Tag Archives: Pelayanan Publik

Kegiatan yang Dilarang Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum Positif Indonesia-

Kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan Pasal 17 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bentuk Kegiatan yang Dilarang Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bentuk Kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Monopoli

  • Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
  2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Monopsoni

  • Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penguasaan Pasar

  • Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
  1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
  2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
  3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
  4. Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.
  • Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  • Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan

  • Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
  • Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
  • Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Bentuk-bentuk kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas dilarang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (RenTo)(290720)

Kewenangan Pemerintah dalam Penguasaan dan Pengusahaan Ketanagalistrikan

Hukum Posostif Indonesia-

Pemerintah Indoensia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, salah satunya adalah melalui tenaga listrik yang mempunyai potensi besar pada era digitalisasi saat ini.

Mengingat kebutuhan tenaga listrik saat ini sudah menjadi keharusan bagi masyarakat, yang berarti merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka pemerintah mengatur hal-hal yang diperlukan untuk mengantispasi perselisihan yang timbul dalam hal ketenagalistrikan dan guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan tenaga listrik, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik, pengertian ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan.

Untuk itu guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, pemerintah telah mengaturnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan pengertian tenaga listrik itu sendiri adalah suatu energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrikyang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Berdasarkan pengertian tenaga listrik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berkenaan dengan tenaga listrik adalah berupa:

  1. Sumber energi tenaga listrik.
  2. Pengolahan energi tenaga listrik.
  3. Pembagian tenaga listrik kepada konsumen atau pengguna.

Asas dan Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan

Asas dan tujuan ketenaga listrikan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Asas Pembangunan Ketenagalistrikan

Asas pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Asas manfaat.
  2. Asas efisiensi dan berkeadilan.
  3. Asas berkelanjutan.
  4. Asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi.
  5. Asas mengandalkan pada kemampuan sendiri.
  6. Asas kaidah usaha yang sehat.
  7. Asas keamanan dan keselamatan.
  8. Asas kelestarian fungsi lingkungan.
  9. Asas otonomi daerah.

Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk:

  1. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup.
  2. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan kualitas yang baik.
  3. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan harga yang wajar.
  4. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
  5. Memujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penguasaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Penguasaan dan Pengusahaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Penguasaan Ketenagalistrikan

Penyediaan ketenagalistrikan penguasaannya berada pada negara, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pengusahaan Ketenagalistrikan

Dalam pelaksanaannya pengusahaan dalam rangka penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh:

  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi pemerintah pusat.
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi pemerintah daerah.
  • Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyedeiaan tenaga listrik.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui BUMN dan BUMD dalam penyediaan tenaga listrik juga menyediakan dana untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Kelompok masyarakat tidak mampu.
  2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang.
  3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan.
  4. Pembangunan listrik pedesaan.

Di samping keweangan pengusaan dan pengusahaan ketenagalistrikan oleh pemerintah, masih terdapat juga kewenangan pemerintah di bidang ketenagalistrikan, yang akan diuraikan dengan judul tersendiri. (RenTo)(250720)

Simulasi Perhitungan Besaran Tagihan Listrik

Hukum Positif Indonesia-

Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini menggunakan tenaga listrik, bahkan saat ini kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak sudah mulai alih teknologi, dikembangkan untuk menggunakan tenaga listrik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Landasan Pemikiran

Bayangkan besarnya kebutuhan energi listrik yang digunakan untuk mendukung perkembangan teknolgi. Namun begitu pernahkan kita memikirkan besaran biaya tagihan listrik yang kita gunakan dalam keseharian dari setiap alat yang digunakan dengan memanfaatkan energi listrik?

Pertanyaan tersebutlah yang mendasari tulisan ini, melalui simulasi yang diuraikan secara tertulis diharapkan sudah dapat menjawabnya.

Diawali dengan besaran tagihan listrik yang di luar dari kebiasaan beberapa waktu lalu, membuat penulis untuk mencari tahu berapa sebenarnya besaran tagihan listrik yang harus dibayarkan pada setiap bulannya.

Melalui dasar ilmu fisika dan matematika, penulis mencoba membuat simulasi perhitungan besaran tagihan listrik berdasarkan alat-alat atau teknologi listrik yang kita gunakan dalam keseharian.

Simulasi Perhitungan Besaran Biaya Tagihan Listrik

Simulasi yang digunakan mengambil contoh pemakaian listrik dalam sebuah rumah tangga di Indonesia berdasarkan alat atau teknologi yang digunakan setiap harinya, yang nantinya akan dihitung besaran biaya listrik yang digunakan setiap bulannya.

Dasar Perhitungan

Dasar perhitungan yang digunakan adalah Kwh, merupakan singkatan dari Kilo watt hour yang digunakan sebagai satuan dalam perhitungan pemakaian listrik.

1 Kwh = 1000 watt

1 Kwh = Rp2.000,-

Jadi secara garis besar Kwh dapat diuraikan bahwa setiap pemakaian 1000 watt dalam waktu satu jam atau 60 menit dikenakan biaya sejumlah tertentu.

Contoh:

1 Kwh = 1000 watt = Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan contoh di atas dapat diuraikan bahwa pengguna atau pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp2.000,- untuk setiap 1 (satu) Kwh.

Cara Perhitungan

Diasumsikan sebuah rumah sebagai pengguna atau pelanggan tenaga listrik menggunakan alat atau teknologi listrik selama 24 jam secara terus menurus sebagai berikut:

Ruang Tamu

Ruang tamu menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 = 500 watt x 24 jam = 12.000 watt

Ruang Keluarga

Ruang keluarga menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 watt = 500 watt x 24 jam =12.000 watt
  • 1 unit home theatre 1.500 watt = 1.500 watt x 24 jam = 36.000 watt

Kamar Tidur

Tiga buat Kamar tidur menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam x 3 kamar = 7.200 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 watt = 500 watt x 24 jam x 3 kamar = 36.000 watt
  • 1 unit TV 500 watt = 500 watt x 24 jam x 3 kamar = 36.000 watt

Kamar Mandi

Dua buah kamar mandi menggunakan peraltana listrik sebagai berikut:

  • 2 kamar mandi, menggunakan alat listrik:
  • 1 buah lampu 50 watt = 50 watt x 24 jam x 2 kamar = 2.400 watt
  • 1 unit pemanas air 500 watt = 500 watt x 24 jam x 2 kamar = 24.000 watt

Dapur

Dapur menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit kompor listrik 1.500 watt = 1.500 watt x 24 jam = 36.000 watt

Mari kita hitung total pemakaian tenaga listrik per harinya:

  • Ruang tamu, total pemakaian = 14.400 watt = 14,4 Kwh
  • Ruang keluarga, total pemakaian = 50.400 watt = 50,4 Kwh
  • Kamar tidur, total pemakaian = 79.200 watt = 79,2 Kwh
  • Kamar mandi, total pemakaian =26.400 watt = 26,4 Kwh
  • Dapur, total pemakaian = 38.400 watt = 38,4 Kwh

Jadi secara keseluruhan untuk rumah dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas mengeluarkan biaya untuk listrik adalah:

  • Per hari

14,4 Kwh + 50,4 Kwh + 79,2 Kwh + 26,4 Kwh + 38,4 Kwh = 208,8 Kwh/perhari

Jika dihitung biaya per harinya adalah:

208,8 Kwh x Rp2.000,- = Rp417.600,-/hari

  • Per bulan

Biaya perbulannya adalah:

Rp417.600,- x 30 hari = Rp12.528.000,-/bulan

Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan atau pengguna total perbulannya adalah Rp12.528.000,- + biaya beban + pajak.

Catatan: Perhitungan tersebut  di atas menjadi besar, namun perlu diingat bahwa perhitungan tersebut dari setiap alat listrik yang digunakan beroperasi selama 24 secara terus menerus alias tidak pernah berhenti (nonstop) dan menggunakan asumsi biaya per Kwh = Rp2.000,-

Kesimpulan

Dari simulasi perhitungan besaran biaya tagihan listrik sebagaimana diuraikan di atas, anda dapat menghitung berapa besaran biaya listrik yang harus dikeluarkan setiapnya bulannya disesuaikan dengan kondisi pemakaian rumah anda disesuaikan dengan harga sebanarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(190720)

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik

Hukum Positif Indonesia-

Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan penjajahan rakyat Indonesia (baca: https://www.gelora.co/2020/07/bertemu-pimpinan-dpr-massa-gebrak-kecewa.html).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Beberapa hal pokok disampaikan dalam tulisan ini mengenai isi rancangan undang-undang tersebut berdasarkan draft yang ada dengan judul BAB II Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan undang-undang cipta kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK-M) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strtegis nasional (Pasal 3 draft RUU Cipta Kerja).

Kebijakan Strategis Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu kebijakan strategis cipta kerja memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan dengan (Pasal 4 ayat (2) RUU Cipta Kerja):

  1. Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha.
  2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian.
  4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha

Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha memuat pengaturan mengenai:

  1. Penyederhanaan perizinan berusaha.
  2. Persyaratan investasi.
  3. Kemudahan berusaha.
  4. Riset dan inovasi.
  5. Pengadaan lahan.
  6. Kawasan ekonomi.

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai:

  1. Perlindungan pekerja untuk bekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
  2. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya.
  3. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum.
  4. Perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  5. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa.

Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M

Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai:

  1. Kriteria UMK-M.
  2. Basis data tunggal UMK-M.
  3. Pengelolaan terpadu UMK-M.
  4. Kemudahan perizinan berusaha UMK-M.
  5. Kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
  6. Kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi.

Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai:

  1. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
  2. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengawasan, pembinaan dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah dibaca lebih lanjut draft RUU Cipta Kerja, memang dilakukan beberapa perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkenaan dengan kebijakan strategis cipta kerja.

Perlu diketahui bahwa untuk membuat dan merumuskan rancangan undang-undang dalam rangka penetapan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai asas pembentukan undang-undang itu sendiri, dan juga diatur mengenai asas materi muatan atau isi dari undang-undang dimaksud, sehingga dalam pembahasannya dapat mengurangi hal-hal yang tendensius terhadap kepentingan kelompok atau golongangan tertentu. Apalagi mengingat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan fraksinya yang bermacam-macam, jadi masih terlalu dini untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai macam alasan yang tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah tentang sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian setelah dibaca draft RUU Cipta Kerja secara keseluruhan, penulis menyimpulkan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yang kemudian dimuat dalam draft RUU Cipta Kerja adalah untuk kebaikan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. (RenTo)(170720)

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya juga didukung dengan pendanaan dan pengelolaannya dalam bentuk bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 – Pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam bentuk:

  1. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
  2. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  3. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Disamping dana penanggulangan bencana yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah menyediakan juga anggaran pendanaan lainnya melalui APBN yaitu:

  1. Dana kontinjensi bencana; adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
  2. Dana siap pakai; adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
  3. Dana bantuan sosial berpola hibah; adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai disediakan oleh pemerintah pusat dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang di tempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Partisipasi Masyarakat

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong  partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana untuk penanggulangan bencana dengan cara sebagai berikut:

  1. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana.
  2. Memfasilitasi  masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana.
  3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah pusat dicatatkan dalam APBN, dan APBD bagi pemerintah daerah, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Baca juga:

Penanggulangan Bencana

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Penggunaan dana penanggulangan bencana diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

  1. Prabencana;
  2. Tanggap darurat bencana;
  3. Pascabencana;

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pengelolaan bantuan penaggulangan bencana diatur dalam ketentuan Pasal 24 – Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Jenis Bantuan

Jenis bantuan yang diberikan kepada korban bencana adalah sebagai berikut:

  1. Santunan duka cita.
  2. Santunan kecacatan.
  3. Pinjaman lunak untuk usaha produktif.
  4. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Semua kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(160620)

Penanggulangan Bencana Sebagai Perwujudan Urusan Pemerintahan

Hukum Positif Indonesia-

Penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Bencana

Bencana mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jenis Bencana

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, maka bencana dapat dapat dibedakan menjadi:

  1. Bencana alam; adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah longsor.
  2. Bencana nonalam; adalah bencana yag diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  3. Bencana sosial; adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakt, dan terror.

Tanggung Jawab dan Wewenang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.

Tanggung Jawab

Dalam penyelnggaraan bencana pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
  2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
  3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
  4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
  5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.
  6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencan dalam bentuk dana siap pakai.
  7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Wewenang

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah pusat juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

  1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
  2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
  3. Penetapan status tingkatan bencana nasional dan daerah.
  4. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain.
  5. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
  6. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.
  7. Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.

Pemerintah pusat membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan peanggulangan bencana.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencan adalah sebagai berikut:

  1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan pelayanan minimum.
  2. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana.
  3. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
  4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Wewenang

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai berikut:

  1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
  2. Pembuatan perencaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
  3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.
  4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
  5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasn sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
  6. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya membentuk Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BNPD).

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam ketentuan Pasal 26 – Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Hak Masyarakat

Anggota masyarakat dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompuk masyarakat rentan bencana.
  2. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  3. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
  4. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.
  5. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.
  6. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Selain itu hak lainnya bagi masyarakat adalah mendapatkan bantuan pemenuhan kenutuhan dasar, dan memperoleh ganti kerugian apa bila bencana tersebut disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Kewajiban Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk:

  1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  2. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana.
  3. Memberikan informasi yang benar kepada public tentang penanggulangan bencana.

Penetapan Status Bencana

Dalam rangka penyelenggaraan penaggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus ditetapkan berdasarkan indicator sebagai berikut:

  • Jumlah korban.
  • Kerugian harta benda.
  • Kerusakan prasarana dan sarana.
  • Cakupan luas wilayah yang terkena bencana.
  • Dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan.

Indikator sebagaimana tersebut di atas juga juga disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (RenTo)(150620)

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Sumber Dana Penanggulangan Bencana (Pasal 4 – Pasal 9)
  3. BAB III Penggunaan Dana Penaggulangan Bencana (Pasal 10 – Pasal 23)
  4. BAB IV Pengelolaan Bantuan Bencana (Pasal 24 – Pasal 30)
  5. BAB V Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban (Pasal 31 – Pasal 36)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 37)

Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Sistematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Landasan, Asas, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Tanggung Jawab dan Wewenang (Pasal 5 – Pasal 9)
  4. BAB IV Kelembagaan (Pasal 10 – Pasal 25)
  5. BAB V Hak dan Kewajiban Masyarakat (Pasal 26 – Pasal 27)
  6. BAB VI Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional (Pasal 28 – Pasal 30)
  7. BAB VII Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Pasal 31 – Pasal 59)
  8. BAB VIII Pendanaan dan Pengelolaan Bancuan Bencana (Pasal 60 – Pasal 70)
  9. BAB IX Pengawasan (Pasal 71 – Pasal 73)
  10. BAB X Penyelesaian Sengketa (Pasal 74)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 75 – Pasal 79)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 80 – Pasal 82)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 83 – Pasal 85)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66

Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen

Hukum Positif Indonesia-

Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen.

Tagihan listrik yang melonjak tersebut terjadi tanpa didasari pada data pencatatan meteran yang akurat, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang merupakan konsumen dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kejadian ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan tentang hak konsumen, diantaranya:

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi hal tersebut para pimpinan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah berusaha untuk mencarikan jalan keluar atas kejadian tersebut, yang hasilnya  adalah, bahwa selisih pembayaran listrik tersebut dapat dicicil beberapa kali pada setiap tagihan bulan berikutnya.

Hak ini menurut penulis tetap saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa kelistrikan, disamping PT. PLN tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen juga tidak mendapatkan haknya.

Dasar Alasan Masyarakat Tetap Dirugikan

Penulis menyampaikan pendapat bahwa masyarakat tetap dirugikan dengan pembayaran selisih tagihan yang dapat dicicil berdasarkan pada sudut pandang ekonomi.

Untuk memudahkan pemahaman penulis sampaikan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi I

Tagihan pembayaran listrik untuk setiap meteran yang terpasang terdiri dari biaya beban dan biaya pemakaian dalam satuan KWh. Perhitungan tagihan listrik untuk setiap meteran yang terpasang atas biaya pemakaian per KWh setiap bulannya teridiri dari beberapa blok/kelompok, biasanya ada tiga blok dengan rincian;

  • blok I (pemakaian 0 – 20 KWh) dengan nominal per KWh Rp200,-
  • blok II (pemakian 20 – 40 KWh) dengan nominal  per KWh Rp350,-
  • Blok III (pemakaian 40 – 60 KWh) dengan nominal per KWh Rp500,-

Ilustrasi II

Berdasarkan ilustrasi singkat mengenai besaran perhitungan tagihan listrik di atas, maka apabila seorang pelanggan menggunakan daya listrik sebanyak 50 KWh setiap bulannya, dapat diuraikan besaran biaya pemakaian yang dibayarkan sebagai berikut:

  • Blok I adalah 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II adalah 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III adalah 10 KWh x Rp500,- = Rp5.000,-

Jadi besar biaya tagihan listrik tersebut adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp5.000,- = Rp16.000,- + biaya berlangganan (abonemen).

Dengan pencatatan yang tidak akurat, maka pencatatan pemakaian daya listrik yang tadinya 50 KWh menjadi 100 KWh, akan tetapi tagihannya bukan berarti Rp16.000,- x 2 = Rp32.000,- melainkan perhitungannya menjadi:

  • Blok I 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III 60 KWh x Rp500,- = Rp30.000,-

Sehingga besaran tagihan bulanan yang dibayarkan adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp30.000,- = Rp41.000,- + biaya berlangganan.

Dengan demikian jelas terdapat selisih Rp41.000,-  –  Rp32.000,- = Rp9.000,-

Kemudian karena pencatatan yang tidak akurat tersebut pelanggan atau konsumen tetap harus melakukan pelunasan pembayaran walaupun dengan cara dicicil.

Ilustrasi III

Angka Rp9000 itu baru untuk satu pelanggan, kalau dikalikan 1 juta pelanggan saja, maka akan bernilai Rp9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah). Bayangkan jika uang tersebut didepositokan di bank selama masa cicilan, maka jumlahnya akan berlibat ganda dan tetap saja untuk keuntungan bagi PT. PLN.

Kesimpulan

Jadi solusi dengan tetap membayar selesih tagihan listrik oleh pelanggan kepada PT. PLN bukanlah solusi yang tepat bagi konsumen atau masyarakat, karena data yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya biaya tagihan tidak akurat.

Sudah seharusnya PT.PLN menghitung ulang besaran biaya tagihan tersebut dengan menggunakan data yang akurat, karena biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat melalui tagihan sudah termasuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. PLN untuk melakukan pencatatan. (RenTo)(090620)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Sifat, Asas, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Tempat Kedudukan (Pasal 5)
  4. BAB IV Fungsi, Tugas dan Wewenang (Pasal 6 – Pasal 10)
  5. BAB V Susunan dan Keanggotaan Ombudsman (Pasal 11 – Pasal 22)
  6. BAB VI Laporan (Pasal 23 – Pasal 24)
  7. BAB VII Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Pasal 25 – Pasal 41)
  8. BAB VIII Laporan Berkala dan Laporan Tahunan (Pasal 42)
  9. BAB IX Perwakilan Ombudsman di Daerah (Pasal 43)
  10. BAB X Ketentuan Pidana (Pasal 44)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 45 – Pasal 46)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 47)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5)
  3. BAB III Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik (Pasal 6 – Pasal 13)
  4. BAB IV Hak, Kewajiban, dan Larangan (Pasal 14 – Pasal 19)
  5. BAB V Penyelenggara Pelayanan Publik (Pasal 20 – Pasal 38)
  6. BAB VI Peran Serta Masyarakat (Pasal 39)
  7. BAB VII Penyelesaian Pengaduan (Pasal 40 – Pasal 53)
  8. BAB VIII Ketentuan dan Sanksi (Pasal 54 – Pasal 58)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 59)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 60 – Pasal 62)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112