Tag Archives: Perbankan

Hukum Perbankan

Moneter dan Fiskal, Urusan Pemerintahan Absolut

Penggunaan Mata Uang Rupiah

Leave a comment
Spesimen

Hukum Positif Indonesia-

Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Mata uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mempunyai pengertian adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia mempunyai satuan mata uang yang dinamakan dengan rupiah sebagai alat tukar yang sah disimbolkan dengan Rp.

Macam dan Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang, rupiah tentunya mempunyai jenis dan nilai nominal atau harga.

Macam Rupiah

Rupiah terdiri dari dua macam yaitu:

  • Rupiah kertas; dibuat dengan kertas uang sebagai bahan baku, yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengamanan dan yang tahan lama.
  • Rupiah logam; dibuat dengan logam uang sebagai bahan baku, dengan menggunakan bahan baku, yang digunakan  untuk membuat logam rupiah yang mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.

Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang uang, rupiah tentunya juga mempunyai harga atau nilai nominal. Harga rupiah merupakan nilai nomila yang tercantum pada setiap pecahan rupiah, dengan ketentuan bahwa satu rupiah adalah seratus sen.

Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan nilai nominal rupiah adalah Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Penetapan nilai nominal pecahan rupiah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Kondisi moneter.
  • Kepraktisan sebagai alat pembayaran.
  • Kebutuhan masyarakat.

Untuk setiap perubahan harga atau nilai nominal rupiah diatur dengan undang-undang.

Penggunaan Rupiah

Rupiah sebagai sebuah mata uang yang digunakan untuk alat tukar yang sah, wajib digunakan dalam hal:

  • Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
  • Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
  • Transaksi keuangan lainnya.

Dimaksud dengan transaksi keuangan lainnya yaitu transaksi yang meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku dalam hal:

  • Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  • Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
  • Transaksi perdagangan internasional.
  • Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing.
  • Transaksi pembiayaan internasional.

Larangan dalam Penggunaan Rupiah

Larangan dalam penggunaan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 24 – Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Penulis mengelompokan larangan terhadap penggunaan rupiah menjadi beberapa kelompok, yaitu:

Larangan dalam Hal sebagai Alat Pembayaran

  1. Larangan dalam hal sebagai alat pembayaran.
  2. Larangan untuk meniru rupiah.
  3. Larangan merusak rupiah.
  4. Larangan memalsukan rupiah.
  5. Larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku untuk membuat rupiah.

Dalam penggunaan rupiah sebagai alat tukar, setiap orang dilarang untuk menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran atau alat untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dalam rangka transaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali dalam pembayaran atau kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Larangan Meniru Rupiah

Setiap orang dilarang untuk meniru rupiah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atau promosi, dan menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan tersebut.

Larangan Merusak Rupiah

Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai symbol negara, juga dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Larangan Memalsukan Rupiah

Setiap orang dilarang dilarang memalsukan rupiah, dan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahui merupakan rupiah palsu, serta mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang dikethauinya merupakan rupiah palsu.

Masih berkenaan dengan pemalsuan rupiah, setiap orang juga dilarang membawa atau memasukan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu.

Larangan Memproduksi Rupiah, dan Memperdagangkan Alat, serta Bahan Baku Pembuatan Rupiah

Berkenaan dengan larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku pembuatan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyebutkan bahwa:

  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Ketentuan Pidana Terhadap Penggunaan Rupiah

Pelanggaran terhadap larangan dalam penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas apabila terbukti dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 33 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Secara ringkas ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Pelanggaran terhadap larangan dalam hal penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan meniru rupiah, diancam dengan pidana kurungan apling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan merusak rupiahn diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan diancam pidana penjara sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah terhadap pelanggaran mengimpor atau mengekspor rupiah sudah rusak.
  • Pelanggaran terhadap memalsukan rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) bagi pelaku pelanggaran terhadap membawa keluaratau memasukkan rupiah palsu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,- bagi pelaku pelanggaran terhadap mengimpor dan mengekspor rupiah palsu.
  • Demikian juga dengan pelaku pelanggaran terhadap pelaku yang memperoduksi, dan memperdagangkan alat serta bahan baku untuk membuat rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Hukum acara yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana terhadap penggunaan rupiah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah dalam hal alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu berupa barang yang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optic, dan semua bentuk data; dan/atau data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya. (RenTo)(130921)

Sumber Hukum, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Leave a comment

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Macam dan Harga Rupiah (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Ciri, Desain, dan Bahan Baku Rupiah (Pasal 4 – Pasal 9)
  4. BAB IV Pengelolaan Rupiah (Pasal 11 – Pasal 20)
  5. BAB V Penggunaan Rupiah (Pasal 21)
  6. BAB VI Penukaran Rupiah (Pasal 22)
  7. BAB VII Larangan (Pasal 23 – Pasal 27)
  8. BAB VIII Pemberantasan Rupiah Palsu (Pasal 28 – Pasal 29)
  9. BAB IX Pemeriksaan TIndak Pidana Terhadap Rupiah (Pasal 30 – Pasal 32)
  10. BAB X Ketentuan Pidana (Pasal 33 – Pasal 41)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 42 – Pasal 43)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 48)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011Download
Peraturan Lain, Sumber Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Leave a comment

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Produk Bank (Pasal 4 – Pasal 5)
  3. BAB III Pengelolaan Risiko Penyelenggaraan Produk Bank (Pasal 6 – Pasal 8)
  4. BAB IV Mekanisme Penyelenggaraan Produk Bank Baru (Pasal 9 – Pasal 16)
  5. BAB V Penghentian Produk Bank (Pasal 17 – Pasal 18)
  6. BAB VI Pelaporan (Pasal 19 – Pasal 25)
  7. BAB VII Perlindungan Konsumen dan/atau Pemenuhan Prinsip Syariah (Pasal 26 – Pasal 28)
  8. BAB VIII Mekanisme Penyelenggaraan KEgiatan yang Dilakukan untuk Kepentingan Bank Sendiri (Pasal 29 – Pasal 31)
  9. BAB IX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 32)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 33 – Pasal 34)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 35 – Pasal 38)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021Download
Peraturan Lain, Sumber Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Leave a comment

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6)
  2. BAB II Rencana Korporasi (Pasal 7 – Pasal 10)
  3. BAB III Pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 11 – Pasal 23)
  4. BAB IV Bank Digital (Pasal 23 – Pasal 31)
  5. BAB V Kepemilikan dan Perubahan Modal Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 32 – Pasal 47)
  6. BAB  VI Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank Berbadan Hukum Indonesia dan Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, serta Pemimpin Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (Pasal 48 – Pasal 55)
  7. BAB VII Kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 56 – Pasal 90)
  8. BAB VIII Perubahan Nama dan Logo Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 91 – Pasal 93)
  9. BAB IX Perubahan Kegiatan Usaha dan Anggaran Dasar Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 94 – Pasal 96)
  10. BAB X Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 97 – Pasal 100)
  11. BAB XI Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (Pasal 101 – Pasal 115)
  12. BAB XII Kantor Perwakilan dari Bank yang Berdudukan di Luar Negeri (Pasal 116 – Pasal 123)
  13.  BAB XIII Pencabutan Izin Usaha Bank Berbadan Hukum Indonesia atau PEncabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri atau Penutupan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (Pasal 124 – Pasal 141)
  14. BAB XIV Sinergi Perbankan (Pasal 142 – Pasal 145)
  15. BAB XV Penyampaian Perizinan dan Laporan (Pasal 146)
  16. BAB XVI Pengelompokan Bank (Pasal 147 – Pasal 148)
  17. BAB XVII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 149 – Pasal 154)
  18. BAB XVIII Ketentuan Peralihan (Pasal 155 – Pasal 157)
  19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 158 – Pasal 160)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021Download
Peraturan Lain, Sumber Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum

Leave a comment

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Sanksi (Pasal 7 – Pasal 9)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017Download
Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017Download
Sumber Hukum, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Leave a comment

Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal I

  1. Mengubah ketentuan Pasal 1.
  2. Menghapus ketentuan Pasal 6 huruf k.
  3. Mengubah ketentuan Pasal 6 huruf m.
  4. Mengubah ketentuan Pasal 7 huruf c.
  5. Mengubah ketentuan Pasal 8.
  6. Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), dan menambah satu ayat di antara ayat (4) dan ayat (5).
  7. Mengubah ketentuan Pasal 12.
  8. Menambah satu pasal di antara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.
  9. Mengubah ketentuan Pasal 13 huruf c.
  10. Mengubah ketentuan Pasal 16.
  11. Menghapus ketentuan Pasal 17.
  12. Mengubah ketentuan Pasal 18.
  13. Mengubah ketentuan Pasal 19.
  14. Mengubah ketentuan Pasal 20 ayat (1).
  15. Mengubah ketentuan Pasal 21 ayat (1).
  16. Mengubah ketentuan Pasal 22.
  17. Mengubah ketentuan Pasal 26.
  18. Mengubah ketentuan Pasal 27.
  19. Mengubah ketentuan Pasal 28 ayat (1).
  20. Mengubah ketentuan Pasal 29.
  21. Mengubah ketentuan Pasal 31.
  22. Menambah satu pasal di antara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.
  23. Menghapus ketentuan Pasal 32.
  24. Mengubah ketentuan Pasal 33.
  25. Mengubah ketentuan Pasal 37.
  26. Menambah dua pasal di antara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38.
  27. Mengubah ketentuan Pasal 40.
  28. Mengubah ketentuan Pasal 41 ayat (1).
  29. Menambah satu pasal di antara ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42.
  30. Mengubah ketentuan Pasal 42.
  31. Menambah satu pasal di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43.
  32. Menambah satu pasal di antara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45.
  33. Mengubah ketentuan Pasal 46 ayat (1).
  34. Mengubah ketentuan Pasal 47.
  35. Menambah satu pasal di antara Pasal 47 dan Pasal 48.
  36. Mengubah ketentuan Pasal 48.
  37. Mengubah ketentuan Pasal 49.
  38. Mengubah ketentuan Pasal 50.
  39. Menambah satu pasal di antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51.
  40. Mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (1).
  41. Mengubah ketentuan Pasal 52.
  42. Mengubah ketentuan Pasal 55.
  43. Menambahkan satu pasal di antara ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

Undang-Undang Nomor 10 1998Download

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Sumber Hukum, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Leave a comment

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Fungsi, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Jenis dan Usaha Bank (Pasal 5 – Pasal 15)
  4. BAB IV Perizinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan (Pasal 16 – Pasal 28)
  5. BAB V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 29 – Pasal 37)
  6. BAB VI Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Asing (Pasal 38 – Pasal 39)
  7. BAB VII Rahasia Bank (Pasal 40 – Pasal 45)
  8. BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif (Pasal 46 – Pasal 53)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 54 – Pasal 59)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 60 – Pasal 61)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992Download

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Sumber Hukum, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Leave a comment

Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan (Pasal 5 – Pasal 17)
  4. BAB IV Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS (Pasal 18 – Pasal 26)
  5. BAB V Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewas Pengawas Syariah, DIreksi, dan Tenaga Kerja Asing (Pasal 27 – Pasal 33)
  6. BAB VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah (Pasal 34 – Pasal 40)
  7. BAB VII Rahasia Bank (Pasal 41 – Pasal 49)
  8. BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 50 – Pasal 54)
  9. BAB IX Penyelesaian Sengketa (Pasal 55)
  10. BAB X Sanksi Administratif (Pasal 56 – Pasal 58)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 59 – Pasal 66)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 67 – Pasal 68)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 69 – Pasal 70)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2008Download

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tata Pemerintahan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Peraturan Lain, Sumber Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

Leave a comment

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Tata cara Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Sanksi (Pasal 7 – Pasal 8)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148

Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017Download