Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
By: Rendra Topan Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, pemerintah telah mengeluarkan moratorium berkenaan dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penulis mengartikan moratorium tersebut adalah penundaan penerimaan PNS sebagaimana telah diatur dalam […]
By : Rendra Topan Mekanisme pengadaan pegwai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Pasal 6 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebagaimana […]
By : Rendra Topan Dalam rangka melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi , “ketentuan lebih lanjut mengenai PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Penetapan Kebutuhan (Pasal 4 – 5) BAB III Pengadaan (Pasal 6 – Pasal 34) BAB IV Penilaian Kinerja (Pasal 35 – […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Prilaku (Pasal 2-5) BAB III Jenis, Status, dan Kedudukan (Pasal 6-9) BAB IV Fungsi, Tugas […]
By : Rendra Topan Seiring dengan perkembangan manajemen pemerintahan berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan terhadap undang-undang kepegawaian. Pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun […]
Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum
Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang
Hak dan Kewajiban Dalam Keterbukaan Informasi Publik Asas dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik Pengertian dan Istilah Keterbukaan Informasi Publik
