Hukum Perbankan
By: Rendra Topan Pemerintah melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kewenangan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Permintaan Informasi tentang Rahasia Bank dan Informasi tentang Rekening Efek pada […]
By: Rendra Topan Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Untuk itu terhadap transaksi […]
By: Rendra Topan Transaksi keuangan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, […]
By : Rendra Topan Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang […]
Pemerintah telah memperhatikan bahwa untuk pengendalian inflasi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Mengingat hal ini, maka pemerintah melalui Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kewajiban Bank dan Cakupan Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Transparansi dan Realisasi dalam rangka […]
By : Rendra Topan Kejahatan dan pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan dapat diancam pidana atau dijatuhi hukuman/sanksi, sedangkan pengertian perbankan itu sendiri menurut […]
By : Rendra Topan Berkembangnya dunia perbankan beberapa waktu belakangan ini yang begitu cepat menimbulkan beberapa masalah perbankan, salah satunya adalah batasan tentang kerahasian bank. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 […]
By : Rendra Topan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. […]
