Tag Archives: Perdagangan Jasa

Produk Bank

Photo by Alexandros Chatzidimos on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan produk bank.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Produk bank mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.

Kelompok Produk Bank

Pengelompokan produk bank diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, produk bank dikelompokan menjadi:

Produk Bank Dasar

Produk bank dasar adalah produk, layanan, dan/atau jasa dengan berupa kegiatan:

  • Penghimpunan dana.
  • Penyaluran dana.
  • Sederhana lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk Bank Lanjutan

Produk bank lanjutan dapat berupa pengembangan dari produk bank dasar atau produk baru dengan kriteria sebagai berikut:

  • Berbasis teknologi informasi.
  • Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau prudok lembaga jasa keuangan selain bank.
  • Memerlukan persetujuan atau peizinan dari otoritas lain.
  • Bersifat kompleks.

Jenis Produk Bank Dasar

Jenis produk bank dasar dapat dibedakan menjadi produk bank dasar bank umum konvensional dan produk bank dasar bank umum Syariah.

Dalam pokok bahasan ini hanya disampaikan mengenai jenis produk bank dasar bank umum konvensional.

Jenis Produk Bank Dasar Bank Umum Konvensional

Jenis produk bank dasar yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan sederhana lainnya diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Jadi jenis produk bank dasar bank umum konvensional terdiri atas:

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank umum konvensional mempunyai produk bank dasar, yaitu:

Giro

Giro merupakan jenis produk simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Tabungan

Tabungan merupakan jenis prosuk simpanan yang penarikannya hanua dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati antara bank dan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Deposito

Deposito merupakan jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan perjanjian antara bank dengan nasabah, berupa antara lain deposito berjangka, deposito on call, dan serfikat deposito (Negotiable Certificate Deposito/NCD).

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana

Peroduk bank dasar yang merupakan kegiatan penyaluran dana oleh bank umum konvensional, dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum disebutkan sebagai berikut:

Kredit

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepaktan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian bunga.

Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau taguhan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

Pemberian Garansi

Pemberian garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pemberian garansi bank dapat berupa Standby Letter of Credit (SBLC), dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan yang dimaksudkan adalah penyediaan pembiayaan untuk transaksi perdagangan antara lain dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Letter of Credit L/C)

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Sederhana Lain

Produk bank dasar yang merupakan kegiatan sederhana lainnya yang merupakan kegiatan bank umum konvensional sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum  adalah sebagai berikut:

Jual Beli Uang Kertas Asing (Bank Notes)

Jual beli uang kertas asing (Bank Notes) merupakan kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing.

Uang kertas asing yang dimaksud adalah uang kertas dalam valutas asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla merupakan instrument keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari (underlying asset) dan umumnya dilakukan untuk spekulasi, jual beli (trading) atau lindung nilai.

Agen Penjualan Surat Berharga Negara (SBN)

Agen Penjualan  Surat Berharga Negara (SBN) maksudnya bank bertindak sebagai agen penjualan SBN kepada nasabahnya, seperti penjualan Surat Utang Negara (SUN).

Transfer Dana

Transfer dana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Alat pembayaran menggunakan kartu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank berupa kartu kredit, kartu ATM (Automated Teller Machine), dan/atau kartu debet.

Uang Elektronik

Bank juga menyelenggarakan produk dasar dalam kegiatan sederhana lainnya berupa uang elektornik. Uang dapat dikatakan  uang uang elektronik setelah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
  • Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
  • Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
  • Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.
Layanan Keuangan Digital

Layanan keuangan digital merupakan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh bank yang menerbitkan uang elektronikmelalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif.

Safe Deposit Box

Safe deposit box  merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank.

Traveller’s Cheque

Traveller’s cheque merupakan penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing oleh bank yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Cash Management

Cash management merupakan jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada bank untuk melakukan transaksi berdasarkan perintah nasabah.

Layanan Nasabah Prima

Layanan nasabah prima merupakan jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasbah prima.

Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi (bancassurance) Model Bisnis Referensi

Kerja sama pemasaran produk asuransi (bancassurance) model bisnis referensi merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi dengan bank. Bank hanya berperan memberikan referensi atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.

Syarat dan Ketentuan Produk Bank

Seluruh produk bank dasar tersebut di atas maupun produk bank lanjutan dapat dilaksanakan dengan mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Syarat dan ketentuan produk bank tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah sebagai berikut:

  • Bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB, baik untuk produk bank baru maupun produk bank lanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau
    • Merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya, Produk Bank dikategorikan menjadi Produk Bank baru.
  • Bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank, apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang menjadi syarat dan ketentuan produk bank tersebut, maka:
    • dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
    • Apabila sudah dikenai sanksi tertulis, namun belum memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi:
      • Pembekuan Produk Bank tertentu; dan/atau
      • Larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru.
  • Dalam hal tidak terdapat rencana Produk Bank baru yang akan diselenggarakan oleh Bank dalam 1 (satu) tahun kalender, Bank tetap harus menyampaikan RPPB nihil kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Penyelenggaraan Produk Bank yang selanjutnya disingkat RPPB adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank. Syarat dan ketentuan produk bank ini berlaku bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah. (RenTo)(070921)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 6.
  3. Penyisipan dua puluh pasal di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 8.
  5. Perubahan ketentuan Pasal 9.
  6. Perubahan ketentuan Pasal 11.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 12.
  8. Perubahan ketentuan Pasal 20 ayat (1).
  9. Perubahan ketentuan Pasal 22.
  10. Penyisipan empat pasal di antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 28.
  12. Penyisipan sebelas pasal di antara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29.
  13. Penyisipan sepuluh pasal di antara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30.
  14. Perubahan ketentuan Pasal 30.
  15. Penyisipan tiga belas pasal di anatar ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 41.
  17. Penyisipan delapan belas pasal di antara ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42.
  18. Penambahan sebelas pasal di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43.
  19. Perubahan ketentuan Pasal 43.
  20. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52.
  21. Perubahan ketentuan Pasal 59.
  22. Perubahan ketentuan Pasal 61.
  23. Perubahan ketentuan PAsal 64.
  24. Penambahan delapan pasal di antara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71.
  25. Perubahan ketentuan Pasal 72 ayat (2).
  26. Penambahan satu pasal di antara ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75.
  27. Perubahan ketentuan Pasal 77.
  28. Perubahan ketentuan Pasal 84.
  29. Penambahan tiga puluh tujuh pasal di antara ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 85.
  31. Penyisipan delapan belas pasal di antara ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86.
  32. Perubahan ketentuan Pasal 97 ayat (2).
  33. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124.
  34. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 150 dan Pasal 151.
  35. Perubahan ketentuan Pasal 152.
  36. Perubahan ketentuan Pasal 153.
  37. Perubahan ketentuan Pasal 154.
  38. Penyisipan dua pasal di antara ketenuan Pasal 154 dan Pasal 155.
  39. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158.
  40. Perubahan ketentuan Pasal 161.
  41. Perubahan ketentuan Pasal 163.
  42. Perubahan ketentuan Pasal 164.
  43. Penyisipan satu pasal di antara ketenuan Pasal 168 dan Pasal 169.
  44. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 176 dan PAsal 177.
  45. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 178 dan Pasal 179.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Tanggung Jawab dan Kewenangan (Pasal 3 – Pasal 10)
  3. BAB III Struktur Usaha dan Segementasi Pasar Jasa Konstruksi (Pasal 11 – Pasal 43)
  4. BAB IV Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi (Pasal 44 – Pasal 96)
  5. BAB V Pembinaan (Pasal 97 – Pasal 137)
  6. BAB VI Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat (Pasal 138 – Pasal 150)
  7. BAB VII Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (Pasal 151 – Pasal 174)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 175 – Pasal 176)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 177 – Pasal 179)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Tanggung Jawab dan Kewenangan (Pasal 4 – Pasal 10)
  4. BAB IV Usaha Jasa Konstruksi (Pasal 11 – Pasal 38)
  5. BAB V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Pasal 38 – Pasal 58)
  6. BAB VI Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi (Pasal 59 – Pasal 67)
  7. BAB VII Tenaga Kerja Konstruksi (Pasal 68 – Pasal 75)
  8. BAB VIII Pembinaan (Pasal 76 – Pasal 82)
  9. BAB IX Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Pasal 83)
  10. BAB X Partisipasi Masyarakat (Pasal 84 – Pasal 87)
  11. BAB XI Penyelesaian Sengketa (Pasal 88)
  12. BAB XII Sanksi Administratif (Pasal 89 – Pasal 102)
  13. BAB XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 103)
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 104 – Pasal 106)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Kewenangan Pemerintah dalam Penguasaan dan Pengusahaan Ketanagalistrikan

Hukum Posostif Indonesia-

Pemerintah Indoensia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, salah satunya adalah melalui tenaga listrik yang mempunyai potensi besar pada era digitalisasi saat ini.

Mengingat kebutuhan tenaga listrik saat ini sudah menjadi keharusan bagi masyarakat, yang berarti merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka pemerintah mengatur hal-hal yang diperlukan untuk mengantispasi perselisihan yang timbul dalam hal ketenagalistrikan dan guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan tenaga listrik, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik, pengertian ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan.

Untuk itu guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, pemerintah telah mengaturnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan pengertian tenaga listrik itu sendiri adalah suatu energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrikyang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Berdasarkan pengertian tenaga listrik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berkenaan dengan tenaga listrik adalah berupa:

  1. Sumber energi tenaga listrik.
  2. Pengolahan energi tenaga listrik.
  3. Pembagian tenaga listrik kepada konsumen atau pengguna.

Asas dan Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan

Asas dan tujuan ketenaga listrikan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Asas Pembangunan Ketenagalistrikan

Asas pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Asas manfaat.
  2. Asas efisiensi dan berkeadilan.
  3. Asas berkelanjutan.
  4. Asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi.
  5. Asas mengandalkan pada kemampuan sendiri.
  6. Asas kaidah usaha yang sehat.
  7. Asas keamanan dan keselamatan.
  8. Asas kelestarian fungsi lingkungan.
  9. Asas otonomi daerah.

Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk:

  1. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup.
  2. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan kualitas yang baik.
  3. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan harga yang wajar.
  4. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
  5. Memujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penguasaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Penguasaan dan Pengusahaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Penguasaan Ketenagalistrikan

Penyediaan ketenagalistrikan penguasaannya berada pada negara, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pengusahaan Ketenagalistrikan

Dalam pelaksanaannya pengusahaan dalam rangka penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh:

  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi pemerintah pusat.
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi pemerintah daerah.
  • Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyedeiaan tenaga listrik.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui BUMN dan BUMD dalam penyediaan tenaga listrik juga menyediakan dana untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Kelompok masyarakat tidak mampu.
  2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang.
  3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan.
  4. Pembangunan listrik pedesaan.

Di samping keweangan pengusaan dan pengusahaan ketenagalistrikan oleh pemerintah, masih terdapat juga kewenangan pemerintah di bidang ketenagalistrikan, yang akan diuraikan dengan judul tersendiri. (RenTo)(250720)

Simulasi Perhitungan Besaran Tagihan Listrik

Hukum Positif Indonesia-

Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini menggunakan tenaga listrik, bahkan saat ini kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak sudah mulai alih teknologi, dikembangkan untuk menggunakan tenaga listrik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Landasan Pemikiran

Bayangkan besarnya kebutuhan energi listrik yang digunakan untuk mendukung perkembangan teknolgi. Namun begitu pernahkan kita memikirkan besaran biaya tagihan listrik yang kita gunakan dalam keseharian dari setiap alat yang digunakan dengan memanfaatkan energi listrik?

Pertanyaan tersebutlah yang mendasari tulisan ini, melalui simulasi yang diuraikan secara tertulis diharapkan sudah dapat menjawabnya.

Diawali dengan besaran tagihan listrik yang di luar dari kebiasaan beberapa waktu lalu, membuat penulis untuk mencari tahu berapa sebenarnya besaran tagihan listrik yang harus dibayarkan pada setiap bulannya.

Melalui dasar ilmu fisika dan matematika, penulis mencoba membuat simulasi perhitungan besaran tagihan listrik berdasarkan alat-alat atau teknologi listrik yang kita gunakan dalam keseharian.

Simulasi Perhitungan Besaran Biaya Tagihan Listrik

Simulasi yang digunakan mengambil contoh pemakaian listrik dalam sebuah rumah tangga di Indonesia berdasarkan alat atau teknologi yang digunakan setiap harinya, yang nantinya akan dihitung besaran biaya listrik yang digunakan setiap bulannya.

Dasar Perhitungan

Dasar perhitungan yang digunakan adalah Kwh, merupakan singkatan dari Kilo watt hour yang digunakan sebagai satuan dalam perhitungan pemakaian listrik.

1 Kwh = 1000 watt

1 Kwh = Rp2.000,-

Jadi secara garis besar Kwh dapat diuraikan bahwa setiap pemakaian 1000 watt dalam waktu satu jam atau 60 menit dikenakan biaya sejumlah tertentu.

Contoh:

1 Kwh = 1000 watt = Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan contoh di atas dapat diuraikan bahwa pengguna atau pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp2.000,- untuk setiap 1 (satu) Kwh.

Cara Perhitungan

Diasumsikan sebuah rumah sebagai pengguna atau pelanggan tenaga listrik menggunakan alat atau teknologi listrik selama 24 jam secara terus menurus sebagai berikut:

Ruang Tamu

Ruang tamu menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 = 500 watt x 24 jam = 12.000 watt

Ruang Keluarga

Ruang keluarga menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 watt = 500 watt x 24 jam =12.000 watt
  • 1 unit home theatre 1.500 watt = 1.500 watt x 24 jam = 36.000 watt

Kamar Tidur

Tiga buat Kamar tidur menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam x 3 kamar = 7.200 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 watt = 500 watt x 24 jam x 3 kamar = 36.000 watt
  • 1 unit TV 500 watt = 500 watt x 24 jam x 3 kamar = 36.000 watt

Kamar Mandi

Dua buah kamar mandi menggunakan peraltana listrik sebagai berikut:

  • 2 kamar mandi, menggunakan alat listrik:
  • 1 buah lampu 50 watt = 50 watt x 24 jam x 2 kamar = 2.400 watt
  • 1 unit pemanas air 500 watt = 500 watt x 24 jam x 2 kamar = 24.000 watt

Dapur

Dapur menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit kompor listrik 1.500 watt = 1.500 watt x 24 jam = 36.000 watt

Mari kita hitung total pemakaian tenaga listrik per harinya:

  • Ruang tamu, total pemakaian = 14.400 watt = 14,4 Kwh
  • Ruang keluarga, total pemakaian = 50.400 watt = 50,4 Kwh
  • Kamar tidur, total pemakaian = 79.200 watt = 79,2 Kwh
  • Kamar mandi, total pemakaian =26.400 watt = 26,4 Kwh
  • Dapur, total pemakaian = 38.400 watt = 38,4 Kwh

Jadi secara keseluruhan untuk rumah dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas mengeluarkan biaya untuk listrik adalah:

  • Per hari

14,4 Kwh + 50,4 Kwh + 79,2 Kwh + 26,4 Kwh + 38,4 Kwh = 208,8 Kwh/perhari

Jika dihitung biaya per harinya adalah:

208,8 Kwh x Rp2.000,- = Rp417.600,-/hari

  • Per bulan

Biaya perbulannya adalah:

Rp417.600,- x 30 hari = Rp12.528.000,-/bulan

Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan atau pengguna total perbulannya adalah Rp12.528.000,- + biaya beban + pajak.

Catatan: Perhitungan tersebut  di atas menjadi besar, namun perlu diingat bahwa perhitungan tersebut dari setiap alat listrik yang digunakan beroperasi selama 24 secara terus menerus alias tidak pernah berhenti (nonstop) dan menggunakan asumsi biaya per Kwh = Rp2.000,-

Kesimpulan

Dari simulasi perhitungan besaran biaya tagihan listrik sebagaimana diuraikan di atas, anda dapat menghitung berapa besaran biaya listrik yang harus dikeluarkan setiapnya bulannya disesuaikan dengan kondisi pemakaian rumah anda disesuaikan dengan harga sebanarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(190720)

Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen

Hukum Positif Indonesia-

Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen.

Tagihan listrik yang melonjak tersebut terjadi tanpa didasari pada data pencatatan meteran yang akurat, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang merupakan konsumen dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kejadian ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan tentang hak konsumen, diantaranya:

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi hal tersebut para pimpinan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah berusaha untuk mencarikan jalan keluar atas kejadian tersebut, yang hasilnya  adalah, bahwa selisih pembayaran listrik tersebut dapat dicicil beberapa kali pada setiap tagihan bulan berikutnya.

Hak ini menurut penulis tetap saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa kelistrikan, disamping PT. PLN tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen juga tidak mendapatkan haknya.

Dasar Alasan Masyarakat Tetap Dirugikan

Penulis menyampaikan pendapat bahwa masyarakat tetap dirugikan dengan pembayaran selisih tagihan yang dapat dicicil berdasarkan pada sudut pandang ekonomi.

Untuk memudahkan pemahaman penulis sampaikan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi I

Tagihan pembayaran listrik untuk setiap meteran yang terpasang terdiri dari biaya beban dan biaya pemakaian dalam satuan KWh. Perhitungan tagihan listrik untuk setiap meteran yang terpasang atas biaya pemakaian per KWh setiap bulannya teridiri dari beberapa blok/kelompok, biasanya ada tiga blok dengan rincian;

  • blok I (pemakaian 0 – 20 KWh) dengan nominal per KWh Rp200,-
  • blok II (pemakian 20 – 40 KWh) dengan nominal  per KWh Rp350,-
  • Blok III (pemakaian 40 – 60 KWh) dengan nominal per KWh Rp500,-

Ilustrasi II

Berdasarkan ilustrasi singkat mengenai besaran perhitungan tagihan listrik di atas, maka apabila seorang pelanggan menggunakan daya listrik sebanyak 50 KWh setiap bulannya, dapat diuraikan besaran biaya pemakaian yang dibayarkan sebagai berikut:

  • Blok I adalah 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II adalah 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III adalah 10 KWh x Rp500,- = Rp5.000,-

Jadi besar biaya tagihan listrik tersebut adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp5.000,- = Rp16.000,- + biaya berlangganan (abonemen).

Dengan pencatatan yang tidak akurat, maka pencatatan pemakaian daya listrik yang tadinya 50 KWh menjadi 100 KWh, akan tetapi tagihannya bukan berarti Rp16.000,- x 2 = Rp32.000,- melainkan perhitungannya menjadi:

  • Blok I 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III 60 KWh x Rp500,- = Rp30.000,-

Sehingga besaran tagihan bulanan yang dibayarkan adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp30.000,- = Rp41.000,- + biaya berlangganan.

Dengan demikian jelas terdapat selisih Rp41.000,-  –  Rp32.000,- = Rp9.000,-

Kemudian karena pencatatan yang tidak akurat tersebut pelanggan atau konsumen tetap harus melakukan pelunasan pembayaran walaupun dengan cara dicicil.

Ilustrasi III

Angka Rp9000 itu baru untuk satu pelanggan, kalau dikalikan 1 juta pelanggan saja, maka akan bernilai Rp9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah). Bayangkan jika uang tersebut didepositokan di bank selama masa cicilan, maka jumlahnya akan berlibat ganda dan tetap saja untuk keuntungan bagi PT. PLN.

Kesimpulan

Jadi solusi dengan tetap membayar selesih tagihan listrik oleh pelanggan kepada PT. PLN bukanlah solusi yang tepat bagi konsumen atau masyarakat, karena data yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya biaya tagihan tidak akurat.

Sudah seharusnya PT.PLN menghitung ulang besaran biaya tagihan tersebut dengan menggunakan data yang akurat, karena biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat melalui tagihan sudah termasuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. PLN untuk melakukan pencatatan. (RenTo)(090620)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Dana Pensiun Pemberi Kerja (Pasal 5 – Pasal 39)
  4. BAB IV Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Pasal 40 – Pasal 48)
  5. BAB V Pemberian Fasilitas Perpajakan (Pasal 49 – Pasal 55)
  6. BAB VI Ketentuan Pidana (Pasal 56 – Pasal 60)
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 61)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 62 – Pasal 63)

Perdagangan Jasa

By: Rendra Topan

Perdagangan jasa merupakan salah satu bentuk perdagangan dalam negeri yang secara umum diatur dalam Pasal 20- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga merupakan indikikator dalam penataan perdagangan di dalam negeri.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Jasa

Pengertian Jasa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Unadang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap layanan dan unjuk kerja  berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Kewajiban Penyedia Jasa

Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila bila penyedia jasa tidak memenuhi syarat dimaksud maka dapat dikenai sanksi adminsitrasi berupa:

  1. Peringatan tertulis.
  2. Penghentian sementara kegiatan usaha.
  3. Pencabutan izin usaha.

Dalam hal komptensi tenaga teknis, pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral maupun regional. (RenTo)(250819)

Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

By: Rendra Topan

Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi  dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Dalam uraian ini disampaikan secara garis besar mengenai:

Ruang lingkup dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 adalah:

  1. Standarisasi
  2. Kegiatan penilaian kesesuaian.
  3. Kelembagaan.
  4. Ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian.
  5. Penelitian dan pengembangan.
  6. Kerjasama
  7. Sistem informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian.
  8. Pembinaan dan pengawasan.
  9. Peran serta masyarakat.

Berbicara mengenai standarisasi dan penilaian kesesuaian terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari kedua istilah tersebut. 

Kata dasar dari standarisasi adalah standar, yaitu persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional).

Standarisasi

Pengertian standarisasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksankan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Standarisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional meliputi kegiatan:

  1. Perencanaan, perumusan, dan penetpan SNI.
  2. Penerapan dan pemberlakukan SNI.
  3. Pemeliharaan SNI.
  4. Pengawasan penerapan dan pemberlakukan SNI.

Penilaian Kesesuaian

Pengertian penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persayaratan acuan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional).

Skema penilaian kesesuaian merupakan pedoman dalam hal menentukan jenis kegiatan penilaian dan tata cara penilaian, Skema penilaian tersebut paling sedikit memuat (Pasal 41 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2018):

  1. Persayaratan acuan untuk barang, jasa, sistem, proses, ata personal.
  2. Prosedur administratif.
  3. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian yang diperlukan.
  4. Bukti kesesuaian.
  5. Pengawasan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Lebih lanjut untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional sebagaimana tersebut di atas akan diuraikan satu persatu pada kesempatan berikutnya. (RenTo)(130419)