Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Bentuk kontrak diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk kontrak yang dimaksud dalam peraturan presiden ini merupakan bentuk kontrak yang berkenaan […]
By: Rendra Topan Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor […]
By: Rendra Topan Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menurut Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden Nomor 16 […]
By: Rendra Topan Tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbagi atas: Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV Tipe I Tipe I, […]
By: Rendra Topan Setelah terbitnya rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengenai persiapan dimaksud kita berpedoman pada Pasal 23 – 46 Peraturan Presiden Nomor 16 […]
By: Rendra Topan Setelah semua tahapan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan mulai dari perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK, pemaketan barang/jasa, sampai dengan konsolidasi pengadaan, selanjutnya hasil dari semua tahapan tersebut diumumkan dalam […]
By: Rendra Topan Konsolidasi pengadaan merupakan bagian tahapan dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah tahapan rencana pengadaan, spesipaksi teknis/KAK dilakukan, yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang […]
By: Rendra Topan Pemaketan pengadaan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan barang/jasa […]
By: Rendra Topan Spesifikasi teknis atau dengan kata lain biasa disebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 […]
By: Rendra Topan Perencanaan pengadaan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perencanaan pengadaan berdasarkan sumber keuangannya dibedakan menjadi: Perencanaan pengadaan yang sumber keuangannya berasal […]
