Tag Archives: Ormas

Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran Dasar Koprs Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Nama, Sifat, Waktu, dan Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Dasar, Fungsi, dan Kedaulatan Organisasi (Pasal 5 – Pasal 7)
  4. BAB IV Visi, Misi, dan Program (Pasal 8 – Pasal 10)
  5. BAB V Jati Diri, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut (Pasal 11)
  6. BAB VI Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban (Pasal 12 – Pasal  14)
  7. BAB VII Kepengurusan (Pasal 15 – Pasal 16)
  8. BAB VII Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan, dan Penasehat Nasional (Pasal 17 – Pasal 21)
  9. BAB IX Dewan Pengurus dan Penasehat Provinsi (Pasal 22 – Pasal Pasal 23)
  10. BAB X Dewan Pengurus dan Penasehat Kabupaten/Kota/Kotamadya (Pasal 24 – Pasal 25)
  11. BAB XI Pengurus dan Penasehat Kecamatan/Distrik (Pasal 26 – Pasal 27)
  12. BAB XII Pengurus dan Penasehat Desa/Kelurahan (Pasal 28 – Pasal 29)
  13. BAB XIII Pengurus dan Penasehat Unit dan Sub Unit Nasional (Pasal 30 – Pasal Pasal 34)
  14. BAB XIV Pengurus dan Penasehat Unit Provinsi (Pasal 35 – Pasal 36)
  15. BAB V Pengurus dan Penasehat Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya (Pasal 37 – Pasal 38)
  16. BAB XVI Musyawarah dan Rapat Kerja (Pasal 39 – Pasal 50)
  17. BAB XVIII Keuangan (Pasal 51)
  18. BAB XVIII Laporan dan Pertanggungjawaban (Pasal 52 – Pasal 53)
  19. BAB XIX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 54)
  20. BAB XX Penutp (Pasal 55)

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Terdiri dari tiga pasal, ditetapkan di Jakarta, 4 Nopember 2010.

Terdiri dari tiga pasal, ditetapkan di Jakarta, 4 Nopember 2010.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Penyelenggaraan Gerakan PKK (Pasal 2 – Pasal 16)
  3. BAB III Peran Serta Masyarakat (Pasal 17)
  4. BAB IV Pendanaan (Pasal 18)
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 19)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225

Selayang Pandang mengenai Organisasi Kemasyarakatan

Photo by Tirachard Kumtanom on Pexels.com

Hukum Posisitf Indonesia-

Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian organisasi kemasyarakatan tersebut di atas dikutip berdasarkan bunyi kententaun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Tujuan Organisasi Kemasyarakatan

Pembentukan organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
  • Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  • Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
  • Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  • Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
  • Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Mewujudkan tujuan negara.

Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

Fungsi organisasi kemasyaraktan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai sarana:

  • Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
  • Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
  • Penyalur aspirasi masyarakat.
  • Pemberdayaan masyarakat.
  • Pemenuhan pelayanan sosial;
  • Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendirian dan Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Pendirian organisasi kemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan yang didirikan  dapat berbentuk:

  • Badan hukum.
  • Tidak berbadan hukum.

Organisasi Kemasyarakatan Berbentuk Badan Hukum

Organisasi kemasyarakatan yang beberntuk badan hukum dibedakan lagi menjadi:

  • Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berbasis anggota, bentuknya keorganisasiannya berupa perkumpulan, dengan persyaratan sebagai berikut:
    • Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
    • Program kerja.
    • Sumber pendanaan.
    • Surat keterangan domisili.
    • Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan.
    • Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau sengekta di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

  • Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum tidak berbasis anggota, bentuk keorganisasiannya berupa yayasan.

Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tetang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan

Mengenai pendaftaran organisasi kemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaraktan.

Terdaftarnya sebuah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum setelah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tidak memerlukan surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan.

Sedangkan bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum harus melakukan pendaftaran sebagai sebuah oraganisasi dengan syarat pendaftaran sebagai berikut:

  • Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Aanggaran Dasar (AD) atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
  • Program kerja.
  • Susunan pengurus.
  • Surat keterangan domisili.
  • Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi kemasyarakatan.
  • Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.
  • Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diterbitkan surat keterangan terdaftar oleh:

  • Menteri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional.
  • Gubernur bagi organisasi kemasyaraktan yang memiliki lingkup provinsi.
  • Bupati/walikota bagi organisasi kemasrakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Tahapan Pendaftaran Organsiasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum

Sebelum menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi oragnisasi kemasyarakatan yang diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota diwajibkan untuk melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud, meminta organisasi kemasyarakatan pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal organisasi kemasyarakatan lulus verifikasi, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud, memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.

Pendataan yang didasarkan domisili tersebut dilakukan oleh camat atau sebutan lainnya, meliputi:

  • Nama dan alamat organisasi;
  • Nama pendiri;
  • Tujuan dan kegiatan; dan
  • Susunan pengurus.

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Hak dan kewajiban organisasi kemasyarkatan diatur dalam ketentuan Pasal 20 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hak Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan berhak:

  • mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka.
  • Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
  • Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.
  • Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:

  • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
  • Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
  • Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
  • Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya, organisasi kemasyarakatan dapat membentuk suatu wadah berhimpun lebih dari satu, dengan syarat selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(181121)

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Photo by Max Vakhtbovych on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bagi masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah nama yang asing terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas agama Islam di Indonesia. Namun begitu Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi para ulama di Indonesia. Penggunaan kata “ulama” memberikan gambaran bagi kita bahwa organisasi ini berdasarkan pada agama Islam.

Organisasi Majelis Ulama Indonesia didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Untuk menyegarkan ingatan kita semua, melalui tulisan ini disampaikan mengenai peran dan tugas Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Peran, Tugas, dan Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tulisan ini diambil dari: Majelis Ulama Indonesia – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, yaitu:

  • Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
  • Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
  • Mempertahankan keharmonisan antarumat beragama di Indonesia.

Peran ini disampaikan oleh pemerintah pada saat pembentukan Majelis Ulama Indonesia. Untuk menjalankan perannya tersebut, kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan tugas organisasinya.

Tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Tugas yang dirumuskan untuk menjalankan perannya tersebut telah dirumuskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

  • Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
  • Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam.
  • Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
  • Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional.
  • Sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
  • Sebagai pengawal konten dalam media massa.
  • Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagai sebuah organisasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentunya mempunyai struktur organisasi sebgaiamana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Adapun struktur organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah sebagai berikut: (Sumber: Kepengurusan MUI – Majelis Ulama Indonesia)

  • Ketua Umum.
    • Wakil Ketua Umum (3 orang).
  • Ketua (14 orang).
  • Sekretaris Jenderal.
    • Wakil Sekretaris Jenderal (14 orang).
  • Bendahara Umum.
    • Bendahara (5 orang)
  • Dewan Pertimbangan.
    • Ketua.
      • Wakil Ketua (13 orang).
  • Sekretaris.
    • Wakil Sekretaris (4 orang).
  • Anggota.

Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hal-hal sebagai berikut:

  • Bentuk dan Kedaulatan.
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • Kekuasaan Pemerintahan Negara.
  • Kementerian Negara.
  • Pemerintahan Daerah.
  • Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Dewan Perwakilan Daerah.
  • Pemilihan Umum.
  • Hal Keuangan.
  • Kekuasaan Kehakiman.
  • Wilayah Negara.
  • Warga Negara dan Penduduk.
  • Hak Asasi Manusia.
  • Agama.
  • Pertahanan dan Keamanan Negara.
  • Pendidikan.
  • Perekenomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
  • Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dengan jelas dan tegas disampaikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang merupakan pedoman dalam pendirian dan pembentukan organisasi kemasyarakatan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
  • Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  • Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
  • Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  • Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
  • Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Mewujudkan tujuan negara.

Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana:

  • Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
  • Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
  • Penyalur aspirasi masyarakat.
  • Pemberdayaan masyarakat.
  • Pemenuhan pelayanan sosial;
  • Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian singkat mengenai majelis ulama Indonesia, ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan organisasi kemasyarakatan, maka dapat diuraikan mengenai beberapa pertanyaan mengenai Majelis Ulama Indonesia.

Permasalahan

Mencermati sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kadang terkesan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan yang seolah-olah merupakan lembaga pemerintah, apakah memang demikian?

Pembahasan

Maraknya sikap dan pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang berdampak terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan rakyat Indonesia, melalui tulisan ini disampaikan pandangan umum penulis yang berkenaan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana diuraikan secara singkat dalam BAB Pendahuluan, merupakan organisasi para ulama di Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk membantu pemerintah dalam hal-hal yang berkenaan dengan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa tujuan organisasi kemasyarakatan salah satunya adalah menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah organisasi yang keuangannya bersumber pada iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha Ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum, anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Meskipun terdapat sumber keuangan yang berasal dari APBN maupun APBD, bukan berarti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebuah lembaga negara yang dapat menentukan arah kebijakan jalannya pemerintahan dan perekonomian. Keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD itu biasanya dicairkan dalam bentuk “hibah” dai permerintah kepada organisasi kemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kementerian negara, tidak ada mengatur mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maksudnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk dengan berdasarkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perlu diketahui secara hierarki peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang merupakan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh para pembantunya yang disebut menteri, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara ketatanegaraan, negaralah yang mengatur semua urusan pemerintahan termasuk dalam urusan keagamaan yang dalam hal ini merupakan tugas dan wewenangnya kementerian agama.

Kesimpulan

Berdasarkan BAB Pembahasan, maka penulis berkesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya merupakan organsasi kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tujuan dan fungsinya tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terdapat dalam sebuah akta notaris. (RenTo)(281021)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perspektif Kegiatan Olahraga dan Hak Anak

Photo by Pixabay on Pexels.com

By: Rendra Topan

Membaca media online yang menampilkan tema Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan sebuah kegiatan olahraga, menjadi perhatian penulis mengingat hal ini cukup berlebihan dengan sikap penyelenggara yang menghentikan kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya.

Alasan pihak penyelenggara menghentikan kegiatan tersebut adalah karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap berlebihan dalam menyikapi kegiatan olahraga tersebut, dengan tidak diperbolehkannya menampilkan logo organisasi penyelenggara pada pernak-pernik kegiatan tersebut karena indentik dengan salah satu perusahaan rokok.

Mencermati hal tersebut penulis memberanikan diri menyampaikan pandangannya secara yuridis normatif berkenaan dengan polemik tersebut, mengingat olahraga merupakan bagian dari kehidupan penulis dan penegakan hukum juga merupakan sebagian lainnya.

Dasar Hukum

Terlebih dahulu penulis sampaikan mengenai dasar hukum yang menjadi dasar dalam artikel ini, yaitu tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hak anak dan tembakau.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Penulis akan mengawali dengan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai tugas:

  1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
  3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
  4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
  5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
  6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
  7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Hak Anak

Mengacu tugas KPAI berkenaan dengan undang-undang perlindungan anak, tentunya perlu disampaikan juga mengenai hak anak.

Hak anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.

Pengamanan Tembakau

Mengingat tembakau juga menjadi salah satu alasan, maka penulis juga menyampaian dasar hukum mengenai tembakau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurut penulis pasal-pasal yang harus diperhatikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan berkenaan dengan polemik tersebut adalah:

Pasal 36

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 37

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 47

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pembahasan

Berdasarkan uraian mengenai dasar hukum di atas, penulis akan menguraikan hubungan antara hak anak dengan kegiatan olahraga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang salah satu tugasnya adalah melindungi hak anak, tentunya hak anak yang dimaksud adalah hak anak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak anak yang dimaksud oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah hak anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.

Setelah dicermati kegiatan olahraga yang diselenggarakan, dalam hal ini penyelenggara tidak melanggar hak anak baik itu berkenaan dengan diskriminatif, eksploitasi, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya hubungan antara kegiatan olahraga dengan sponsor tembakau, menurut penulis terdapat kalimat kunci pada setiap pasal yang telah diuraikan diatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yaitu kalimat “tidak bertujuan untuk mempromosikan tembakau”. Dalam hal ini jelas kegiatan olahraga tersebut adalah merupakan salah satu sarana dalam rangka untuk mencari atlit-atlit muda yang berbakat.

Kemudian dalam hal logo dan merek dagang tentunya kita juga harus memperhatikan tentang hak kekayaan intelektual, dimana hak kekayaan intelektual juga diatur dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya pihak penyelenggara mengetahui tentang hal tersebut, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Kesimpulan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia seharusnya juga memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa, “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”, dalam hal ini olahraga merupakan salah satu dari pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan anak. (RenTo)(08092019)

Demontrasi Bukan Budaya Bangsa Indonesia

By: Rendra Topan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 telah mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menyampaikan pendapat di muka umum ini disebut dengan demontrasi, dimana arti demontrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi daring) adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, unjuk rasa. Menurut Wikipedia arti unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.

Pada praktiknya demontrasi yang dilakukan untuk tujuan tertentu dan jumlah massa yang banyak sering berakhir dengan bentrokan antara pihak pengamanan demontrasi dan pihak demonstran. Padahal salah satu tujuan dari UU No. 9 Tahun 1998 adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sengaja penulis menebalkan tujuan tersebut di atas untuk mendapatkan perhatian pembaca berkenaan dengan kata-kata bertanggung jawab dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Bertanggung jawab menurut penulis maksudnya adalah kebebasan yang dijamin oleh undang-undang tersebut hendaknya dilakukan secara tertib dan damai sesuai dengan konstitusi, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Judul yang dipilih penulis sebagaimana tersebut diatas merupakan pemikiran penulis secara individu merujuk pada referensi yang ada secara sosial kemasyarakatan. 

Dimulai dari struktur bangsa Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat serta budaya, karena penulis pernah kuliah pada fakultas hukum yang tentunya belajar hukum adat, walaupun hanya kulitnya saja tapi penulis menyimpulkan bahwa dari semua teori hukum adat dari masing-masing suku bangsa di Indonesia saat terjadi permasalahan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Berarti setiap permasalahan yang ada pada satu kaum diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermusywarah untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut tanpa harus menunjukan kekuatan fisik apalagi kekuatan senjata.

Dalam setiap adat selalu terdapat tiga komponen yang merupakan unsur utama dalam satu wilayah adat dengan sebutan yang berbeda-beda yaitu kelompok agama, kelompok orang yang mempunyai pengalaman dan kepandaian, kelompok yang melindungi wilayah adat itu sendiri. Ketiga kelompok ini selalu bekerjasama dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk masyarakat adatnya.

Nilai-nilai yang tercermin dalam adat dan budaya tersebut kemudian diambil intisarinya oleh para pendiri bangsa Indonesia, selanjutnya dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini dapat dilihat pada sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi nilai-nilai yang menjadi intisari dari Pancasila tersebut sudah tidak dihiraukan lagi mulai dari hubungan anak dan orang tua, hubungan murid dan guru, hubungan suami dan isteri sampai kepada hubungan antar kelompok baik itu LSM maupun Partai Politik, dalam menyelesaikan permasalahan ternyata saat ini selalu mengedepankan penegakan hukum yang berawal dengan pembuatan Laporan Peristiwa (LP), penahanan, persidangan dan berakhir di penjara.

Kembali kepada judul tulisan di atas, demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan kerusuhan. Tentu saja ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yaitu kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (RenTo)(220519)