Tag Archives: Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 4, dan penambahan satu angka.
  2. Perubahan judul Bagian Kesatu menjadi “Pemberian Kompensaisi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat“.
  3. Penyisipan satu bagian di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua dengan judul “Pembarian Kompensasi Korban TIndak Pidana Terorisme”.
  4. Penambahan delapan belas pasal di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19.
  5. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 37.
  6. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 44.
  8. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45.
  9. Penyisipan satu bab di antara BAB III dan BAB IV dengan judul “Pemberian Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu”.
  10. Penyisipan tujuh pasal di antara ketentuan Pasal 44A dan Pasal 45.
  11. Penyisipan satu bab di antara BAB IIIA dan BAB IV dengan judul “Pemberian Bantuan Media, Rahabilitasi Psikososial dan Psikologis, Santunan, dan Kompensasi bagi Warga Negara Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Terorisme di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia”’
  12. Penyisipan Sembilan pasal di antara ketentuan Pasal 44H dan Pasal 45.
  13. Perubahan ketentuan Pasal 45.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pemberian Kompensasi dan Restitusi (Pasal 2 – Pasal 36)
  3. BAB III Pemberian Bantuan (Pasal 37 – Pasal 44)
  4. BAB IV Pendanaan (Pasal 45)
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 46 – Pasal 49)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana

Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Syarat Mendapatkan Perlindungan dan Bantuan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Syarat untuk mendapatkan perlindungan saksi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat dibedakan menjadi:

  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau korban.
  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelaku.
  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelapor dan ahli.

Perlindungan Terhadap Saksi/Korban Tindak Pidana

Syarat-syarat yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi/korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban.
  2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban.
  3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban.
  4. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana

Syarat-syarat yang mendajadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan saksi sebagai pelaku dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  2. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana.
  3. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya.
  4. Kesedian mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang diakukan dan dinyatakan dalam dalam pernyataan tertulis.
  5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Perlindungan Terhadap Pelapor dan Ahli

Syarat-sayart yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan saksi sebagai pelapor dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli.
  2. Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.

Tata Cara Pemberian Perlindungan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi untuk mendapatkan hak perlindungannya secara umum adalah sebagai berikut:

  1. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah diajukan.
  3. Keputusan pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat tujuh hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Secara khusus tata cara pemberian perlindungan saksi terhadap anak yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setelah mendapatkan izin dari orang tua atau wali, namun hal ini tidak diperlukan apabila:

  1. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan.
  2. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang berdangkutan dalam memberikan kesaksian.
  3. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali.
  4. Anak tidak memilki orang tua atau wali.
  5. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Pemberian perlindungan saksi terhadap kategori anak yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali didasarkan pada penetapan ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Permohonan

Surat permohonan yang diajukan oleh saksi dalam rangka mendapatkan perlindungan setelah diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemohon harus menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses pengadilan.
  2. Kesediaan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
  3. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama yang bersangkutan berada dalam perlindungan lembaga tersebut.
  4. Berkewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  5. Hal lainnya yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap saksi dan korban termasuk keluarganya, sejak ditandantanginya surat pernyataan tersebut.

Penghentian Pemberian Perlindungan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Penghentian pemberian perlindungan atas keamanan saksi dan korban dapat dihentikan dengan alasan:

  1. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
  2. Atas permintaan pejabat yang berwenang.
  3. Saksi dan korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian.
  4. Atas pendapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
  5. Diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Tata Cara Pemberian Bantuan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Bantuan yang dimaksud terdiri dari:

  • Bantuan medis.
  • Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pemberian bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada kobran tindak pidana tertentu atas permintaan terulis yang diajukan oleh yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan kelayakan pemberian bantuan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan, untuk selanjutya keputusan mengenai pemberian bantuan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama tujuh hari sejak diterimanya permintaan tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

Syarat dan ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. (RenTo)(150720) 

Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana

Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, maka dilaksanakan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses hukum tersebut antara lain penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti, di antara alat bukti tersebut salah satunya adalah minta keterangan saksi.

Namun dalam pelaksanaan proses hukum tersebut masih terdapat kendala seperti para saksi yang akan atau telah memberikan keterangan mendapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu, sehingga tidak dapat hadir atau dihadirkan dalam proses penegakan hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Mengatasi hal tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian Perlindungan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sementara itu perlindungan mempunyai pengertian adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi perlindungan saksi adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga tertentu dalam rangka memberikan rasa aman terhadap diri dan keluarga saksi atau korban, yang karena keterangannya akan membuat terang suatu tindak pidana.

Jenis Saksi

Berdasarkan pengertian saksi sebagaiman tersebut di atas, maka saksi dapat dibedakan menjadi:

  1. Saksi pelaku; adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang berkerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
  2. Saksi korban; adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
  3. Saksi pelapor; adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Hak Saksi dan Korban

Hak saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak Saksi

 Dalam rangka kesaksiannya seorang saksi berhak atas hal-hal sebagai berikut:

  1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
  2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
  3. Memberikan keterangan tanpa tekananan.
  4. Mendapat penterjemah.
  5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
  6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
  7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
  8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
  9. Dirahasiakan identitasnya.
  10. Mendapat identitas baru.
  11. Mendapat tempat kediaman sementara.
  12. Mendapat tempat kediaman baru.
  13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
  14. Mendapat nasihat hukum.
  15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
  16. Mendapat pendampingan.

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana walaupun orang tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana, dan pemberian hak-hak tersebut diberikan dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak Korban

Korban tidak pidana juga mempunyai hak menerima bantuan berupa:

  • Bantuan medis.
  • Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan sebagaimana tersebut di atas diberikan bagi korban, yaitu:

  1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
  2. Korban tindak pidana terorisme.
  3. Korban tindak pidana perdagangan orang.
  4. Korban tindak pidana penyiksaan.
  5. Korban tindak pidana kekerasan seksual.
  6. Korban penganiayaan berat.

Hak Lainnya

Hak lainnya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak-hak sebagai mana yang tersebut di atas juga mendapatkan hak atas kompensasi, yang diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kompensasi adalah hak ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Hak korban tindak pidana lainnya yang termasuk dalam program perlindungan saksi dan korban yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah mendapatkan restitusi berupa:

  1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
  2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
  3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Syarat dan ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Mengenai tata cara perlindungan saksi dan korban dibahas lebih lanjut secara terpisah dengan judul tersendiri. (RenTo)(150720)

Keterangan Terdakwa

Photo by Martin Lopez on Pexels.com

  By : Rendra Topan 

Keterangan terdakwa merupakan tahapan terakhir dalam proses pembuktian di sidang peradilan perkara pidana.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu keterangan terdakwa?

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bagaimana status keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan?

Kemudian pada ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Kegunaan Keterangan Terdakwa

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 189 (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan ketentuan Pasal 189 ayat (4) menyebutkan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Sahnya Keterangan Terdakwa

Semua keterangan yang disampaikan oleh terdakwa baru dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut dinyatakan di dalam persidangan dan perbuatan itu dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Hal tersebut di atas sudah merupakan azas hukum acara pidana, dan hakim bebas untuk menentukan apakah keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan sesuai atau tidak sesuai menurut keyakinan hakim. (RenTo) (230818)

Artikel Terkait

Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana

Photo by CQF-Avocat on Pexels.com

  by : Rendra Topan

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Alat Bukti Petunjuk

Disebutkan lebih lanjut dalam tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Implementasi Bukti Petunjuk

Penerapan Pasal 188 ayat (1) KUHAP oleh hakim adalah bertujuan untuk memperkuat keyakinan hakim apakah sudah terjadi tindak pidana, dan apakah terdakwa sebagai pelakunya.

Jadi bukti petunjuk ini bukan hanya dapat menghukum terdakwa tetapi juga sebaliknya dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, dimana hakim dengan keyakinannya menghubungkan semua alat bukti yang ada selama proses  persidangan.

Hakim harus dengan cermat dan teliti serta arif dan bijaksana dalam menyimpulkan suatu perkara tindak pidana berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, demi terwujudnya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (RenTo) (220818)

Artikel Terkait

Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana

Photo by MESSALA CIULLA on Pexels.com

by: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenis Bukti Surat

Terdapat beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP bahwa surat terdiri dari :

  1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keaadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
  2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana  yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
  3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
  4. Surat yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jenis surat yang tersebut diatas agar dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c, maka harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jadi alat bukti surat  baru dapat dikatakan alat bukti yang sah apabila bila selain dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibawah sumpah juga harus mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lainnya.

Jenis Bukti Surat Lainnya

Dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP juga menyebutkan macam-macam surat, yaitu:

  • Akta autentik.
  • Akta di bawah tangan.
  • Surat biasa.

Akta autentik yaitu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah kerjanya.

Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat tidak oleh atau dihadapan pejabat umum namun tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memang untuk dijadikan bukti.

Surat biasa adalah surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.

Kekuatan alat bukti surat dalam perkara pidana walaupun dikatakan bukti yang sempurna, namun tidak mempunyai kekuatan yang mengikat selama terdakwa dapat mengajukan sangkalan atas alat bukti surat dimaksud, dan hakim akan menjadikan alat bukti surat tersebut untuk memperkuat keyakinannya dalam membuat keputusan didasarkan pada hubungan antara alat bukti yang sah lainnya. (RenTo)(220818)

Artikel Terkait

Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana

Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

by : Rendra Topan

Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana

Keterangan ahli juga merupakan alat bukti yang sah, adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (28) KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

Peranan para ahli diatur lebih lanjut dalam Pasal 132 ayat (1) KUHAP yaitu; dalam hal diterima sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

Selanjutnya Pasal 133 ayat (1) KUHAP juga menyebutkan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Demikian juga pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya masalah pembunuhan saja yang harus memerlukan keterangan ahli oleh penyidik, tetapi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh kaum intelektual (white coral crime) juga diperlukan keterangan ahli untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan vonis, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, tindak pidana lingkungan, yang mana tindak pidana tersebut saat ini masuk ke dalam kelompok tindak pidana khusus. (RenTo)(210818)

Artikel Terkait

Keterangan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana

Photo by CQF-Avocat on Pexels.com

by : Rendra Topan 

Pengertian keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biasa disebut dengan akronim KUHAP.

Syarat Sah Keterangan Saksi

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Saksi harus memenuhi  ketentuan sebagai alat bukti yang sah. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, yaitu :

  1. Pasal 160  ayat (3) KUHAP, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
  2. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan.
  3. Pasal 1 angka (27) KUHAP, bahwa keterangan saksi haruslah apa yang dia dengan sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
  4. Pasal 185 ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (azas unus testis nullus testis).

Apabila saksi tidak mau mengucapkan sumpah maka akan berakibat hukum terhadap keterangan yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyebutkan bahwa, “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. (RenTo) (190818)

Artikel Terkait

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Photo by JJ Jordan on Pexels.com

by : Rendra Topan

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang mempunyai peranan penting dalam jalan suatu proses peradilan.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Terdapat beberapa sistem pembuktian dalam hukum pidana, yaitu:

  1. Sistem Conviction in Time, adalah metode menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan keyakinan hakim.
  2. Sistem Conviction Raisonee, adalah metode dimana  keyakinan hakim dibatasi oleh adanya alasan-alasan yang mendukung hal tersebut.
  3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, adalah metode menentukan salah atau tidaknya terdakwa hanya berdasarkan alat bukti yang sah.
  4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, adalah metode yang menggabungkan  secara komprehensif antara keyakinan hakim dengan pembuktian menurut undang-undang secara positf.

Sistem hukum Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan alat bukti yang sah yaitu :

  1. Keterangan saksi.
  2. Keterangan ahli.
  3. Bukti surat.
  4. Bukti petunjuk.
  5. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berkenaan dengan pembuktian dalam hal putusan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP adalah, surat putusan pemidanaan hendaknya memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan terdakwa.

Berikutnya pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa apabila tidak dipenuhinya ketentuan yang tersebut pada ayat (1) maka putusan tersebut batal demi hukum. (RenTo) (180818)

Artikel Terkait