Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, bahwa, “setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Pasal 2 – Pasal 39) BAB III Pengelolaan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pengelolaan Tapera (Pasal 4 – […]
Hukum Positif Indonesia- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru sebagai pedoman/panduan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah […]
Sistematika Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan. […]
By: Rendra Topan Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, pemerintah telah mengeluarkan moratorium berkenaan dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penulis mengartikan moratorium tersebut adalah penundaan penerimaan PNS sebagaimana telah diatur dalam […]
By : Rendra Topan Mekanisme pengadaan pegwai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Pasal 6 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebagaimana […]
By : Rendra Topan Dalam rangka melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi , “ketentuan lebih lanjut mengenai PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Penetapan Kebutuhan (Pasal 4 – 5) BAB III Pengadaan (Pasal 6 – Pasal 34) BAB IV Penilaian Kinerja (Pasal 35 – […]
By : Rendra Topan Seiring dengan perkembangan manajemen pemerintahan berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan terhadap undang-undang kepegawaian. Pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun […]
Cerita Si Birong
