Tag Archives: Penahanan

merampas kebebasan orang lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa Selama Menjalani Proses Hukum

Sera + Beri
Kid Honey
Lavender

By: Rendra Topan

Penangguhan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa ketika menjalani proses pemeriksaan. Permintaan penangguhan penahanan disampaikan oleh tersangka atau terdakwa kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim (sesuai dengan kewenangan pada saat dilakukan pemeriksaan perkara). Dalam hal penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP.

Alasan Penangguhan

Alasan dilakukan penangguhan penahanan walaupun tidak diatur dengan jelas di dalam KUHAP, namun dapat dianasirkan merupakan kontradiksi dari Pasal 21 KUHAP. Maksudnya dalam hal ini adalah selama pihak yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan (tersangka/terdakwa) dapat meyakinkan pihak yang melakukan penahanan terhadap hal-hal seperti yang tersebut di bawah ini, maka akan menjadi pertimbangan bagi pihak yang melakukan penahanan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka/terdakwa. Adapun hal-hal yang dimaksud tersebut adalah:

  1. Adanya kepastian tidak melarikan diri.
  2. Adanya kepastian tidak menghilangkan atau merusak barang bukti.
  3. Adanya kepastian tidak akan mengulangi tindak pidana.

Ketiga hal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai syarat dilakukan penangguhan penahanan, yang apabila dilanggar maka pihak yang memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat mencabut penagguhan penahanannya terhadap ayng bersangkutan. (RenTo)(040619)

Alasan Dilakukan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Photo by Donald Tong on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Alasan Dilakukan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Dalam rangka pemeriksaan suatu perkara setelah adanya penetapan tersangka, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan sebagaimana yang diatur dalm Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

  1. Tersangka dikhawatirkan melarikan diri.
  2. Tersangka dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti.
  3. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Alasan Lainnya Dilakukan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Disamping alasan-alasan tersebut diatas, masih terdapat alasan yang sangat mendasar yaitu:

  • bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya mempunyai ancaman hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) a).

Tata Cara Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Penahanan tersebut harus dilakukan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, yaitu dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim dengan menyebutkan:

  1. Identitas tersangka atau terdakwa.
  2. Alasan dilakukan penahanan.
  3. Uraian singkat tindak pidanan yang dipersangkakan atau didakwakan.
  4. Lokasi tempat penahanan.

Surat perintah penahanan atau penetapan hakim tersebut tembusannya harus disampaikan kepada pihak keluarga tersangka atau terdakwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP. (RenTo)(040619)

Kekosongan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka/Terdakwa Sebelum Inkracht

By : Rendra Topan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara penahanan mulai dari proses penyidikan sampai dengan upaya hukum tingkat kasasi. Namun demikian pada beberapa kasus perkara pidana, sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yangmana terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan terdakwa masih melakukan upaya hukum baik tingkat banding ataupun tingkat kasasi tetap berpedoman dengan aturan main atau tatacara melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Untuk lebih jelasnya mengenai penahanan tersangka/terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang berhak melakukan penahanan adalah:

  1. Penyidik, dengan jumlah total masa tahanan adalah 60 hari.
  2. Penuntut Umum, dengan jumlah total masa penahanan adalah 50 hari.
  3. Hakim, dengan jumlah total  masa penahanan adalah 90 hari.

Jika dijumlahkan semuanya mulai dari penahanan tingkat penyidikan sampai penahanan oleh hakim adalah berjumlah 200 hari. Perlu diingat total masa penahan yang 200 hari ini berlaku hanya pada  pengadilan tingkat pertama atau sampai dengan adanya putusan pengadilan negeri saja. Apabila terdakwa melakukan upaya hukum banding maka hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang  untuk 60 hari berikutnya menunggu sampai adanya putusan dari pengadilan tinggi, jadi jumlah total hari penahanan pada tingkat pengadilan tinggi adalah 90 hari. Demikian juga halnya dengan upaya hukum tingkat kasasi dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 30 hari, dan dapat diperpanjang untuk 60 hari sampai adanya putusan pengadilan tingkat kasasi.

Baca juga:

Permasalahan

Permasalahan pertama yang akan muncul mengingat pengelompokan dan jumlah hari adalah pada saat dilakukan penahanan berkenaan dengan masa perpanjangan penahanan hakim pengadilan pada tingkat pertama akan habis atau sudah habis sementara pemeriksaan perkara masih belum selesai, sehingga antara putusan hakim dan perpanjangan penahanan yang dimohonkan kepada pengadilan tinggi rentang waktunya singkat. Mengingat terdakwa juga mungkin akan melakukan upaya hukum banding, yang besar kemungkinan bahwa terdakwa masih tetap ditahan walaupun masa perpanjangan penahanan sudah habis. 

Hal tersebut di atas dapat terjadi akibat singkatnya rentang waktu antara putusan hakim pengadilan negeri dan terbitnya perpanjangan penahanan oleh hakim pengadilan tinggi yang dimohonkan oleh hakim pengadilan negeri, sementara terhadap terdakwa masih dilakukan penahanan. Akibatnya terhadap masa penahanan dan terbitnya perpanjangan dari hakim pengadilan tinggi lewat waktu dikarenakan terdakwa melakukan upaya hukum banding. Di sinilah biasanya terjadi kekosongan hukum mengenai status penahanan terhadap terdakwa. 

Permasalahan kedua juga tidak berbeda dengan permasalah pertama, perbedaannya hanya pada kewenangan penahanan saja. Kalau pada permasalahan pertama prosesnya perubahan status penahanan dari pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi, pada permasahan kedua perubahanan status penahanan dari tingkat pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung dalam melakukan upaya hukum kasasi. Pokok permasalahannya tetap sama yaitu, rentang waktu masa penahanan oleh pengadilan tinggi sudah akan habis, sementara putusan pengadilan tinggi ditetapkan berdekatan waktunya dengan habisnya masa penahanan, sedangkan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung belum ada. Kembali dapat terjadi kekosongan hukum dalam penahanan.

Pembahasan

Perlu kita ketahui bersama bahwa kewenangan hakim dalam melakukan penahanan mulai dari hakim pengadilan negeri sampai dengan hakim Mahkamah Agung berinduk kepada institusi Mahkamah Agung, jadi segala hal yang berkenaan dengan adminstrasi penahanan semuanya diketahui dan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung selaku institusi yang menaungi semua institusi pengadilan. Sedangkan lembaga pemasyaratan atau rumah tahanan tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan berdasarkan KUHAP sebagaimana tersebut di atas, berinduk kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 

Mengingat salah satu  fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah perumusan dan pelaksanaan di bidang registrasi, pelayananan tahanan, dan pembinaan narapidana, dan dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjawab kejadiaan yang berkenaan dengan kekosongan hukum dalam hal penahanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum tanggal 27 Desember 2011.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum disebutkan bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala RUTAN maupun Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran tahanan, oleh karena itu untuk melakukan penahanan di RUTAN atau LAPAS harus memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, yaitu:

  1. Penahanan harus disertai surat perintah penahanan dan/atau surat penetapan penahanan dari pejabat yang berwenang.
  2. Jika tidak disertai dengan surat perintah penahanan dan/atau surat penetapan penahanan, kepala RUTAN atau kepala LAPAS berwenang menolak tahanan.
  3. Jika penahanan disertai dengan surat perintah penahanan dan/atau surat penetapan penahanan, kepala RUTAN atau kepala LAPAS menerima tahanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala RUTAN atau Kepala LAPAS (Pasal 6 PERMENKUMHAM No.24/2011) adalah sebagai berikut:

  1. Memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menahan mengenai tahanan yang akan habis masa penahanan atau habis masa perpanjangan penahanan, disampaikan paling lambat sepuluh hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
  2. Wajib mengeluarkan tahanan demi hukum bagi tahanan yang telah habis masa penahanan atau masa perpanjangan penahanan, dapat dikecualikan untuk tetap dilakukan penahanan karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara yang menarik perhatian masyarakat yang sebelumnya harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pengadilan tinggi.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum disebutkan bahwa kepala RUTAN atau Kepala Lapas yang tidak mengeluarkan tahanan demi hukum dikenakan sanski administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya dengan petugas RUTAN atau petugas LAPAS dikenakan sanksi administratif jika tidak mengeluarkan tahanan demi hukum.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, merupakan penegasan dari KUHAP sekaligus jawaban dari kekosongan hukum berkenaan dengan masa tahanan yang selama ini kerap terjadi sebelum ada keputusan yang berkuatan hukum tetap (inkracht), sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dapat dijamin keberadaannya. (RenTo)(170319)

Masa Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa Selama Menjalani Proses Hukum

Hukum Positif Indonesia
Photo by Donald Tong on Pexels.com

By : Rendra Topan

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biasa disebut KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah, Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pihak yang Melakukan Penahanan

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa yang dapat melakukan penahanan adalah :

  1. Penyidik
  2. Penuntut Umum
  3. Hakim

Penyidik

Untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama dua puluh hari, dan apabila untuk untuk kepentingan pemeriksaan belum selesai, maka penyidik melalui penuntut umum yang berwenang dapat diperpanjang untuk paling lama empat puluh hari.

Jadi total masa tahanan yang dilakukan penyidik adalah enam puluh hari. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, penyidik dapat mengeluarkan tersangka dari tahanan sebelum masa tahanan berakhir, tetapi apabila masa tahanan setelah dilakukan masa perpanjangan penanahan pemeriksaan juga belum selesai, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 24 KUHAP).

Penuntut Umum

Penuntut umum juga untuk kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama dua puluh hari, apabila selama waktu tersebut pemeriksaan juga belum selesai, penuntut umum melalui ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang masa tahanan paling lama tiga puluh hari.

Jadi total masa penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah selama lima puluh hari. Apabila lewat dari lima puluh hari masa penahanan, maka penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Namun penuntut umu dapat juga mengeluarkan tersangka dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 25 KUHAP).

Hakim

Hakim yang mengadili perkara pidana terhadap tresangka/terdakwa di wilayah hukumnya, selama masa persidangan juga dapat melakukan penahanan selama tiga puluh hari, dan dapat diperpanjang melalui ketua pengadilan negeri untuk paling lama enam puluh hari.

Hakim juga dapat mengeluarkan terdakwa sebelum masa tahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Jumlah keseluruhan masa tahan oleh hakim adalah sembilan puluh hari, apabila selama masa penahanan dan setelah dilakukan perpanjangan penahanan perkara tersebut juga belum diputus, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 KUHAP).

Jenis penahanan 

Berdasarkan Pasal 22 KUHAP disebutkan bahwa jenis penahanan terdiri dari :

  1. Penahanan rumah tahanan negara.
  2. Penahanan rumah.
  3. Penahanan kota.

Penyidik, penuntut umum atau hakim mempunyai kewenangan untuk mengalihkan setiap jenis tahan tersebut di atas berdasarkan pada surat perintah atau penetapan hakim.

Dasar dilakukannya penahanan

Berdasarkan alat bukti yang cukup, alasan yang menjadi dasar penahanan adalah sebagai berikut:

  1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mealrikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.
  2. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Tata Cara Melakukan Penahanan

Adapun tata cara untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan oleh penyidik atau penuntut umum adalah dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahan disertai dengan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan tempat dilakukan penahanan.

Perpanjangan Masa Penahanan yang Melebihi Ketentuan

Perpanjangan penahanan dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang diatur oleh Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP apabila:

  1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan masa penahanan seperti ini adalah tiga puluh hari dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga puluh hari berikutnya, atas dasar permintaan dari penyidik dan penuntut umum diberikan oleh ketua pengadilan negeri, pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi dan pemeriksaan banding diberikan oleh mahkamah agung (Pasal 29 KUHAP). (RenTo)(131018)

Artikel Terkait