasal 57 – Pasal 63)
  6. BAB VI Komisi Banding Paten dan Permohonan Banding (Pasal 64 – Pasal 73)
  7. BAB VII Pengalihan Hak, dan Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia (Pasal 74 – Pasal 108)
  8. BAB VIII Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Pasal 109 – Pasal 120)
  9. BAB IX Paten Sederhana (Pasal 121 – Pasal 124)
  10. BAB X Dokumentasi dan PElayanan Informasi Paten (Pasal 125)
  11. BAB XI Biaya (Pasal 126 – Pasal 129)
  12. BAB XII Penghapusan Paten (Pasal 130 – Pasal 141)
  13. BAB XIII Penyelesaian Sengketa (Pasal 142 – Pasal 154)
  14. BAB XIV Penetapan Sementara Pengadilan (Pasal 155 – Pasal 158)
  15. BAB XV Penyidikan (Pasal 159)
  16. BAB XVI Perbuatan yang Dilarang (Pasal 160)
  17. BAB XVII Ketentuan Pidana (Pasal 161 – Pasal 166)
  18. BAB XVIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 167 – Pasal 168)
  19. BAB XIX Ketentuan Peralihan (Pasal 169)
  20. BAB XX Ketentuan Penutup (Pasal 170 – Pasal 173)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Sistematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 5 – Pasal 8)
  3. BAB III Ekosistem Ekonomi Kreatif (Pasal 9 – Pasal 24)
  4. BAB IV Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Pasal 25 – Pasal 28)
  5. BAB V Kelembagaan (Pasal 29 – Pasal 30)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 31)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 32 – Pasal 34)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan (Pasal 4 – Pasal 6)
  4. BAB IV Kriteria (Pasal 6)
  5. BAB V Penumbuhan Iklim Usaha (Pasal 7 – Pasal 15)
  6. BAB VI Pengembangan Usaha (Pasal 16 – Pasal 20)
  7. BAB VII Pembiayaan dan Penjaminan (Pasal 21 – Pasal 24)
  8. BAB VIII Kemitraan (Pasal 25 – Pasal 37)
  9. BAB IX Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 38)
  10. BAB X Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana (Pasal 39 – Pasal 40)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 41 – Pasal 44)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93

Penggunaan Mata Uang Rupiah

Spesimen

Hukum Positif Indonesia-

Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Mata uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mempunyai pengertian adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia mempunyai satuan mata uang yang dinamakan dengan rupiah sebagai alat tukar yang sah disimbolkan dengan Rp.

Macam dan Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang, rupiah tentunya mempunyai jenis dan nilai nominal atau harga.

Macam Rupiah

Rupiah terdiri dari dua macam yaitu:

  • Rupiah kertas; dibuat dengan kertas uang sebagai bahan baku, yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengamanan dan yang tahan lama.
  • Rupiah logam; dibuat dengan logam uang sebagai bahan baku, dengan menggunakan bahan baku, yang digunakan  untuk membuat logam rupiah yang mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.

Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang uang, rupiah tentunya juga mempunyai harga atau nilai nominal. Harga rupiah merupakan nilai nomila yang tercantum pada setiap pecahan rupiah, dengan ketentuan bahwa satu rupiah adalah seratus sen.

Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan nilai nominal rupiah adalah Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Penetapan nilai nominal pecahan rupiah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Kondisi moneter.
  • Kepraktisan sebagai alat pembayaran.
  • Kebutuhan masyarakat.

Untuk setiap perubahan harga atau nilai nominal rupiah diatur dengan undang-undang.

Penggunaan Rupiah

Rupiah sebagai sebuah mata uang yang digunakan untuk alat tukar yang sah, wajib digunakan dalam hal:

  • Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
  • Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
  • Transaksi keuangan lainnya.

Dimaksud dengan transaksi keuangan lainnya yaitu transaksi yang meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku dalam hal:

  • Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  • Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
  • Transaksi perdagangan internasional.
  • Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing.
  • Transaksi pembiayaan internasional.

Larangan dalam Penggunaan Rupiah

Larangan dalam penggunaan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 24 – Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Penulis mengelompokan larangan terhadap penggunaan rupiah menjadi beberapa kelompok, yaitu:

Larangan dalam Hal sebagai Alat Pembayaran

  1. Larangan dalam hal sebagai alat pembayaran.
  2. Larangan untuk meniru rupiah.
  3. Larangan merusak rupiah.
  4. Larangan memalsukan rupiah.
  5. Larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku untuk membuat rupiah.

Dalam penggunaan rupiah sebagai alat tukar, setiap orang dilarang untuk menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran atau alat untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dalam rangka transaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali dalam pembayaran atau kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Larangan Meniru Rupiah

Setiap orang dilarang untuk meniru rupiah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atau promosi, dan menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan tersebut.

Larangan Merusak Rupiah

Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai symbol negara, juga dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Larangan Memalsukan Rupiah

Setiap orang dilarang dilarang memalsukan rupiah, dan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahui merupakan rupiah palsu, serta mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang dikethauinya merupakan rupiah palsu.

Masih berkenaan dengan pemalsuan rupiah, setiap orang juga dilarang membawa atau memasukan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu.

Larangan Memproduksi Rupiah, dan Memperdagangkan Alat, serta Bahan Baku Pembuatan Rupiah

Berkenaan dengan larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku pembuatan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyebutkan bahwa:

  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Ketentuan Pidana Terhadap Penggunaan Rupiah

Pelanggaran terhadap larangan dalam penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas apabila terbukti dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 33 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Secara ringkas ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Pelanggaran terhadap larangan dalam hal penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan meniru rupiah, diancam dengan pidana kurungan apling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan merusak rupiahn diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan diancam pidana penjara sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah terhadap pelanggaran mengimpor atau mengekspor rupiah sudah rusak.
  • Pelanggaran terhadap memalsukan rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) bagi pelaku pelanggaran terhadap membawa keluaratau memasukkan rupiah palsu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,- bagi pelaku pelanggaran terhadap mengimpor dan mengekspor rupiah palsu.
  • Demikian juga dengan pelaku pelanggaran terhadap pelaku yang memperoduksi, dan memperdagangkan alat serta bahan baku untuk membuat rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Hukum acara yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana terhadap penggunaan rupiah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah dalam hal alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu berupa barang yang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optic, dan semua bentuk data; dan/atau data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya. (RenTo)(130921)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Macam dan Harga Rupiah (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Ciri, Desain, dan Bahan Baku Rupiah (Pasal 4 – Pasal 9)
  4. BAB IV Pengelolaan Rupiah (Pasal 11 – Pasal 20)
  5. BAB V Penggunaan Rupiah (Pasal 21)
  6. BAB VI Penukaran Rupiah (Pasal 22)
  7. BAB VII Larangan (Pasal 23 – Pasal 27)
  8. BAB VIII Pemberantasan Rupiah Palsu (Pasal 28 – Pasal 29)
  9. BAB IX Pemeriksaan TIndak Pidana Terhadap Rupiah (Pasal 30 – Pasal 32)
  10. BAB X Ketentuan Pidana (Pasal 33 – Pasal 41)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 42 – Pasal 43)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 48)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64

Produk Bank

Photo by Alexandros Chatzidimos on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan produk bank.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Produk bank mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.

Kelompok Produk Bank

Pengelompokan produk bank diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, produk bank dikelompokan menjadi:

Produk Bank Dasar

Produk bank dasar adalah produk, layanan, dan/atau jasa dengan berupa kegiatan:

  • Penghimpunan dana.
  • Penyaluran dana.
  • Sederhana lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk Bank Lanjutan

Produk bank lanjutan dapat berupa pengembangan dari produk bank dasar atau produk baru dengan kriteria sebagai berikut:

  • Berbasis teknologi informasi.
  • Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau prudok lembaga jasa keuangan selain bank.
  • Memerlukan persetujuan atau peizinan dari otoritas lain.
  • Bersifat kompleks.

Jenis Produk Bank Dasar

Jenis produk bank dasar dapat dibedakan menjadi produk bank dasar bank umum konvensional dan produk bank dasar bank umum Syariah.

Dalam pokok bahasan ini hanya disampaikan mengenai jenis produk bank dasar bank umum konvensional.

Jenis Produk Bank Dasar Bank Umum Konvensional

Jenis produk bank dasar yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan sederhana lainnya diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Jadi jenis produk bank dasar bank umum konvensional terdiri atas:

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank umum konvensional mempunyai produk bank dasar, yaitu:

Giro

Giro merupakan jenis produk simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Tabungan

Tabungan merupakan jenis prosuk simpanan yang penarikannya hanua dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati antara bank dan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Deposito

Deposito merupakan jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan perjanjian antara bank dengan nasabah, berupa antara lain deposito berjangka, deposito on call, dan serfikat deposito (Negotiable Certificate Deposito/NCD).

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana

Peroduk bank dasar yang merupakan kegiatan penyaluran dana oleh bank umum konvensional, dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum disebutkan sebagai berikut:

Kredit

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepaktan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian bunga.

Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau taguhan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

Pemberian Garansi

Pemberian garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pemberian garansi bank dapat berupa Standby Letter of Credit (SBLC), dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan yang dimaksudkan adalah penyediaan pembiayaan untuk transaksi perdagangan antara lain dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Letter of Credit L/C)

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Sederhana Lain

Produk bank dasar yang merupakan kegiatan sederhana lainnya yang merupakan kegiatan bank umum konvensional sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum  adalah sebagai berikut:

Jual Beli Uang Kertas Asing (Bank Notes)

Jual beli uang kertas asing (Bank Notes) merupakan kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing.

Uang kertas asing yang dimaksud adalah uang kertas dalam valutas asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla merupakan instrument keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari (underlying asset) dan umumnya dilakukan untuk spekulasi, jual beli (trading) atau lindung nilai.

Agen Penjualan Surat Berharga Negara (SBN)

Agen Penjualan  Surat Berharga Negara (SBN) maksudnya bank bertindak sebagai agen penjualan SBN kepada nasabahnya, seperti penjualan Surat Utang Negara (SUN).

Transfer Dana

Transfer dana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Alat pembayaran menggunakan kartu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank berupa kartu kredit, kartu ATM (Automated Teller Machine), dan/atau kartu debet.

Uang Elektronik

Bank juga menyelenggarakan produk dasar dalam kegiatan sederhana lainnya berupa uang elektornik. Uang dapat dikatakan  uang uang elektronik setelah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
  • Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
  • Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
  • Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.
Layanan Keuangan Digital

Layanan keuangan digital merupakan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh bank yang menerbitkan uang elektronikmelalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif.

Safe Deposit Box

Safe deposit box  merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank.

Traveller’s Cheque

Traveller’s cheque merupakan penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing oleh bank yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Cash Management

Cash management merupakan jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada bank untuk melakukan transaksi berdasarkan perintah nasabah.

Layanan Nasabah Prima

Layanan nasabah prima merupakan jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasbah prima.

Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi (bancassurance) Model Bisnis Referensi

Kerja sama pemasaran produk asuransi (bancassurance) model bisnis referensi merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi dengan bank. Bank hanya berperan memberikan referensi atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.

Syarat dan Ketentuan Produk Bank

Seluruh produk bank dasar tersebut di atas maupun produk bank lanjutan dapat dilaksanakan dengan mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Syarat dan ketentuan produk bank tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah sebagai berikut:

  • Bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB, baik untuk produk bank baru maupun produk bank lanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau
    • Merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya, Produk Bank dikategorikan menjadi Produk Bank baru.
  • Bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank, apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang menjadi syarat dan ketentuan produk bank tersebut, maka:
    • dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
    • Apabila sudah dikenai sanksi tertulis, namun belum memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi:
      • Pembekuan Produk Bank tertentu; dan/atau
      • Larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru.
  • Dalam hal tidak terdapat rencana Produk Bank baru yang akan diselenggarakan oleh Bank dalam 1 (satu) tahun kalender, Bank tetap harus menyampaikan RPPB nihil kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Penyelenggaraan Produk Bank yang selanjutnya disingkat RPPB adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank. Syarat dan ketentuan produk bank ini berlaku bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah. (RenTo)(070921)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi (Pasal 3 – Pasal 34)
  3. BAB III Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 35 – Pasal 101)
  4. BAB IV Kemitraan (Pasal 102 – Pasal 123)
  5. BAB V Kemudahan dan Insentif (Pasal 124 – Pasal 127))
  6. BAB VI Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 128 – Pasal 131)
  7. BAB VII Penyelengaraan Inkubasi (Pasal 132 – Pasal 138)
  8. BAB VIII Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (Pasal 139)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 140)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 141 – 143)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Pasal 3 – Pasal 5)
  3. BAB III Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah (Pasal 6 – Pasal 30)
  4. BAB IV Perda dan Perkada Mengenai Perizinan Berusaha (Pasal 31 – Pasal 32)
  5. BAB V Laporan Pentelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Pasal 33)
  6. BAB VI Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 34)
  7. BAB VII Pendanaan (Pasal 35)
  8. BAB VIII Sanksi Administratif (Pasal 36 – Pasal 37)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 38 – Pasal 41)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6)
  2. BAB II Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 7 – Pasal 20)
  3. BAB III Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 21 – Pasal 166)
  4. BAB IV Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Onlina Single Submission) (Pasal 167 – Pasal 212)
  5. BAB V Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko (Pasal 213 – Pasal 309)
  6. BAB VI Evaluasi dan Reformasi  Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 310 – Pasal 311)
  7. BAB VII Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 312)
  8. BAB VIII Penyelesaian Permasalahan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 313 – Pasal 314)
  9. BAB IX Sanksi (Pasal 315 – Pasal 557)
  10. BAB X Ketentuan Lain-Lain (Pasal 558 – Pasal 561)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 562 – Pasal 563)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 564 – Pasal 567)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Modal Dasar (Pasal 3 – Pasal 5)
  3. BAB III Perseroan Perorangan (Pasal 6 – Pasal 14)
  4. BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 15 – Pasal 16)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18