Tag Archives: Perbankan

Hukum Perbankan

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Tata cara Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Sanksi (Pasal 7 – Pasal 8)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

  1. Perubahan pada Pasal 2, Penjelasan Pasal 4 dan perubahan judul BAB VI menjadi Publikasi, Penghargaan, Pembinaan dan Insentif, dan Pasal 13.
  2. Penambahan BAB IIIA tentang Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,  dan Penambahan Pasal 12A dan Pasal 12B, Pasal 13A, Pasal 13B dan Pasal 13C.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153

Keterangan: Mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/2012

Jaminan Fidusia

agunan fidusia, kredit
Photo by Yurii Hlei on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kita sering mendengar kata fidusia  atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Jaminan Fidusia?

Sebelum menguraikan pengertian jaminan fidusia, terlebih dahulu disampaikan pengertian fidusia menurut undang-undang.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, demikian pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi jaminan fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan pemberi fidusia, sebagai agunan atas pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam hal jaminan fidusia para pihak disebut dengan pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang oerseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang (hak untuk menerima pembayaran) yang pembarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

  1. Benda bergerak yang berwujud.
  2. Benda bergerak yang tidak berwujud.
  3. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Benda-benda yang dikecualikan dari objek jaminan fidusia dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
  2. Hipotek atas kapal yang terdaftar denga nisi kotor berukuran 20 M3 atau lebih.
  3. Hipotek atas pesawat terbang.
  4. Gadai.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dengan biaya tertentu.

Hal-hal pokok berkenaan dengan jaminan fidusia yang merupakan pedoman dasar adalah:

  1. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.
  2. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
  3. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
  4. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).
  5. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda benda yang benjadi objek fidusia diasuransikan (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda-benda yang dibebani jaminan fidusia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri wajib di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia berisikan tentang:

  1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
  2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
  4. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Nilai penjamina.
  6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum, dengan tujuan agar pemberi fidusia tidak melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, karena  melakukan fidusia ulang tersebut dilarang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dala ketentuan Pasal 19 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, dan untuk selanjutnya didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal ini menjadi tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji/wanprestasi oleh debitor dan atas pemberi fidusia pihak ketiga, jika tetap terjadi maka pemberi fidusia berkewajiban untuk mengganti dengan objek yang setara.

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 25 – Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
  2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
  3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan kalim asuransi benda tersebut sebagai jaminan fidusia.

Penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan demikian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Penerima fidusia mempunyai hak mendahulu, maksudnya bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan utangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak mendahulu ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. Jika penerima fidusia lebih dari satu orang terhadap objek yang sama sama, maka hak fidusia diahulukan terhadap kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya pada kantor pendafatran fidusia. (RenTo)(240220)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sistematika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 4 – Pasal 26)
  4. BAB IV Hak Mendahulu (Pasal 27 – Pasal 28)
  5. BAB V Eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 29 – Pasal 34)
  6. BAB VI Ketentuan Pidana (Pasal 35 – Pasal 36)
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 37 – Pasal 38)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 39 – Pasal 41)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Obyek Hak Tanggungan (Pasal 4 – Pasal 7)
  3. BAB III Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan (Pasal 8 – Pasal 9)
  4. BAB IV Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, Peralihan, dan Hapusnya Hak Tanggungan (Pasal 10 – Pasal 19)
  5. BAB V Ekesekusi Hak Tanggungan (Pasal 20 – Pasal 21)
  6. BAB VI Pencoretan Hak Tanggungan (Pasal 22)
  7. BAB VII Sanksi Administrasi (Pasal 23)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 24 – Pasal 26)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup  (Pasal 27 – Pasal 31)

Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1996 Nomor 42

Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

penyidikan otoritas jasa keuangan

By: Rendra Topan

Pemerintah melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang hal-hal antara lain:

  1. Kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan.
  2. Permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek pada nasabah kustodian.
  3. Laporan dan/atau Informasi mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
  4. Administrasi penyidikan.
  5. Ketentuan sanksi.

Penyidikan dilakukan tentunya terhadap sebuah tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam undang-undang mengenai OJK, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perasuransian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta undang-undang mengenai lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Baca juga: Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia-Bank

Kewenangan Penyidikan

Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan disebutkan dalam Pasal 2 – Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

OJK  merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan dilakukan oleh penyidik OJK, dimana penyidik OJK tersebut terdiri atas:

  1. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK.
  2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di pekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Jadi Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik ,yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan seangkaian tindakan penyidik OJK dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan kewenangannya, penyidik OJK dapat dibantu oleh pegawai atau pejabat OJK namun pegawai atau pejabat OJK tersebut bukanlah penyidik OJK.

Penyidik OJK dalam melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, hasil penyidikannya disampaikan langsung kepada jaksa untuk kemudian dilakukan penuntutan. Dalam hal ini jaksa menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan paling lama Sembilan puluh hari hasil sejak diterimanya hasil penyidikan dimaksud.

Baca juga: Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Perbankan

Permintaan Informasi tentang Rahasia Bank dan Informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian

Penyidik OJK dalam menjalan tugas penyidikannya dapat meminta informasi dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan juga dapat meminta keterangan kepada kustodian mengenai rekening efek para pihak tersebut.

Permintaan Informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian di atur dalam Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Laporan dan/atau Informasi Mengenai Dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Semua pihak dapat melakukan atau membuat laporan secara tertulis atau datang langsung kepada OJK berkenaan dengan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan mencantumkan:

  1. Nama pelapor.
  2. Identitas pelapor.
  3. Uraian kejadian atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya terhadap tindak lanjut sebuah laporan, OJK akan menyampaikan laporan perkembangan penyidikan kepada pihak pelapor atas permintaan tertulis darinya dengan ketentuan setelah OJK menetapkan dimulainya penyidikan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Administrasi Penyidikan

Adminstrasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21011 tentang OJK.

Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sanksi yang berkenaan dengan  permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek pada nasabah kustodian.

Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, dimana secara administrasi terpisah dari kekayaan bank atas permintaan orang yang melakukan penitipan. Jual beli surat berharga, serta penagihan deviden dan bunga termasuk kepada kgiatan custodian, dimana bank hanya bertindak sebagai agen perantara. (RenTo)(161119)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kewenangan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Permintaan Informasi tentang Rahasia Bank dan Informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian (Pasal 7 – Pasal 8)
  4. BAB IV Laporan dan/atau Informasi Mengenai Dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 9 – Pasal 11)
  5. BAB V Administrasi Penyidikan (Pasal 12)
  6. BAB VI Ketentuan Sanksi (Pasal 13)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 14)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kegiatan Usaha (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Sistem Informasi dan Teknologi (Pasal 18 – Pasal 19)
  4. BAB IV Uang Muka Kendaraan Bermotor (Pasal 20 – Pasal 21)
  5. BAB V Batasan Insentif Pihak Ketiga (Pasal 22)
  6. BAB VI Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (Pasal 23 – Pasal 25)
  7. BAB VII Mitigasi Risiko Pembiayaan (Pasal 26 – Pasal 32)
  8. BAB VIII Transparansi Kegiatan Usaha (Pasal 33 – Pasal 38)
  9. BAB IX Kerja Sama Pembiayaan (Pasal 39 – Pasal 42)
  10. BAB X Pemeliharaan dan Pengembalian Bukti Kepemilikan Atas Agunan (Pasal 43 – Pasal 46)
  11. BAB XI Penagihan (Pasal 47 – Pasal 52)
  12. BAB XII Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud (Pasal 53 – Pasal 64)
  13. BAB XIII sertifikasi dan Syarat Keberlanjutan Bagi Pihak Utama (Pasal 65 – Pasal 67)
  14. BAB XIV Penyertaan (Pasal 68)
  15. BAB XV Pendanaan (Pasal 69 – Pasal 81)
  16. BAB XVI Larangan (Pasal 82 – Pasal 83)
  17. BAB XVII Rasio Piutang Pembiayaan (Pasal 84 – Pasal 86)
  18. BAB XVIII Ekuitas (Pasal 87 – Pasal 88)
  19. BAB XIX Tingkat Kesehatan Keuangan (Pasal 89 – Pasal 100)
  20. BAB XX Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistikan dan Pelayaran (Pasal 101 – Pasal 102)
  21. BAB XXI Penyampaian Laporan Berkala (Pasal 103 – Pasal 106)
  22. BAB XXII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 107 – Pasal 109)
  23. BAB XXIII Penegakan Kepatuhan (Pasal 110 – Pasal 112)
  24. BAB XXIV Sanksi Administratif (Pasal 113 – Pasal 116)
  25. BAB XXV Ketentuan Peralihan (Pasal 117 – Pasal 118)
  26. BAB XXVI Ketentuan Penutup (Pasal 119 – Pasal 121)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260

Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan

By: Rendra Topan

Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan

Pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan kewajiban, untuk itu terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan diwajibkan kepada para penyedia barang dan jasa untuk melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun pihak pelapor terdiri dari:

  1. Penyedia jasa keuangan
  2. Penyedia barang dan/jasa lain.

Penyedia Jasa Keuangan

Penyedia jasa keuangan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi:

  1. Bank
  2. Perusahaan Pembiayaan.
  3. Perusahaan Asuransi dan perusahaan pialang asuransi.
  4. Dana pensiun lembaga keuangan.
  5. Perusahaan efek
  6. Manajer investasi.
  7. Kostodian.
  8. Wali amanat.
  9. Perposan sebagai penyedia jasa giro.
  10. Pedagang valuta asing.
  11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu.
  12. Penyelenggara e-money atau e-wallet.
  13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.
  14. Pegadaian.
  15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi.
  16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Penyedia Barang/Jasa lain

Penyedia barang/jasa lain juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan, khususnya transaksi keuangan yang mencurigakan. Penyedia barang/jasa dimaksud adalah:

  1. Perusahaan properti/agen properti.
  2. Pedagang kendaraan bermotor.
  3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia.
  4. Pedagang barang seni dan antic.
  5. Balai lelang.

Kewajiban Melakukan Pelaporan

Kewajiban untuk melakukan pelaporan ini dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas. Langkah-langkah dalam rangka rangka mengenali pengguna jasa antara lain dilakukan pada saat:

  1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa.
  2. Terdapat transaksi keuangan denganmata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme.
  4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Pengenalan terhadap pengguna jasa paling tidak memuat informasi tentang:

  1. Indentifikasi pengguna jasa.
  2. Verifikasi pengguna jasa
  3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Sanksi

Kewajiban pelaporan sebagai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila tidak dilakukan oleh pihak pelapor dapat dijatuhkan sanksi administratif dalam bentuk:

  1. Peringatan
  2. Teguran tertulis
  3. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.
  4. Denda administratif.

Sanksi administratif ini dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang oleh pihak pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dilakukan penuntutan.(RenTo)(240419)

Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, transaksi keuangan ini pratiknya terjadi pada semua lembaga keuangan baik bank ataupun bukan bank. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dapat terjadi pada lembaga-lembaga keuangan tersebut, maka pemerintah mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang termasuk kepada transaksi keuangan yang mencurigakan adalah sebagai berikut:

  1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
  2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010.
  3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Transaksi keuangan yang mencurigkan sebagaimana disebutkan di atas, patut dapat diduga sebagai usaha yang berhubungan dengan tindak pidana pidana pencucian uang.

Tindak Pidana yang Hasilnya Termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan

Tindak pidana yang hasilnya digunakan dalam transaksi keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah sebagai berikut:

  1. Korupsi.
  2. Penyuapan.
  3. Narkotika.
  4. Psikotropika.
  5. Penyelundupan tenaga kerja.
  6. Penyelundupan migran.
  7. Di bidang perbankan.
  8. Di bidang perasuransian.
  9. Kepabeanan.
  10. Cukai.
  11. Perdagangan orang.
  12. Perdagangan senjata gelap.
  13. Terorisme.
  14. Penculikan.
  15. Pencurian.
  16. Penggelapan.
  17. Penipuan.
  18. Pemalsuan uang.
  19. Perjudian.
  20. Prostitusi.
  21. Di bidang perpajakan.
  22. Di bidang kehutanan.
  23. Di bidang lingkungan hidup.
  24. Di bidang kelautan dan perikanan.
  25. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Untuk menjalan tugas pengawasan terhadap transaksi keuangan tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (RenTo)(240419)