Tag Archives: OJK

Otoritas Jasa Keuangan

Penggunaan Mata Uang Rupiah

Spesimen

Hukum Positif Indonesia-

Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Mata uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mempunyai pengertian adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia mempunyai satuan mata uang yang dinamakan dengan rupiah sebagai alat tukar yang sah disimbolkan dengan Rp.

Macam dan Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang, rupiah tentunya mempunyai jenis dan nilai nominal atau harga.

Macam Rupiah

Rupiah terdiri dari dua macam yaitu:

  • Rupiah kertas; dibuat dengan kertas uang sebagai bahan baku, yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengamanan dan yang tahan lama.
  • Rupiah logam; dibuat dengan logam uang sebagai bahan baku, dengan menggunakan bahan baku, yang digunakan  untuk membuat logam rupiah yang mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.

Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang uang, rupiah tentunya juga mempunyai harga atau nilai nominal. Harga rupiah merupakan nilai nomila yang tercantum pada setiap pecahan rupiah, dengan ketentuan bahwa satu rupiah adalah seratus sen.

Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan nilai nominal rupiah adalah Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Penetapan nilai nominal pecahan rupiah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Kondisi moneter.
  • Kepraktisan sebagai alat pembayaran.
  • Kebutuhan masyarakat.

Untuk setiap perubahan harga atau nilai nominal rupiah diatur dengan undang-undang.

Penggunaan Rupiah

Rupiah sebagai sebuah mata uang yang digunakan untuk alat tukar yang sah, wajib digunakan dalam hal:

  • Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
  • Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
  • Transaksi keuangan lainnya.

Dimaksud dengan transaksi keuangan lainnya yaitu transaksi yang meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku dalam hal:

  • Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  • Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
  • Transaksi perdagangan internasional.
  • Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing.
  • Transaksi pembiayaan internasional.

Larangan dalam Penggunaan Rupiah

Larangan dalam penggunaan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 24 – Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Penulis mengelompokan larangan terhadap penggunaan rupiah menjadi beberapa kelompok, yaitu:

Larangan dalam Hal sebagai Alat Pembayaran

  1. Larangan dalam hal sebagai alat pembayaran.
  2. Larangan untuk meniru rupiah.
  3. Larangan merusak rupiah.
  4. Larangan memalsukan rupiah.
  5. Larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku untuk membuat rupiah.

Dalam penggunaan rupiah sebagai alat tukar, setiap orang dilarang untuk menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran atau alat untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dalam rangka transaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali dalam pembayaran atau kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Larangan Meniru Rupiah

Setiap orang dilarang untuk meniru rupiah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atau promosi, dan menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan tersebut.

Larangan Merusak Rupiah

Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai symbol negara, juga dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Larangan Memalsukan Rupiah

Setiap orang dilarang dilarang memalsukan rupiah, dan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahui merupakan rupiah palsu, serta mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang dikethauinya merupakan rupiah palsu.

Masih berkenaan dengan pemalsuan rupiah, setiap orang juga dilarang membawa atau memasukan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu.

Larangan Memproduksi Rupiah, dan Memperdagangkan Alat, serta Bahan Baku Pembuatan Rupiah

Berkenaan dengan larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku pembuatan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyebutkan bahwa:

  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Ketentuan Pidana Terhadap Penggunaan Rupiah

Pelanggaran terhadap larangan dalam penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas apabila terbukti dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 33 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Secara ringkas ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Pelanggaran terhadap larangan dalam hal penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan meniru rupiah, diancam dengan pidana kurungan apling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan merusak rupiahn diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan diancam pidana penjara sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah terhadap pelanggaran mengimpor atau mengekspor rupiah sudah rusak.
  • Pelanggaran terhadap memalsukan rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) bagi pelaku pelanggaran terhadap membawa keluaratau memasukkan rupiah palsu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,- bagi pelaku pelanggaran terhadap mengimpor dan mengekspor rupiah palsu.
  • Demikian juga dengan pelaku pelanggaran terhadap pelaku yang memperoduksi, dan memperdagangkan alat serta bahan baku untuk membuat rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Hukum acara yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana terhadap penggunaan rupiah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah dalam hal alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu berupa barang yang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optic, dan semua bentuk data; dan/atau data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya. (RenTo)(130921)

Produk Bank

Photo by Alexandros Chatzidimos on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan produk bank.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Produk bank mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.

Kelompok Produk Bank

Pengelompokan produk bank diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, produk bank dikelompokan menjadi:

Produk Bank Dasar

Produk bank dasar adalah produk, layanan, dan/atau jasa dengan berupa kegiatan:

  • Penghimpunan dana.
  • Penyaluran dana.
  • Sederhana lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk Bank Lanjutan

Produk bank lanjutan dapat berupa pengembangan dari produk bank dasar atau produk baru dengan kriteria sebagai berikut:

  • Berbasis teknologi informasi.
  • Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau prudok lembaga jasa keuangan selain bank.
  • Memerlukan persetujuan atau peizinan dari otoritas lain.
  • Bersifat kompleks.

Jenis Produk Bank Dasar

Jenis produk bank dasar dapat dibedakan menjadi produk bank dasar bank umum konvensional dan produk bank dasar bank umum Syariah.

Dalam pokok bahasan ini hanya disampaikan mengenai jenis produk bank dasar bank umum konvensional.

Jenis Produk Bank Dasar Bank Umum Konvensional

Jenis produk bank dasar yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan sederhana lainnya diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Jadi jenis produk bank dasar bank umum konvensional terdiri atas:

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank umum konvensional mempunyai produk bank dasar, yaitu:

Giro

Giro merupakan jenis produk simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Tabungan

Tabungan merupakan jenis prosuk simpanan yang penarikannya hanua dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati antara bank dan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Deposito

Deposito merupakan jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan perjanjian antara bank dengan nasabah, berupa antara lain deposito berjangka, deposito on call, dan serfikat deposito (Negotiable Certificate Deposito/NCD).

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana

Peroduk bank dasar yang merupakan kegiatan penyaluran dana oleh bank umum konvensional, dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum disebutkan sebagai berikut:

Kredit

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepaktan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian bunga.

Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau taguhan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

Pemberian Garansi

Pemberian garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pemberian garansi bank dapat berupa Standby Letter of Credit (SBLC), dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan yang dimaksudkan adalah penyediaan pembiayaan untuk transaksi perdagangan antara lain dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Letter of Credit L/C)

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Sederhana Lain

Produk bank dasar yang merupakan kegiatan sederhana lainnya yang merupakan kegiatan bank umum konvensional sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum  adalah sebagai berikut:

Jual Beli Uang Kertas Asing (Bank Notes)

Jual beli uang kertas asing (Bank Notes) merupakan kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing.

Uang kertas asing yang dimaksud adalah uang kertas dalam valutas asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla merupakan instrument keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari (underlying asset) dan umumnya dilakukan untuk spekulasi, jual beli (trading) atau lindung nilai.

Agen Penjualan Surat Berharga Negara (SBN)

Agen Penjualan  Surat Berharga Negara (SBN) maksudnya bank bertindak sebagai agen penjualan SBN kepada nasabahnya, seperti penjualan Surat Utang Negara (SUN).

Transfer Dana

Transfer dana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Alat pembayaran menggunakan kartu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank berupa kartu kredit, kartu ATM (Automated Teller Machine), dan/atau kartu debet.

Uang Elektronik

Bank juga menyelenggarakan produk dasar dalam kegiatan sederhana lainnya berupa uang elektornik. Uang dapat dikatakan  uang uang elektronik setelah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
  • Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
  • Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
  • Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.
Layanan Keuangan Digital

Layanan keuangan digital merupakan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh bank yang menerbitkan uang elektronikmelalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif.

Safe Deposit Box

Safe deposit box  merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank.

Traveller’s Cheque

Traveller’s cheque merupakan penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing oleh bank yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Cash Management

Cash management merupakan jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada bank untuk melakukan transaksi berdasarkan perintah nasabah.

Layanan Nasabah Prima

Layanan nasabah prima merupakan jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasbah prima.

Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi (bancassurance) Model Bisnis Referensi

Kerja sama pemasaran produk asuransi (bancassurance) model bisnis referensi merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi dengan bank. Bank hanya berperan memberikan referensi atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.

Syarat dan Ketentuan Produk Bank

Seluruh produk bank dasar tersebut di atas maupun produk bank lanjutan dapat dilaksanakan dengan mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Syarat dan ketentuan produk bank tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah sebagai berikut:

  • Bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB, baik untuk produk bank baru maupun produk bank lanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau
    • Merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya, Produk Bank dikategorikan menjadi Produk Bank baru.
  • Bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank, apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang menjadi syarat dan ketentuan produk bank tersebut, maka:
    • dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
    • Apabila sudah dikenai sanksi tertulis, namun belum memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi:
      • Pembekuan Produk Bank tertentu; dan/atau
      • Larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru.
  • Dalam hal tidak terdapat rencana Produk Bank baru yang akan diselenggarakan oleh Bank dalam 1 (satu) tahun kalender, Bank tetap harus menyampaikan RPPB nihil kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Penyelenggaraan Produk Bank yang selanjutnya disingkat RPPB adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank. Syarat dan ketentuan produk bank ini berlaku bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah. (RenTo)(070921)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Produk Bank (Pasal 4 – Pasal 5)
  3. BAB III Pengelolaan Risiko Penyelenggaraan Produk Bank (Pasal 6 – Pasal 8)
  4. BAB IV Mekanisme Penyelenggaraan Produk Bank Baru (Pasal 9 – Pasal 16)
  5. BAB V Penghentian Produk Bank (Pasal 17 – Pasal 18)
  6. BAB VI Pelaporan (Pasal 19 – Pasal 25)
  7. BAB VII Perlindungan Konsumen dan/atau Pemenuhan Prinsip Syariah (Pasal 26 – Pasal 28)
  8. BAB VIII Mekanisme Penyelenggaraan KEgiatan yang Dilakukan untuk Kepentingan Bank Sendiri (Pasal 29 – Pasal 31)
  9. BAB IX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 32)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 33 – Pasal 34)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 35 – Pasal 38)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164

Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Photo by Szabu00f3 Viktor on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Terdapat beberapa pengertian yang disampaikan dalam uraian ini untuk persamaan persepsi berkenaan dengan modal inti yang dikutip dari kentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Modal inti adalah modal inti sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bagi Bank BHI, Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau dana usaha yang telah dialokasikan sebagai CEMA sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bagi KCBLN.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat istilah Bank BHI, CEMA, dan KCBLN, yang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Bank BHI

Bank BHI merupakan akronim dari Bank Berbadan Hukum Indonesia yang mempunyai pengertian yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara.

CEMA

CEMA juga merupakan akronim dari Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) yang mempunyai pengertian yaitu Capital Equivalency Maintained Assets sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

KCBLN

Demikian juga dengan KCBLN yang merupakan akronim dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) yang mempunyai pengertian yaitu Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.

Berdasarkan pengertian modal inti tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengelompokan bank berdasarkan modal inti.

Pengelompok Bank Berdasarkan Modal Inti

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti (KBMI) adalah pengelompokan bank yang didasarkan pada Modal Inti yang dimiliki.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bahwa berdasarkan modal inti bank dikelompokan menjadi empat kelompok, yaitu:

  1. Kelompok bank dengan Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah), disebut dengan KBMI 1.
  2. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah), disebut dengan KBMI 2.
  3. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah), disebut dengan KBMI 3.
  4. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah), disebut dengan KBMI 4.

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti ini berlaku bagi;

  • Bank Berbadan Hukum Indonesia BHI.
  • Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN).
  • Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, dan unit usaha syariah Bank yang didasarkan pada Modal Inti Bank yang menjadi induk.

Sejalan dengan KBMI, bagi pemangku kepentingan lain yang mempunyai pengaturan bagi bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki atau disebut BUKU, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • BUKU 1 disetarakan dengan KBMI 1.
  • BUKU 2 disetarakan dengan KBMI 1.
  • BUKU 3 disetarakan dengan KBMI 2.
  • BUKU 4 disetarakan dengan KMBI 3 atau KBMI4.

Pemangku kepentingan lain yang dimakasud antara lain Bank Indonesia dan Kementerian yang terkait dengan pengaturan bank umum. (RenTo)(030921)

Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

penyidikan otoritas jasa keuangan

By: Rendra Topan

Pemerintah melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang hal-hal antara lain:

  1. Kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan.
  2. Permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek pada nasabah kustodian.
  3. Laporan dan/atau Informasi mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
  4. Administrasi penyidikan.
  5. Ketentuan sanksi.

Penyidikan dilakukan tentunya terhadap sebuah tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam undang-undang mengenai OJK, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perasuransian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta undang-undang mengenai lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Baca juga: Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia-Bank

Kewenangan Penyidikan

Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan disebutkan dalam Pasal 2 – Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

OJK  merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan dilakukan oleh penyidik OJK, dimana penyidik OJK tersebut terdiri atas:

  1. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK.
  2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di pekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Jadi Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik ,yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan seangkaian tindakan penyidik OJK dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan kewenangannya, penyidik OJK dapat dibantu oleh pegawai atau pejabat OJK namun pegawai atau pejabat OJK tersebut bukanlah penyidik OJK.

Penyidik OJK dalam melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, hasil penyidikannya disampaikan langsung kepada jaksa untuk kemudian dilakukan penuntutan. Dalam hal ini jaksa menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan paling lama Sembilan puluh hari hasil sejak diterimanya hasil penyidikan dimaksud.

Baca juga: Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Perbankan

Permintaan Informasi tentang Rahasia Bank dan Informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian

Penyidik OJK dalam menjalan tugas penyidikannya dapat meminta informasi dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan juga dapat meminta keterangan kepada kustodian mengenai rekening efek para pihak tersebut.

Permintaan Informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian di atur dalam Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Laporan dan/atau Informasi Mengenai Dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Semua pihak dapat melakukan atau membuat laporan secara tertulis atau datang langsung kepada OJK berkenaan dengan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan mencantumkan:

  1. Nama pelapor.
  2. Identitas pelapor.
  3. Uraian kejadian atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya terhadap tindak lanjut sebuah laporan, OJK akan menyampaikan laporan perkembangan penyidikan kepada pihak pelapor atas permintaan tertulis darinya dengan ketentuan setelah OJK menetapkan dimulainya penyidikan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Administrasi Penyidikan

Adminstrasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21011 tentang OJK.

Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sanksi yang berkenaan dengan  permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek pada nasabah kustodian.

Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, dimana secara administrasi terpisah dari kekayaan bank atas permintaan orang yang melakukan penitipan. Jual beli surat berharga, serta penagihan deviden dan bunga termasuk kepada kgiatan custodian, dimana bank hanya bertindak sebagai agen perantara. (RenTo)(161119)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kewenangan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Permintaan Informasi tentang Rahasia Bank dan Informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian (Pasal 7 – Pasal 8)
  4. BAB IV Laporan dan/atau Informasi Mengenai Dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 9 – Pasal 11)
  5. BAB V Administrasi Penyidikan (Pasal 12)
  6. BAB VI Ketentuan Sanksi (Pasal 13)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 14)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kegiatan Usaha (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Sistem Informasi dan Teknologi (Pasal 18 – Pasal 19)
  4. BAB IV Uang Muka Kendaraan Bermotor (Pasal 20 – Pasal 21)
  5. BAB V Batasan Insentif Pihak Ketiga (Pasal 22)
  6. BAB VI Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (Pasal 23 – Pasal 25)
  7. BAB VII Mitigasi Risiko Pembiayaan (Pasal 26 – Pasal 32)
  8. BAB VIII Transparansi Kegiatan Usaha (Pasal 33 – Pasal 38)
  9. BAB IX Kerja Sama Pembiayaan (Pasal 39 – Pasal 42)
  10. BAB X Pemeliharaan dan Pengembalian Bukti Kepemilikan Atas Agunan (Pasal 43 – Pasal 46)
  11. BAB XI Penagihan (Pasal 47 – Pasal 52)
  12. BAB XII Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud (Pasal 53 – Pasal 64)
  13. BAB XIII sertifikasi dan Syarat Keberlanjutan Bagi Pihak Utama (Pasal 65 – Pasal 67)
  14. BAB XIV Penyertaan (Pasal 68)
  15. BAB XV Pendanaan (Pasal 69 – Pasal 81)
  16. BAB XVI Larangan (Pasal 82 – Pasal 83)
  17. BAB XVII Rasio Piutang Pembiayaan (Pasal 84 – Pasal 86)
  18. BAB XVIII Ekuitas (Pasal 87 – Pasal 88)
  19. BAB XIX Tingkat Kesehatan Keuangan (Pasal 89 – Pasal 100)
  20. BAB XX Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistikan dan Pelayaran (Pasal 101 – Pasal 102)
  21. BAB XXI Penyampaian Laporan Berkala (Pasal 103 – Pasal 106)
  22. BAB XXII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 107 – Pasal 109)
  23. BAB XXIII Penegakan Kepatuhan (Pasal 110 – Pasal 112)
  24. BAB XXIV Sanksi Administratif (Pasal 113 – Pasal 116)
  25. BAB XXV Ketentuan Peralihan (Pasal 117 – Pasal 118)
  26. BAB XXVI Ketentuan Penutup (Pasal 119 – Pasal 121)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Photo by Jonas Ferlin on Pexels.com

By : Rendra Topan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Untuk lebih jelasnya kewenangan OJK diuraikan secara rinci dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas pengaturan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi kegiatan:

  • Jasa keuangan di sektor perbankan.
  • Pasar modal.
  • Perasuransian.
  • Dana pensiun.
  • Lembaga pembiayaan.
  • Lembaga jasa keuangan lainnya.

Semua tugas pengaturan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Dewan Komisioner.

Dewan Komisioner beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari :

  • Ketua
  • Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik
  • Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pengansuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
  • Ketua Dewan Audit
  • satu orang  anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen
  • satu anggota dari Dewan Gubernur Indonesia dan
  • satu orang anggota dari Kementerian Keuangan setingkat esselon satu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Dewan Komisioner dilarang:

  • memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan.
  • menjadi pengurus partai politik.
  • rangkap jabatan pada lembaga lain.

Dewan Komisioner juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam dan di luar pengadilan, atau dapat menyerahkan tugas dan keweangan tersebut kepada pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pihak lain dengan tata cara berdasarkan ketentuan yang mengatur  mengenai hal itu. (RenTo) (270818)

Otoritas Jasa Keuangan

Photo by Ricardo Esquivel on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pemerintah dalam tujuannya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan turut memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi diantaranya adalah sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan mampu mewujudkan sitem keuangan yang melindungi seluruh kepentingan masyarakat, dan sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah memutuskan untuk membentuk satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.

Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk bertujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011).

Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Adapun fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. (Pasal 5 & Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011).

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mencapai tujuan,dan melaksanakan fungsi serta tugas dimaksud, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan. Kewenangan ini akan saya uraikan pada bahasan tersendiri. (RenTo) (250818)