Tag Archives: Partai Politik

Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Photo by Susanne Jutzeler on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik

Hal-hal yang menjadi ruang lingkup atau objek perselisihan dalam sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
  • Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.
  • Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
  • Penyalahgunaan kewenangan.
  • Pertanggungjawaban keuangan.
  • Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Terhadap hal yang menjadi objek perselisihan partai politik tersebut di atas, maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Terhadap permasalahan yang menjadi objek perselisihan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengaturnya sebagai berikut:

  • Diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
  • Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Perkara Partai Politik yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diajukan melalui pengadilan negeri, dan diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. (RenTo)(010121)

Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Selain hak dan kewjiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Partai Politik

Hak partai poltik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

  • Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
  • Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
  • Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.
  • Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Partai Politik

Partai politik mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut:

  • Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
  • Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
  • Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
  • Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
  • Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
  • Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
  • Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
  • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
  • Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Larangan bagi Partai Poltik

Sebuah partai poltik dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
    • Bendera atau lambang negara Republik Indonesia.
    • Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah.
    • Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional.
    • Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
    • Nama atau gambar seseorang.
    • Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
  • Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
  • Dialrang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  • Dilarang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.
  • Dilarang menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
  • Dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
  • Dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/MarxismeLeninisme.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas, partai politik didikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (RenTo)(011021)

Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai partai poltik, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Partai Politik

Partai Politik mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya nasional, yang dibentuk oleh warga negara Indoensia secara sukarela atas dasar kesamaan visi dan misi berkenaan dengan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara dengan memelihara persatuan dan kesatuan negara Repblik Indonesia.

Syarat Berdiri dan Pembentukan Partai Politik

Menguraikan lebih lanjut mengenai partai politik, maka syarat berdirinya sebuah partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penulis membedakan syarat berdiri dan pembentukan sebuah parati politik menjadi:

Syarat Materil

Syarat materil berdiri dan dibentuknya sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
  • Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
  • Mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dimuat dalam Akta notaris. Anggaran Dasar (AD) setidaknya berisikan hal-hal sebagai berikut:
    • Asas dan ciri partai politik.
    • Visi dan misi partai politik.
    • Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.
    • Tujuan dan fungsi partai politik.
    • Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keuptusan.
    • Kepengurusan partai politik.
    • Peraturan dan keputusan partai politik.
    • Pendidikan politik.
    • Keuangan partai politik.
  • Memiliki kepengurusan partai politik tingkat pusat yang juga dicantumkan dalam akta notaris bersama-sama dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan kaum perempuan.

Syarat Formil

Syarat formil berdiri dan dibentuknya partai poltik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum.
  • Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai:
    • Akta notaris pendirian Partai Politik.
    • Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Kantor tetap.
    • Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.
    • Memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang menerima pendaftaran selanjutnya melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap syarat materil dan syarat formil yang diajukan oleh calon partai politik dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Selanjutnya Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Asas dan Ciri Partai Politik

Partai politik dalam pendirian dan pembentukannya mempunyai asas dan ciri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana tersebut di atas merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Secara umum partai politik didirikan dan dibentuk tentunya mempunyai tujuan dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam kententuan Pasal 10 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tujuan Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi:

Tujuan Umum Partai Politik

Secara umum tujuan sebuah partai politik yaitu:

  • Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik

Selain tujuan umum, pendirian dan pembentukan sebuah partai politik juga mempunyai tujuan khusus, yaitu:

  • Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
  • Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baik tujuan umum maupun tujuan khusus pendirian dan pembentukan sebuah partai politik  diwujudkan secara konstitusional.

Fungsi Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
  • Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  • Partisipasi politik warga negara Indonesia.
  • Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana tujuan partai politik yang diwujudkan secara konstitusional, demikian juga halnya dengan fungsi partai politik juga diwujudkan secara konstitusional. (RenTo)(011021)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pembentuk Partai Politik (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Poltik (Pasal 5 – Pasal 8)
  4. BAB IV Asas dan Ciri (Pasal 9)
  5. BAB V Tujuan dan Fungsi (Pasal 10 – Pasal 11)
  6. BAB  VI Hak dan Kewajiban (Pasal 12 – Pasal 13)
  7. BAB VII Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota (Pasal 14 – Pasal 16)
  8. BAB VIII Organisasi dan Tempat Kedudukan (Pasal 17 – Pasal 18)
  9. BAB IX Kepengurusan (Pasal 19 – Pasal 26)
  10. BAB X Pengambilan Keputusan (Pasal 27 – Pasal 28)
  11. BAB XI Rekrumen Politik (Pasal 29)
  12. BAB XII Peraturan dan Keputusan Partai Politik (Pasal 30)
  13. BAB XIII Pendidikan Politik (Pasal 31)
  14. BAB XIV Penyelesaian Partai Politik (Pasal 32 – Pasal 33)
  15. BAB XV Keuangan (Pasal 34 – Pasal 39)
  16. BAB XVI Larangan (Pasal 40)
  17. BAB XVII Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik (Pasal 41 – Pasal 45)
  18. BAB XVIII Pengawasan (Pasal 46)
  19. BAB XIX Sanksi (Pasal 47 – Pasal 50)
  20. BAB XX Ketentuan Peralihan (Pasal 51)
  21. BAB XXI Ketentuan Penutup (Pasal 52 – Pasal 53)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2