Tag Archives: Migas

Minyak dan Gas

Konsumen atau Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

pertamina bbm solar

Hukum Positif Indonesia-

Bahan bakar minyak solar (gas oil) merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak tertentu,  yang diberi subsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Konsumen atau Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

Pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah disebutkan pengguna atau konsumen dari bakar bakar minyak tertentu dalam hal ini minyak solar (gas oil) yang beri subsidi adalah sebagai berikut:

  1. Usaha mikro.
  2. Usaha perikanan.
  3. Usaha pertanian.
  4. Transportasi.
  5. Pelayanan umum.

Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan konsumen/pengguna bahan bakar minyak solar bertujuan agar pemberian subsidi berkenaan dengan penggunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi tepat sasaran.

Usaha Mikro

Konsumen atau pengguna bahan bakar minyak tertentu dala dalam hal ini minyak solar yang bersubsi dengan dasar pertimbangan bahwa minyak solar digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakan mesin-mesin dalam kegiatan usaha mikro tersebut.

Tata cara pembelian bahan bakar minyak solar tersebut dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang membidangi usaha mikro. 

Usaha Perikanan

Konsumen/pengguna bahan bakar minyak solar bersubsidi juga meliputi usaha perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan,  selanjutnya  SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan melakukan verifikasi untuk kemudian menerbitkan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
  2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir),  setelah dilakukan verifikasi dan kemudian diterbitkan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.

Usaha Pertanian

Masyarakat yang kegiatannya dalam bidang pertanian merupakan salah satu konsumen/pengguna bahan bakar minyak solar yang bersubsidi, dengan ketentuan bahwa bagi Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan yang menggunakan mesin pertanian berbahan bakar minyak solar, setelah  dilakukan verifikasi kemudian diberikan surat rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian.

Transportasi

Transportasi juga merupakan kegiatan yang dapat menggunakan bahan bakar minyak solar bersubsidi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
  2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlahnroda lebih dari 6 (enam) buah.
  3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
  4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.
  5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
  6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
  7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
  8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pelayanan Umum

Berikutnya bidang kegiatan yang dapat menggunakan bahan bakar minyak solar bersubsidi adalah pelayanan umum yang meliputi:

  1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya. 
  2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.
  3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.

Syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan berkenaan dengan penggunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi agar tepat sasaran. (RenTo)(010220)

Tindak Pidana Dalam Kegiatan Usaha Migas

pertamina

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan kegiatan hilir. Untuk kepastian hukum dalam kegiatan migas, secara umum pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 51 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenis Tindak Pidana Migas

Tindak pidana dalam kegiatan usaha migas dibedakan menjadi:

  1. Pelanggaran.
  2. Kejahatan.

Pelanggaran

Termasuk pelanggaran dalam kegiatan usaha migas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang melakukan survei umum harus berdasarkan izin dari pemerintah, berkenaan dengan wilayah kerja yang ditawarkan kepada badan usaha atau badan usaha tetap yang ditetapkan oleh menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Jika tidak memilki izin pemerintah diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
  2. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahkan data yang diperoleh dari suvei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi yang merupakan milik negara dan dikuasasi oleh pemerintah, yangmana kerahasian data tersebut berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerjasama. Apabila hal ini dilakukan dalam bentuk apapun tanpa hak, maka dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Kejahatan

Termasuk kejahatan dalam kegiatan migas  berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggu Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)
  2. Setiap orang yang melakukan pengolahan pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengolahan dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
  3. Setiap orang yang melakukan pengangkutan pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
  4. Setiap orang yang melakukan penyimpanan pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha penyimpanan dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
  5. Setiap orang yang melakukan niaga pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha niaga dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
  6. Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipidana dengan pidana penajra paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).
  7. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar).

Terhadap tindak pidana dalam kegiatan migas yang menjadi pelakunya dapat orang perorangan atau korporasi, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana denda, dengan besaran denda paling tinggi ditambahkan sepertiganya.

Terdapat pidana tambahan dalam hal tindak pidana  kegiatan migas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. (RenTo)(141219)

Kebijakan Jenis Bahan Bakar Minyak di Indonesia

bbm bahan bakar mintak

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah dalam rangka untuk peningkatan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dibedakan menjadi:

  1. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu.
  2. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan.
  3. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum.

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Jenis bahan bakar minyak tertentu terdiri atas:

  1. Minyak tanah (kerosene).
  2. Minyak solar (gas oil).

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan 

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan merupakan jenis bensin (gasoline) dengan RON minimum 88 untuk di wilayah penugasan.

Wilayah penugasan yang dimaksud adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali.

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Perpres No. 191/2014)

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) umum ini merupakan seluruh jenis BBM di luar jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan jenis BBM  Khusus Penugasan. (RenTo)(121019)

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kepala Sawit

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kepala Sawit

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
  2. Perubahan ketentuan Pasal 13 
  3. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17
  4. Penghapusan ketentuan PAsal 17
  5. Perubahan ketentuan Pasal 18 dan penyisipan ayat pada ketentuan Pasal 18
  6. Perubahan kententuan Pasal 19 dan penyisipan ayat pada ketentuan Pasal 19
  7. Perubahan ketentuan Pasal 28
  8. Penyisipan satu pasal di antara kentuan Pasal 29 dan Pasal 30

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 3
  2. Perubahan ketentuan Pasal 14

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83

Keterangan: Mengubah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Sitematika Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Penyediaan dan Pendsitribusian Jenis BBM Tertentu (Pasal 5 – Pasal 13)
  3. BAB III Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (Pasal 14 – Pasal 18)
  4. BAB IV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 19 – Pasal 21)
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 22 – Pasal 23)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram

pertamina subsidi

By: Rendra Topan

Untuk meringankan beban keuangan negara berkenaan dengan pengadaan bahan bakar minyak yaitu minyak tanah khusunya untuk pemakaian rumah tangga, pemerintah mengalihkan subsidi minyak tanah dengan mengganti penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar dengan Liquefield Petroleum Gas (LPG). Pengalihan penggunaan minyak tanah kepada LPG berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram disebutkan bahwa pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dalam peraturan presiden ini meliputi volume penjualan tahunan dari badan usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor impor dan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Pengertian Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane, atau campuran keduanya.

Selanjutnya untuk penggunaannya Liquefied Petroleum Gas (LPG) dikemas dalam tabung tiga kilogram, untuk kemudian dapat didistribusikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Siapa Pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg?

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram disebutkan bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro, dimana pelaksanaan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Jadi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg diperuntukkan bagi penggunaan rumah tangga dan usaha mikro.

Pengertian rumah tangga yang dimaksud adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

Selanjutnya pengertian dari usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung, Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro sebanyak satu kali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Perencanaan

Perencanaan volume penjualan tahunan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan:

  1. kebutuhan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk rumah tangga dan usaha mikro.
  2. Usulan dari badan usaha.

Perencanaan dimaksud  digunakan sebagai:

  1. Dasar penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.
  2. Dasar penyesuaian perencanaan volume minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Harga

Harga patokan dan harga penjualan eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg ditetapkan oleh menteri dalam rangka penyediaan dan pendistribusiannya untuk rumah tangga dan usaha mikro, setelah mendapatkan pertimbangan menteri keuangan dan dikoordinasikan dengan menteri koordinator bidang perekonomian (Pasal 7 Perpres No.104/2007).

Pelaku

Pelaku penyediaan dan pendistribusian atas pemenuhan kebutuhan tahunan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dilakukan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh menteri, dimana badan usaha tersebut wajib memiliki izin Usaha Niaga Umum Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan telah memenuhi persyaratan penugasan dari pemerintah, dimana persyaratan penugasan diatur dengan peraturan menteri (Pasal 8 Perpres No. 104/2007).

Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk PT Pertamina (Persero)

Penugasan Badan Usaha

Penugasan terhadap badan usaha dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang.

 Penunjukan langsung terhadap badan usaha wajib memenuhi ketentuan:

  1. Perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang.
  2. Jaminan ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dalam negeri.
  3. Hanya terdapat satu badan usaha pemegang izin usaha niaga umum Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.

Tata cara penugasan badan usaha baik melalui penunjukan langsung maupun lelang ditetapkan dengan peraturan menteri.

Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dapat melakukan impor LPG apabila bila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg, setelah mendapat rekomendasi menteri dan izin menteri perdagangan.

Tanggung Jawab Badan Usaha

Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas:

  1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.
  2. Menjamin ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.
  3. Dilarang mengekspor Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg.
  4. Dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan melakukan ekspor, dan penimbunan/penyimpanan serta peruntukan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kementerian

Kementerian yang dimaksud adalah kementerian yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dimana kementerian tersebut bertugas untuk melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg. (RenTo)(241119)

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram terdiri dari 17 Pasal.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6)
  2. BAB II Perencanaan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jargas (Pasal 7 – Pasal 11)
  3. BAB III Pelaksanaan Penyedian dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jargas (Pasal 12 – Pasal 24)
  4. BAB IV Pemanfaatan Fasilitas Bersama (Pasal 25 – Pasal 26)
  5. BAB V Penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Pasal 27)
  6. BAB VI Dukungan Perizinan dan Nonperizinan (Pasal 28)
  7. BAB VII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 29)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 30)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 31 – Pasal 32)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Photo by Pixabay on Pexels.com

By: Rendra Topan

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

  1. Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. Penguasaan dan Pengusahaan (Pasal 4 – Pasal 10)
  4. Kegiatan Usaha Hulu (Pasal 11 – Pasal 22)
  5. Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 23 – Pasal 30)
  6. Penerimaan Negara (Pasal 31 – Pasal 32)
  7. Hubungan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dengan Hak Atas Tanah (Pasal 33 – Pasal 37)
  8. Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 38 – Pasal 43)
  9. Badan Pelaksana dan Badan Pengatur (Pasal 44 – Pasal 49)
  10. Penyidikan (Pasal 50)
  11. Ketentuan Pidana (Pasal 51 – Pasal 58)
  12. Ketentuan Peralihan (Pasal 59 – Pasal 64)
  13. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 65)
  14. Ketentuan Penutup (Pasal 66 – Pasal 67)

Pengertian Minyak Bumi dan Gas Bumi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi digunakan istilah-istilah yang pengertiannya perlu diketahui terlebih dahulu, antara lain:

  1. Minyak bumi; adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam konsisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berakitan dengan usaha minyak dan gas bumi.
  2. Gas bumi; adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam konsisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdri atas:

  • Kegiatan usaha hulu.
  • Kegiatan usaha hilir.

Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu, yang terdiri dari:

  • Eksplorasi, merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
  • Eksploitasi, adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan,  penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Untuk mengendalikan kegiatan usaha hulu sebagaimana tersebut diatas, maka dibentuklah oleh pemerintah suatu badan yang disebut dengan Badan Pelaksana.

Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir, yang terdiri dari:

  • Pengolahan, adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
  • Pengangkutan, adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
  • Penyimpan, merupakan kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
  • Niaga, adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut di atas, maka dibentuklah oleh pemerintah suatu badan yang disebut Badan Pengatur.(RenTo)(211119)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Sistematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Penguasaan dan Pengusahaan (Pasal 4 – Pasal 10)
  4. BAB IV Kegiatan Usaha Hulu (Pasal 11 – Pasal 22)
  5. BAB V Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 23 – Pasal 30)
  6. BAB VI Penerimaan Negara (Pasal 31 – Pasal 32)
  7. BAB VII Hubungan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dengan Hak Atas Tanah (Pasal 33 – Pasal 37)
  8. BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 38 – Pasal 43)
  9. BAB IX Badan Pelaksana dan Badan Pengatur (Pasal 44 – Pasal 49)
  10. BAB X Penyidikan (Pasal 50)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 51 – Pasal 58)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 59 – Pasal 64)
  13. BAB XIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 65)
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 66 – Pasal 67)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136