Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Program Pendidikan Tinggi Akademik
  • Program Sarjana
  • Program Magister
  • Program Doktor.
• Program Pendidikan Tinggi Vokasi
  • Program Diploma
  • Magister Terapan
  • Doktor Terapan
• Program Pendidikan Profesi
  • Program Profesi
  • Program Spesialis

Sebagaimana telah diuraikan dalam artikel mengenai jenis pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademis, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Jenis pendidikan tersebut masing-masing mempunyai program pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Program pendidikan tinggi berdasarkan jenis pendidikan tinggi dibedakan atas:

1. Pendidikan akademik mempunyai program pendidikan tinggi  sebagai berikut; program sarjana, program magister, dan program doktor.
2. Pendidikan vokasi mempunyai program pendidikan tinggi sebagai berikut; program diploma, magister terapan, dan doktor terapan.
3. Pendidikan profesi mempunyai program pendidikan tinggi sebagai berikut; program profesi dan program spesialis.

Program Pendidikan Tinggi Akademik

Program pendidikan tinggi akademik diatur dalam ketentuan Pasal 18 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Program pendidikan tinggi yang merupakan pendidikan akademik terdiri atas:

1. Program sarjana.
2. Program magister.
3. Program doktor.

Program Sarjana

Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

Baca juga: jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Tujuan dari program sarjana yaitu menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi professional.

Dalam rangka melaksanakan program sarjana, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memilki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.

Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.

Program Magister

Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiiah.

Tujuan program magister yaitu mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional.

Dalam rangka melaksanakan program magister, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memilki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat.

Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

Program Doktor

Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampun menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Tujuan program doktor yaitu mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan intelektual, ilmuan yang berbudaya dan menghasilkan serta mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

Penyelenggara pendidikan tinggi dengan program doktor wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.

Program Pendidikan Tinggi Vokasi

Program pendidikan tinggi vokasi diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Program pendidikan tinggi vokasi terdiri atas:

1. Program diploma.
2. Magister terapan.
3. Doktor terapan.

Program Diploma

Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program diploma bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

Program diploma tersebut terdiri atas:

1. Diploma satu.
2. Diploma dua.
3. Diploma tiga.
4. Diploma empat atau sarjana terapan.

Penyelenggara pendidikan tinggi program diploma wajib memilki dosen berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat, sedangkan untuk program diploma satu dan diploma dua dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau yang sederajat yang memiliki pengalaman.

Lulusan diploma berhak menggunakan gelar atau sarjana terapan.

Magister Terapan

Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Program magister terapan bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada profesinya.

Penyelenggara pendidikan tinggi dengan program magister terapan wajib memiliki  dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.

Doktor Terapan

Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, mencipta, dan memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Program doktor terapan bertujuan untuk mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan ilmu pnegetahuan dan teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.

Penyelenggara pendidikan tinggi dengan program doktor terapan wajib memilki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.

Program Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi mempunyai dua program sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 – Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi., yaitu:

1. Program profesi.
2. Program spesialis.

Program Profesi

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Program profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian pendidikan dan kementerian lainnya, lembaga pemerintah nonkementerian, dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Tujuan penyelenggaraan program profesi adalah menyiapkan professional. Penyelenggara program profesi wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat dua tahun.

Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

Program Spesialis

Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

Program spesialis dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian pendidikan, kementerian lainnya, lembaga pemerintah nonkementerian, dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Program spesialis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu.

Program spesialis wajib memiliki dosen yang berkualifikasi minimum lulusan program spesialis atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat dua tahun. Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis. (RenTo)(250520)

Search

Search

Hukum Positif Indonesia-

Jenis Pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Jenis pendidkan tinggi teridiri atas:

1. Pendidikan Akademik
2. Pendidikan Vokasi
3. Pendidikan Profesi

Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik merupakan Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik tersebut merupakan tanggun jawwab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Dalam hal pendidikan akademik rumpun ilmu agama, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh menteri yang mneyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  agama dengan berkoordinasi dengan menteri pendidikan.

Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi adalah Pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan kehalian terapan tertentu sampai program sarjana terapan

Selanjutnya pendidikan vokasi oleh pemerintah dikembangan sampai program magister terapan dan program doktor terapan.

Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Kurikulum Pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetentsi profesinya.

Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pendidkan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerjasama kementerian Pendidikan, kementerian lainnya, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Kerjasama tersebut meliputi antara lain dalam hal penetapan standar kompetensi, penerapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan uji kompetensi. (RenTo)(25042)

Search

Search

Hukum Positif Indonesia-

Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yang mempunyai pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu, “jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia”.

Pada artikel ini diuraikan secara singkat mengenai:

• Asas Pendidikan Tinggi
• Fungsi Pendidikan Tinggi.
• Tujuan Pendidikan Tinggi.
• Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Asas Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan berasaskan:

1. Kebenaran ilmiah; adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kebenarannya diverifikas secara ilmiah.
2. Penalaran; adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir.
3. Kejujuran; adalah pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana adanya.
4. Keadilan; adalah pendidikan tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.
5. Manfaat; adalah pendidikan tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
6. Kebajikan; adalah pendidikan tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Tanggung jawab; adalah sivitas akademika melaksanakan tri dharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.
8. Kebhinnekaan; adalah pendidikan tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Keterjangkauan; adalah bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memilki potensi dan kemampuan akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi.

Fungsi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi mempunyai fungsi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tri dharma.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Tujuan Pendidikan Tinggi

Memperhatikan fungsi pendidikan tinggi sebagaimana tersebut di atas, maka perguruan tinggi mempunyai tujuan sebagai berikut (Pasal 5 UU No. 12/2012):

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehudupan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan pendidkan tinggi diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, adapun hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang teridiri dari:
   • Kebebasan akademik. kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
   • Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
   • Sivitas akademika.

3. Jenis pendidikan tinggi, yang terdiri dari:
   • Pendidikan akademik.
   • Pendidikan vokasi.
   • Pendidikan profesi.

4. Program pendidikan tinggi, yang terdiri dari:
   • Program sarjana, program magister, dan program doktor.
   • Program diploma, magister terapan, dan doktor terapan.
   • Program profesi dan program spesialis.
   • Gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi.

5. Kerangka kualifikasi nasional.
6. Pendidikan tinggi keagamaan.
7. Pendidikan jarak jauh.
8. Pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus.
9. Proses Pendidikan dan pembelajaran, yang teridiri dari:
   • Program studi.
   • Kurikulum.
   • Bahasa pengantar.
   • Perpindahan dan penyetaraan.
   • Sumber belajar, sarana, dan prasarana.
   • Ijazah.
   • Sertifikat profesi dan sertifikasi kompetensi.

10. Penelitian.
11. Pengabdian kepada masyarakat.
12. Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Pelaksanaan tridharma.
14. Kerjasama internasional pendidikan tinggi.

Mengenai jenis pendidikan tinggi dan program pendidikan tinggi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diuraikan lebih lanjut pada artikel dengan judul tersendiri. (RenTo)(180320)

Search

Search