Tag Archives: Otonomi

Otonomi Daerah

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Photo by sergio souza on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hal-hal berkenaan dengan muatan pengaturan perairan pesisir dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi, dalam hal ini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi teknis yang menjadi muatan perairan pesisir tersebut harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pedoman dalam Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:

  • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  • Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  • Recana zonasi kawasan antarwilayah.
  • Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.

Di samping mengacu pada hal tersebut di atas, rencana tata ruang wilayah provinsi juga disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Rencana pembangunan jangka panjang provinsi.
  • Rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan.
  • Wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
  • Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional.
  • Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.
  • Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
  • Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.
  • Kondisi dan potensi sosial masyarakat.
  • Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
  • Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang wilayah provinsi.
  • Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
  • Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan pemanfaatan umum.
  • Alur migrasi biota laut.
  • Arahan pemanfaatan raung wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
  • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  • Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi.
  • Arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
  • Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kegunaan Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah sebagai acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
  • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi.
  • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor.
  • Penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi.

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mempunyai tahapan sebagai berikut:

  • Persiapan penyusunan, terdiri atas:
    • Penyusunan kerangka acuan kerja.
    • Penetapan metodelogi yang digunakan.
  • Pengumpulan Data, terdiri atas:
    • Data wilayah admininstrasi.
    • Data dan informasi kependudukan.
    • Data dan informasi bidang pertanahan.
    • Data dan informasi kebencanaan.
    • Data dan informasi kelautan.
    • Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
  • Pengolahan data dan analisis, terdiri atas:
    • Analisis potensi dan permasalahan regional dan global.
    • Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
  • Perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Penyusunan rancangan peraturan tentang rencana ruang wilayah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. (RenTo)(280621)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Photo by Skylar Kang on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan oleh menteri, khusus untuk ruang laut dirumuskan berdsarkan materi teknis yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pedoman dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hal-hal pokok yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional adalah sebagai berikut:

  • Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
  • Ketentuan hukum laut internasional.
  • Perjanjian internasional.
  • Perkembangan permasalahan regional dan globalserta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional.
  • Upaya pemerataan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
  • Kondisi dan potensi sosial masyarakat.
  • Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi.
  • Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata raung wilayah kota.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah nasional setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional.
  • Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
  • Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional nasional termasuk kawasan pemanfaatan umum.
  • Alur migrasi biota laut.
  • Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  • Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
  • Penetapan lokasi kawasan antarwilayah.
  • Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
  • Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  • Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan.
  • Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
  • Strategi kebijakan pengembangan kawasan antarwilayah.
  • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  • Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman atau acuan dalam:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kasawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
  • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor.

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Tata Ruang Nasional

Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional meliputi:

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terdiri atas lima tahapan yaitu:

  1. Penyusunan kerangka acuan kerja, terdiri atas:
    • Penyusunan kerangka acuan kerja.
    • Penetapan metodologi yang digunakan.
  2. Pengumpulan data, terdiri atas:
    • Data wilayah administrasi.
    • Data dan informasi kependudukan.
    • Data dan informasi bidang pertanahan.
    • Data dan informasi kebencanaan.
    • Data dan informasi kelautan.
    • Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
  3. Pengolahan data dan analisis, terdiri atas:
    • Analisi potensi dan permasalahan regional dan global.
    • Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian kingkungan hidup strategis.
  4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah nasional.
  5. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah nasional.

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas adalah peta rupa bumi Indonesia atau peta dasar lainnya yang merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial. (RenTo)(230621)

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana umum tata ruang merupakan tahapan awal dari rencana umum tata ruang yang juga merupakan bagian dari Perencanaan Tata Ruang.

Penyusunan rencana umum tata ruang diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penyusunan rencana umum tata ruang meliputi:

Dalam melakukan penyusunan rencana umum tata ruang sampai dengan penetapan rencana umum tata ruang mempunyai batas waktu guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Batasan waktu tersebut adalah 18 bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa, “jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang”.

Uraian lebih rinci mengenai penyusunan rencana tata ruang baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diuraikan dalam judul tersendiri. (RenTo)(100621)

Pokok-Pokok Perencanaan Tata Ruang

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perencanaan tata ruang bertujuan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Perencanaan tata ruang ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penyusunan Rencana RInci Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.
  • Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang.

Rencana Umum Tata Ruang

Rencana umum tata ruang secara berjenjang terdiri atas:

  • Rencana tata ruang wilayah nasional.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Rencana tata ruang wilayah kota.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Penyusunan rencana umum tata ruang, terdiri atas:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Penetapan Rencana Umum Tata Ruang

Penetapan rencana umum tata ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana Rinci Tata Ruang

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

  • Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah(RZ KAW), dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) sebagai rinci dari rencana tata ruang wilayah nasional.
  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota.

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

Penyusunan rencana rinci tata ruang, meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah(RZ KAW),
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang

Penetapan rencana rinci tata ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan Rencana Rinci yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.
  • Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang

Penijauan kembali ini dibedakan menjadi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang.

Penijauan kembali dilakukan secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar dalam melakukan revisi terhadap rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. (RenTo)(100621)

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Photo by Michael Block on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggaraan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang  secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Perencanaan Tata Ruang.
  2. Pemanfaatan Ruang.
  3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  4. Pengawasan Penataan Ruang.
  5. Pembinaan Penataan Ruang.
  6. Kelembagaan Penataan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR).

Perencanaan tata ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penyusunan Rencana RInci Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.
  • Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang.

Selengkapnya uraian perencanaan tata ruang…

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya untuk memwujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

Pemanfataan ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
  • Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian penataan ruang menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
  • Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.
  • Pemberian Insentif dan Disinsentif.
  • Pengenaan Sanksi.
  • Sengketa Penataan Ruang.

Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Lingkup Pengawasan Penataan Ruang.
  • Tata Cara Pengawasan Khusus Penataan Ruang.

Pembinaan Penataan Ruang

Pembinaan penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pembinaan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang.
  • Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang.

Kelembagaan Penataan Ruang

Kelembagaan penataan ruang berdasarkan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang diimplementasikan dengan membentuk forum penataan ruang. Forum penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. (RenTo)(100621)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Hukum Positif Indonesia-

Judul tulisan ini merupakan proyek perubahan yang penulis lakukan pada waktu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam pada Tahun 2014.

Naskah asli berjudul “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berkenaan dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Bidangn Pembangunan” dalam bentuk laporan akhir sebagaimana gambar yang menjadi tampilan awal di atas.

Artikel ini merupakan sebagian dari dari keseluruhan naskah laporan akhir tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

BAB I

U M U M

Dalam penanganan pengaduan masyarakat terlebih dahulu harus diperhatikan mengenai:

  • Asas-asas pengelolaan pengaduan masyarakat.
  • Kriteria pengaduan masyarakat.
  • Etika pengelolaan pengaduan masyarakat.

ASAS-ASAS PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Azas-azas pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan atas prinsip:

  1. Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menangani pengaduan masyarakat;
  2. Transparasi yaitu membuka diri dan member kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang obyektif dan tidak diskriminatif terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
  3. Koordinasi yaitu dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat terkait;
  4. Efektivitas dan efisiensi yaitu dilaksanakan secara tepat sasaran, akurat, valid, hemat tenaga, waktu, dan biaya;
  5. Akuntabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
  6. Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta dan data atau bukti yang jelas dan valid tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan, atau pun kepentingan pihak tertentu;
  7. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang;
  8. Kerahasiaan yaitu melindungi dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkan.

KRITERIA PENGADUAN MASYARAKAT

Kriteria pengaduan masyarakat yang ditangani memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Obyektif, tidak bersifat fitnah;
  2. Bersifat konstruktif;
  3. Menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, penyelahgunaan wewenang, kesalahan yang dilakukan oleh aparatur;
  4. Sumbang saran terhadap penyelenggaran pemerintahan;
  5. Ditujukan atau ditembuskan kepada Inspektorat Kota Batam;
  6. Belum pernah diproses untuk disalurkan.

ETIKA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengelolaan pengaduan masyarakat harus memperhatikan etika sebagai berikut:

  1. Memberi pelayanan dengan penuh hormat, santun dan tanpa pamrih;
  2. Memberi pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  3. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  4. Member penjelasan secara professional tentang perkembangan proses pengaduan masyarakat yang ditangani;
  5. Menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
  6. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan sesame pengelola pengaduan masyarakat.

BAB II

PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENGADUAN MASYARAKAT

Dokumen pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Kota Batam ditatausahakan dengan cara dicatat dan ditelaah sebagai berikut:

PENCATATAAN

  1. Proses pencatatan surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Inspektorat Kota Batam ;
  2. Proses pencatatan terhadap surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh unit kerja lain di lingkungan Inspektorat Kota Batam dilaksanakan sesuai dengan tata cara penatausahaan persuratan yang berlaku di lingkungan Inspektorat Kota Batam.

PENELAAHAN

Penelaahan terhadap pengaduan masyarakat yang diterima dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan tindak lanjut penanganannya, dan menentukan kelompok masalah berdasarkan jenis penyimpangannya dengan kode masalah:

  • Penyalahgunaan wewenang;
  • Pelayanan masyarakat;
  • Korupsi/pungli;
  • Kepegawaian/ketenagakerjaan;
  • Tatalaksana/regulasi;
  • Umum

Langkah-Langkah Penelaahan

Langkah-langkah penelaahan terhadap pengaduan masyarakat adalah:

  • Mempelajari inti masalah;
  • Meneliti dokumen dan/atau informasi yang sudah pernah ada sebelumnya dalam kaitannya dengan materi pengaduan masyarakat yang baru diterima;
  • Mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi masalah

Hasil Penelaahan

  • Bagi Inspektorat Kota Batam, hasil penelaahan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti atau didokumentasikan;
  • Bagi unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Batam, hasil penelaahan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PELAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

Setelah dilakukan pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut dan dilakukan pelaporan.

Laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Batam terkait yang diterima oleh Sekretariat Inspektorat Kota Batam diproses lebih lanjut dengan cara:

  • Menelaah hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat untuk memperoleh informasi status penyelesaian atas permasalahan yang diadukan.
  • Menyampaikan hasil tidak pengaduan masyarakat kepada pelapor yang identitasnya jelas.

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Kota Batam merupakan bagian dari upaya mewujudkan perubahan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka implementasi proyek perubahan pada Inspektorat Kota Batam. Salah satu wujud reformasi birokrasi di bidang pengawasan adalah memperbaiki dan mengefektifkan system pengendalian intern, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat berupa pengaduan masyarakat yang ditangani secara efektif dan efisien diharapkan dapat menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun kontrol sosial dan memperbaiki citra aparatur pemerintah yang beretika, bermoral, professional, transparan serta akuntabel.

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan para pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat di lingkungan Inspektorat Kota Batam dapat meningkatkan koordinasi dalam menangani pengaduan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Inspektorat Kota Batam yang efektif, efisien dan akuntabel. (RenTo)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kecamatan (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Kelurahan (Pasal 18 – Pasal 27)
  4. BAB IV Pendanaan (Pasal 28 – Pasal 30)
  5. BAB V Pakaian Dinas (Pasal 31)
  6. BAB VI Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 32 – Pasal 33)
  7. BAB VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 34)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 35 – Pasal 37)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Perencanaan Tata Ruang (Pasal 5 – Pasal 96)
  3. BAB III Pemanfaatan Ruang (Pasal 97 – Pasal 146)
  4. BAB IV Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pasal 147 – Pasal 208)
  5. BAB V Pengawasan Penataan Ruang (Pasal 209 – Pasal 222)
  6. BAB VI Pembinaan Penataan Ruang (Pasal 223 – Pasal 236)
  7. BAB VII Kelembagaan Penataan Ruang (Pasal 237 – Pasal 239)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 240 – Pasal 244)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 245 – Pasal 250)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 251 – Pasal 255)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31

Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Photo by Stijn Dijkstra on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diselenggarakan oleh:

Dewan Kawasan

Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sebuah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau beberapa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang keanggotaan, tugas dan wewenangnya diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Susunan keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu:

  • Menteri yang  mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai ketua.
  • Menteri sebagai anggota.
  • Kepala lembaga sebagai anggota.
  • Gubernur sebagai anggota.
  • Bupati/walikota anggota.  

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yakni:

  • Menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Kebijakan umum dimaksud adalah kebijakan dalam rangka memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dibantu oleh sekretariat dewan kawasan.

Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dipimpin oleh seorang sekretaris yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan, demikian juga halnya dengan tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Dewan Kawasan.

Sekretariat Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tim teknis yang penetapannya dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan.

Badan Pengusahaan

Setelah dibentuknya Dewan Kawasan, selanjutnya Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan untuk satu atau beberapa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, oleh karena itu Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya.

Badan Pengusahaan Kawasan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Tugas dan Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan

Tugas dan Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah sebagai berikut:

  • Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sesuai dengan fungsi KPBPB;
  • Membuat ketentuan yang diperlukan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB; dan
  •  Menetapkan pengelolaan keuangan, pengadaan, perlengkapan, dan sumber daya manusia beserta sistem remunerasinya yang sesuai dengan sistem merit dan prinsip tata kelola yang baik.

Kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan

Badan Pengusahaan Kawasan mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan pengembangan, dalam hal ini adalah pengembangan kegiatan di bidang ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pengembangan kegiatan ekonomi tersebut adalah pada sektor:

  • Pertanian.
  • Perdagangan.
  • Maritim.
  • Perindustrian.
  • Transportasi.
  • Perbankan.
  • Pariwisata.
  • Logistik.
  • Pengembangan teknologi.
  • Kesehatan.
  • Sumber daya air.
  • Limbah dan lingkungan.
  • Farmasi.
  • Kelautan dan perikanan.
  • Kehutanan.
  • Energi dan sumber daya mineral.
  • Pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  • Kebudayaan.
  • Telekomunikasi, dan
  • Bidang lainnya.

Bidang lainnya sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh Dewan Kawasan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan

Sebagai sebuah organisasi tentunya Badan Pengusahaan mempunyai struktur organsasi dan tata kerja yang pengaturannya ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Susunan Organisasi Badan Pengusahaan

Susunan organisasi Badan Pengusahaan adalah sebagai berikut:

  • Kepala; diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  • Anggota; diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  • Pegawai;

Tata Kerja Badan Pengusahaan

Tata kerja Badan Pengusahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengnai badan layanan umum, dengan menyampaikan laporan kepada Dewan Kawasan secara berkala paling kurang satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Kawasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Ketentuan Mengenai Pengembangan Ekonomi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pengembangan ekonomi pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota, sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.
  • Apabila Rencana Detail Tata Ruang belum ditetapkan, pengembangan kegiatan di bidang ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan tetap dapat dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota.
  • Kegiatan di bidang perekonomian berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum yang merupakan kewenangan daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dilaksanakan berdasarkan perencanaan bersama antara Badan Pengusahaan dengan Pemerintah Daerah, dan dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan, demikian juga halnya dengan pemanfaatan infrastruktur publik dan kepentingan umum tersebut dapat dilakukan kerja sama.

Dalam Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur juga mengenai Pelayanan Perizinan, Pengembangan dan Pemanfaatan Aset, Fasilitas dan Kemudahan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, serta sanksi. (RenTo)(240221)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Kelembagaan (Pasal 3 – Pasal 19)
  3. BAB III Pelayanan Perizinan (Pasal 20)
  4. BAB IV Pengembangan dan Pemanfaatan Aset (Pasal 21 – Pasal 26)
  5. BAB V Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 27 – Pasal 66)
  6. BAB VI Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Pasal 67).
  7. BAB VII Sanksi (Pasal 68 – Pasal 72)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 73)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 74 – Pasal 77)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 78 – Pasal 81)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51

Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
  • Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Karakteristik Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan penjelasan sebagai berikut:
    • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
    • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.
    • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  • Posisi 16 (enam belas) digit tersebut diletakan secara mendatar.
  • diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.
  • Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota tempat domisili orang tuanya.

Untuk kepastian hukum mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuaan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah jika terdapat perbedaan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam dokumen kependudukan lainnya, maka yang berlaku adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Secara keseluruhan Nomor Induk Kependudukan terdiri dari 16 (enam belas) digit yang diletakan secara mendatar, terdiri atas:

  • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah pemerintahan.
  • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
  • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kode Wilayah Pemerintahan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan yang berupa numerik yang terdiri dari 6 (enam) digit dapat diidentifkasi berdasarkan kode administrasi wilayah pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan diidentifikasi sebagai berikut:

  • Kode wilayah provinsi; terdiri dari dua digit, angka pertama dan angka kedua.
  • Kode wilayah kabupaten/kota; terdiri dari dua digit, angka ketiga dan angka keempat.
  • Kode wilayah kecamatan; tediri dari dua digit, angka kelima dan angka keenam
Kode wilayah pemerintahan provinsi (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kabupaten/kota (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kecamatan (contoh)

Berdasarkan kode wilayah pemerintah sebagaimana tersebut di atas kita dapat mengetahui asal usul seseorang menurut Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai contoh; seseorang berasal dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Bakongan, maka pada pada NIK akan tercantum 11 01 01 XX XX XX XX XX.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kelahiran

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran terdiri dari 6 (enam) digit pada urutan angka ketujuh sampai angka keduabelas.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran diidentifikasi sebagai berikut:

  • Tanggal kelahiran; terdiri dari dua digit, yakni pada angka ketujuh dan angka kedelapan. Khusus bagi penduduk yang berjenis kelamin perempuan ditambahkan angka 40.
  • Bulan kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesembilan dan angka kesepuluh.
  • Tahun kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesebelas dan angka keduabelas.

Berdasarkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, maka pada NIK akan dituliskan setelah kode wilayah pemerintahan sebagai berikut (contoh): XX XX XX 010121 XX XX

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Penerbitan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan penerbitan maksudnya adalah penerbitan didasarkan pada nomor urut Nomor Induk Kependudukan yang diproses secara otomatis melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat dimana penduduk mendaftarkan biodatanya, sehingga identifikasi berdasarkan kode wilayah pemerintahan didasarkan pada wilayah pendaftaran administrasi kependudukan. (RenTo)(130221)