Tag Archives: Perdagangan Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan (Pasal 4 – Pasal 6)
  4. BAB IV Kriteria (Pasal 6)
  5. BAB V Penumbuhan Iklim Usaha (Pasal 7 – Pasal 15)
  6. BAB VI Pengembangan Usaha (Pasal 16 – Pasal 20)
  7. BAB VII Pembiayaan dan Penjaminan (Pasal 21 – Pasal 24)
  8. BAB VIII Kemitraan (Pasal 25 – Pasal 37)
  9. BAB IX Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 38)
  10. BAB X Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana (Pasal 39 – Pasal 40)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 41 – Pasal 44)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93

Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hukum Positif Indonesia-

Kita sering membaca dan mendengar istilah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Berikut ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria  usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria:

  1. Usaha Mikro
  2. Usaha Kecil
  3. Usaha Menengah

Usaha Mikro

Usaha mikro menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil

Usaha kecil menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)

Usaha Menengah

Usaha menengah menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).

Termasuk kelompok manakah jenis usaha anda? Silahkan dicocokan jenis kegiatan berusaha anda berdasarkan kriteria tersebut di atas. (RenTo)(041220)

Pelindungan dan Pengamanan pada Sektor Perdagangan di Indonesia

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Perlidungan dan pengamanan perdagangan diatur dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Siapa yang melakukan Pelindungan dan Pengamanan Pada Sektor Perdagangan?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa yang menetapkan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan adalah pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Cara Melakukan Pelindungan dan Pengamanan pada Sektor Perdagangan

Pemerintah melakukan pelindungan dan pengamanan pada sektor perdagangan adalah melalui materi kebijakan.

Materi Kebijakan

Materi kebijakan yang berkenaan dengan pelindungan dan pengamanan perdagangan yang ditetapkan oleh menteri meliputi:

  1. Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional.
  2. Pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut.
  3. Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain.
  4. Pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat.
  5. Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor.
  6. Pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

Kewajiban Pemerintah dalam Pelindungan dan Pengamanan pada Sektor Perdagangan

Sehubungan dengan materi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, menimbulkan kewajiban juga bagi pemerintah melalui menteri terkait untuk:

  • Melakukan pembelaan.
  • Melakukan tindakan pengamanan perdagangan.
  • Mengambil tindakan antidumping.
  • Mengmabil tindakan imbalan.

Pembelaan

Pembelaan oleh pemerintah dilakukan dalam hal:

  1. Adanya ancaman dari kebijakan dan regulasi.
  2. Adanya tuduhan praktik perdagangan tidak sehat.
  3. Adanya tuduhan lonjakan impor dari negara mitra dagang atas ekspor barang nasional.

Dalam rangka mengambil langkah pembelaan terhadap hal-hal tersebut di atas, maka ada kewajiban bagi:

  1. Eksportir; eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.
  2. Kementerian/lembaga; kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Tindakan Pengamanan Perdagangan

Tindakan pengamanan perdagangan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor.

Bentuk Tindakan Pengamanan Perdagangan

Tindakan pengamanan perdagangan yang dilakukan pemerintah berupa:

  1. Pengenaan bea masuk; pengenaan bea masuk ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh menteri perdagangan.
  2. Penetapan kuota; penetapan kuota merupakan tindakan pengamanan perdagangan yang penetepannya dilakukan oleh menteri perdagangan.

Tindakan Antidumping

Tindakan antidumping bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan pada industri dalam negeri yang terkait, yaitu dalam hal produk impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal.

Tindakan antidumping yang dilakukan oleh pemerintah adalah berupa pengenaan bea masuk antidumping yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh menteri perdagangan.

Tindakan Imbalan

Tindakan imbalan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan pada industri dalam negeri, yaitu dalam hal produk impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor.

Tindakan imbalan yang dilakukan oleh pemerintah adalah berupa pengenaan bea masuk imbalan yang besarannya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh menteri perdagangan.

Mengenai pelindungan dan pengamanan perdagangan oleh pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. (RenTo)(300620)

Penetapan dan Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Photo by icon0.com on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disampaikan mengenai porses penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Mengenai uraian mendasar apa yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting  dapat dibaca pada artikel dengan judul Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dasar Penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Dasar penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting adalah melalui mekanisme sebagai berikut:

  1. Dilakukan oleh pemerintah pusat.
  2. Berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi., dengan memperhatikan  pengaruhnya terhadap tingkat inflasi, dan/atau memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
  3. Dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.
  4. Mendukung program pemerintah.
  5. Disparitas harga antardaerah yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat diubah dengan peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kewajiban pemerintah pusat tersebut dilaksanakan melalui penetapan menteri berkenaan dengan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor terhadap jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian melalui rapat koordinasi dengan kententuan sebagai berikut:

  1. Merupakan bagian dari program strategis nasional.
  2. Dihadiri paling sedikit oleh satu orang menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
  3. Keputusan rapat dituangkan dalam risalah atau notulensi rapat koordinasi.
  4. Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dapat berkoordinasi dengan menteri korrdinator lainnya.

Kebijakan dan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting termasuk dalam hal ini mengenai jam kerja hypermarket, department store dan supermarket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan tokok modern. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (RenTo)(230420)

Baca juga: Sarana Perdagangan

Ketentuan Umum Mengenai Impor

Hukum Positif Indonesia-

Ketentuan umum mengenai impor diatur dalam Pasal 45 – Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Impor

Definisi impor berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan menteri.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam hal tertentu impor barang dapat dilakukan oleh importir yang tidak memliki pengenal sebagai importir, dimana mengenai pengenal importir diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri, dalam hal ini adalah Permendag Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Impor.

Tanggung Jawab Importir

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa mengenai tanggung jawab barang yang diimpor sepenuhnya menjadi tanggung jawab importir, apabila importir tidak bertanggung jawab, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.

Kewajiban Importir

Kewajiban importir dalam hal memasukan barang ke Indonesia sebagai mana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang yang diimpor dalam kondisi tidak baru.

Penetapan impor barang dalam keadaan tidak baru oleh menteri terkait  disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan. 

Dengan adanya surat persetujuan impor atas barang dalam keadaan tidak baru, maka surat tersebut diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan (Pasal 48 UU No.7/2014). (RenTo)(281219)

Ketentuan Umum Mengenai Ekspor

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Ekspor

Definisi ekspor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Ketentuan mengenai ekspor diatur dalam Pasal 42 – Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pelaku usaha yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir.

Eksportir dalam melalukan kegiatannya haruslah terdaftar dan mendapat izin dari kementerian terkait, kecuali ditentukan lain oleh menteri.

Tanggung Jawab Eksportir

Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diekspor, maksudnya adalah bahwa eksportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas barang yang diekspor.

Eksportir dimungkinkan untuk melalukan ekspor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam melakukan ekspor barang, tetapi tanggung jawab terhadap barang yang diekspor tetap berada pada pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai eksportir oleh menteri.

Apabila eksportir tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor, maka akan dikenakan sanksi adminsitrasi berupa pencabutan izin, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan dibidang perdagangan. Demikian juga halnya dengan penyalahgunaan penetapan sebagai eksportir dikenakan sanksi administrative berupa pembatalan penetapan sebagai ekportir (Pasal 43 ayat (2) dan (3) UU No. 7/2014). (RenTo)(281219)

Perdagangan Dalam Negeri: 8 (delapan) Alasan Larangan dan Pembatasan pada Sektor Perdagangan Dalam Negeri

ekonomi

Hukum Positif Indonesia-

Dalam hal perdagangan dalam negeri, pemerintah telah mengatur larangan dan pembatasan perdagangan barang dan jasa dalam Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Alasan Pelarangan dan Pembatasan pada Sektor Perdagangan Dalam Negeri

Terdapat 8 alasan dilakukannya pelarangan dan pembatasan perdagangan barang dan jasa ini pada sektor perdagangan dalam negeri. Alasan-alasan tersebut adalah:

  1. Melindungi kedaulatan ekonomi.
  2. Melindungi keamanan negara.
  3. Melindungi moral dan budaya masyarakat.
  4. Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
  5. Melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi.
  6. Melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.
  7. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
  8. Pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah.

Selanjutnya mengenai klasifikasi barang dan dan jasa yang dilarang dan dan dibatasi perdagangannya diatur dengan peraturan presiden. Sebagai perbandingan mengenai klasifikasi barang dan jasa yang diberlakukan pelarangan dan pembatasan dapat dilihat secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan barang dan jasa yang ditetapkan sebagai barang dan jasa yang dibatasi perdagangannya, pelanggaran terhadap hal tersebut dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan. (RenTo)(231219)

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Hukum Positif Indonesia-

Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan

Urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan terdiri dari beberapa subbidang, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Subbidang tersebut terdiri dari beberapa urusan, yaitu:

  1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan.
  2. Sarana distribusi perdagangan.
  3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  4. Pengembangan ekspor.
  5. Standarisasi dan perlindungan konsumen.

Uraian kewenangan dan tugas subbidang sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Pemerintah Pusat

  1. Perantara perdagangan properti. 
  2. Penjualan langsung. 
  3. Perwakilan perusahaan perdagangan asing. 
  4. Usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing. 
  5. Jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu. 
  6. Pendaftaran agen dan/atau distributor.
  • Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
  1. Pemberi waralaba dari dalam negeri.
  2. Pemberi waralaba dari luar negeri.
  3. Pemberi waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
  4. Pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
  5. Penerima waralaba dari waralaba luar negeri.
  • Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), distributor dan subdistributor.
  • Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pembinaan terhadap importer produsen bahan berbahaya,importer terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar  bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.
  • Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
  • Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT), Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP), dan Surat Persetujuan Perdagangan  Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP).
  • Penerbitan Angka Pengenal Importer (API) bagi perusahaan tertentu.

Daerah Provinsi

  • Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan  SIUP-MB bagi distributor.
  • Penerbitan surat izin usaha perdagangan barang berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi  bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi.
  • Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.
  • Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
  • Penerbitan Angka Pengenal Impor (API)

Daerah Kabupaten/Kota

  • Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan.
  • Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
  • Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
  1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri.
  2. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
  3. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
  • Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.
  • Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di daerah kabupaten/kota.
  • Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antarpulau.
  • Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal.

Sarana Distribusi Perdagangan

Pemerintah Pusat

Dalam hal sarana distribusi perdagangan bukan merupakan urusan pemerintah konkuren dalam bidang perdangan bagi pemerintah pusat.

Daerah Provinsi

Sarana distribusi perdagangan merupakan urusan pemeritahan konkuren yang berada pada daerah provinsi dalam hal pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.

Daerah Kabupten/Kota

Sarana distribusi perdagangan juga merupakan urusan pemerintahan konkuren yang berada pada daerah kabupaten/kota dalam hal:

  1. Pembanguan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
  2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pemerintah Pusat

Daerah Provinsi

  • Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi.
  • Pemantauan dan mengelola informasi harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
  • Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya pada beberapa daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
  • Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Daerah Kabupaten/Kota

  • Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota.
  • Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
  • Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota.
  • Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Pengembangan Ekspor

Pemerintah Pusat

  • Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi eksportir skala usaha besar, menengah dan kecil.
  • Penyelenggaraan kegiatan kerjasama internasional pengembangan ekspor.
  • Penerbitan izin penyelenggaraan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal luar negeri.
  • Penyelenggaraan kampanye pencitraan Indonesia skala internasional.

Daerah Provinsi

  • Penyelenggaraan promosi dagang melalui promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
  • Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional lintas daerah provinsi).

Daerah Kabupaten/Kota

  • Penyelenggaraan promosi dagang melalui  pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.
  • Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota).

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Pemerintah Pusat

  • Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standarisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  • Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  • Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan kasus.

Daerah Provinsi

  • Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota.

Daerah Kabupaten/Kota

  • Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Semua urusan pemerintahan konkuren di bidang perdagangan sebagaimana tersebut di atas merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun rencana dan program kerja pemerintahan pada masing-masing tingkatan. (RenTo)(181219)

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Perdagangan Kebutuhan Potok-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya juga meupakan indokator dalam penataan perdagangan dalam negeri, yang secara umum diatur dalam Pasal 25 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Siapa yang bertanggung jawab atas Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting?

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab  untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, dan berkewajiban untuk mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Untuk mengendalikan ketersedian dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertugas untuk:

  1. Meningkatkan dan melindungi produksi.
  2. Mengembangkan sarana produksi.
  3. Mengembangkan infrastruktur.
  4. Membina pelaku usaha.
  5. Mengembangkan sarana perdagangan.
  6. Mengoptimalkan perdagangan antarpulau.
  7. Melakukan pemantauan dan pengawasan harga.
  8. Mengembangkan informasi komoditi secara nasional.
  9. Mengelola stok dan logistik.
  10. Meningkatkan kelancaran arus distribusi.
  11. Mengelola impor dan ekspor.
  12. Menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Mengenai tata cara pemberian subsidi ongkos angkut diatur lebih lajut dengan peraturan menteri keuangan, demikian amanat dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (RenTo)(250819)

Barang-Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kebutuhan Pokok-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Barang kebutuhan pokok dan barang penting diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Peraturan Presiden ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendudkung kesejahteraan masyarakat, demikian pengenrtian tentang barang kebutuhan pokok yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

Selanjutnya barang penting mempunyai pengertian menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Jenis Barang Kebutuhan Pokok

Menurut jenisnya barang kebutuhan pokok dibedakan menjadi:

  1. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian; terdiri dari beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan barang merah.
  2. Barang kebutuhan pokok hasil industri; terdiri dari gula, minyak goreng, dan tepung terigu.
  3. Bahan kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan; terdiri dari daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

Jenis Barang Penting

Barang-barang penting yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Benih yaitu benih padi, jagung, kedelai.
  2. Pupuk.
  3. Gas elpiji 3 kilogram.
  4. Triplek.
  5. Semen.
  6. Besi baja konstruksi.
  7. Baja ringan.

Jenis barang kebutuhan pokok dan barang barang penting sebagaimana tersebut diatas diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Daftar Jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat diubah berdasarkan usulan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri kepala/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (RenTo)(250819)