Tag Archives: Narkotika

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini sampaikan mengenai:

Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya telah melakukan uji materil terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkenaan dengan kewenangan penyidikan.

Uji materi ini didasarkan pada beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain kasus pembalakan liar, kasus pertambangan, dan kasus penyelundupan lobster yang berdasarkan hasil penyidikan mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

Dalam hal tindak pidana pencucian uang berkenaan dengan penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa, ” Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dinyatakan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Permasalahan

Pengertian penyidik tindak pidana asal ini yang menjadi penyebab terhambatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu dalam penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap permasalahan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi atas gugatan uji materi yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai  bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik tersebut di atas ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa, Penyidik adalah :

  • Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  • Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh penyidik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terhadap semua kasus yang sedang disidik. (RenTo)(020721)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan (Pasal 2 –  Pasal 4)
  3. BAB III Produksi (Pasal 5 – Pasal 7)
  4. BAB IV Peredaran (Pasal 8 – Pasal 15)
  5. BAB V Ekspor dan Impor (Pasal 16 – Pasal 28)
  6. BAB VI Label dan Iklan (Pasal 29 – Pasal 31)
  7. BAB VII Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan (Pasal 32 – Pasal 35)
  8. BAB VIII Pengguna Psikotropika dan Rehabilitasi (Pasal 36 – Pasal 41)
  9. BAB IX Pemantauan Prekursor (Pasal 42 – Pasal 44)
  10. BAB X Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 45 – Pasal 52)
  11. BAB XI Pemusnahan (Pasal 53 – Pasal 54)
  12. BAB XII Peran Serta Masyarakat (Pasal 55 – Pasal 58)
  13. BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 59 – Pasal 72)
  14. BAB XV Ketentuan Peralihan (Pasal 73)
  15. BAB XVI Ketentuan Penutup (Pasal 74)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Golongan Narkotika

narkoba
Photo by Alexander Krivitskiy on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

  1. Narkotika Golongan I
  2. Narkotika Golongan II
  3. Narkotika Glongan III

Baca juga: Narkotika

Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

  1. Tanaman papaver somniferum L, kecuali biji nya.
  2. Opium mentah.
  3. Opium masak (candum, jicing, jicingko).
  4. Tanaman koka, termasuk bijinya.
  5. Daun koka.
  6. Kokain mentah.
  7. Kokaina (metal ester-1-benzoil ekgonina.
  8. Tanaman ganja.
  9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomernya.
  10. Delta 9 tetrahydrocannabinol.
  11. Asertofina.
  12. Acetil-alfa-metilfentanil
  13. Alfa-metilfentanil.
  14. Alfa-metiltiofentanil.
  15. Beta-hidroksifentanil.
  16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil.
  17. Desmorfina.
  18. Etorfina.
  19. Heroina.
  20. Ketobemidona.
  21. 3-metifentanil.
  22. 3-metitiofentanil.
  23. MPPP (1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)).
  24. Para-fluorofentanil.
  25. PEPAP (1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)).
  26. Tiofentanil.
  27. Brolamfetamina (DOB).
  28. DET (3-(2-(dietilamino) etil) indol).
  29. DMA ((+)-2, 5-dimetoksi-a-metilfenetilamin)a.
  30. DMHP (3-(1, 2-dimetilheptil-7. 8, 9, 10- tetrahydro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b, d)piran-1-ol).
  31. DMT (3-(2-(dimetilamino)etil) indol).
  32. DOET ((±)-4-etil-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina.
  33. Etisiklidina (PCE)  
  1. Etriptamina.
  2. Katinona.
  3. (+)-Lisergida (LSD, LSD-25).
  4. MDMA ((±)-N, a-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina).
  5. Meskalina.
  6. Metkatinona.
  7. 4-metilaminoreks.
  8. MMDA (5-metoksi-a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina).
  9. N-etil MDA.
  10. N-Hidroksi MDA.
  11. Paraheksil.
  12. PMA (p-metoksi-a-metilfenetilamina).
  13. Psilonina, psilotin.
  14. Psilosibina.
  15. Rolisiklidina (PHP, PCPY).
  16. STP, DOM.
  17. Tenamfetamina (MDA).
  18. Tenosiklidina (TCP).
  19. TMA (trimetiksi-a-metilfetamina).
  20. Amfetamina.
  21. Deksamfetamina.
  22. Fenetilina.
  23. Fenmetrazina.
  24. Fensiklidina (PCP).
  25. Levamfetamina.
  26. Levometamfetamina.
  27. Meklokualon.
  28. Metamfetamina.
  29. Metakualon.
  30. Zipeprol.
  31. Opium obat.
  32. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.

Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar Narkotika Golongan II berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

  1. Alfasetilmetadol.
  2. Alfameprodina.
  3. Alfametadol.
  4. Alfaprodina.
  5. Alfentanil.
  6. Allilprodina.
  7. Anileridina.
  8. Asetilmetadol.
  9. Benzetidin.
  10. Benzilmorfina.
  11. Betameprodine.
  12. Betametadol.
  13. Betaprodina.
  14. Betasetilmetadol.
  15. Bezitramida.
  16. Dekstromoramida.
  17. Diampromida.
  18. Dietiltiambutena.
  19. Difenoksilat.
  20. Difenoksin.
  21. Dihidromorfina.
  22. Dimefheptanol.
  23. Dimenoksadol.
  24. Dimetiltiambutena.
  25. Dioksafetil butirat.
  26. Dipipanona.
  27. Drotebanol.
  28. Ekgogina.
  29. Etilmetiltiambutena.
  30. Etokseridina.
  31. Etonitazene.
  32. Furetidina.
  33. Hidrokodona.
  34. Hidroksipetidina.
  35. Hidromorfinol.
  36. Hidromorfona.
  37. Isometadona.
  38. Fenadoksona.
  39. Fenampromida.
  40. Fenazosina.
  41. Fenomorfan.
  42. Fenoperidina.
  43. Febtanil.  
  1. Klonitazena.
  2. Kodoksima.
  3. Levofenasilmorfan.
  4. Levomoramide.
  5. Levometorfan.
  6. Levorfanol.
  7. Metadona.
  8. Metadona intermediat.
  9. Metazosina.
  10. Metildesorfina.
  11. Metildihidromorfina.
  12. Metopon.
  13. Mirofina.
  14. Moramida intermediat.
  15. Morferidina.
  16. Morfina-N-Oksida.
  17. Morfin metobromida dan turunannya.
  18. Morfina.
  19. Nikomorfina.
  20. Norasimetadol.
  21. Norlevorfanol.
  22. Nomertadona.
  23. Normorfina.
  24. Norpipanona.
  25. Oksikodona.
  26. Oksimorfona.
  27. Petidina intermediat A.
  28. Petidina intermediat B.
  29. Petidina intermediat C.
  30. Petidina.
  31. Pimonodina.
  32. Piritramida.
  33. Proheptasina.
  34. Properidina.
  35. Rasemetorfan.
  36. Rasemoramida.
  37. Rasemorfan.
  38. Sufentanil.
  39. Tebaina.
  40. Tebakon.
  41. Tilidina.
  42. Trimeperidina.
  43. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas.  

Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Daftar Narkotika Golongan III berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

  1. Asetildihidrokodeina.
  2. Dekstropropoksifena.
  3. Dihidrokodeina.
  4. Etilmorfina.
  5. Kodeina.
  6. Nikodikodina.
  7. Nikokodina.
  8. Norkodeina.
  9. Polkodina.
  10. Propiram.
  1. Buprenorfina.
  2. Garam-garam dari narkotika golongan tersebut di atas.
  3. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
  4. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan  dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog,i dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan. (RenTo)(170320)

Informasi Umum Mengenai Narkotika Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

By : Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Asas Undang-Undang Narkotika

Asas yang dianut dalam undang-undang narkotika ini telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 sebagai berikut:

  1. Keadilan.
  2. Pengayoman.
  3. Kemanusiaan.
  4. Ketertiban.
  5. Perlindungan.
  6. Keamanan.
  7. Nilai-nilai ilmiah.
  8. Kepastian hukum.

Tujuan Undang-Undang Narkotika

Tujuan dari undang-undang narkotika ini adalah sebagaimana yang diebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

  1. Menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
  2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
  3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
  4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan prekursor adalah,”zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Pengadaan Narkotika

Dalam Pasal 9 – 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang pengadaan narkotika.

Pengadaan narkotika terdiri atas:

  1. Rencana kebutuhan tahunan.
  2. Produksi Narkotika.
  3. Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
  4. Penyimpanan dan pelaporan narkotika.

Rencana Kebutuhan Tahunan

Menteri menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusun berdasarkan rencana kebutuhan tahunan narkotika.

Produksi Narkotika

Produksi merupakan kegiatan proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan mengahsilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika, demikian diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk melakukan proses produksi terlebih dahulu narkotika harus mendapat izin khusus dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan audit oleh badan pengawas obat dan makanan.

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembag pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan baik yang diselenggaran oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika setelah mendapat izin menteri.

Penyimpanan dan Pelaporan Narkotika

Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pnegetahuanwajib disimpan secara khusus, dan melaporkannya secara berkala. Pelanggaran terhadap psoedur penyimpanan dan pelaporan dikenai sanksi administrative oleh menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obar dan Makanan berupa:

  • Teguran.
  • Peringatan.
  • Denda admnistratif.
  • Pengehnetian sementara kegiatan.
  • Pencabutan izin.

Narkotika juga dibenarkan untuk dilakukan impor dan ekspor, dimana untuk hal ini diperlukan izin khusus dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan pengangkutan narkotika harus dilengkapi dengan dokumen perizinan. (RenTo)(011218)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Dasar, Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 8)
  4. BAB IV Pengadaan (Pasal 9 – Pasal 14)
  5. BAB V Impor dan Ekspor (Pasal 14 – Pasal 34)
  6. BAB VI Peredaran (Pasal 35 – Pasal 44)
  7. BAB VII Label dan Publikasi (Pasal 45 – Pasal 47)
  8. BAB VIII Prekursor Narkotika (Pasal 48 – Pasal 52)
  9. BAB IX Pengobatan dan Rehabilitasi (Pasal 53 – Pasal 59)
  10. BAB X Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 60 – Pasal 63)
  11. BAB XI Pencegahan dan Pemberantasan (Pasal 64 – Pasal 72)
  12. BAB XII Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 73 – Pasal 103)
  13. BAB XIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 104 – Pasal 108)
  14. BAB XIV Penghargaan (Pasal 109 – Pasal 110)
  15. BAB XV Ketentuan Pidana (Pasal 111 – Pasal 148)
  16. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 149 – Pasal 151) q. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 152 – Pasal 155)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143