Tag Archives: Pendidikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Peran dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 5 – Pasal 7)
  3. BAB III Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 8 – Pasal 12)
  4. BAB IV Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 13 – Pasal 38)
  5. BAB V Etika, Wajib Serah dan Wajib Simpan, dan Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 39 – Pasal 41)
  6. BAB VI Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 42 – Pasal 48)
  7. BAB VII Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 49 – Pasal 70)
  8. BAB VIII Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 71 – Pasal 78)
  9. BAB IX Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 79 – Pasal 86)
  10. BAB X Perang dan Tanggung Jawab Masyarakat (Pasal 87 – Pasal 90)
  11. BAB XI Sanksi Admnistrasi (Pasal 91 – Pasal 92)
  12. BAB XII Ketentuan Pidana (Pasal 93 – Pasal 96)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 97 – Pasal 100)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Terdiri dari tiga pasal dan lampiran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan (Pasal 4 – Pasal 8)
  3. BAB III Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Pasal 9 – Pasal 11)
  4. BAB IV Penamaan Satuan Pendidikan (Pasal 12)
  5. BAB V Perubahan Satuan Pendidikan (Pasal 13 – Pasal 14)
  6. BAB VI Penutupan Satu Pendidikan (Pasal 15)
  7. BAB VII Laporan (Pasal 16)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 17 – Pasal 18)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 19 – Pasal 20)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Lingkup, Fungsi, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Standar Isi (Pasal 5 – Pasal 18)
  4. BAB IV Standar Proses (Pasal 19 – Pasal 24)
  5. BAB V Standar Kompetensi Lulusan (Pasal 25 – Pasal 27)
  6. BAB VI Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pasal 28 – Pasal 41)
  7. BAB VII Standar Sarana dan Prasarana (Pasal 42 – Pasal 48)
  8. BAB VIII Standar Pengelolaan (Pasal 49 – Pasal 61)
  9. BAB IX Standar Pembiayaan (Pasal 62)
  10. BAB X Standar Penilaian Pendidikan (Pasal 63 – Pasal 72)
  11. BAB XI Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (Pasal 73 – Pasal 77)
  12. BAB XII Evaluasi (Pasal 78 – Pasal 85)
  13. BAB XIII Akreditasi (Pasal 86 – Pasal 88)
  14. BAB XIV Sertifikasi (Pasal 89 – Pasal 90)
  15. BAB XV Penjamin Mutu (Pasal 91 – Pasal 93)
  16. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 94 – Pasal 95)
  17. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 96 – Pasal 97)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41

Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Guru

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang—undangan.
  7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
  9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
  10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
  11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Kewajiban Guru

Guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional mempunyai kewajiban untuk:

  1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  2. Meningkatkan dan mengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajran.
  4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agamadan etika.
  5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Komponen Penghasilan Guru

Salah satu hak guru sebgaimana tersebut di atas salah satunya adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu mengenai komponen penghasilan guru diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Komponen Penghasilan Guru meliputi:

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan yang melekat pada gaji.
  • Penghasilan lainnya berupa:
    • tunjangan profesi.
    • tunjangan fungsional.
    • tunjangan khusus, dan
    • kesejahteraan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Demikian juga halnya bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru yang bersangkutan dengan satuan pendidikan tersebut.

Penghasilan Lainnya

Selain mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana tersebut di atas, guru juga mendapatkan penghasilan lainnya.

Penghasilan lainnya yang diterima guru berupa:

  • Tunjangan profesi guru.
  • Tunjangan fungsional
  • Tunjangan khusus.
  • kesejahteraan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru yang telah memilki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Besaran tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Tunjangan profesi guru dialokasi oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD). Mengnai tunjangan profesi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Tunjangan Fungsional Guru

Tunjangan fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan funggsional bagi guru diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselengggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD).

Tunjangan Khusus Guru

Tunjangan khusus bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan khusus guru diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus, yang besaran tunjangan khusus tersebut setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Kesejahteraan Tambahan Guru

Kesejahteraan tambahan bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kesejahteraan tambahan dimaksud diperoleh dalam bentuk :

  • Tunjangan pendidikan.
  • Asuransi pendidikan.
  • Beasiswa dan penghargaan bagi guru.
  • Kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru.
  • Pelayanan kesehatan.
  • Bentuk kesejahteraan lainnya.

Untuk kesejahteraan tambahan sebagaimana tersebut di atas, merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang sangat besar pada bidang  pendidikan, dalam hal ini adalah guru sebagai pendidik para generasi penerus bangsa. (RenTo)(150820)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Tunjangan Profesi (Pasal 3 – Pasal 9)
  3. BAB III Tunjangan Khusus (Pasal 10 – Pasal 13)
  4. BAB IV Tunjangan Kehormatan (Pasal 14 – Pasal 19)
  5. BAB V Penganggaran dan Pembayaran (Pasal 20 – Pasal 21)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 22 – Pasal 24)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 25)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru

Hukum Positif Indonesia-

Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada murid, siswa, atau peserta didik. Peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar dan tak ternilai, karena dengan pengetahuan yang dimiliki dan disampaikan oleh para guru dapat memajukan peradaban suatu bangsa.

Mengingat pentingnya peran guru tersebut, maka pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari peran guru, untuk itu para guru harus mempunyai kualitas yang baik. Kualitas sebagaimana dimaksud terdiri dari kualifikasi, komptensi, dan sertifikasi guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini berisikan tentang:

Pengertian Guru

Guru menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tugas Utama Guru

Berdasarkan pengertian guru sebagaimana tersebut di atas disebutkan bahwa tugas utama guru adalah:

  1. Mendidik.
  2. Mengajar.
  3. Membimbing.
  4. Mengarahkan.
  5. Melatih.
  6. Menilai.
  7. Melakukan evaluasi.

Tugas utama tersebut dilakukan terhadap peserta didik pada jenis dan jalur pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menegah.

Dengan memperhatikan tugas utama guru, maka seorang guru harus memenuhi syarat untuk menjadi guru.

Syarat Umum Guru

Syarat guru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki kualifikasi akademik.
  2. Memilki kualifikasi kompetensi.
  3. Memilki sertifikat pendidik.
  4. Sehat jasmani dan rohani.
  5. Memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kualifikasi Kompetensi

Kualifikasi komptensi untuk memenuhi syarat menjadi guru sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terdiri atas:

  1. Kompetensi pedagogik; adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
  2. Kompetensi kepribadian; adalah kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
  3. Kompetensi sosial; adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
  4. Kompetensi profesioanl yang diperoleh dari pendidikan profesi; adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Sertifikat Pendidik

Mengenai sertifikat pendidik diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sehat Jasmani dan Rohani

Seorang yang akan diangkat menjadi seorang guru haruslah sehat, baik secara rohani dan jasmani.

Memiliki Kemampuan untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Seorang guru harus memilki kemampuan dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, melalui metode-metode pembelajaran yang diprogramkan oleh pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.

Pengangkatan Guru

Pengangkatan guru diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkan sertifikat pendidikan, maka setiap orang memliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Kewajiban Pemerintah Terhadap Guru

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(060820)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Sistematika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Prinsip Profesionalitas (Pasal 7)
  4. BAB IV Guru (Pasal 8 – Pasal 44)
  5. BAB V Dosen (Pasal 45 – Pasal 76)
  6. BAB VI Sanksi (Pasal 77 – Pasal 79)
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 80 – Pasal 81)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 82 – Pasal 84)

Peranan Dewan Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Dewan Pendidikan

Hukum Positif Indonesia-

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”, untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Dewan Pendidikan

Dewan pendidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 41 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Hal-hal yang mengatur mengenai dewan diatur dalam ketentuan Pasal 192 – Pasal 195, dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Fungsi Dewan Pendidikan

Dewan pendidikan mempunyai fungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawsan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan fungsinya tersebut, dewan pendidikan melaksanakan secara mandiri dan professional.

Tugas Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganlisis, dan meberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Hasil pelaksanaan tugas tersebut dilaporkan kepada masyarakat melalui media cetak, eletronik, laman, pertemuan, atau bentuk lainnya yang sejenis sebagai bentuk pertanggung jawaban, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 192 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Keanggotaan Dewan Pendidikan

Uraian keanggotaan dewan pendidikan diawali dari latar belakang, masa kerja, dan kemudian berakhirnya keanggotaan dewan pendidikan.

Latar Belakang Keanggotaan Dewan Pendidikan

Keanggotaan dewan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berasal dari:

  1. Pakar pendidikan.
  2. Penyelenggara pendidikan.
  3. Pengusaha.
  4. Organisasi profesi.
  5. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya.
  6. Pendidikan bertaraf internasional.
  7. Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
  8. Organisasi sosial kemasyarakatan.

Penjaringan calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.

Masa Kerja Dewan Pendidikan

Masa kerja dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Berakhirnya Keanggotaan Dewan Pendidikan

Keanggotaan dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:

  1. Mengundurkan diri.
  2. Meninggal dunia.
  3. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
  4. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Susunan Organisasi Dewan Pendidikan

Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan sekretaris, dan anggotanya berjumlah gasal.

Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Sumber Dana Dewan Pendidikan

Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:

  1. Pemerintah.
  2. Pemerintah daerah.
  3. Masyarakat.
  4. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
  5. Sumber lainnya yang sah.

Klasifikasi Dewan Pendidikan

Dewan pendidkan terdiri atas:

  1. Dewan pendidikan nasional.
  2. Dewan pendidikan provinsi.
  3. Dewan pendidikan kabupaten/kota.

Dewan Pendidikan Nasional

Dewan pendidikan nasional berkedudkan di ibukota negara, yang keanggotaannya ditetapkan oleh menteri berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.

Sebelum dilakukan penetapan oleh menteri, terblebih dahulu menteri membentuk panitia pemilihan anggota dewan pendidikan nasional.

Untuk selanjutnya panita pemilihan anggota dewan pendidikan nasional mengusulkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang calon anggota dewan pendidikan nasional setelah mendapatkan usulan dari:

  1. Organisasi profesi pendidik.
  2. Organisasi profesi lain.
  3. Organisasi kemasyarakatan.

Dewan Pendidikan Provinsi

Dewan pendidikan provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, yang keanggotaannya ditetapkan oleh gubernur berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.

Penetapan dewan pendidikan provinsi dilakukan setelah terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan dewan pendidikan provinsi oleh gubernur.

Berdasarkan usulan dari panitia pemilihan yang mengajukan calon anggota dewan pendidikan provins paling banyak berjumlah 26 (dua puluh enam) orang setelah mendapatkan usulan dari organisasi profesi, pendidik, organisasi profesi lain, atau organisasi kemasyarakatan, kemudian barulah gubernur melakukan penetapan dewan pendidikan provinsi. 

Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan pendidikan kabupaten/koya berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, yang keanggotaannya berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Hampir sama prosesnya pada saat sebelum dilakukannya penetapan oleh bupati/walikota dengan proses sebelum penetapan dewan pendidikan nasional maupun dewan pendidikan provinsi, hanya saja yang membedakannya adalah jumlah calon anggota dewan pendidikan kabupaten/kota yang diusulkan paling banyak adalah 22 (dua puluh dua) orang.

Larangan Bagi Dewan Pendidikan

Ketentuan Pasal 198 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur larangan bagi anggota dewan pendidikan, yaitu dewan pendidikan baik secara perseorangan maupun kolektif dilarang untuk:

  1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
  2. Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau oran tua/walinya di satuan pendidikan.
  3. Menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak lansung.
  4. Menciderai integris seleksi penerimaan peserta didik baru secara secara langsung atau tidak langsung.
  5. Melaksanakan kegiatan lain yang menciderai integritas satuan pendidik secara langsung atau tidak langsung.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (RenTo)(300520)

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan yakni angka 17A dan perubahan ketentuan angka 22.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 49.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 53.
  4. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54.
  5. Penyisipan sepuluh pasal di antara ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59.
  6. Perubahan ketentuan Pasal 60.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 170.
  8. Perubahan judul BAB XIII.
  9. Perubahan ketentuan PAsal 182 dan penyisipan satu ayat di antara ayat (9) dan ayat (10).
  10. Perubahan ketentuan Pasal 184, dan penambahan satu ayat.
  11. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185.
  12. Perubahan ketentuan Pasal 207.
  13. Penyisipan sembilan pasal di antara ketentuan Pasal 220 dan Pasal 221.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112

Keterangan: Merubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010