Tag Archives: Perbankan

Hukum Perbankan

Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

By : Rendra Topan

Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Khususnya akan dibahas mengenai pasal-pasal  yang berkenaan dengan kerahasiaan bank  berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Telah diuraikan dalam artikel sebelumnya tentang pelanggaran dan kejahatan dalam perbankanbahwa salah satu tindak pidana perbankan adalah tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Demikian juga halnya mengenai rahasia bank juga sudah dibahas pada artikel sebelumnya.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan :

  • Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
  • Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Izin Tertulis Bank Indonesia untuk Kepentingan Peradilan Perkara Pidana

Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan perkara pidana, maksudnya adalah dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pada semua tingkatan yang dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung harus meminta izin secara tertulis terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia.

Para aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan Umum Izin Tertulis yang Diberikan Bank Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Perkara Pidana

Izin tertulis tersebut dapat diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Polisi Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Mahkamah Agung.

Bagaiman jika izin terulisa Bank Indonesia Tidak ada?

Dengan kata lain apabila izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia tidak ada, maka pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam rangka pembuktian tidak dapat dilakukan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Jika Tidak Ada Izin Tertulis dari Bank Indonesia

Seandainya tetap dilakukan pemeriksaan atas perkara pidana yang berkaitan perbankan, maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur sebagai berikut:

  • Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
  • Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Subyek Hukum

Subyek hukum yang dapat diancam pidana pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut :

  • Polisi
  • Jaksa
  • Hakim
  • Dewan Komisaris
  • Direksi
  • Pegawai bank
  • Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  • Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  • Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, yaitu : akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
  • Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluargnya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Delik

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa barang siapa yang tidak mempunyai izin dalam melakukan periksaan perkara pidana berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya diancam dengan sanksi pidana dan denda.

Obyek Hukum

Sementara itu yang menjadi obyek hukumnya adalah nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sanksi

  • Pidana penjara, dua tahun paling sedikit, dan empat tahun paling lama.
  • Denda, Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sampai dengan  Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Unsur – unsur pidana tersebut di atas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dan termasuk kepada tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh pihak yang berwenang. (RenTo)(210119)

Pemberian Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Bank Umum

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah memperhatikan bahwa untuk pengendalian inflasi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Mengingat hal ini, maka pemerintah melalui Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kemudian diperbarui dengan  Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenis Usaha Penerima Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran strategis usaha mikro, kecil dan menengah dalam struktur perekonomian nasional. Adapun kelompok usaha yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah :

  1. Usaha Mikro
  2. Usaha Kecil
  3. Usaha Menengah

Usaha Mikro

Usaha mikro menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil

Usaha kecil menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)

Usaha Menengah

Usaha menengah menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah)

Kewajiban Bank Umum dalam Pemberian Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap total kredit/pembiayaan.
  2. Pencapaian rasio tersebut di atas dihitung pada setiap akhir tahun dan dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan sampai dengan besaran persentase yang mulai dari 5% dan pada tahun-tahun berikutnya menjadi 10%, 15% dan 20%.

Cara Pemberian Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Bank Umum

Pemberian Kredit

Cara pemberian kredit oleh bank umum terbagi atas :

  1. Kredit diberikan langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
  2. Kredit diberikan secara tidak langsung melalui kerjasama dengan pola executing, polachanneling atau pembiayaan bersama (sindikasi)

Untuk menjamin transparansi dan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, maka bank umum harus berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang:

  1. Rencana bisnis bank.
  2. Laporan bulanan bank umum.
  3. Laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu.
  4. Sistem informasi debitur.
  5. Transparansi informasi rpoduk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Bantuan Teknis oleh Bank Umum Kapada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bantuan teknis diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam rangka mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat berupa :

  1. Penelitian
  2. Pelatihan
  3. Penyediaan informasi, dan;
  4. Fasilitasi

Pihak Peneriman Bantuan Teknis

Bantuan teknis oleh Bank Indonesia diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pihak-pihak tersebut adalah :

  1. Bank umum, Badan Perkreditan Rakyat  dan bank pembiyaan rakyat syariah.
  2. Lembaga pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
  3. Lembaga penyedia jasa.
  4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pencapaian rasio kredit atau pembiyaan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap total kredit/pembiayaan oleh bank umum dipublikasi pada website Bank Indonesia secara periodik agar dapat diketahui masyarakat.

Bagaimana kalau terjadi pelanggaran terhadap kewajiban bank umum dalam pemberian kredit dan bantuan teknis?

Pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia oleh bank umum, akan diberikan sanksi berupa :

  1. Teguran tertulis
  2. Penurunan tingkat kesehatan bank.
  3. Denda

Sanski denda merupakan sanksi tambahan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka kewenangan dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk itu OJK mempertegas Peraturan Bank Indonesia yang berkenaan dengan bank umum dalam memberikan kredit/pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. (Rento)(271218)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kewajiban Bank dan Cakupan Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Transparansi dan Realisasi dalam rangka Pemberian Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 5 – Pasal 6)
  4. BAB IV Bantuan Teknis (Pasal 7 – Pasal 9)
  5. BAB V Kerjasama (Pasal 10)
  6. BAB VI Publikasi, Penghargaan dan Pembinaan (Pasal 11 – Pasal 12)
  7. BAB VII Sanksi (Pasal 13)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 14 – Pasal 16)

Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 274

Keterangan:

Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/2015

Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perbankan

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

  By : Rendra Topan

Kejahatan dan pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan dapat diancam pidana atau dijatuhi hukuman/sanksi, sedangkan pengertian perbankan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

Jadi kejahatan dan pelanggaran dalam perbankan atau dengan kata lain dapat disebut sebagai Tindak Pidana Perbankan adalah seluruh tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang perbankan meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional dan syariah yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Adapun ruang tindak pidana perbankan meliputi (disadur dari buku memahami dan menghindari tindak pidana perbankan; OJK) :

  1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan. 
  2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank.
  3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank.
  4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
  5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi.
  6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham.
  7. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Tindak pidana perbankan ini merupakan kategori tindak pidana khusus, maksudnya adalah tindak pidana ini diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri secara lebih jelas dan terinci yaitu Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sehingga dalam tindak pidana perbankan ini berlaku  azas hukum “lex specialis derogat lex generali” maksudnya adalah bahwa ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan  ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. (RenTo) (310818)

Rahasia Bank


Photo by Pixabay on Pexels.com

By : Rendra Topan

Berkembangnya dunia perbankan beberapa waktu belakangan ini yang begitu cepat menimbulkan beberapa masalah perbankan, salah satunya adalah batasan tentang kerahasiaan bank.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kerahasiaan Bank

Kerahasiaan bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mempunyai pengertian bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya kecuali untuk kepentingan yang diatur dalam peraturan perundangan, dan ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi.

Pihak Terafiliasi

Pihak terafiliasi ini maksudnya adalah :

  1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, yaitu akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
  4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi  pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Pengecualian atas Kerahasiaan Bank

Pengecualian atas kerahasiaan bank sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur lebih lanjut dalam pasal berikutnya, yaitu:

  • Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa untuk peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, permintaan izin tersebut disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau ketua Mahkamah Agung disertai nama dan jabatan dari pihak yang meminta izin, nama terdakwa dan alasan diperlukan keterangan serta hubungannya dengan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan.
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas tunggal pengawas jasa keuangan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tentang kerahasiaan informasi, yaitu setiap orang yang menjabat atau pernah menjabat anggota dewan komisioner, pejabat atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), orang yang bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau sebagai staf ahli di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun orang yang karena kedudukannya, profesinya berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilarang mengungkapkan informasi apapun kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

Mekanisme lebih lanjut mengenai pemberian informasi ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Dewan Komisioner.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas yang berkenaan dengan rahasia bank atau kerahasiaan informasi perbankan tentunya mempunyai konsekuensi, yaitu sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengen Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (RenTo) (020918)

Baca juga:

Tindak Pidana Perbankan Berkenaan dengan Rahasia Bank

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Photo by Jonas Ferlin on Pexels.com

By : Rendra Topan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Untuk lebih jelasnya kewenangan OJK diuraikan secara rinci dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas pengaturan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi kegiatan:

  • Jasa keuangan di sektor perbankan.
  • Pasar modal.
  • Perasuransian.
  • Dana pensiun.
  • Lembaga pembiayaan.
  • Lembaga jasa keuangan lainnya.

Semua tugas pengaturan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Dewan Komisioner.

Dewan Komisioner beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari :

  • Ketua
  • Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik
  • Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pengansuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
  • Ketua Dewan Audit
  • satu orang  anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen
  • satu anggota dari Dewan Gubernur Indonesia dan
  • satu orang anggota dari Kementerian Keuangan setingkat esselon satu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Dewan Komisioner dilarang:

  • memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan.
  • menjadi pengurus partai politik.
  • rangkap jabatan pada lembaga lain.

Dewan Komisioner juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam dan di luar pengadilan, atau dapat menyerahkan tugas dan keweangan tersebut kepada pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pihak lain dengan tata cara berdasarkan ketentuan yang mengatur  mengenai hal itu. (RenTo) (270818)

Otoritas Jasa Keuangan

Photo by Ricardo Esquivel on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pemerintah dalam tujuannya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan turut memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi diantaranya adalah sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan mampu mewujudkan sitem keuangan yang melindungi seluruh kepentingan masyarakat, dan sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah memutuskan untuk membentuk satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.

Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk bertujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011).

Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Adapun fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. (Pasal 5 & Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011).

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mencapai tujuan,dan melaksanakan fungsi serta tugas dimaksud, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan. Kewenangan ini akan saya uraikan pada bahasan tersendiri. (RenTo) (250818)