Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 1. Menghapus ketentuan Pasal 6 huruf k. Mengubah ketentuan […]
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Fungsi, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Jenis dan Usaha […]
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Perizinan, Bentuk […]
Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang […]
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tata cara […]
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan […]
Jaminan Fidusia
Hukum Positif Indonesia- Kita sering mendengar kata fidusia atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam […]
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Sistematika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan […]
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Obyek Hak […]
Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan
By: Rendra Topan Pemerintah melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). […]
